KELOMPOK BIAYA TRANSAKSI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Chapter 9 EKONOMI INFORMASI.
Advertisements

HUBUNGAN PASAR DENGAN DISTRIBUSI
PASAR Adalah tempat pertemuan individu yang meminta faktor barang atau jasa serta individu yang menawarkan faktor barang atau jasa. Dalam pasar terjadi.
PERLINDUNGAN KONSUMEN UU NO. 8/1999
MATA KULIAH HUKUM BISNIS
KOMPENSASI Disusun oleh: Prih Adi Utomo ( ) Muh.Anis.Yunanto ( ) Hendriyo Efendi ( ) Wahyu Noviantoro ( )
DIJUAL RUMAH ERA200 HUB FAHRI HARAHAP, SH NOTARIS Jl. Ni Made Astuti BANDUNG AISHA Finance YOUR INTERNATIONAL BUSINESS SOLUTION.
“EKONOMI POLITIK KELEMBAGAAN”
KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGROFORESTRI
BISNIS DAN PERLINDUNGAN KOSUMEN. BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Masyarakat modern adalah masyarakat bisnis Pelaku bisnis beranggapan hanya bertanggung.
CIRCULAR FLOW.
EKONOMI UNTUK SEKTOR PUBLIK
Uvi Mitsaqi Putri ( ) Adi Prayogo ( ) HAK ATAS PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI START.
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
PEMBANGUNAN PERIKANAN BERKELANJUTAN
Pertemuan 2 Pola Analisis, pasar dan pelaku ekonomi makro
EKONOMI KELEMBAGAAN Ekonomi kelembagaan adalah paradigma baru dalam ilmu ekonomi yang melihat kelembagaan (rule of the game) berperan sentral dalam membentuk.
POKOK BAHASAN DEFINISI PROPERTY RIGHTS TEORI PROPERTY RIGHTS
PERLINDUNGAN KONSUMEN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
A. Segi Hukum Perdata Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari para pihak.
BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
DEP. EKONOMI SUMBERDAYA & LINGKUNGAN
Ekonomi kelembagaan.
Aspek Pemasaran 1 Disusun oleh: Lily W
PERILAKU KONSUMEN DAN PRODUSEN DALAM KEGIATAN EKONOMI
Studi dan Analisis Pemasaran Pertanian
Konsep Dasar Ilmu Ekonomi
BAB VIII PERLINDUNGAN KONSUMEN
Perlindungan konsumen
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
STANDAR NASIONAL INDONESIA
POKOK BAHASAN DEFINISI TRANSAKSI JENIS TRASAKSI BIAYA TRANSAKSI.
EKONOMI KELEMBAGAAN (Institutional Economics)
LINGKUNGAN PEMASARAN Roni Kurniawan, M.Si.
ANALISA DAN DESAIN SISTEM SISTEM DISTRIBUSI BARANG
Aspek Etika Bisnis dalam skb
Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial dalam bisnis internasional
Kejahatan di bidang Pasar Modal (Insider Trading)
PROBLEM KELEMBAGAAN Dr. Sutikno, SE., ME..
ANALISIS KELAYAKAN SISTEM
BARANG SWASTA DAN BARANG PUBLIK
EKONOMI POLITIK Introduction Anang Muftiadi
HAKEKAT ILMU EKONOMI Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan penggunaan sumberdaya yang langka.
PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI
Gambaran Umum Ekonomi Internasional
MATERI PEMBELAJARAN IPS SMK KELAS XII SEMESTER 5
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
Sistem & Lingkungan Pemasaran
DESAIN INDUSTRI.
PERILAKU ORGANISASI.
EKSPOR IMPOR.
MANAJEMEN PEMASARAN (EKMA4216) MODUL 8 STRATEGI DISTRIBUSI Tutor : Padlah Riyadi., SE., MM., Ak,. CA 1.
Pengantar Manajemen Pertemuan 1.
KOMUNITAS: Suatu Sistem Sosial 15/09/2018 Amri Jahi, Persos
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI
EKONOMI POLITIK Introduction Anang Muftiadi
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN KONFLIK
Apa Bisnis itu? Kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa Bisnis adalah bagian integral dari masyarakat modern dan mempengaruhi.
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
Pengenalan Mata Kuliah
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
EKONOMI POLITIK Introduction Anang Muftiadi
KEWIRAUSAHAAN & PENGANTAR BISNIS
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
E-Business dan E-Commerce
Transcript presentasi:

KELOMPOK BIAYA TRANSAKSI (Bromley,1989) Biaya transaksi komoditas : biaya transaksi yang dikeluarkan secara langsung atas komoditas yang diinginkan. Biaya transaksi kelembagaan : biaya transaksi yang dikeluarkan sebagai konsekuensi adanya kelembagaan yang turut serta/ mengatur pertukaran atas komoditas yang diinginkan.

