Pusat kurikulum dan perbukuan Balitbang kemdikbud

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Departemen Pendidikan Nasional - Materi 8 - Permendiknas 24 PLB, 2006 PELAKSANAAN SI & SKL Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang.
Advertisements

Heris Hendriana Hotel Situ Buleud Purwakarta, 28 Februari 2013
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 Tahun 2006 dan perubahannya No 6 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 Tentang Standar Isi dan Permendiknas.
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN DEPARTEMEN.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PENDATAAN PAUDNI 2014
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Program Bantuan Sosial
PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
Kedudukan Muatan Lokal dalam Kurikulum 2013
PELATIHAN KURIKULUM 2013 TAHUN PELAKSANAAN PELATIHAN KURIKULUM TAHUN 2014 KETENTUAN UMUM JENIS PELATIHAN DAN SASARAN LOKASI PELATIHAN WAKTU PELAKSANAAN.
Implementasi Peraturan
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 dan NOMOR 6 TAHUN 2007 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI.
Rencana Implementasi Kurikulum 2013 Mandiri + Rintisan Puskurbuk
PERENCANAAN PROGRAM TUNJANGAN GURU TK TAHUN 2015
Setelah tamat SD, kegiatan apa saja yang akan KALIAN lakukan?
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
KULIAH KERJA NYATA TEMATIK PMBP (PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Roadmap Pelaksanaan UU 23/2014 “Pengalihan Pendidikan Menengah”
UU 23 / 14 ??.
LPMP Provinsi Jawa Timur Di Hotel Utami – Sidoarjo
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
5 Penyesuaian Beban 1.
KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN BIDANG PENDIDIKAN
VERIFIKASI SEKOLAH MODEL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017
KAB DOMPU TAHUN PELAJARAN 2011/2012
PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN KURIKULUM
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMP.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER PEMETAAN MUTU SEKOLAH
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEGIATAN LOKAKARYA SMA RUJUKAN
1. PELATIHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK TAHUN 2016
PROGRAM DAN KEGIATAN SEKSI KURIKULUM DIKDAS TAHUN 2014
FORUM PEMBELAJARAN KLASTER 2
PANDUAN DISKUSI KELOMPOK.
TANGGAP DARURAT BENCANA MERAPI Kementerian Pendidikan Nasional
Kartu Indonesia Pintar
SOSIALISASI PENGUMPULAN DATA MUTU SEKOLAH
KEBIJAKAN PUSAT KURIKULUM
POLA PEMBINAAN IMPLEMENTASI SEKOLAH MENENGAH ATAS
PROGRAM KEGIATAN PAUD DI SUB.BAGIAN PTP TAHUN 2017.
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN
MONITORING DAN EVALUASI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
PELATIHAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH (TPMPS) MATERI 3- PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL.
KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN KURIKULUM
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA
DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
HASIL DAN EVALUASI PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2016 – 2017
KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN KURIKULUM
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
HERNAWATI SYAM KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
TEKNIS PENDAMPINGAN LPMP KALIMANTAN TIMUR.
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Satuan Pendidikan Aman Terintegrasi Bencana (SPAB)
Transcript presentasi:

Pusat kurikulum dan perbukuan Balitbang kemdikbud Kebijakan pelaksanaan program sekolah rintisan kurikulum dan pendidikan karakter Pusat kurikulum dan perbukuan Balitbang kemdikbud

Pendahuluan Puskurbuk mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran, dan perbukuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Untuk mendukung revitalisasi pendidikan karakter, termasuk pendidikan ekonomi kreatif dan pendidikan anti korupsi, mulai tahun 2010, Puskurbuk mendampingi 125 satuan pendidikan rintisan di 33 kab/kota, dan 250 di tahun 2011 serta 304 di tahun 2012 dan 2013 di 44 kab/kota sejak tahun 2011 Kurikulum 2013 mulai dilaksanakan pada awal tahun ajaran 2013/2014 secara bertahap dan terbatas. Sejalan dengan itu, pendampingan diarahkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Kurikulum 2013. Pada Kurikulum 2013, pendidikan karakter merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Satuan pendidikan rintisan pada 2012 SD : 64 SMP : 44 SMA : 44 SMK : 44 SLB : 43 PAUD : 44 PKBM : 44 Ket: Ada kab/kota dengan 4 s.d. 8 satuan pendidikan

Tujuan kegiatan model sekolah rintisan Mengembangkan sekolah pelaksana Kurikulum 2013 yang bisa berperan sebagai sekolah model dan sumber inspirasi bagi satuan pendidikan lain dalam mengembangkan dan melaksanakan kurikulum di tingkat satuan pendidikan sesuai dengan kondisi daerah, sekolah, dan kebutuhan peserta didik.

Inpres Percepatan Prioritas pembangunan 2013 Ukuran keberhasilan Jadwal Pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 untuk 64 SD, 44 SMP, 44 SMA, dan 28 SMK di 33 Propinsi TARGET B09: Terlaksananya pendampingan pertama di sekolah sasaran TARGET B12: 1. Terselesaikannya pendampingan di sekolah sasaran 2. Tersedianya laporan pendampingan sekolah atas pelaksanaan Kurikulum 2013

Sekolah mana yang didampingi tahun 2013? Dari 304 satuan pendidikan rintisan terdapat 192 sekolah. Dari 192 sekolah, 92 adalah sekolah sasaran pelaksana Kurikulum 2013 yang ditunjuk oleh Kemdikbud. Belum ada informasi apakah dari 100 sekolah lainnya ada yang menjadi pelaksana Kurikulum 2013 secara mandiri. Dari 44 kab/kota lokasi sekolah rintisan, 2 kab tidak menjadi wilayah sasaran yaitu Kab. Pangkep dan Kab. Keerom.

 Jumlah tagihan Inpres – 180 sekolah. Kurang tidak boleh, lebih boleh. Solusi: Mengganti sekolah non sasaran (100) dan satuan pendidikan lainnya (SLB, PAUD, dam PKBM) dengan sekolah sasaran di kab/kota yang sama.

Slb, paud, dan pkbm? Pada tahun 2013 ketiga lembaga ini diganti dengan sekolah sasaran. Tahun 2014, mereka kembali menjadi satuan pendidikan yg didampingi. Konsekuensi: sekolah sasaran pengganti hanya didampingi selama setahun.

Pelaksanaan pendampingan Workshop sosialisasi dan pemantapan kepada kepala sekolah dan guru sekolah sasaran tentang Kurikulum 2013. Pada tahap ini, sosialisasi dan workshop dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan LPMP dan Dinas Pendidikan – September 2013 Pendampingan dan evaluasi pelaksanaan kurikulun terutama dalam dokumen KTSP secara utuh dilakukan dua kali – Oktober - November 2013

Terima kasih