Kuesioner Pameran Musrenbangnas 2015: Hasil Pengolahan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Advertisements

Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
TUPOKSI LEMBAGA LOKAL DESA DAN PERAN MAHASISWA PLS DALAM PENDAMPINGAN SEBAGAI WUJUD DARI AGEN PERUBAHAN.
UNIT KERJA PRESIDEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
HOTEL GRAND ANGKASA MEDAN JUMAT, 5 JULI 2013
Oleh: Prof. Urip Santoso. Dasar Hukum Pembentukkan DRD Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan.
PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH
Exercise Perkiraan Tahun dan Lokasi Penyusunan RRTR
oleh : Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Eng Direktur Penataan Ruang Nasional
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Disampaikan pada acara :
POKOK PIKIRAN PENGELOLAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
 Melaksanakan identifikasi masalah wilayah irigasi dan bangunan pelangkap lainnya.  Melaksanakan Perencanaan, Pengawasan serta Pembinaan atas Pengelolaan.
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Bappeda Kota Surakarta
LEGAL STANDING PENETAPAN PULAU/KEPULAUAN DAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
PEMBUKAAN FORUM KABUPATEN/KOTA (KEWILAYAHAN)
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
2 PERDA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
Bappeda Kota Surakarta
FORUM SKPD SARANA PRASARANA
KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
31 Januari 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
KEGIATAN 2013 PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ANAK:
Logical Framework Penyusunan RPJMD
EVALUASI IMPLEMENTASI RTR
Bahan tayang 3-4 Mei.
Integrasi gender dalam sistim PERENCANAAN di DAERAH
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
SOSIALISASI DEWAN RISET DAERAH BENGKULU
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
RPJMN Bidang Tata Ruang
MATERI 3: Regulasi Turunan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
MATERI 4: Beberapa Isu tentang Penataan Ruang
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Melalui KKN Tematik
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
STUDIO PERENCANAAN WILAYAH. “ 2 1.Struktur Organisasi 2.Pembagian Kerja 3.Timeline Kerja 4.Latar Belakang 5.Isu Kab Lebak 6. Isu BWP 3 7. Tujuan Sasaran.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMEN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT R.I
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
Pengertian statistik DATA SATU UNTUK SEMUA Diskominfo
TATA LAKSANA STATISTIK SEKTORAL.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Transcript presentasi:

Kuesioner Pameran Musrenbangnas 2015: Hasil Pengolahan Jakarta, 28-29 April 2015

OUTLINE : Tujuan dan Komponen Kuesioner Muatan Kuesioner Data Responden RPJMN 2015-2019 (Perpres No. 2 Tahun 2015) dan Nawacita Kelembagaan: Proses Penyusunan, Penetapan, & Implementasi RTR dan Bantuan Teknis Implementasi RTR Peran Serta Masyarakat

I. Tujuan dan Komponen Kuesioner Tujuan Kuesioner Mendapatkan gambaran mengenai: Pengenalan RPJMN 2015-2019 Aspirasi dan opini terhadap kelembagaan, implementasi, dan peran serta masyarakat dalam Tata Ruang Mengidentifikasi Pengetahuan Mayarakat Mengenai Isu Terkait Rencana Tata Ruang (RTR) Komponen Kuesioner : Pengetahuan Nawacita dan RPJMN 2015 – 2019 Kelembagaan: Proses Penyusunan, Penetapan, & Implementasi RTR dan Bantuan Teknis Implementasi RTR Peran Serta Masyarakat

II. Muatan Kuesioner Murenbangnas 2015...(I)

II. Muatan Kuesioner Murenbangnas 2015...(II)

III. Data Responden Responden sejumlah 81 orang dengan asal institusi: SKPD : 55 K/L : 18 Non Pemerintah : 7 Tidak diketahui : 1

IV. RPJMN 2015-2019 (Perpres No. 2 Tahun 2015) dan Nawacita ... (1) Pertanyaan diajukan kepada 81 responden yang sebagian besar berasal dari SKPD. Dari data yang didapat, sebanyak 90% Responden mengetahui tentang RPJMN 2015-2019 Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015

IV. RPJMN 2015-2019 (Perpres No. 2 Tahun 2015) dan Nawacita ... (2) Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 Sebanyak 54% responden mengetahui RPJMN dari sosialisasi K/L/SKPD, responden lainnya menjawab mengetahui RPJMN dari media elektronik, media cetak, dan media sosial Sebanyak 73% responden mengatakan bahwa RPJMN bermanfaat dalam menginformasikan rencana pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan

IV. RPJMN 2015-2019 (Perpres No. 2 Tahun 2015) dan Nawacita ... (3) Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 Sebanyak 70% responden mengetahui tentang muatan Nawacita Sebanyak 57% responden mengatakan perlunya muatan Nawacita dalam RTRW dalam hal ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur yang merata

V. Kelembagaan: Proses Penyusunan, Penetapan, & Implementasi RTR dan Bantuan Teknis ... (1) Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 Sebanyak 58% responden menyatakan bahwa isu strategis yang perlu untuk diselesaikan melalui keberadaan rencana tata ruang di setiap wilayah adalah mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah

V. Kelembagaan: Proses Penyusunan, Penetapan, & Implementasi RTR dan Bantuan Teknis ...(2) Berdasarkan hasil pengolahan data, dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, permasalahan yang paling mendesak untuk diatasi adalah : ketersediaan peta skala besar; dan peraturan perundangan sektoral yang tidak sejalan. Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

V. Kelembagaan: Proses Penyusunan, Penetapan, & Implementasi RTR dan Bantuan Teknis ... (3) Sebanyak 47% Responden memilih bantuan teknis yang paling efektif dalam penyusunan rencana tata ruang adalah : pendampingan Pusat di daerah (misalnya pendampingan secara intensif didaerah dalam rangka penyusunan RTR). Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

V. Kelembagaan: Proses Penyusunan, Penetapan, & Implementasi RTR dan Bantuan Teknis ...(4) Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 Pedoman yang paling dibutuhkan dari Pemerintah Pusat dalam penyusunan RTR menurut responden sebanyak 47% adalah: pedoman penyusunan RTR Kawasan Strategis. 31% responden menjawab :pedoman integrasi RTR dengan rencana pembangunan

VI. Implementasi RTR ... (1) Sebanyak 40% responden menjawab permasalahan yang sering dihapdapi dalam implementasi RTR adalah: RTR yang ada belum cukup rinci untuk dijadikan acuan dalam hal perijinan Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

VI. Implementasi RTRimplementasi RTR ... (2) Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 Sebanyak 47% responden menjawab pedoman yang mendesak untuk disediakan oleh Pemerintah Pusat dalam implementasi RTR adalah pedoman pengawasan penataan ruang

VII. Peran Serta Masyarakat ... (1) Dalam penyusunan rencana tata ruang, media komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat adalah melalui media elektronik Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

VII. Peran Serta Masyarakat ... (2) Kelurahan adalah forum yang paling efektif untuk menjaring aspirasi masyarakat/stakeholders Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

VII. Peran Serta Masyarakat ... (3) Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 Sebanyak 44% Responden menjawab, hambatan yang paling sering dihadapi dalam proses mengikutsertakan masyarakat/stakeholders dalam perencanaan tata ruang daerah adalah kurangnya kepedulian masyarakat

Terima Kasih