Pertemuan 2: ANATOMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

RENCANA KERJA PEMERINTAH
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
Perencanaan Pembangunan
TAHAPAN & MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PENGENALAN MATERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
PENGANGGARAN SANITASI
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Universitas Negeri Semarang
KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Perencanaan dan Penganggaran Daerah
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TEORI Kebijakan Publik
PENGERTIAN DAN FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
PPt. 4.1 INTEGRASI GENDER DALAM SISTIM PERENCANAAN DI DAERAH
TEORI Kebijakan Publik
TEORI Kebijakan Publik
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pertemuan 5 Perencanaan Strategis
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
LANDASAN HUKUM. REFORMASI KEUANGAN NEGARA: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN.
TEORI Kebijakan Publik
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
TEORI Kebijakan Publik
TEORI Kebijakan Publik
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

Pertemuan 2: ANATOMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pendahuluan  Biasakan meluruskan niat dan berdoa dulu!!!  Pokok Bahasan: Anatomi Perencanaan Pembangunan  Sub Pokok Bahasan: Review: apa dan mengapa perlu perencanaan pembangunan? Perencanaan Pembangunan di Indonesia Proses/Tahapan Perencanaan Pembangunan: Renstra Studi kasus: Struktur Renstra  Tujuan Instruksional Khusus: mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan apa dan mengapa diperlukan perencanaan pembangunan (Renbang), sistem Renbang di Indonesia dan Proses menyusun Renbang

Review Mari Berdiskusi: Apa perencanaan pembangunan? Mengapa perlu perencanaan pembangunan? Mengapa lulusan Jurusan EP harus paham perencaaan pembangunan?

Renbang di Indonesia Landasan Hukum: UU no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN). UU Republik Indonesia no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Permendagri 54/2010 tentang pelaksanaan PP no. 8/2008 beserta lampirannya Ada lagi?? Cek!!! Kata kunci ?

Renbang di Indonesia Lingkup dan Keterkaitan Dokumen Renbang di Indonesia

PENYUSUNAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG Menyiapkan Rancangan RPJP (Menteri) Musrenbang Menyusun Rancangangan Akhir RPJP (Kepala Bapeda) Penetapan RPJP (Perda) 1 2 3 (UU)

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Menyiapkan Rancangan Awal RPJM (Menteri) 1 Musrenbang Menyusun Rancangan RPJM (Bapeda) Penetapan RPJM (Peraturan Kepala Daerah) Menyiapkan Rancangan Renstra KPD (KepalaSKPD) 2 3 (KepalaBapeda) Menyiapkan Rancangan Renstra–KL (PimpinanKL) Menyusun Rancangan Akhir RPJM (Menteri) (Peraturan Presiden) 4 Menyusun Rancangan Akhir RPJM (Bapedai) 5 Penetapan Renstra-SKPD (Peraturan Pimp. Kepala Stuan Kerja) Penetapan Renstra-KL (Peraturan Pimp. (Kementrian Lembaga)

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK Menyiapkan Rancangan Awal RKP (Menteri) 1 Musrenbang Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKPD (Kepala Bapeda) Penetapan RKPD (Peraturan KepalaDaerah Menyiapkan Rancangan Renja. SKPD (KepalaSKPD) Menyusun Rancangangan Akhir RKPD 4 RKP Bisa Menjadi Pedoman Penyusunan RAPBN Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKP Menyiapkan Rancangan Renja – KL (PimpinanKL) (KeplaBapeda) Menyusun Rancangangan Akhir RKP 2 3 Penetapan RKP (Peraturan Presiden) 5 RKPD Bisa Menjadi Pedoman Penyusunan RAPBD 6

STRUKTUR APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan Pembiayaan Pajak Daerah Dana Perimbangan PAD Lain-Lain Pend. yang sah Retribusi Pengeloaan Kekayaan Daerah Pendap atan Lain-lain Bagi Hasil Alokasi Umum Alokasi Khusus Hibah Dana Darura t Lain- lain PBB BPHTTB PPh SDA Kehutanan Pert. Umum Perikanan Pert. Minyak Pert. Gas Belanja Aparatur Daerah Belanja Pelayanan Publik

Renbang di Indonesia Siklus Renbang di Indonesia

ANATOMI KEBIJAKAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGEVALUASIAN IMPLEMENTASI FORMULASI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Sentralistik - Moneter - Keamanan - Hukum - Hubungan Internasional Desentralistik (Lihat UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 13)

PELAKSANAAN TUGAS DALAM DESENTRALISASI Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 16 Dinas 7 Badan 2 Instansi penunjang Dinas Kesehatan 9. Dinas Kepend. 1. BAdan Pengawasan 1. Satpol PP Dinas Pertanian 10. Dinas Ten. Kerja 2. Badan Perencanaan 2. Rumah Sakit Daerah Dinas Kehutanan 11. Dinas Pendidikan 3. BAdan LITBANG Dinas Kelautan 12. Dinas PAsar 4. BAdan Kesbanglinmas Dinas Pendapatan 13. Dinas Binamarga 5. BAdan Pemberdayaan MAsy. Dinas Perhubungan 14. Dinas Pengairan 6. Badan KEpegawaian Dinas Perindustrian 15. Dinas Permukiman 7. Badan Pendidikan & Pelatihan Dinas Koperasi 16. Dinas Sosial Jumlah dan Daftar SKPD tiap daerah bisa berbeda. Tergantung apa? Cek di daerah masing-masing

PENGEVALUASIAN KEBIJAKAN Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LAKIP) Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Sistem Akuntabilitas Keuangan Daerah (SAKD)

Proses/Tahapan Renbang Inti Renbang: kasus Renstra: menganalisis kondisi saat ini (existing condition)  potensi, masalah, isu?? menentukan kondisi ideal yang diharapkan (expected condition)  Visi, Misi, tujuan menentukan cara/strategi bagaimana mendekatkan/menghilangkan jarak/gap antara existing dan expected conditions  program, kegiatan menentukan indikator keberhasilan/ketidakberhasilan

Proses/Tahapan Renstra Silakan buka dokumen Rentra yang dimiliki Pelajari ‘struktur’ dokumen tersebut! Bagaimana strukturnya? Apakah tampak tahapan/proses menyusun Renstra? Kenapa? Membaca, diskusi kelompok: 20 menit Cek: semua kelompok membawa dokumen???

Proses/Tahapan Renbang Renstra Lembaga Pemerintahan Vs Perusahaan: Dari strukturnya: Apa perbedaannya? Apa persamaannya? Jadi, apa ‘inti’ dari sebuah dokumen renstra? Tugas kelompok minggu depan: Pelajari Bab tentang ‘kondisi saat ini’ di dokumen renstra masing-masing kelompok: (a) apa saja yang ada di dalamnya? (b) bandingkan dengan yang ada di Permendagri no.54/2010 dan Lampirannya. Berilah komentar dan kritikan kelompok Anda!

Thank You !