Matakuliah : F0472 / PBB, BPHTB, dan Bea Meterai

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pertemuan #4 PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Advertisements

GD-4243 PENDAFTARAN TANAH DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH
UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD

Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak
Sri Andriani, SE, M.Si Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB )UU RI No 20 TAHUN 2000 tentang parabola UU RI No 21 than 1997 tentang.
B EA P EROLEHAN H AK A TAS T ANAH DAN B ANGUNAN Presented By: Rika Lidyah,S.E.,M.Si.
LOGO Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB dan.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan M-12
ORDONANSI BEA BALIK NAMA Stbl.1924 No. 291
LOGO Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB dan.
Rr. Titania Aisyah Putri ( )
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Pertemuan 7
PBB & bphtb.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Menentukan Objek Pajak BPHTB
TATA CARA PENGENAAN BPHTB
Bea Perolahan Hak Atas tanah Dan Bangunan (BPHTB)
Subjek Dan Tarif BPHTB Yeni Puspita, SE., ME.
Pertemuan ke – 7 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Pertemuan #3 PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENILAIAN PBB
Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Penghitungan Pajak
Menentukan Saat dan Tempat Terutangnya BPHTB
PBB dan Bea Meterai Fakultas Hukum UI.
UNIVERSITAS ESA UNGGUL FAKULTAS EKONOMI
PERTEMUAN #2 HAK DAN KEWAJIBAN WP
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Pertemuan 6
Bea Perolahan Hak Atas tanah Dan Bangunan (BPHTB)
BEA METERAI UU No. 13 Tahun 1985 Dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 berlaku mulai tanggal 1 Mei 2000.
UNDANG-UNDANG NO. 21 THN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (UU BPHTB) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 THN.
Hukum Pendaftaran Tanah 22 Januari 2014
1 PERTEMUAN #4 SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG Matakuliah: F0462 / PPN dan PTLL Tahun: 2006 Versi: 1.
Bea Peralihan Hak atasTanah dan Bangunan (BPHTB)
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (UU BPHTB) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO.20 TAHUN 2000.
Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Muhammad Bahrul Ilmi, S. E Lecturer of Accounting Economic Faculty Solo Business School – STIE Surakarta.
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN
Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang BPHTB
DANA PERIMBANGAN (1) (DANA BAGI HASIL PBB, BPHTB)
Macam-macam Dokumen Bea Meterai Dasar Hukum Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tertanggal 27 Desember 1985 tentang Bea Meterai.
BPHTB dan PPHTB OLEH BAMBANG KESIT.
DISAMPAIKAN OLEH : DWI WAHYU AB, S.SiT, M.Eng
UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1997 tentang BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Sebagaimana telah Diubah dengan UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2000 disampaikan.
DANA BAGI HASIL PBB & BPHTB
PERTEMUAN KE 5 OBJEK PAJAK Objek Pajak.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Pertemuan #6 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PBB
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pertemuan 2
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
PERTEMUAN KE 5 OBJEK PAJAK Objek Pajak.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
PETUNJUK Materi berikut adalah materi tambahan tentangPajak Bumi dan bangunan, cetak dan pelajarilah ! Kerjakan soal-soal PBB, soal dalam fiile exel, di.
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
BAB XI PAJAK BUMI & BANGUNAN.
Perpajakan I 06 BPHTB Dan Bea Materai Dra. Muti’ah, M.Si FEB AKUNTANSI.
BPHTB dan PPHTB.
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
PERTEMUAN #10 KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANAN BPHTB
BPHTB dan PPHTB.
INBRENG DAN AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA
Presly Prayogo,SH,MH. DUA BENTUK HAK ATAS TANAH HAK PRIMER Hak atas tanah yang bersumber langsung dari hak bangsa Indonesia, yang dapat dimiliki oleh.
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Pajak Bumi dan Bangunan Sesi 4 Universitas Terbuka.
PENGADMINISTRASIAN BPHTB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SESI-5 UNIVERSITAS TERBUKA.
Transcript presentasi:

Matakuliah : F0472 / PBB, BPHTB, dan Bea Meterai Tahun : 2005 Versi : 1 PERTEMUAN #9 PENGHITUNGAN BPHTB TERHUTANG TEMPAT DAN SAAT TERHUTANG BPHTB

LEARNING OUTCOMES menghitung BPHTB terhutang. Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : menghitung BPHTB terhutang. Menentukan tempat terhutang BPHTB. Menentukan saat terhutang BPHTB

OUTLINE MATERI Penghitungan BPHTB karena pemindahan hak. Penghitungan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan. Penghitungan BPHTB karena waris dan hibah waris. Tempat dan saat terutangnya BPHTB.

