Dukungan Kementerian Pertanian Melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Untuk Percepatan Peningkatan Populasi Sapi di Kalimantan Timur Dr. Ir.

Presentasi berjudul: "Dukungan Kementerian Pertanian Melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Untuk Percepatan Peningkatan Populasi Sapi di Kalimantan Timur Dr. Ir."— Transcript presentasi:

1 Dukungan Kementerian Pertanian Melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Untuk Percepatan Peningkatan Populasi Sapi di Kalimantan Timur Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Disampaikan pada Rapat Koordinasi Pangan se Kalimantan Timur Samarinda, 28 Februari 2017 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI

2 Outline Presentasi 1 2 3 4 Pangan Hewani Masyarakat Indonesia
Kondisi demand domestik komoditi daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras dalam 5 tahun terakhir dan prognosa 2013 serta faktor-faktor yang mempengaruhinya 2 Gambaran Umum Peternakan Sapi Di Indonesia 3 Kebijakan Nasional Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau 4 Fasilitasi APBN PKH Untuk Pengembangan Sapi dan Kerbau di Kalimantan Timur Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

3 1. Pangan Hewani Masyarakat Indonesia

4 Pengeluaran Per Kapita Penduduk Menurut Kelompok Barang
Komoditas Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang (Rp) Persentase terhadap Total Pengeluaran (%) 2011 2012 2013 2014 Makanan 49,45 51,08 50,66 50,04 Padi-padian 44.427 57.908 57.956 60.235 7,48 9,14 8,24 7,76 Ikan/udang/cumi/kerang 25.369 26.600 28.356 31.849 4,27 4,20 4,03 4,10 Daging 10.972 13.075 13.252 14.980 1,85 2,06 1,88 1,93 Telur dan susu 17.106 19.024 21.540 23.923 2,88 3,00 3,06 3,08 Makanan & minuman jadi 81.536 80.532 92.254 13,73 12,72 13,11 13,37 Rokok 30.647 39.038 43.930 49.102 5,16 6,16 6,24 6,33 Lainnya/ 83.499 87.301 99.147 14,07 13,79 14,09 13,47 Bukan makanan 50,55 48,92 49,34 49,96 Perumahan 19,91 21,05 20,20 20,75 Aneka barang dan jasa 17,92 17,84 18,51 19,54 Pakaian, alas kaki 11.987 11.044 14.527 14.818 2,02 1,74 1,91 Barang yang tahan lama 44.657 32.597 37.863 34.565 7,52 5,15 5,38 4,45 Pajak dan premi asuransi 9.731 9.361 11.758 13.840 1,64 1,48 1,67 1,78 Keperluan pesta 9.101 10.478 10.627 11.727 1,53 1,65 1,51 Jumlah 100 Sumber: Susenas (Maret) Badan Pusat Statistik Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

5 Partisipasi Konsumsi Pangan Hewani Tahun 2011-2014
Kelompok Bahan Pangan Hewani Partisipasi Penduduk Indonesia (%) 2011 2012 2013 2014 Ikan 90,07 90,58 90,00 90,75 Daging Sapi 24,08 25,61 21,18 22,44 Daging Kerbau 0,35 0,37 0,21 0,19 Daging Kambing 9,11 9,56 8,44 9,28 Daging Babi 2,36 1,96 1,95 1,85 Daging Unggas 44,16 43,08 44,03 48,75 Telur 80,61 79,44 80,89 82,76 Susu 37,61 34,67 37,62 39,19 Sumber: Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan, Badan Ketahanan Pangan Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

6 Perbandingan Harga Protein Hewani
Sumber Pangan Satuan Komposisi Protein*) (gram) Harga Satuan (Rp) Harga Protein (Rp/gram) Daging sapi kg 188 638,30 Daging kambing 166 662,65 Daging ayam ras 182 40.000 219,78 Telur ayam ras butir 6,62 1.250 188,82 Telur ayam kampung 4,52 2.500 553,10 Ket.: *) Daftar Konversi Zat Gizi, Susenas BPS Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

7 2. Gambaran Umum Peternakan Sapi Di Indonesia

8 Multi Dimensi Peran Ternak Sapi dan Kerbau Di Indonesia
Sebagai sumber pangan dan gizi, produk- produk peternakan berkontribusi sekitar 30% bagi konsumsi protein masyarakat dunia; Sebagai sarana investasi, tabungan dan lambang status sosial disaat peran lembaga keuangan formal seperti perbankan masih belum begitu mengakar di pedesaan; Sebagai penyangga (buffer) risiko kegagalan panen tanaman, melalui perannya sebagai salah satu cabang diversifikasi usaha; Berkontribusi sebagai sumber input dan upaya pelestarian lingkungan melalui sumbangannya dalam penyediaan pupuk ramah lingkungan; Berperan bagi pembangunan ekonomi, utamanya di pedesaan dalam menggerakkan sektor di hulu (backward linkage) maupun sektor-sektor di hilirnya (forward linkage). Mendorong peningkatan pendapatan Penciptaan lapangan kerja di wilayah pedesaan Mengurangi arus urbanisasi. Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

