KONSEP BIAYA PELAYANAN HUKUM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pendekatan Situasional
Advertisements

Strategi pemerataan prinsip keadilan sosial di Indonesia
AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
PERAN SERTA MASYARAKAT (PSM)
PERSOALAN YANG DITANGANI ILMU EKONOMI
Dasar Pengelolaan Sampah Kota
Analisis Kelayakan Proyek & Industri
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
Studi Kelayakan Bisnis
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
Prodi Rekam Medis & Informasi Kesehatan (D3)
PENGERTIAN, PERANAN DAN PROSES AMDAL
PROSES AMDAL Proses penyiapan informasi mengenai dampak lingkungan untuk pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pembangunan.
Sumber Daya Kesehatan Arif Kurniawan.
PENGANTAR MANAJEMEN KEUANGAN
Tarif Pelayanan Kesehatan
KODE ETIK PROFESI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
Pertemuan 10 TANGGUNG JAWAB Kepada KLIEN
Arih Diyaning Intiasari
KONSEP BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN)
KONSEP DASAR BISNIS.
SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN
KONSEP DASAR PEMBIAYAAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah
Status dan Kedudukan Pengertian Bank Indonesia, menurut pasal 4 ayat (3) UU no 3/2004 ; “ Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dgn undang-undang.
STUDI KELAYAKAN BISNIS
LATAR BELAKANG & PEMAHAMAN MENYELURUH
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
Kuliah 2 ARTI DAN PERAN AMDAL.
Manajemen Proyek IT oleh: Indah Susilawati, S.T., M.Eng.
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Pemeriksaan internal pada kegiatan produksi
AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN
`PENGELOLAAN PERKEBUNAN`
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
PENGERTIAN, PERANAN DAN PROSES AMDAL
Mutu Pelayanan Kesehatan
RENCANA BISNIS Investasi yang dilakukan merupkan usaha menanamkan faktor produksi langka dalam usaha atau proyek tertentu. Tujuan investasi  memperoleh.
Kejahatan di bidang Pasar Modal (Insider Trading)
Semester VII/Kelas A, B, C
PENGENDALIAN SISTEM KOMPUTERISASI PERSPEKTIF MANAJEMEN
PENGANTAR MANAJEMEN KEUANGAN
SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 12
PERILAKU DAN DINAMIKA PROYEK
MUTU PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 9 Gisely Vionalita SKM. M.Sc.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
Keuangan Sekolah/Madrasah
KEBIJAKAN OBAT  .
PROGRAM DOKTOR Bab II. Analisis Situasi.
PENDAHULUAN Definisi Proyek Tahap-tahap Siklus Proyek
ASPEK EKONOMI dan SOSIAL dalam Studi Kelayakan Bisnis
PENGERTIAN, PERANAN DAN PROSES AMDAL MODUL 4 DAMPAKKEGIATANDAMPAK PEMBANGUNAN SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA BIOFISIK KENAIKAN KESEJAHTERAAN BIOFISIK PRIMER.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGANTAR MANAJEMEN KEUANGAN
PENGERTIAN, PERANAN DAN PROSES AMDAL
Pengendalian manajemen proyek
PERTEMUAN KE IV Studi kelayakan merupakan salah satu mata kuliah (study) terapan yang bersifat aplikatif. Studi kelayakan dapat dilakukan untuk menilai.
PENENTUAN HARGA POKOK VARIABEL
MATA KULIAH : MANAJEMEN STRATEGIS
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
MANAJEMEN MUTU DAN AUDIT KEPERAWATAN MARSIANA ANGGRAENI.
Pengantar Studi Kelayakan
desain sistem kerja PERTEMUAN – 10 Mata Kuliah: Manajemen Operasional
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

KONSEP BIAYA PELAYANAN HUKUM Disampaikan pada Kuliah Semester Pendek

Pokok Bahasan Pendahuluan Definisi Biaya Konsultasi Hukum Sumber dan Jenis Biaya Konsultasi Hukum Masalah Pokok Biaya Konsultasi Hukum Upaya Penyelesaian

Pendahuluan Perhatian terhadap pembiayaan konsultasi hukum harus semakin meningkat; Kompleksnya pelayanan konsultasi hukum Langkanya sumber dana konsultasi  Pentingnya ekonomi hukum…!!!

