MENUJU MADRASAH BERMUTU

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

BUDAYA PERUSAHAAN DAN ETIKA
PROSES PERUBAHAN DAN PENGOPERASIAN TQM
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
KOMPETENSI KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ATAU KEPALA SEKOLAH
Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Kabag Tata Usaha Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Raffles City Hotel Juni 2013.
STANDAR 2.
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
NILAI-NILAI BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA RI
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
KONSEP DAN IMPLEMENTASI BALANCED SCORECARD DALAM MANAJEMEN STRATEGIK
Konsep pelayanan publik
PERTEMUAN 14 Pengendalian
PERENCANAAN (planning)
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
perkembangan organisasi
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
Jujur Profesional Melayani Inovatif Berarti
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
Kepemimpinan Pendidikan Mutu
Materi 3 Manajemen RS Smt 7-AKK-Kesmas
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
Dosen Pengampu : Ali Hanafiah, SE. MM.
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN MUTU
Manajemen Pelayanan Prima
Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
PERTEMUAN 14 Pengendalian
MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA TITIN HARTINI, S.E., M.Si STMIK MDP
PESERTA PELATIHAN AKREDITASI FKTP PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
PUSAT PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN BADAN PSDMP DAN PMP
ISO 2000 sebagai Standar Mutu Persaingan Global(Bisnis Global)
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
Konsep pelayanan publik
NAMA. : Deny Ismanto, S. E. MATA KULIAH. : Metodologi Penelitian,
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Mutu Pelayanan Kesehatan
Sistem Manajemen Mutu (SMM) III
KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008
CIRI-CIRI SEKOLAH BERMUTU Disajikan oleh KUDI AJA.
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
TOTAL QUALITY MANAGEMENT
AUDIT SISTEM KEPASTIAN KUALITAS
Manajemen sekolah by : Laela Fitriana
MUTU PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 9 Gisely Vionalita SKM. M.Sc.
PERANAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
Keuangan Sekolah/Madrasah
Agied Dharmayantie ( ) Anita Rosalin Hutahayan ( ) Ari Kleryyanti ( )
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
MANAJEMEN MUTU dalam PELATIHAN
Pengaruh Faktor-Faktor Non-Rasional Dalam Pengambilan Keputusan
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
Penjaminan Mutu Asuhan Keperawatan OLEH : KELOMPOK 8.
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
CIRI-CIRI SEKOLAH BERMUTU Disampaikan pada : On Sekolah Model, 11 Agustus 2018 SMA Negeri 3 Samarinda.
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Standard Operating Prosedur (SOP) Biro Administrasi Akademik.
MANAJEMEN MUTU DAN AUDIT KEPERAWATAN MARSIANA ANGGRAENI.
1. Pokok Bahasan Pengertian audit Pengertian audit Jenis audit Jenis audit Pengertian audit internal Pengertian audit internal Manfaat audit internal.
Peranan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK)
Akreditasi Institusi.
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
13 FUNGSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Transcript presentasi:

MENUJU MADRASAH BERMUTU Oleh Supandi KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA PROPINSI JAWATIMUR

DASAR HUKUM Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang SNP (8 Standar ) PP Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru. Permenegpan dan RB 16/2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Permendiknas 63 tahun 2009 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ( SPMP ) Keputusan Menteri Agama no 2 th 2010 ttng Rencana Strategis Kementrian Agama tahun 2010 -2014

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama VISI KEMENTERIAN AGAMA “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin”. MISI : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yg bersih dan berwibawa. MOTTO : IKHLAS BERAMAL

Visi Pendidikan 2045 2045 2025 2010 100 tahun kemerdekaan PDB ~ US$ 700 Milyar Pendapatan/kap US$ 3,000 (2010) Terbesar ke-17 besar dunia 2025 PDB: 3,8 – 4,5 Trilyun US$ Pendapatan/kap: 13.000 – 16.100 US$ Terbesar ke-12 dunia Proyeksi KEN Pendapatan/kapita ~US$ 14,900 (high income country) 2045 PDB ~US$ 16.6 Trilyun Prediksi Pendapatan/kapita ~US$ 46,900 Diprediksi menjadi terbesar ke-7 atau ke-8 dunia*) 100 tahun kemerdekaan “Mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan” Becoming also the Vision of Indonesia in the future (Sumber: Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 ) Pencapaian Visi 2025 dan 2045 memerlukan penyiapan generasi yang mampu berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Dan harus dimulai sekarang dan generasi sekarang (PAUD) http://www.kopertis4.or.id

Memperbaiki kualitas pendidikan harus dimulai dari komitmen untuk berubah lebih baik dari diri sendiri dan segenap personel MADRSAH Untuk itu dibutuhkan sosok pemimpin yang kuat dan handal sebagai upaya membentuk budaya mutu yang akan mampu mengantarkan MADRASAH ke depan lebih baik.

Hari ini dan hari-hari seterusnya harus meningkat lebih baik dan bermakna, hidup bermakna jika terajut tali kasih dan sayang

Pengertian Mutu dan jaminan mutu Menurut IBM mutu adalah kepuasan pelanggan. (Edward Sallis, 2006:30-31). Berdasarkan ISO 9000 (Dasar-dasar dan Kosa Kata), maka diartikan sebagai : Memenuhi persyaratan yang disepakati. Memberikan keyakinan dengan bukti nyata bahwa kebijakan mutu dan sasaran mutu akan dipenuhi. Mengatur pertemuan antara individu dan antar bagian/departemen dalam organisasi.

Lanjutan… Melakukan perencanaan, mengendalikan aktivitas yang bersifat kritis dan memeriksa kebenaran bahwa rencana mutu dan proses berjalan secara efektif. Praktik manajemen mutu dilakukan secara menyeluruh pada setiap bagian organisasi. Dilakukan dengan pengukuran kinerja baik yang bersifat financial maupun non finansial

Menurut SNI -19-8402-1991 yang dimaksud jaminan mutu (Quality Assurance) adalah seluruh perencanaan dan kegiatan sistematik yang diperlukan untuk memberikan suatu keyakinan yang memadai bahwa barang atau jasa memenuhi persyaratan mutu. Sedangkan menurut ISO 9000 – QMS – Dasar-dasar dan Kosakata yang dimaksud jaminan mutu adalah bagian dari manajemen mutu yang diarahkan pada pemenuhan persyaratan mutu.

Prinsip-prinsip jaminan mutu sebagai berikut : Merupakan tanggung jawab seluruh personel organisasi. Melakukan tindakan yang benar pada tahapan pertama aktivitas. Berkomunikasi dan bekerja sama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Adanya suatu sistem yang terdokumentasi. Adanya tindakan pengendalian pada setiap tahapan aktivitas..

. Kepemimpinan Pendidikan Mutu Pemimpin harus memiliki visi dan mampu menerjemahkan visi tersebut ke dalam kebijakan yang jelas dan tujuan yang spesifik.(Sallis, 2006 : 169) Peters dan Austin (dalam Sallis, 2006: 169) yang menentukan mutu dalam sebuah institusi adalah kepemimpinan. Menurutnya gaya kepemimpinan MBWA atau management by walking about (manajemen dengan melaksanakan) dapat mengantarkan institusi pada revolusi mutu

Pemimpin pendidikan memerlukan perspektif-persepktif berikut ini : Visi dan simbol-simbol. Kepala madrasah harus mengkomunikasikan nilai-nilai institusi kepada para staf, para pelajar dan komunitas yang lebih luas. MBWA adalah gaya kepemimpinan yang dibutuhkan bagi sebuah institusi Untuk para pelajar, ini menggambarkan bahwa institusi memiliki fokus yang jelas terhadap pelanggan utamanya

Lanjutan… Otonomi, eksperimentasi dan antisipasi terhadap kegagalan. Pemimpin pendidikan harus melakukan inovasi di antara para stafnya dan bersiap-siap mengantisiasi kegagalan yang mengiringi inovasi tersebut. Menciptakan rasa kekeluargaan. Pemimpin harus menciptakan rasa kekeluargaan di antara para pelajar, orangtua, guru dan staf institusi. Ketulusan, kesabaran, semangat, intensitas dan antusiasme. Sifat-sifat ini merupakan mutu personal esensial yang dibutuhkan pemimpin lembaga pendidikan

Budaya mutu di madrasah Peran pemimpin dalam mengembangkan budaya mutu di madrasah mengharuskan ia menjalankan fungsi utamanya sebagai berikut : memiliki visi mutu terpadu bagi institusi memiliki komitmen yang jelas terhadap proses peningkatan mutu mengkomunikasikan pesan mutu memastikan kebutuhan pelanggan menjadi pusat kebijakan dan praktek institusi

Lanjutan… mengarahkan perkembangan karyawan berhati-hati dengan tidak menyalahkan orang lain saat persoalan muncul tanpa bukti-bukti yang nyata. Kebanyakan masalah muncul akibat kebijakan institusi bukan kesalahan staf memimpin inovasi dalam institusi mampu memastikan bahwa struktur organisasi secara jelas telah mendefinisikan tanggungjawab dan mampu mempersiapkan delegasi yang tepat

Lanjutan… memiliki komitmen untuk menghilangkan rintangan, baik yang bersifat organisasional maupun kultural membangun tim yang efektif mengembangkan mekanisme yang tepat untuk mengawasi dan mengevaluasi kesuksesan. (Sallis, 2006: 173)

Lanjutan… memiliki komitmen untuk menghilangkan rintangan, baik yang bersifat organisasional maupun kultural membangun tim yang efektif mengembangkan mekanisme yang tepat untuk mengawasi dan mengevaluasi kesuksesan. (Sallis, 2006: 173)

Kompetensi kepala madrsah dalam budaya mutu Menurut Sudarwan Danim ia juga harus memiliki kompetensi-kompetensi berikut : Kompetensi dalam merumuskan visi, misi, tujuan, program dan strategi sekolah Kompetensi dalam pengelolaan program sekolah secara menyeluruh Kompetensi dalam pengelolaan program pengajaran

Lanjutan… Kompetensi dalam pengelolaan murid Kompetensi dalam pengelolaan personel sekolah Kompetensi dalam pengelolaan keuangan sekolah Kompetrensi dalam pengelolaan sarana dan prasarana Kompetensi dalam pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. (Danim, 2006 : 99)

Generic skills management bagi kepala madarasah Kepala madrasah sebagai ujung tombak pemegang manajemen harus memiliki serangkaian generic skills management yang meliputi perencanaan, komunikasi, pengorganisasian, pengontrolan (Turney dalam Danim, 2006 : 100).

Lanjutan… Aspek perencanaan mencakup peran : visioning and formulating mission ( mevisikan dan merumuskan misi ) making and goal setting ( merumuskan tujuan yg sesuai ) designing programmes ( mendisain program ) determining and alocating reasource ( mengukur dan mengalokasikan sumber ) dan modifying policy plan ( memodifikasi rencana kebijakan )

Lanjutan… Peranan di bidang komunikasi meliputi : comunication system ( sistem komunikasi ) consulting with individuals and group ( mengkonsultasikan dg perorangan dan kelompok ) developing skills ( mengembangkan ketrampilan ) overcoming problems ( mengatasi masalah )

Lanjutan… Sebagai motivator meliputi tugas : encouraging involment ( menumbuhkan keterlibatan ) enhancing teaching condition ( memperluas kondisi pengajaran ) supporting individual and group ( mendukung individu dan klompok ) fostering climate and morale ( meningkatkan iklim dan moral )

Lanjutan… Bidang pengorganisasian meliputi tugas : developing and modifying organizational structures ( mengembangkan dan memodifikasi stuktur ) orienting participation and establishing high espectation ( mengorientasikan keterlibatan dan menumbuhkan harapan yg tinggi ) assigning ang delegating authority ( menunjuk dan mendelegasikan kekuasaan ) coordinating contributions of individuals and groups ( mengkoordinasikan kontribusi individu dan kelompok )

Lanjutan… Tugas dalam bidang pengontrolan meliputi : establishing standard ( menetapkan standart ) enfluencing performance ( mempengaruhi dan mengevaluasi ) monitoring and evaluating ( monitor dan mengevaluasi ) initiating corrective action ( memunculkan tindakan perbaikan )

Menurut Arcaro (dalam Cep Unang, 2004: 23) suatu sekolah dapat dikatakan telah menerapkan manajemen mutu total apabila sekolah tersebut didukung oleh lima pilar, yaitu (1) berfokus pada pengguna, (2) keterlibatan secara total semua unsur yang ada di sekolah atau semua anggota, (3) melakukan pengukuran, (4) komitmen pada perubahan (5) penyempurnaan secara terus menerus.

Lanjutan… Apabila kelima pilar tersebut telah m,embudaya dalam tradisi sekolah maka dapat dikatakan bahwa sekolah telah melaksanakan manajemen mutu total.