9 Profil Pemelihara Sapi Di Indonesia
No Wilayah Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Rumah Tangga Perusa-haan Pedagang & Lainnya A. Populasi (ekor) 1 Sumatera 77.704 17.395 3.687 202 656 50 445 2 Jawa 26.074 22.005 6.827 56 474 3 Bali dan Nusra 2.402 12.388 4 124 71 9 157 Kalimantan 1.324 2.786 185 155 13 40.686 - 105 5 Sulawesi 8.031 4.873 1.381 18 83 6 Maluku dan Papua 1.792 19.105 INDONESIA 65.308 22.504 7.752 115 1.264 B. Jumlah Pemelihara (unit) 34 304 1.154 20 28 82 533 41 117 16 10 165 8 57.965 11 89 62 6.019 253 351 42.397 65.752 78 2.161  INDONESIA 142 1.422 47 156 67 C. Rata-Rata Pemeliharaan Ternak (ekor/unit) 3,1 2.285,4 57,2 3,2 202,0 32,8 3,0 50,0 15,9 1,9 1.393,5 48,9 2,9 536,7 58,4 2,6 28,0 29,6 240,2 75,1 1,0 62,0 8,9 3,7 9,0 14,3 3,3 220,7 31,3 77,5 13,0 6,8 17,5 3,5 803,1 19,3 3,9 18,0 18,5 2,4 13,8 4,0 23,0 1,2 8,8 1.434,7 45,9 478,8 49,7 28,8 18,9 Sumber: Sensus Pertanian Badan Pusat Statistik Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

10 Struktur Ongkos RT Pemelihara Sapi Dan Kerbau Di Indonesia
Uraian Nilai (000 Rp) Kerbau Sapi Perah Sapi Potong Produksi 5.215,14 7.752,60 4.114,62 Pertambahan Bobot 5.107,28 3.157,58 3.998,72 Produksi Susu - 4.396,45 Produksi Telur Produksi Ikutan 67,18 147,14 109,54 Jasa Peternakan 40,68 14,79 6,36 Penjualan Ternak Afkir 36,64 Biaya Produksi 4.709,58 5.596,06 3.591,83 Upah Tenaga Kerja 2.072,75 1.372,60 1.204,32 Pakan 2.289,38 3.722,68 2.075,24 Bahan Bakar dan Pelumas 65,29 126,05 68,66 Listrik 9,49 21,71 18,11 Air 31,51 28,41 31,74 Pemeliharaan Kesehatan 17,69 76,84 70,75 Pengeluaran Lain-lain 223,47 247,77 123,01 Pembelian DOC Revenue Cost Ratio 1,11 1,39 1,15 Survei Rumah Tangga Usaha Peternakan Tahun 2014, Badan Pusat Statistik Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

11 Tantangan Pengembangan Sapi dan Kerbau Di Indonesia
Skala kepemilikan yang kecil dan kelembagaan peternak yang lemah. Sebaran populasi yang lebih terpusat di pulau Jawa dengan kendala ketersediaan pakan yang memadai Agribisnis sapi potong lebih berkembang ke arah hilir (penggemukan dan impor daging) sementara ke arah hulu (pembibitan dan pengembangbiakan belum berkembang). Wilayah produksi sapi belum difokuskan sebagai penghasil daging beku. Sistem logistik dan supply chain yang kurang memadai dan memenuhi kaidah animal welfare. Belum tergalangnya dukungan dari instansi terkait serta belum optimalnya peran pemerintah kabupaten/kota dalam pembinaan tata niaga daging. Hal ini terlihat dari: (i) Pembiaran praktek rent-seeking di pasar ternak khususnya pada ternak sapi; (ii) Pelaksanaan pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem serta pengawasan pemotongan halal di RPH tidak optimal; (iii) Pungutan/retribusi dalam tata niaga daging dan sapi tidak diimbangi pelayanan yang sepadan serta hambatan kebijakan dalam distribusi sapi antar pulau; dan (iv) Ketidakpastian tata ruang wilayah. Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

12 3. Kebijakan Nasional Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau

13 UPAYA KHUSUS SAPI INDUKAN WAJIB BUNTING (UPSUS SIWAB)
Konsumsi daging ruminansia meningkat 18,2% dari 4,4 gram/kap/hari menjadi 5,2 gram/kap/hari ( ). Di sisi lain penyediaan daging sapi lokal rata-rata baru memenuhi 65,24% kebutuhan total nasional. Kekurangan dipenuhi dari impor yang terus meningkat berupa sapi bakalan maupun daging beku. Tahun 2017 Pemerintah menetapkan kebijakan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab), dengan target akseptor 4 (empat) juta dan kebuntingan 3 (tiga) juta ekor. Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