Biaya Konsultasi … Besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan/memanfaatkan berbagai upaya konsultasi hukum yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat Biaya konsultasi hukum dapat ditinjau dari sudut penyedia pelayanan konsultan hukum & pemakai jasa pelayanan konsultan hukum

Biaya Kesehatan – Penyedia Pelayanan Konsultan Hukum Besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan berbagai upaya hukum Merupakan persoalan utama pemerintah atau swasta

Biaya Konsultasi – Penyedia Pelayanan Hukum Lebih menunjuk kepada seluruh biaya investasi (investment cost) dan biaya operasional (operational cost) untuk menyelenggarakan upaya konsultasi hukum

Biaya Kosultasi – Pemakai Jasa Pelayanan Hukum Besarnya dana yang harus disediakan untuk memanfaatkan jasa pelayanan hukum Pemerintah juga harus memastikan untuk terjaminnya pemenuhan kebutuhan pelayanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya

Biaya konsultasi – Pemakai Jasa Konsultasi Hukum Lebih menunjuk kepada jumlah uang yang harus dikeluarkan (out of pocket) untuk dapat memanfaatkan suatu upaya keadilan di dalam hukum

Biaya Konsultasi Bila total dana yang dikeluarkan oleh seluruh pemakai jasa pelayanan konsultasi lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh penyedia pelayanan hukum, maka penyelenggaraan upaya hukum mengalami keuntungan (profit), demikian juga sebaliknya

Syarat pokok pembiayaan konsultasi hukum Dilihat dari aspek; Jumlah Penyebaran Pemanfaatan

Syarat pokok pembiayaan konsultasi hukum Jumlah Tersedia dalam jumlah cukup Dapat membiayai penyelengaraan upaya hukum yang dibutuhkan Tidak menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya

Syarat pokok pembiayaan konsultasi hukum Penyebaran Penyebaran dana harus sesuai dengan kebutuhan Jika dana tidak dapat dialokasikan dengan baik, akan menyulitkan penyelenggaraan upaya hukum

Syarat pokok pembiayaan konsultasi hukum Pemanfaatan Pemanfaatan dana harus diatur semaksimal mungkin agar semua masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan hukum dengan baik

Masalah pokok pembiayaan konsultasi hukum Kurangnya dana yang tersedia Penyebaran dana yang tidak sesuai Pemanfaatan dana yang tidak tepat Pengelolaan dana yang belum sempurna Biaya kesehatan yang semakin meningkat

a. Kurangnya dana yang tersedia Di banyak negara, dana yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan hukum tidak memadai Salah satunya berkaitan dengan kurangnya kesadaran pengambil keputusan akan pentingnya hukum

b. Penyebaran dana yang tidak sesuai Alokasi dana yang tidak merata Penyebaran dana kebanyakan beredar di daerah perkotaan Kebanyakan penduduk bertempat tinggal di daerah pedesaaan

c. Pemanfaatan dana yang tidak tepat Biaya pelayanan konsultasi hukum swasta jauh lebih tinggi daripada biaya pelayanan hukum masyarakat Biaya pelayanan lembaga bantuan hukum dipandang kurang efektif dibandingkan pelayanan hukum pada masyarakat

d. Pengelolaan dana yang belum sempurna Disebabkan oleh pengetahuan dan keterampilan yang masih terbatas, serta sikap mental para pengelola

e. Biaya konsultasi hukum yang semakin meningkat Penyebab meningkatnya biaya pelayanan konsultasi hukum; Tingkat inflasi Kenaikan harga di masyarakat akan meningkatkan biaya investasi dan operasional pelayanan hukum

e. Biaya konsultasi hukum yang semakin meningkat Tingkat permintaan Meningkatnya kuantitas penduduk yang memerlukan pelayanan hukum Meningkatnya kualitas penduduk yang membutuhkan pelayanan hukum yang lebih baik

