CEKLIST LAPORAN QUICK WINS PR GRAM VII 2015

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA K/L/Prop/Kab/Kota
Advertisements

PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI
Oleh : Hilmy Muhammadiyah Inspektur Wilayah II Itjen Kementerian Agama
PENERANGAN KESATUAN SIKAP POLRI PADA PEMILU 2014
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
SOSIALISASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI - KEMENKES 1.
PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
“ Berani Jujur Langkah Awal Berantas Korupsi”
CEKLIST LAPORAN QUICK WINS PROGRAM II 2015
CEKLIST LAPORAN QUICK PROGRAM VIII 2015
CEKLIST LAPORAN QUICK WINS PROGRAM VI 2015
CEKLIST LAPORAN QUICK WINS PROGRAM III 2015
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
KASAT RESKRIM POLRES KONAWE SELATAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Oleh H
INOVASI/ PERUBAHAN TAHUN 2017 KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN
Program Kerja PBJ dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi Pemerintah Aceh.
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
Membangun Integritas Di Jawa Tengah
KEBIJAKAN TENTANG PERANGKAT DESA
PAPARAN KABAG RBP DLM RANGKA RAKERNIS BIRORENA POLDA JATIM
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
( L H K A S N ) LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA
MENCEGAH KORUPSI Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi
AKBP PUNGKY BHUANA SANTOSA,S.IK, SH, M.SI
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
SOSIALISASI DIVKUM POLRI
PROGRAM PENUNTASAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN.
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
PEMBINAAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM
Survey Integritas Organisasi
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
Oleh : Dr H Haswandi, S.H.,S.E.,M.Hum.,M.M. Dirbinganis Badilum
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
EVALUASI RB DALAM KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMDA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
Oleh : INSPEKTORAT JENDERAL KEMENKES RI SOSIALISASI “MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM” (PERMENPAN-RB NO 52 TAHUN 2014 ) DI LINGKUNGAN PUSDIK.
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI,
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 2 Jeanny HV Hutauruk,SE,MM,Ak,CA Jeanny HV Hutauruk,SE,MM,Ak,CA MAHKAMAH AGUNG Santika Hotel – Bekasi 25 – 26 November 2015.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
“Minimnya keaktifan siswa pada proses belajar matematika siswa kelas VII SMPN 2 Satap Bambaira” Oleh : Nur Alam, S.Pd Guru Matematika Ahli Pertama.
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4
Transcript presentasi:

CEKLIST LAPORAN QUICK WINS PR2015-2019GRAM VII 2015 PROGRAM QUICK WINS RENCANA AKSI TINDAK LANJUT TARGET 2015 KET SUDAH BELUM 1 3 4 5 6 PROGRAM VII  PEMBENTUKAN TIM INTERNAL ANTI KORUPSI (MELIBATKAN UNSUR PUBLIK DAN KPK)   KASI WAS MEMBENTUK TIM INTERNAL PENCEGAHAN KORUPSI PERMANEN LANGSUNG DIBAWAH KASIWAS; b. MENYUSUN STRUKTUR, HTCK DAN MANAJEMEN TIM ; c. MENSOSIALISASIKAN BUKU PETUNJUK DAN PERKAP TENTANG RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN POLRES YANG DIANTARANYA MELIPUTI: PELAPORAN LHKPN, PELAPORAN PEMBELIAN ASET DAN BARANG MEWAH, PELAPORAN DAN VERIFIKASI BISNIS BAGI ANGGOTA POLRI MENGEMBANGKAN POLA HIDUP SEDERHANA DAN SANKSI ADMINISTRASINYA; d. BERKOORDINASI DENGAN BPKP DAN PUBLIK PENGGIAT ANTI KORUPSI UNTUK MENYUSUN SISTEM PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN POLRES; e. MENGHIMPUN DATA PELAPORAN SEBAGAIMANA BUTIR C DIATAS SEKALIGUS MELAKUKAN VERIFIKASI ; f. MENGAJUKAN REKOMENDASI KEPADA PIMPINAN DALAM BENTUK REWARD AND PUNISHMENT BAGI ANGGOTA YANG TAAT/MELANGGAR PERKAP SEBAGAIMANA BUTIR C g. MENGAWASI SETIAP PENGGUNAAN ANGGARAN DGN MELENGKAPI KELENGKAPAN ADMINISTRASI SESUAI DGN KETENTUAN h. MENSOSIALISASIKAN TATACARA PENGAJUAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN KPD MASING2 SATKER i. MENGGERAKKAN KEMBALI PROGRAM ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) MEMBUAT DRAFT PAKTA INTEGRITAS BEBAS DR KORUPSI PEMBUATAN SURAT PERINTAH TIM INTERNAL PENCEGAHAN KORUPSI; b. MEMBUAT HTCK DAN MANAJEMENT TIM : c. MEMBUAT BUKU PETUNJUK TENTANG RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI DI KESATUANNYA MELIPUTI : PELAPORAN LHKPN, PELAPORAN PEMBELIAN ASET DAN BARANG MEWAH, PELAPORAN DAN VERIFIKASI BISNIS BAGI ANGGOTA POLRI, MENGEMBANGKAN POLA HIDUP SEDERHANA DAN SANKSI ADMINISTRASINYA; d. MEMBUAT MOU DENGAN BPKP / BPK PERWAKILAN PROVINSI JATIM UNTUK MELAKSANAKAN SISTEM PENCEGAHAN KORUPSI DI KESATUANNYA; e. MENGHIMPUN DATA PELAPORAN SEKALIGUS MELAKUKAN VERIFIKASI : LHKPN PEMBELIAN ASET DAN BARANG MEWAH BINIS ANGGOTA POLRI f. MEMBUAT LAPORAN KEPADA PIMPINAN TERHADAP ANGGOTA YANG DINILAI PANTAS UNTUK MENDAPATKAN REWARD DAN PUNISHMENT ; MELAKSANAKAN SUPERVISI BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN BERIKUT ADMINISTASI PENDUKUNGNYA; MEMBUAT JUKRAH TENTANG PROGRAM ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM); i. SELURUH ANGGOTA SUDAH MENANDATANGANI NASKAH PAKTA INTEGRITAS BEBAS KORUPSI DI KESATUANNYA.

