Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Bidang Kebudayaan Tahun 2015 "OPTIMALISASI PERAN PENELITI (FUNGSIONAL) DALAM PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN" Hasil Sidang Komisi.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
REMBUK NASIONAL Hasil Diskusi Sidang Komisi V :
Advertisements

Click to edit Master title style Koordinasi Lintas Kementerian Jakarta, 16 Mei 2010 PEMBENTUKAN Kesekretariatan Bersama Program Penyelarasan Pendidikan.
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku.
TEMU SILATURAHMI DRD DENGAN MITRA
PENGORGANISASI BIDANG KEPERAWATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
RAKERTA UNIVERSITAS DIPONEGORO Awal Tahun 2015 Semarang, 25 Maret Implementasi Tata Kelola PTN-BH dalam Memperkuat Universitas Riset HASIL SIDANG.
KINERJA APARATUR DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN BELUM OPTIMAL
Waktu Pelaksanaan 2011 (Tentatif)
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Hasil Sidang Komisi III :
Waktu Pelaksanaan 2011 (Tentatif) FPKLokasiWaktu Pertemuan 1LPMP Gorontalo14 S.D. 16 April 2011 Pertemuan 2LPMP Sulsel 17 sd 19 Desember 2011 Pertemuan.
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah ”TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEBUDAYAAN”
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Bidang Kebudayaan Tahun 2015
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
DOKUMEN MUTU UM PALANGKARAYA 2014
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
REMBUK NASIONAL Hasil Diskusi Sidang Komisi V :
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
Agenda dan Proges Pelaksanaan SIDa di Kabupaten Jepara
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
TIM PERUMUS FGD STANDAR PENILAIAN BERBASIS TIK
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
RUMUSAN KOMISI II RAKOR PUSAT DAN DAERAH BIDANG KEBUDAYAAN TAHUN 2017
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Rembuk Nasional Pendidikan 2009 Sawangan, 25 Februari 2009
Tugas-Kewajiban & Peran Senat Akademik UI dan Isu terkait
Forum SKPD Sekretariat Parampara Praja
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
PENGANTAR DISKUSI REGULASI PROSEDUR ETIK
Waktu Pelaksanaan 2011 (Tentatif)
DR. HARIS SYAHBUDDIN KEPALA BBP2TP
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PAPARAN KOMISI 6 REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Waktu Pelaksanaan 2011 (Tentatif)
Arah dan Kebijakan AGENDA RISET NASIONAL Lokakarya
SUB-TEMA 3 : Sertifikasi
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
FORUM PEMBELAJARAN KLASTER (CLUSTER LEARNING CIRCLES, CLC)
PEMBAHASAN BAHAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TA 2017/2018 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rapat tanggal.
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
Pertemuan Pertama Dosen : Achmad Rozi EL Eroy.  Metode dan teknik perkuliahan disampaikan melalui : 1. Diskusi, ceramah dan Tanya jawab 2. Pembuatan.
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
Hakekat Manajemen Strategik
Evaluasi dan Rencana Kerja
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan.
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
MONITORING Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup kementerian/lembaga, dan pemerintah.
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
Pembentukan Sentra HKI Kota Prabumulih Rapat Pembahasan Rencana Kerja Kegiatan Tim Sentra HKI Kota Prabumulih Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan.
Transcript presentasi:

Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Bidang Kebudayaan Tahun 2015 "OPTIMALISASI PERAN PENELITI (FUNGSIONAL) DALAM PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN" Hasil Sidang Komisi IV :

TOPIK BAHASAN "OPTIMALISASI PERAN PENELITI (FUNGSIONAL) DALAM PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN" Ketua Komisi : Direktur Sejarah dan Nilai Budaya Sekretaris: Kepala BPNB Bandung Koordinator Perumus : Direktur Sejarah dan Nilai Budaya Tim Perumus: 1.Kepala BPNB Yogyakarta 2.Kepala BPNB Manado 3.Kepala Balai Konservasi Borobudur 4.Kepala Balai Arkeologi Yogyakarta 5.Kepala BPSMP Sangiran 6.Peneliti Balar Medan Anggota Komisi : 43 Orang Anggota Komisi yang Hadir : 35 Orang Tim Substansi : 8 Orang 2

RANCANGAN ISU/POKOK BAHASAN TOPIK BAHASAN : "OPTIMALISASI PERAN PENELITI (FUNGSIONAL) DALAM PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN" 3

4 HASIL DISKUSI SIDANG KOMISI IV

TOPIK BAHASAN : "OPTIMALISASI PERAN PENELITI (FUNGSIONAL) DALAM PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN" 5 NoNoIsu StrategisKondisi Saat Ini Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI) Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Penelitian Murni, Terapan, dan Kebijakan a.Penelitian murni selama ini dilakukan oleh Balai Arkeologi dan BPNB. b.Penelitian terapan telah dilakukan oleh BPCB, Balai Konservasi, BPNB, dan BPSMP Sangiran. c.Penelitian kebijakan hampir belum pernah dilakukan a.Penelitian murni tetap dipandang penting untuk dilanjutkan sesuai dengan tugas dan fungsi. b.Penelitian terapan tetap dipandang penting untuk menyusun bahan kebijakan dan menjawab isu – isu kekinian. c.Penelitian Kebijakan dalam waktu kedepan perlu menjadi prioritas dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan isu – isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi kelembagaan.

TOPIK BAHASAN : "OPTIMALISASI PERAN PENELITI (FUNGSIONAL) DALAM PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN" 6 NoNoIsu StrategisKondisi Saat Ini Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI) Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 2 Kelembagaan dan SDM a.Peneliti (pengkaji) di lembaga konservasi belum diposisikan sebagai peneliti. b.Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM karena luasnya cakupan tugas a.Perlu diposisikan sebagai peneliti(pengkaji) b.Peningkatan kualitas peneliti melalui pelatihan – pelatihan dan pendidikan formal dan Kuantitas melalui rekruitment.

7 Rekomendasi: 1.Mengoptimalkan hasil hasil penelitian baik penelitian murni terapan maupun kebijakan untuk pembangunan Kebudayaan. 2.Perlu peningkatan kualitas sumber daya peneliti di lembaga – lembaga Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3.Perlu adanya program penelitian terpadu yang memfokuskan pada isu - isu strategis Jakarta 16 April 2015 Tim Perumus Komisi 4 Ketua : Endjat Djaenuderadjat ( Direktur Sejarah dan Nilai Budaya) Sekretaris : Toto Sucipto (Kepala BPNB Bandung) Anggota : 1.Marsis Sutopo (Kepala Balai Konservasi Borobudur) 2.Rusli Manorek (Kepala BPNB Manado) 3.Siswanto (Kepala Balar Yogyakarta) 4.Christianti Aryani (Kepala BPNB Yogyakarta) 5.Syukron Edi (Kepala BPSMP Sangiran) 6.Lucas Partanda Koestoro (Peneliti Balar Medan)

8 TERIMAKASIH