PROSEDUR PENILAIAN SKPD MENJADI BLUD

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemanfaatan BMN.
Advertisements

Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
SOP 01 : PEDOMAN PENERIMAAN DAN PENOLAKAN KLIEN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi
Direktorat PNBP dan BLU
Pekalongan, 19 September 2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
DIKLAT ASESOR BAP-S/M PROVINSI JATIM
TUNJANGAN KINERJA DAERAH TUNJANGAN KINERJA DAERAH
PERGUB No. 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non PNS SKPD/Unit Kerja
PENELITIAN KUALITATIF
AUDIT KEPERAWATAN.
Drs. I Gst Made Manuaba, M.Si
RISK BASED APPROACH.
Pertemuan #7 BANDING DAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP)
Interpretasi Klausul 5, ISO TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
Badan layanan umum daerah dana bergulir (BLUD – DB)
Mekanisme Usul Pembukaan program studi
Persyaratan Substantif, Teknis,
MEKANISME AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA
BKD KOTA DUMAI 2015 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2015
PP No 24 tahun 1976 TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
SELEKSI AKADEMIK CALON KEPALA SEKOLAH.
POKJA 2 INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM
UPT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
Menganalisis Pasar Bisnis dan Perilaku Pembelian Bisnis
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG
ANALISA KINERJA SISTEM
PENGERTIAN MENCERMINKAN KERTAS KERJA AUDIT (KKA)
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN KOMPETENSI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Badan layanan umum daerah dana bergulir (BLUD – DB)
BENDAHARA PENGELUARAN
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
AUDITING.
PENYUSUNAN PROPOSAL BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) 2016
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
BIMTEK PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA TAHUN 2017
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BMN
KEBIJAKAN PEMDA.
Langkah persiapan akreditasi puskesmas
ISTILAH-ISTILAH DALAM AUDIT LINGKUNGAN
TOGAF Architecture Development Method (ADM)
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Disampaikan pada acara
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 2013
Menganalisis Pasar Bisnis dan Perilaku Pembelian Bisnis
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BMD.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD
PENUGASAN & SUBSIDI PADA BUMD
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 2 Tahun 2018 tentang :
Mekanisme AIMA lintas Prodi di lingkungan FK tahun 2018
MANAJEMEN MUTU DAN AUDIT KEPERAWATAN MARSIANA ANGGRAENI.
© 2019 Tim Smart City Diskominfo Kab. Badung
DR. IR. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si
Oleh : Amiruddin MZ, SE, MM
REGULASI UPDB Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten.
Komitmen Dinkes Kab. Pinrang Komitmen Kepala Puskesmas dan Staf Puskesmas Batulappa Tim yang semangat dalam perubahan dan akreditasi!! Apresiasi.
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
Efisiensi Energi Sekretariat PROPER 2016
Transcript presentasi:

PROSEDUR PENILAIAN SKPD MENJADI BLUD MENYIAPKAN PERSYARATAN ADM MENGAJUKAN PERMOHONAN KE KEPALA DAERAH MELALUI SEKDA MENERUSKAN PERMOHONAN SKPD KEPADA KEPALA DAERAH MEMBENTUK TIM PENILAI MENUGASKAN TIM PENILAI UTK MENILAI SKPD CALON BLUD MEMUTUSKAN UNTUK MENETAPKAN ATAU MENOLAK PENERAPAN BLUD * PENETAPAN STATUS BLUD PENUH ATAU BLUD BERTAHAP * MENYIAPKAN INSTRUMEN UTK MELAKUKAN PENILAIAN * MELAKUKAN SURVEY KE SKPD UTK MENILAI KESESUAIAN ANTARA DOKUMEN YG DIMILIKI SKPD DG KRITERIA PERSYARATAN YG DITETAPKAN DLM PERATURAN * MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA KEPALA DAERAH ATAS HASIL PENILAIAN KEP DAERAH SKPD SEKDA KEP DAERAH TIM PENILAI 2 2 2

PROSES PENETAPAN PPK- BLUD SRT PERNYATAAN POLA TATAKELOLA RENSTRA BISNIS BERTAHAP PENUH SKPD PENERAPAN SPM LAPORAN KEUANGAN BERTAHAP PENUH PENINGKATAN LAP AUDIT TERAKHIR PENUH BERTAHAP PENURUNAN SEKDA PENUH/ BERTAHAP DICABUT PENCABUTAN DITOLAK TIM PENILAI SEKDA PPKD IINSPEKTUR BAPPEDA TIM AHLI KDH DISETUJUI KEPUTUSAN KDH REKOMENDASI 3 3 3