PENGHITUNGAN BPHTB KARENA PEMINDAHAN HAK Pada tanggal 10 Februari 2005, Tn Ali mendapat hadiah berupa sebidang tanah dengan nilai pasar tanah tersebut Rp 800.000.000,- didaerah Kabupaten Bogor. Hitung BPHTB yang harus dibayar Tn. Ali, jika NPOPTKP Kabupaten Bogor ditetapkan Rp 20.000.000,- BPHTB = 5% x (800.000.000 – 20.000.000) BPHTB = 5% X 780.000.000 = Rp 39.000.000,-

BPHTB KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN Hak pengelolaan (menurut PP No. 112/2000) adalah hak menguasai dari negara atas tanah yang kewenangan pelak-sanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak-nya utk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan tugasnya, menyerah-kan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Besar Tarif BPHTB atas hak pengelolaan ditetapkan sbb: 0% dari BPHTB terhutang bila penerima hak pengelolaan adalah departemen, lembaga pemerintah non-departemen, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, perum perumnas, dan lain-lain. 50% dari BPHTB terhutang untuk penerima hak pengelolaan lainnya

CONTOH SOAL PT. Bank BRI Tbk. memperoleh hak pengelolaan sebidang tanah seluas 15.000 m2 dari pemerintah atas suatu lahan di daerah Jakarta Selatan dengan harga pasar tanah tersebut Rp 12.000.000,- per m2. Hitung BPHTB terhutang jika NJOPTKP DKI Jakarta ditetapkan Rp 50.000.000,- NPOP = Rp 180.000.000.000,- BPHTB terhutang = 5% x (180.000.000.000 – 50.000.000) BPHTB terhutang = 5% x 179.950.000.000 = 8.997.500.000 BPHTB yang harus dibayar = 50% x 8.997.500.000 BPHTB yang harus dibayar = 4.498.750.000,-

BPHTB KARENA WARIS/HIBAH WASIAT Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Perolehan hak karena hibah wasiat adalah peroleh hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. BPHTB yang dibayar atas perolehan waris dan hibah wasiat adalah 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang.

CONTOH SOAL Pada tanggal 1 Maret 2005, Tn. Candra mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan di Bekasi dengan NPOP 400.000.000,- dan NPOPTKP Rp 200.000.000,- Hitung BPHTB yang harus dibayar Tn. Candra. BPHTB = 50% x 5% x (400 jt – 200jt) BPHTB = 2,5% x 200.000.000 = Rp 5.000.000,-

SAAT TERHUTANG BPHTB Saat dibuat atau ditandatanganinya akta, untuk transaksi: Jual beli. Tukar menukar. Hibah. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak. Penggabungan atau peleburan usaha. Pemekaran usaha. Hadiah. Saat tanggal penunjukkan pemenang lelang, untuk lelang. Saat tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk putusan hakim. Saat tanggal didaftarkannya ke kantor pertanahan, untuk waris dan hibah wasiat. Saat tanggal diterbitkannya keputusan pemberian hak.

TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tempat pajak terhutang adalah: Kabupaten. Kota. Provinsi. Tempat tersebut meliputi letak tanah atau bangunan sbg objek pajak BPHTB terhutang harus dibayar di: Bank BUMN/BUMD. Kantor Pos dan Giro. Tempat pembayaran lain yang ditunjuk Menteri Keuangan. Sarana pembayaran adalah Surat Setoran Bea (SSB), yaitu formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran BPHTB terhutang. SSB dibuat dalam rangkap 5 (lima).

SESI TANYA JAWAB TERIMA KASIH