CEKLIST LAPORAN QUICK WINS PROGRAM VII 2015 RENCANA AKSI TINDAK LANJUT TARGET 2015 KET SUDAH BELUM 1 2 3 4 5 6 KASI PROPAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN POLRES; MELAKSANAKAN PROSES KODE ETIK/DISIPLIN BAGI ANGGOTA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TENTANG KETENTUAN PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN POLRES SESUAI ATURAN YANG DISUSUN; MENINDAKLANJUTI SEMUA PENGADUAN MASY/ DUMAS TTG PERILAKU ANGGOTA POLRI KASUBBAG HUKUM BERSAMA-SAMA SIWAS MENYUSUN BUKU PETUNJUK DAN PERKAP TENTANG RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN POLRES YANG DIANTARANYA MELIPUTI : PELAPORAN LHKPN, PELAPORAN PEMBELIAN ASET DAN BARANG MEWAH, PELAPORAN DAN VERIFIKASI BISNIS BAGI ANGGOTA POLRES. MELAKSANAKAN SOSIALISASI BUKU PETUNJUK DAN PERKAP SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS. KABAG SUMDA MELAKSANAKAN REWARD AND PUNISHMENT BAGI ANGGOTA YANG TAAT/MELANGGAR PERKAP PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN POLRES; MENYIAPKAN PERSONEL YANG MEMILIKI KOMPETENSI DAN INTEGRITAS SEBAGAI CALON ANGGOTA TIM PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN POLRES. KASAT RESKRIM : GRATIFIKASI MEMBUAT SPRIN PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN POLRES; MELAKSANAKAN PROSES KODE ETIK/DISIPLIN BAGI ANGGOTA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TENTANG KETENTUAN PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN POLRES SESUAI ATURAN YANG DISUSUN; MELAKSANAKAN SIDANG DISIPLIN / KKE TERHADAP PENGADUAN MASYASRAKAT; SURAT PERINTAH PENYUSUNAN RAPAT KOORDINASI MEMBUAT JUKRAH TENTANG PELAPORAN LHKPN, PELAPORAN PEMBELIAN ASET DAN BARANG MEWAH, PELAPORAN DAN VERIFIKASI BISNIS BAGI ANGGOTA POLRES; MENYIAPKAN ADMINISTRASI BAGI ANGGOTA YANG AKAN DIBERIKAN REWARD DAN PUNISHMENT; MELAKUKAN SELEKSI TERHADAP ANGGOTA YANG AKAN DI TUNJUK SEBAGAI TIM PENCEGAHAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN POLRES. MELAKUKAN PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA YANG MELAKUKAN KORUPSI; MEMBUAT JUKRAH UNTUK TIDAK MEMBERI DAN MENERIMA YANG BERKAITAN DENGAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGANNYA;