BAB XVI REFORMASI PAJAK. PENGANTAR Penting & perlunya peningkatan penerimaan dari pajak, perlu diiringi dengan mengurangi sumber dana dari utang, baik.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Advertisements

PENERIMAAN PEMERINTAH
KEBIJAKAN ANGGARAN DALAM MENYUSUN RAPBN DIPERLUKAN SUATU GARIS YANG DISEBUT DENGAN KEBIJAKAN ANGGARAN. KEBIJAKAN ANGGARAN ADALAH GARIS KEBIJAKAN PEMERINTAH.
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Pajak Penghasilan Pasal 24
Mata kuliah : A Perpajakan
Komputerisasi Perpajakan
SUNSET POLICY.
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
BAB X PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BARANG & JASA & PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)
Pertemuan 13 Kebijaksanaan Makro ekonomi Indonesia dan Deregulasi
DISUSUN OLEH : 1.HINDUN ( ) 2.FERDYTA ISMIBAHARI ( ) 3.LILIK INDRAWATI ( ) 4.ALFIAH TUR ROFIAH ( ) 5.Ahmad.
BAB IV PERANAN PEMERINTAH, BARANG PUBLIK, BARANG KLUB, PILIHAN PUBLIK, PROSES POLITIK, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT & KEGAGALAN PEMERINTAH.
PASAR BEBAS, EFISIENSI, BARANG SWASTA, EKSTERNALITAS & KEGAGALAN PASAR
DASAR-DASAR PERPAJAKAN, PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
PERTEMUAN #11 PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPN DAN PPNBM
Perencanaan Perpajakan Strategi dalam Perencanaan Pajak
KONSEP DASAR PERPAJAKAN
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
Dr. La Ode Hasiara, Drs., S.E., M.M., M.Pd., Ph.D., Ak., CA.
Dasar- dasar perpajakan
Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha PERATURAN MENTERI.
KEBIJAKAN FISKAL.
Pertemuan ke-3 Perpajakan.
Ruang Lingkup Analisis Ekonomi Makro
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
PENERIMAAN PEMERINTAH
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
Manajemen Pajak Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiaban Perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar serendah mungkin untuk.
KONSEP DASAR ILMU EKONOMI MAKRO
Prepared by Supiani SE., MM Dosen Tetap Universitas Gunadarma Jakarta
BAB VIII STRUKTUR PERPAJAKAN.
UNIVERSITAS DARUL ULUM JOMBANG
KEBIJAKAN FISKAL PENGERTIAN
PENERIMAAN PEMERINTAH
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA
Oleh: I Putu Nuratama, S.E., M.Si., Ak
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
GROUP QUIZ PERPAJAKAN 1 SELASA, 04 APRIL 2017.
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
UNIVERSITAS DARUL ULUM JOMBANG
MATA KULIAH PERPAJAKAN HUKUM PAJAK.
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
PERTEMUAN #3 PEMBUKUAN FISKAL
SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA
UTANG & ASPEK INTERNASIONAL
TEORI EKONOMI MAKRO.
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
PENERIMAAN PEMERINTAH
Kuis 2 Pajak Penghasilan.
BAB IX PAJAK PENGHASILAN.
PERPAJAKAN.
PPh Pasal 24 Pendahuluan:
DEFISIT PERDAGANGAN DI INDONESIA
Pajak Penghasilan Pasal 25
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
REKONSILIASI FISKAL & SPT Tahunan PPh
PENERIMAAN PEMERINTAH
PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
Pajak Penghasilan.
Transcript presentasi:

BAB XVI REFORMASI PAJAK

PENGANTAR Penting & perlunya peningkatan penerimaan dari pajak, perlu diiringi dengan mengurangi sumber dana dari utang, baik luar negeri maupun dalam negeri. Anggaran defisit (pengeluaran pemerintah > penerimaan pemerintah) & utang pemerintah yg membengkak.

Peningkatan penerimaan pajak thdp PDB nonmigas (10 tahun 1990 menjadi 12 tahun 1998) & pengeluaran pemerintah thdp PDB (21% menjadi 26% tahun 1998) memerlukan pendanaan yg bisa datang dari migas, pajak, & / penerimaan dari luar negeri. Pengurangan pengeluaran pemerintah tidak mungkin dilakukan krn akan membawa mesin perekonomian lbh terpuruk krn swasta sdh kolaps ( ) krn terlalu banyak hutang.

KONSOLIDASI FISKAL? Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai perubahan fiskal utk mencapai tujuan utk meningkatkan penerimaan dari pajak, pada PPh, PPN, & PPnBM. Tetapi ini bukan konsolidasi fiskal. Konsolidasi fiskal ditandai oleh adanya penurunan defisit paling tidak 1,5% selama 2 tahun yg berarti bahwa pengeluaran pemerintah berkurang, bukan pajak yg dinaikkan.

REFORMASI FISKAL RF hrs dpt mengurangi jurang yg dlm antara realisasi penerimaan pajak dg pajak potensial RF hrs dpt mengurangi adanya penghindaran pajak oleh WP potensial yg sama sekali tdk pernah mengisi SPT RF hrs dpt meningkatkan WP menjadi 2% dari penduduk RF hrs ditunjang dg SDM yg memadai.

menampatkan DJP pd tingkat lebih tinggi, bebas intervensi. RF hrs ditopang dg penegakan hukum yg konsisten diberlakukan thdp WP & oknum pemungut pajak utk menanggulangi ilegal & legal yg berlebihan, serta kemungkinan bernegosiasi.

Asas Dasar Perpajakan Pemerataan berdasarkan kemampuan membayar Kemudahan Kepastian hukum Efisiensi atas biaya murah bagi pemerintah Produktivitas Netral yg artinya tdk mengganggu alokasi optimal sumberdaya Secara politis diterima Sederhana.