14 STRUKTUR POPULASI SAPI DAN KERBAU
No Jenis Total Populasi (ekor) Populasi Betina Dewasa 2-8 th (ekor) 1 Sapi Potong 2 Sapi Perah 3 Kerbau Jumlah Potensi Akseptor (1+2)  Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

15 Populasi Betina Dewasa
ALUR KERJA UPSUS SIWAB 2600 ha penanaman HPT (rumput dan/legum) Prasarana sumber air Obat & vaksin Jaminan ketersediaan pakan Jaminan ketersediaan air Pencegahan penyakit ha penanaman HPT (rumput dan/legum) Penyehatan gangrep 8 Jt semen beku N2 cair dan container Tenaga inseminator, PKB, &ATR bersertifikat kompetensi Penyelamatan betina produktif 0.7 juta NTT, NTB, Papua, Maluku, Sulawesi,Aceh, Kaltara Kombinasi 1.9 juta Sulsel, Sumatera, Kalimantan 0,3 juta 3.3 juta Jawa, Bali, Lampung 2,9 Juta Embrio transfer SIWAB 4 juta akseptor 3 Juta Bunting Inka + IB Ekstensif Semi intensif Intensif Populasi Betina Dewasa Akseptor Langkah Operasional 0,8

16 SIMPUL OPERASIONAL UPSUS SIWAB SEKRETARIAT POKJA UPSUS SIWAB
PUSAT SEKRETARIAT POKJA UPSUS SIWAB DINAS/BIDANG PKH PROVINSI Kadis provinsi/Kepala Bidang PKH Kepala UPT Koordinator iSIKHNAS SIMPUL OPERASIONAL PROVINSI Dinas/Bidang PKH Kab/Kota Kabid PKH Kepala UPTD Wasbitnak Wastukan Koordinator Inseminator SIMPUL OPERASIONAL KABUPATEN PUSKESWAN TERPADU Medik Paramedik Inseminator PKb ATR Recorder SIMPUL OPERASIONAL KECAMATAN

17 INDIKATOR KINERJA TEKNIS UPSUS SIWAB
No Kegiatan Teknis IKU Rincian IKU 1 Pemenuhan Hijauan Pakan Ternak dan Pakan Konsentrat Peningkatan BCS 1 poin Penanaman dan pengembangan tanaman pakan berkualitas Pemanfaatan pakan konsentrat untuk meningkatkan produktivitas ternak indukan yang mengalami gangrep Jumlah sapi/kerbau yang mengalami hypofungsi yang diberikan pakan konsentrat Data perbaikan nilai BCS 2 Penanganan Gangguan Reproduksi Tingkat kesembuhan 60% Data ternak yang dilakukan pemeriksaan organ reproduksi Data ternak dengan BCS ˂ 2 Data ternak dengan BCS ≥ 2 Data ternak yang disurveilans berdasarkan anamnese Data penanganan gangrep tahap I, II dan III Data Kesembuhan penangann gangrep tahap I, II, dan III Data ketidaksembuhan penanganan gangrep tahap I, II, dan III Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

18 No Kegiatan Teknis IKU Rincian IKU
Lanjutan… No Kegiatan Teknis IKU Rincian IKU 3 Penyediaan semen beku, tenaga teknis, dan sarana IB serta pelaksanaan IB Semen beku dan sarana IB tepat jumlah, jenis dan kualitas Petugas SDM IB yang melakukan pelayanan Ketersediaan semen beku yang sesuai dengan standar yang ditetapkan (BIB Nasional, BIBD tersertifikasi LS Pro dan BIBD Supporting) Ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan petugas teknis IB (Inseminator, PKb, dan ATR) Jumlah petugas teknis IB yang telah mengikuti pelatihan/ bimtek Jenis dan jumlah sarana IB (kontainer, N2 cair dan semen beku) Aspek teknis IB (S/C, CR, Jumlah pelayanan IB, Jumlah Akseptor) Data IB dari ternak yang sembuh pada penanganan gangrep I, II dan III (Dit Bit Pro) 4 Distribusi dan Ketersediaan Semen Beku, N2 Cair, dan Kontainer Ketersediaan semen beku dan N2 cair tepat waktu, jumlah dan lokasi Jumlah distribusi dan ketersediaan semen beku dan N2 cair di lapangan Ketersediaan kontainer sesuai dengan jenis 5 Pengendalian Betina Produktif Penurunan angka pemotongan betina produktif 20% Jumlah ternak yang diperiksa status reproduksinya di RPH Jumlah pemotongan di RPH Jumlah pemotongan betina produktif di RPH Jumlah pemotongan betina tidak produktif di RPH Jumlah petugas terlatih (petugas pengawas kesmavet, pemeriksa Ante Mortem/Post Mortem dan kesehatan reproduksi, dan operasional pelaporan data pemotongan)

