KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Membangun negara dari desa
Advertisements

PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
Oleh : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLP-BK)
PENDAMPINGAN DESA TAHUN 2015 “Transisi Pengakhiran PNPM-Mandiri Perdesaan dalam rangka Pengawalan Implementasi UU Desa”
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan.
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN SANITASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
SEMINAR INTERNASIONAL TEMU ILMIAH NASIONAL XV FOSSEI
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
PENGANGGARAN SANITASI
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
DANA TRANSFER KE DAERAH UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN SANITASI
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
POTENSI PEMANFAATAN DANA DESA
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Undang-Undang bidang puPR
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
TUJUAN PEMBANGUNAN DESA DALAM UU DESA
DIREKTORAT FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Materi Rakor Program Kerja KPMD Tahun Anggaran 2016
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
DANA AMANAH MASYARAKAT
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
KEPALA BPMPD PROVINSI NTB
Undang-Undang bidang puPR
PENDAMPINGAN.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
WORKSHOP I Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas/RBM)
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2016
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
MEDIA TAYANG SPB 1.1 PERUBAHAN MENDASAR DESA
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.
IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN NO 1 TAHUN 2018
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
Kebijakan Inovasi dan Inovasi Jasa Konstruksi DIY
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Kebijakan implementasi
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA BAHAN RAPAT DENGAR PENDAPAT LANJUTAN PEMBAHASAN RAPBN-P 2015 ANTARA KOMISI V DPR-RI DENGAN DITJEN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI Jakarta, 12 Februari 2015

KERANGKA PENJELASAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI TAMBAHAN ANGGARAN DALAM APBN-P 2015 RENCANA PEMANFAATAN DANA TAMBAHAN APBN-P 2015 PENJELASAN PROSES REKRUTMEN PENDAMPING DESA ROAD MAP DANA DESA SUMBER APBN 2015-2019 2

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DITJEN PPMD KEMENDESA PDTT

PERAN DITJEN PPMD DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Ditjen PPMD Kemendesa fokus pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Ditjen PPMD Kemendesa memiliki kewenangan untuk memfasilitasi dan menggerakkan Pemerintahan Desa untuk memakmurkan rakyat melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ditjen PPMD Kemendesa melaksanakan agenda strategis sebagai berikut: Memfasilitasi dan memastikan delivery desa terhadap pelayanan dasar kepada masyarakat. Memfasilitasi dan memastikan terwujudnya desa mandiri melalui pembinaan dalam pengembangan sumber-sumber penghidupan seperti pangan, energi, hutan, tambang, dll. Memfasilitasi pembangunan partisipatif dan pengembangan desa secara mandiri berbasis sumber daya lokal. Pemberdayaan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan pengorganisasian masyarakat desa, serta berjaringan dengan organisasi masyarakat sipil. 4

PAGU ANGGARAN PER-PROGRAM (PAGU INDIKATIF + TAMBAHAN) NO NAMA PROGRAM ALOKASI ANGGARAN PAGU RAKER 10 FEBRUARI 2014 TAMBAHAN JUMLAH PAGU 1 Program Dukungan Manajemen 544.092.287.000 - 545.092.287.000 2 Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.708.520.001.000 50.000.000.000 2.758.520.001.000 3 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 660.000.000.000 642.125.000.000 1.302.125.000.000 4 Program Pengembangan Daerah Tertentu 497.540.000.000 999.125.000.000 1.496.665.000.000 5 Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 827.842.000.000 15.800.000.000 843.642.000.000 6 Program Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 763.550.152.000 7 Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 664.370.691.000 362.000.000.000 1.026.370.691.000 8 Program Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Informasi 207.080.000.000 30.000.000.000 238.030.000.000 9 Program Pengawasan & Peningkatan Akuntabilitas 55.000.000.000    JUMLAH 6.927.995.131.000 2.100.000.000.000 9.027.995.131.000

RINCIAN PEMANFAATAN TAMBAHAN PENDANAAN APBN-P 2015 PADA DITJEN PPMD KEMENDES, PDT DAN TRANSMIGRASI No Kegiatan Quick Wins Jumlah Dana Direktorat terkait Keterangan 1 Terlaksananya program pendampingan Desa pada 50 Kab/kota sebagai pilot project 4,500,000,000 Pemberdayaan Masyarakat Desa Lokasi Desa pada Kecamatan Lokasi ex-PNPM-MPd terbaik 2 Terlaksananya rekrutmen dan pembekalan calon pendamping Desa dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa 8,020,000,000 Untuk Pelatihan ex-Fasilitator PNPM-MPd untuk Pendamping Desa tahap awal 3 Terlaksananya Pilot Project Intervensi sosial pembangunan karakter pelaku usaha dan pekerja jasa pariwisata. 2,300,000,000 Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Pelatihan pengurus BUM Desa dan Desa Pariwisata 4 Tersusunnya Skema Pengelolaan Hutan Negara oleh Desa untuk Peningkatan Produktivitas Pangan 1,500,000,000 SDA dan TTG Pelatihan peningkatan produktivitas pangan pada desa-desa di lokasi hutan negara Perum Perhutani 5 Terlaksananya Peluncuran program sertifikasi penyerahan hak kelola lahan hutan perhutani kepada desa untuk pemanfaatan oleh kelompok petani hutan 12,000,000,000 Peningkatan produktivitas pangan pada desa-desa di lokasi hutan negara Perum Perhutani di Jawa 6 Meningkatnya Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat melalui Penetapan Desa Adat 12,680,000,000 Pelayanan Sosial Dasar Pada lokasi desa adat di Riau, Jambi, Bali, Kalimantan, Maluku 7 Terlaksananya Monitoring implementasi Nawa Cita Presiden ke tempat-tempat pelayanan publik, daerah terpencil, daerah rawan konflik, daerah potensial, dan pulau terdepan 9,000,000,000 Pada lokasi daerah perbatasan, pulau terluar, rawan konflik di Kalimantan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan NTT, JUMLAH PENDANAAN TAMBAHAN APBN-P 2015 50,000,000,000

SEBARAN ALOKASI PER DIREKTORAT PADA DITJEN PPMD KEMENDESA PDTT 2015 No Eselon II pada Ditjen PPMD Kemendesa PPDT Pagu APBN 2015 Exercise Redistribusi Anggaran Tambahan Alokasi APBN-P 2015 Total APBN-P 2015 1 Sekretariat Ditjen PMD 475,346,901 70,450,000 2 Direktorat Pelayanan Sosial Dasar 791,891,766 149,000,000 g) 21,680,000 170,680,000 3 Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa 83,733,400 158,000,000 2,300,000 160,300,000 4 Direktorat Sumber Daya Alam & Teknologi Tepat Guna 110,212,766 74,000,000 13,500,000 87,500,000 5 Direktorat Pembangunan Sarana Prasarana Desa 3,098,700 144,250,000 6 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa 1,495,857,018 2,127,640,000 12,520,000 2,140,160,000 Total 3,532,490,000 2,574,340,000 50,000,000 2,773,340,000 7

RINCIAN PEMENUHAN PENDAMPINGAN DESA TAHUN 2015 NO URAIAN KEGIATAN   KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp) 1 SEKRETARIAT NASIONAL IMPLEMENTASI UU DESA 12,175,500,000 Jumlah konsultan Profesional = 22 orang Jumlah supporting staf = 20 orang 2 KONSULTAN MANAJEMEN NASIONAL IMPLEMENTASI UU DESA 18,550,000,000 Jumlah konsultan Profesional = 40 orang 3 KONSULTAN MANAJEMEN PROVINSI IMPLEMENTASI UU DESA UNTUK 33 PROVINSI 152,685,000,000 Jumlah konsultan regional (7 region) = 35 orang Jumlah supproting staf (7 region) = 35 orang Jumlah konsultan provinsi (33 provinsi) = 396 orang Jumlah supporting staf (33 provinsi) = 330 orang 4 PENDAMPING MANAJEMEN KABUPATEN 221,774,000,000 Jumlah Pendamping Profesional = 1.302 orang Jumlah supporting staf = 868 orang 5 PENDAMPING DESA BERKUALIFIKASI SARJANA 817,878,500,000 Jumlah Pendamping 2 orang/kecamatan di 6.382 kecamatan = 12.764 orang (1 org sarjana teknik sipil, 2 sarjana sosial ekonomi) 6 PENDAMPING DESA BERKUALIFIKASI D-3/SMA Pengalaman minimal 5 tahun Jumlah Pendamping 1 orang/1 desa dari 74.093 desa = 74.093 orang 7 PELATIHAN PRA TUGAS 90,347,303,000 Pendamping Manajamen Kabupaten Jumlah Peserta 1.302 orang selama 4 hari efektif 14,195,103,000 Pendamping Desa Berkualifikasi Sarjana 76,152,200,000 Pendamping Desa berkualkifikasi D-3/SMA Pengalaman minimal 5 tahun 8 BIAYA REKRUTMEN/SELEKSI 2,029,679,500 9 BIAYA KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI 12,660,017,500 Pembuatan Film dan Animasi tentang Pendampingan UU Desa 5 judul film/animasi 1,000,000,000 Media Publikasi dan Promosi Implementasi UU Desa 2,830,601,500 Rapat Kerja Nasional Sosialisasi Kebijakan (198 konsultan dan pejabat prov. selama 3 hari) 1,707,680,000 Rapat Kerja Nasional Evaluasi Kebijakan (198 konsultan dan pejabat prov. selama 3 hari) Rapat Kerja Nasional Pembangunan dan Pemberdayan Masyarakat 5,414,056,000 Peserta : Gubernur, Bupati, Walikota, Pejabat Pusat, Pejabat Provinsi, Pejabat Kabupaten/Kota Jumlah Peserta : 1.372 orang dilaksanakan selama 2 hari efektif 10 BIAYA PUSAT KOMUNITAS (COMMUNITY CENTER) UNTUK PENGEMBANGAN KAPASITAS DESA 71,900,000,000 Ujicoba Community Center di 254 kecamatan dengan alokasi biaya Rp.150 juta/kecamatan 38,100,000,000 Ujicoba Community Center dibentuk di 41 kabupaten dengan alokasi biaya Rp.300 juta/kabupaten 12,300,000,000 Forum Mitra Desa dibentuk di 33 Provinsi dengan alokasi biaya Rp.500 juta/provinsi 16,500,000,000 Forum Mitra Desa dibentuk di Nasional dengan alokasi biaya Rp.5.000.000.000 5,000,000,000 1,400,000,000,000 Keterangan: Community Center merupakan media sosial untuk pengembangan kapasitas masyarakat desa yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa bersama kelompok masyarakat sipil lainnya