Pelayanan prima menuju madarasah bermutu S E R V I C E S = Smile for everyone Senyum kepada setiap orang E = Excellent in everything we do Selalu melakukan yang terbaik dalam bekerja R = Reaching out to every guest with Hadapi setiap pelanggan dgn penuh keramahan V = Viewing every guest as special Memandang pelanggan sebagai orang istimewa I = Inviting guest to return Mengundang pelanggan untuk datang kembali C = Controlling is very important Pengawasan adalah sangat penting E = Eye contact that shows we care Kontak mata menunjukkan penuh perhatian

MAKNA PELAYANAN PRIMA Respek : menghormati atau menghargai kepentingan orang lain Ketulusan dan integritas Penuh perhatian

PELAYANAN PRIMA Restrukturisasi Organisasi Peningkatan Kemampuan Manajerial Meningkatkan Kualitas SDM Sarana & Prasarana Sektor Private Swasta Publik Pemerintah Peningkatan Pelayanan Umum Excellent Service Memuaskan Customer

Perilaku MELAYANI SIFAT/KARAKTER INDIVIDU/KELOMPOK PENAMPILAN SENANG MELIHAT KEBERHASILAN ORANG LAIN BIJAKSANA IKHLAS

CIRI KHAS PEMIMPIN - PELAYAN Mendengarkan Empati Menyembuhkan Kesadaran Bujukan/persuasif Konseptualisasi Kemampuan meramalkan Kemampuan melayani Komitmen terhadap pertumbuhan manusia Membangun masyarakat

Sosok Birokrat PELAYANAN PRIMA Sensitif & responsif terhadap peluang & tantangan yg dihadapi Dapat mengembangkan fungsi instrumental Berwawasan futuristik (mempunyai kemampuan berfikir lebih kreatif dalam menemukan sebuah ide) dan sistemik (cara memahami melalui analisa bagian demi bagian dari sebuah sistem)

PRINSIP PELAYANAN PUBLIK (KEP MENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003) Kesederhanaan : prosedur pelayanan publik tdk berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. Kejelasan : a. Persyaratan teknis dan administratif Yan Publik ; b. Unit kerja/pejabat yg berwenang & bertanggungjwb dlm memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dlm pelaksanaan Yan Publik ; c. Rincian biaya Yan Publik & tatacara pembayaran. Kepastian waktu : Pelaksanaan Yan Publik dpt diselesaikan dlm kurun waktu yg tlh ditentukan. Akurasi : produk Yan Publik diterima dg benar, tepat, dan sah. Keamanan : proses & produk Yan Publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

Tanggung jawab : Pimp. Penyelengg Tanggung jawab : Pimp. Penyelengg. Yan Publik atau pejabat yg ditunjuk bertanggungjwb atas penyelengg. Pelayanan & penyelesaian keluhan/persoalan dlm pelaksanaan Yan Publik. Kelengkapan Sarana & Prasarana : tersedianya sarana & prasarana kerja, peralatan kerja dan oendukung lainnya yg memadai termsk penyediaan sarana teknologi telematika. Kemudahan Akses : tempat & lokasi serta sarana pelayanan Yg memadai, mudah dijangkau oleh masy., dan dpt memanfaatkan teknologi telematika. Kedisiplinan, Kesopanan & Keramahan : pemberi pelayanan hrs bersikap disiplin, sopan, santun, ramah, serta memberikan pelayanan dg ikhlas. Kenyamanan : lingk. pelayanan hrs tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yg nyaman, bersih, rapi, lingk. Yg indah & sehat serta dilengkapi dg fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dll.

8 Unsur Kualitas Pelayanan Menpan No. 81/1993 1. Kesederhanaan Prosedur/tata cara Pelayanan Mudah Tidak Berbelit Mudah dilaksanakan Kejelasan/ Kepastian Prosedur Persyaratan Unit Kerja Tarif/Biaya Pejabat yg menerima keluhan 3. Keamanan Kepastian Hukum

8 Unsur Kualitas Pelayanan Kep. Menpan No. 81/1993 4. Keterbukaan Kesederhanaan dan Kejelasan diinformasikan pada Masyarakat 5. Efisien Pembatasan persyaratan pada hal penting Pencegahan pengulangan Pembiayaan sesuai dengan : Kewajaran Kemampuan masyarakat umum Peraturan yang berlaku 6. Ekonomis 7. Keadilan Jangkauan Luas dan Merata 8. Ketepatan Waktu Sesuai waktu yang ditentukan

SIKAP DALAM PELAYANAN Ramah Santun Membantu dan waspada Yakin dan meyakinkan Teliti Informatif Menghargai waktu