19 TITIK KRITIS PROSES BISNIS SISTEM MONEV DAN PELAPORAN UPSUS SIWAB
Uraian Risiko Pengendalian Sistem Monev dan Pelaporan Data IB, kebuntingan dan kelahiran harian tidak valid dan tidak up to date:  (1) Updating data lambat Bimtek dan pendampingan petugas IB/petugas reproduksi dalam melaporkan jumlah sapi yang di IB, yang bunting dan yang lahir melalui sms harian berbasis iSIKHNAS  (2) Laporan tidak benar Re-check identitas pemilik ternak dan individu ternak (3) Petugas recorder kabupaten kurang aktif Kontrol periodik oleh petugas recorder di provinsi untuk dilaporkan kepada dinas kabupaten/kota Data teknis pendukung keberhasilan Upsus Siwab tidak valid: (1) Disharmoni pelaksanaan kegiatan fungsi teknis/manajemen di lapangan Sharing data dan informasi antar fungsi di semua jenjang (lapangan, kab/kota, provinsi dan pusat) Koordinasi terjadwal memantau perkembangan kinerja (2) Integritas petugas melaporkan data fungsi Membentuk forum komunikasi antar fungsi (teknis dan manajemen) di semua jenjang (nasional, provinsi, kabupaten/kota)

20 Optimalisasi Aspek Teknis dan Manajemen Upsus Siwab
Penguatan aspek perbenihan dan perbibitan melalui keberadaan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dan Balai Inseminasi Buatan Lembang serta Balai Perbibitan Ternak untuk menghasilkan benih dan bibit unggul berkualitas. Perbaikan sistem manajemen reproduksi melalui: pemeriksaan status reproduksi dan gangguan reproduksi, pelayanan IB dan kawin alam, pemenuhan semen beku dan N2 cair, pengendalian betina produktif dan pemenuhan hijauan pakan ternak dan konsentrat. Implementasi Permentan No. 49/2016 berupa kewajiban importir sapi bakalan untuk juga memasukkan sapi indukan dengan rasio 20 persen bagi pelaku usaha dan 10 persen bagi Koperasi Peternak dan Kelompok Peternak. Pemenuhan rasio tersebut dilakukan secara bertahap dan diaudit pada tanggal 31 Desember 2018. Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

21 Lanjutan.... 4. Penguatan Skala Ekonomi dan Kelembagaan Peternak melalui: Menggeser pola pemeliharaan sapi perorangan ke arah kelompok dengan pola perkandangan koloni sehingga memenuhi skala ekonomi. Pengembangan pola integrasi ternak tanaman (sawit-sapi) Pengembangan padang penggembalaan: optimalisasi lahan ex- tambang dan kawasan padang penggembalaan di Indonesia Timur. Fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Premi asuransi untuk sapi sebesar 2% dari harga pertanggungan sebesar Rp ,- per ekor, yaitu sebesar Rp ,- per ekor per tahun. Bantuan premi dari pemerintah sebesar 80% atau Rp /ekor/tahun dan sisanya swadaya peternak sebesar 20% atau Rp /ekor/tahun. 5. Perbaikan Sistem Logistik dan Supply Chain melalui: Kapal ternak. Didesain memenuhi standar animal welfare, mengubah struktur pasar, peningkatan harga di peternak dan penurunan harga daging di konsumen. Tambahan 5 unit untuk beroperasi tahun 2018 Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) modern di sentra-sentra produksi. Perbaikan tata laksana dan pengawasan impor yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat. Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

22 Lanjutan..... 6. Finalisasi naskah kerjasama Ditjen PKH dengan TNI AD tentang Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau, sebagai upaya bersama meningkatkan keterpaduan yang sinergi pada kegiatan percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau dalam kerangka mendukung sistem pertahanan negara. Ruang Lingkup kerjasama a.l mencakup Peningkatan kapasitas aparatur, personil dan peternak dalam rangka pelaksanaan kegiatan UPSUS SIWAB dalam rangka pengembangan sapi dan kerbau. Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

23 4. Fasilitasi APBN PKH Untuk Pengembangan Sapi dan Kerbau di Kalimantan Timur

24 FASILITASI APBN PKH UNTUK KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014-2017

25 Populasi Ternak di Kalimantan Timur
Sumber: Buku Statistik PKH 2016

26 Produksi Daging, Telur dan Susu di Kalimantan Timur
Sumber: Buku Statistik PKH 2016

27 TERIMA KASIH……. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian RI Jl. Harsono RM No 3 Gedung C Lantai 6, Ragunan Jakarta Selatan 12011

28 FASILITASI APBN PKH UNTUK KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014-2017