ALUR REKRUTMEN PENDAMPINGAN DESA TAHUN 2015 SKIM REKRUTMENT PENDAMPING DESA (yang ditempatkan di DESA) SKIM REKRUTMENT PENDAMPING DESA (yang ditempatkan di KECAMATAN) Lokasi Seleksi di Kabupaten Lokasi Seleksi di Provinsi Pembentukan Tim Seleksi di Kabupaten Publikasi/Pengumunan Rekrutment Pembentukan Tim Seleksi di Provinsi Publikasi/Pengumunan Rekrutment Seleksi Pasif/Uji Prasyarat Administrasi Seleksi Pasif/Uji Prasyarat Administrasi Undangan Seleksi Aktif Undangan Seleksi Aktif Seleksi Aktif: Uji Kompetensi melalui Wawancara Seleksi Aktif: Uji Kompetensi melalui Wawancara

Roadmap Dana Desa 2019 2018 2017 2016 RAPBN-P 2015 Jumlah Desa 72.944 Rp85.369,49M ADD: Rp63.849,42M Bagi Hasil PDRD: Rp24.640,47M TOTAL= Rp173.859,38M Rata2 perdesa: Rp2.383,46 Jt Dana Desa: Rp80.556,27M ADD: Rp60.445,20M Bagi Hasil PDRD: Rp22.617,67M TOTAL= Rp163.629,14M Rata2 perdesa: Rp2.243,22 Jt Dana Desa: Rp73.854,52M ADD: Rp54.882,03M Bagi Hasil PDRD: Rp20.594,88M TOTAL= Rp149.331,44M Rata2 perdesa: Rp2.047,21 Jt RAPBN-P 2015 2016 2017 2018 2019 Dana Desa: Rp47.654,25 M ADD: Rp50.291,90M Bagi Hasil PDRD: Rp18.572,09 TOTAL= Rp116.518,24M Rata2 perdesa: Rp1.597,37 Jt Dana Desa: Rp20.076 M ADD: Rp48.058,04 M Bagi Hasil PDRD: Rp16.549,29 TOTAL= Rp93.901,21 M Rata2 perdesa: Rp1.010,00 Jt Prioritas penggunaan: Energi perdesaan Perpustakaan desa Sanggar seni dan belajar Perencanaan: APBDes RKP Des RPJM Des Prioritas penggunaan: infrastruktur desa Pemberdayaan masyarakat Pertanian Perencanaan: APBDes RKP Des RPJM Des Prioritas penggunaan: Energi perdesaan Sanitasi desa Penyediaan air bersih Perencanaan: APBDes RKP Des RPJM Des Prioritas penggunaan: Jalan desa Saluran irigasi Posyandu Perencanaan: APBDes RKP Des Pedoman Pelaksanaan; Pendampingan; Database perhitungan; Target Keberhasilan Prioritas penggunaan: Jalan desa Saluran Irigasi Posyandu Pasar desa Perencanaan: APBDes RKP Des RPJM Des Jumlah Desa 72.944

Roadmap Dana Desa 2019 2018 2017 2016 2015 Prioritas penggunaan; Perencanaan; Pedoman Pelaksanaan: Permen (alokasi, penyaluran, penggunaan dan monev) Perbup/Perwali Pendampingan Pemda Fasilitator dari Pemda (rata-rata 1 fasilitator = 4 desa) Database perhitungan: Rekonsiliasi dan validitasi data dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT) Koord: KemdesPDT Target keberhasilan: Kesesuaian APBDes, RKP Des dan RPJMDes Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan sesuai dg aturan 2017 Fasilitator dari Pemda (rata-rata 1 fasilitator = 4 desa) 2016 Pendampingan Pusat Fasilitator (rata-rata 1 fasilitator = 4 desa) 2015 Fasilitator PNPM Pelatihan Fasilitator (rata-rata 1 fasilitator = 4 desa) Rekonsiliasi dan validasi data dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT) Tersusunnya RPJM Des Perbup/Perwali (pembagian dan penetapan besaran alokasi setiap Desa); Koordinasi dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT) Tersusunnya RKP Des dan APBDes Roadmap Dana Desa

TERIMA KASIH