e. Biaya konsultasi hukum yang semakin meningkat Kemajuan ilmu dan teknologi Pelayanan hukum semakin banyak menggunakan berbagai peralatan modern dan canggih Berkontribusi kurang lebih 31% dari total kenaikan harga

e. Biaya konsultasi hukum yang semakin meningkat Perubahan undang-undang Pada saat ini banyak dibuat undang-undang yang baru oleh DPR yang lebih banyak memerlukan biaya dan menuntut persetujuan yang lebih lama Perubahan pola pelayanan hukum Adanya mafia peradilan yang membuat biaya meningkat

e. Biaya hukum yang semakin meningkat Perubahan pola hubungan pengacara/advokat – klien Hubungan pengacara/advokat dan klien dalam membela kebenaran dipengaruhi oleh sikap materialistis Adanya mafia peradilan Tindakan yang dilakukan advokat/pengacara; Melakukan pembelaan kepada yang punya uang Kadilan berdasarkan pada nilai uang dan power

e. Biaya konsultasi hukum yang semakin meningkat Lemahnya mekanisme pengendalian biaya (cost containment) Mekanisme pengendalian biaya sering terlambat dilakukan atau dikembangkan Penyalahgunaan profesi konsultan hukum Jika dilaksanakan secara tidak tepat, akan mendorong naiknya biaya konsultasi hukum

Upaya penyelesaian Upaya meningkatkan jumlah dana Upaya memperbaiki penyebaran, pemanfaatan, dan pengelolaan dana Upaya mengendalikan biaya konsultasi hukum

a. Upaya meningkatkan jumlah dana Meningkatkan alokasi biaya konsultasi hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara Menghimpun dana dari sumber masyarakat dan sumber bantuan luar negeri

b. Upaya memperbaiki penyebaran, pemanfaatan, & pengelolaan dana Penyempurnaan sistem pelayanan Lebih mengutamakan pelayanan konsultasi hukum kepada masyarakat secara menyeluruh dan terpadu Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengelola Bertujuan memberikan bekal kepada pengelola

c. Upaya mengendalikan biaya konsultasi hukum Peraturan sertifikasi kebutuhan (certificate of need laws) Penambahan sarana/fasilitas baru hanya dibenarkan apabila dapat dibuktikan adanya kebutuhan masyarakat terhadap sarana/fasilitas tersebut

c. Upaya mengendalikan biaya konsultasi hukum Peraturan studi kelayakan yang bersifat sosial (feasibility study) Penambahan sarana/fasilitas baru hanya dibenarkan apabila dapat dibuktikan bahwa sarana/fasilitas tersebut tetap dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan tarif pelayanan yang bersifat sosial

c. Upaya mengendalikan biaya konsultasi kesehatan Peraturan pengembangan terencana (development plan laws) Pengembangan sarana/fasilitas hanya dibenarkan apabila sesuai dengan rencana pengembangan yang sebelumnya telah disetujui oleh pemerintah

c. Upaya mengendalikan biaya konsultasi hukum Standar baku pelayanan hukum (professional law standard) Pelayanan hukum hanya dibenarkan untuk diselenggarakan jika tidak menyimpang dari standar baku yang telah ditetapkan Akan berdampak pada mutu pelayanan hukum

c. Upaya mengendalikan biaya Program menjaga mutu (quality assurance program) Bertujuan untuk mengawasi standar baku pelayanan hukum yang telah ditetapkan Misalnya audit (law audit)

c. Upaya mengendalikan biaya konsultasi hukum Pengaturan tarif pelayanan (rate regulation) Penyelenggara pelayanan hukum tidak akan dapat menaikkan tarif semaunya saja

c. Upaya mengendalikan biaya konsultasi hukum Asuransi (insurance) Dalam bentuk melibatkan peran serta dan tanggung jawab penyedia pelayanan hukum dan pemakai jasa pelayanan konsultan

Terima Kasih