Bina Nusantara Pertemuan 13 Bina Nusantara Keadilan atas Pjk Daerah Undang – Undang (DPR/D) Peraturan Daerah Kepastian Hukum Kepentingan Umum Banding.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DEFINISI HAN JM. BARON De GERANDO
Advertisements

MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 KEDUDUKAN, FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.
RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA Dr. Zen Zanibar M.Z.,S.H.
Mata kuliah : A Perpajakan
Komputerisasi Perpajakan
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
SIKLUS APBN.
Tentang Keuangan Negara
Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI
Impeachment atau Pemakzulan
BAB 3 Tata Urutan Perundang-Undangan
Melayani Proses Pemeriksaan Pertemuan 7
TAX PRINCIPLE (DASAR-DASAR PERPAJAKAN).
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH UUD’45
Bina Nusantara Pertemuan 11 Bina Nusantara Hak WPD Atas Tagihan Pajak Daerah Surat Tagihan Pajak Surat Ketetapan Pajak Peninjauan Kembali Penundaan Pembayaran.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
Keberatan, Banding dan Gugatan
Bina Nusantara Pertemuan 02 Bina Nusantara PEMERINTAH DAERAH UU No Tingkat I (Propinsi) Tingkat II (Kabupaten/Kota) Daerah Khusus.
PENGANGGARAN SANITASI
Pengertian Anggaran; Rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode pada masa yang akan datang . Suatu pernyataan tentang perkiraan.
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Gugatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
PERUNDANG –UNDANGAN NASIONAL
2 Bab APBN dan APBD.
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM
PERATURAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at.
Materi 12.
Pertemuan XII PBB - BPHTB
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
KEKUASAAN KEHAKIMAN Pengantar ilmu hukum.
Ketanegaraan Indonesia
Konsep Negara Hukum Demokratis (demokratischer Rechtstaat)
Peradilan Administrasi Pajak
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA
Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding
OTONOMI DAERAH (OTODA)
Materi Ke-13: Pengujian Terhadap Perda (Toetzingrecht)
Pengadilan Pajak UU 14 Tahun 2002.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Materi Ke-13: Pengujian Terhadap Perda (Toetzingrecht)
BAB 2 Menyemai Kesadaran Berkonstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Pertemuan 09 Bina Nusantara. Pertemuan 09 Bina Nusantara.
LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Matakuliah : F Pengantar Hukum Pajak
TATAP MUKA 4 HUKUM PAJAK.
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
Perundang-undangan di Indonesia
Hukum Pajak Hukum pajak material Hukum pajak formal.
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
Materi 12.
( DEWAN PERWAKILAN RAKYAT )
DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
LEGAL DRAFTING PERDA Kuliah Tamu Peminatan Promosi Kesehatan dan AKK
SENGKETA PAJAK.
PEMERIKSAAN BAYU ADI, SE.,MSA.,Ak.
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA Dr. Zen Zanibar M.Z.,S.H.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII AP 1 Semester ganjil BAB 2 Bagian “c” Penyelenggaraan Kekuasaaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar.
RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA Dr. Zen Zanibar M.Z.,S.H.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH DARI JERATAN PIDANA MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2016 Drs. TRI YUWONO, M.Si.
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
SESI 1 EKONOMI KOPERASI. Organisasi Ekonomi Perusahaan yg dimiliki/ dikelola sendiri Kemitraan Perusahaan umum/ konvensional (PT, perusahaan terbuka)
Transcript presentasi:

Bina Nusantara Pertemuan 13

Bina Nusantara Keadilan atas Pjk Daerah Undang – Undang (DPR/D) Peraturan Daerah Kepastian Hukum Kepentingan Umum Banding - PP Kasasi - MA Ketetapan Hukum Pasti

Bina Nusantara Undang – Undang (DPR/D  Kep / Per) Sesuai UUD UU 34 – 2000 Sesuai pembahasan DPRD Perwakilan rakyat Mewakili WP

Bina Nusantara Peraturan Daerah Aturan Pelaksanaan Pembahasan DPRD + Pemda Wakil Rakyat / WPD Disesuaikan perkembangan Lebih fleksibel

Bina Nusantara Kepastian Hukum Dilindungi UU & ketentuan Semua mematuhi Ada keseragaman Kepastian tanpa keraguan

Bina Nusantara Kepentingan Umum Dr rakyat utk rakyat Masy. luas - Kesejahteraan Perimbangan sesama Subsidi silang

Bina Nusantara B a n d i n g – PP (UU 14 – 2002) Ada Keputusan Keberatan Ada sengketa (beda pendapat) Belum setuju (beda hitungan) Prosedur spt keberatan Pembayaran 50% (3  12 bln)

Bina Nusantara K a s a s i - MA Ada Putusan Banding Ada sengketa (beda pendapat) Belum setuju (beda hitungan) Keputusan akhir (final) Tanpa batas waktu

Bina Nusantara Ketetapan Hukum yg Pasti Pajak Daerah (keadilan) Surat Ketetapan Pajak Surat Keputusan Keberatan Surat Putusan Banding Surat Putusan MA UU tdk baik - Makamah Konstitusi Azas Peradilan ke Presiden