EKONOMI KELEMBAGAAN (Institutional Economics) ANANG MUFTIADI Program Pascasarjana STIA-LAN Tahun 2008

APAKAH KITA MEMERLUKAN LEMBAGA ? UNTUK APA ?

diharapkan dapat mendukung LEMBAGA diharapkan dapat mendukung terjadinya transaksi (exchange) ekonomi secara EFISIEN, LANCAR, TERJAMIN, TERATUR, STABIL Meningkatkan rutinitas, keteraturan Insentif dan disinsentif kepada individu Membentuk/ mempengaruhi pola interaksi setiap individu

Ilmu Ekonomi Kelembagaan memusatkan diri pada pemahaman mengenai institusi (lembaga) yang dapat mempengaruhi perilaku ekonomi, sehingga dapat menurunkan biaya transaksi

BENTUK KELEMBAGAAN NORMA-KONVENSI ATURAN MAIN (HUKUM) PENGATUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN

NORMA-KONVENSI BENTUK : PERANGKAT yang dihasilkan berdasarkan KONSENSUS atau POLA TINGKAH LAKU yang DISEPAKATI BERSAMA DASAR PERTIMBANGAN : Nilai-nilai yang berlaku (value) TUJUAN : Dari pelaksanaan NORMA dan KONVENSI diharapkan dapat terjadi KETERATURAN dan KETERDUGAAN (Predictable) CARA PELAKSANAAN : untuk menjalankannya diperlukan adanya asas RECIPROCITY dan SOLIDARITY

ATURAN MAIN (HUKUM) BENTUK : ATURAN MAIN, biasanya lebih FORMAL (ditegakkan pemerintah) DASAR : memberi KEBEBASAN (liberation) dan LARANGAN (constraint). TUJUAN : memberikan PERLINDUNGAN/HARAPAN dan SANKSI terhadap individu dan kelompok dalam menentukan pilihannya CARA PELAKSANAAN : memerlukan PEMAHAMAN BERSAMA tentang alat-alat untuk menyelesaikan pertentangan (konflik).

PENGATUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN BENTUK : perangkat sosial yang mengatur : 1) kepemilikan Individu atau kelompok 2) Obyek nilai bagi pemilik dan orang lain 3) Orang atau pihak lain yang terlibat dalam suatu kepemilikan. TUJUAN : mengatur hubungan kepemilikan (property relations) UNSUR Hak Kepemilikan (Property Right): a. Hak eksklusif untuk menggunakan sumber daya b. Hak untuk memperoleh jasa/ benefit dari sumber daya tersebut c. Hak untuk menukarkan sumberdaya sesuai kesepakatan

RUANG LINGKUP KELEMBAGAAN Merupakan kreasi manusia secara sadar. Kadang berbentuk tertulis dan secara formal ditegakkan Dapat diprediksi (cukup stabil) sehingga mudah diterapkan pada situasi yang berulang-ulang. Dilakukan oleh kumpulan individu-individu (keputusan kelompok). Memiliki dimensi waktu – (dapat dilakukan pada situasi yang berulang-ulang). Memiliki dimensi tempat – (terkait dengan kondisi lingkungan fisik). Memiliki aturan main – norma yang mewarnai lembaga. Ada pemantauan dan penegakan aturan yang juga ditegakan secara internal oleh individu. Berada pada suatu hirarki dan jaringan atau keteraturan berjenjang dalam masyarakat. Merupakan bagian dari kelembagaan yang lebih kompleks (banyak lembaga lain yang terkait).

New Institutional Economics – adalah perkembangan ilmu ekonomi kelembagaan yang berusaha memperluas ilmu ekonomi dengan menentukan pokok bahasan pada aspek sosial, aspek legal/norma dan aturan-aturan yang mendasari suatu kegiatan ekonomi. Para teoritisi : John R. Commons, Thorstein Veblen dan Wesley Mitchell

Dengan pendekatan ilmu ekonomi kelembagaan ini, maka setiap peristiwa ekonomi dapat dianalisis dengan aspek yang luas (meliputi aspek non-ekonomi), sehingga hasil analisis relatif akan lebih realistis.

ISU-ISU KELEMBAGAAN Principal-Agent Problems : keuntungan yang tidak adil antar mereka (misalnya agen dapat keuntungan lebih banyak). Dapat terjadi moral hazard, adverse selection, terjadi karena ketidaksempurnaan pasar dan informasi asimetris. Biaya Transaksi : biaya-biaya untuk memperoleh kepemilikan atas suatu sumber daya. Kepastian property right, misalnya HAKI Kerangka persaingan usaha Privatisasi Penyaluran ketidakpuasan (exit and voicing) ; customer service, YLKI Kompensasi, atas hal negatif yang dialami yang disebabkan oleh pihak lain.

CIRCULAR FLOW OF ECONOMY 1. Norma 2. Hukum 3. Kepemilikan Norma 1 Hukum 2 Kepemilikan 3 Faktor Produksi RUMAH TANGGA PRODUSEN LEMBAGA KEUANGAN Barang/Jasa NEGARA LUAR NEGERI KELEMBAGAAN SANGAT MENENTUKAN EKONOMI