Birokrasi Ideal Mendorong Kebijakan Publik Berpihak Kepada Rakyat

Presentasi berjudul: "Birokrasi Ideal Mendorong Kebijakan Publik Berpihak Kepada Rakyat"— Transcript presentasi:

1 Birokrasi Ideal Mendorong Kebijakan Publik Berpihak Kepada Rakyat
Oleh : Dr.Eko Harry Susanto, M.Si SEMINAR NASIONAL STIA – YPIAMI KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS KERJA NYATA Puri Ayuda Resort, Cipayung, Bogor, 8-9 Oktober 2016

2 Hakikat Birokrasi Birokratisasi bertalian dengan perluasan pembagian kerja di semua bidang kehidupan sosial untuk mencapai kesejahteraan ( Giddens, 1986).

3 Birokrasi Menurut Max Weber (Myers dan Myers, 1988 : 21)
Adanya pembagian kerja Hirarki yang jelas dalam organisasi Memiliki aturan dan prosedur Kualifikasi profesional dalam pelaksanaan pekerjaan Hubungan dalam organisasi bersifat tidak pribadi / impersonal.

4 Fungsi Birokrasi (Weber dalam Giddens, 1986 )
(a)Spesialisasi yang memungkinkan produktivitas, (b) Struktur yang memberikan bentuk pada organisasi (c) Predictability (keadaan yang dapat diramalkan ) dan stabilitas yang dapat dikerjakan (d) Rasionalitas yang dapat diuji dan diunggulkan dalam tindakan menciptakan sinergi untuk memaksimalkan keuntungan.  

5 Birokrasi Pemerintahan
Birokrasi selalu merujuk pada faktor yang ideal dalam menjalankan organisasi termasuk sebagai acuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. (Etzioni, 1997).

6 Kritik Warren Bennis Terhadap Birokrasi (dalam Myers and Myers, 1988: 31
Birokrasi mengembangkan kompromi (conformity ) dan pemikiran kelompok dengan berbagai macam keharusan yang sulit untuk dilakukan. Tidak memperhitungkan organisasi informal dan masalah – masalah yang timbul tidak terduga dalam pelaksanaan kegiatan.

7 Kritik Warren Bennis Terhadap Birokrasi (dalam Myers and Myers, 1988: 31
Tidak mempunyai proses peradilan, dalam arti birokrasi hanya mampu memberikan sanksi administratif terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan . Tidak memiliki alat – alat yang cukup untuk menyelesaikan perbedaan – perbedaan dan konflik – konflik antara berbagai tingkatan (rank). Pola

8 Sistem pengawasan dan wewenangnya sangat ketinggalan jaman.
Kritik Warren Bennis Terhadap Birokrasi (dalam Myers and Myers, 1988: 31) Sistem pengawasan dan wewenangnya sangat ketinggalan jaman. Ini dapat terjadi karena pola penyimpangan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, di lain pihak birokrasi menetapkan prosedur pengawasan selalu membutuhkan waktu yang sangat panjang.

9 Kritik Warren Bennis Terhadap Birokrasi (dalam Myers and Myers, 1988: 31)
Sumber daya manusia tidak dimanfaatkan sepenuhnya karena kecurigaan, ketakutan akan pembalasan, tersaing dsb; yang disokong adalah perilaku cari selamat.

10 Kritik Warren Bennis Terhadap Birokrasi (dalam Myers and Myers, 1988: 31)
Komunikasi dan ide – ide pembaharuan terhalang atau tersimpang karena pembagian hirarkis. Bahkan ide yang berhasil sampai kepermukaan serta dipakai dalam organisasi sering diklaim sebagai kesuksesan pimpinannya yang sama sekali tidak terkait oleh dukungan bawahan.

11 Kritik Warren Bennis Terhadap Birokrasi (dalam Myers and Myers, 1988: 31)
Tidak dapat membaurkan teknologi baru dengan pekerjaan yang dihadapi, kalaupun mengadopsi diperlukan perundingan yang sangat bertele – tele dan persetujuan tetap didasarkan pada struktur organiasasi, tanpa menghiraukan kebutuhan yang mendesak.

12 Kebijakan Umum Kebijakan Umum adalah kumpulan keputusan dalam menetapkan tujuan yang dibuat oleh pemiliki kekuasaan

13 Makna Kebijakan Publik
Kebijakan public bermakna sebagai sebuah rationale, sebagai manifestasi dari penilaian yang penuh pertimbangan dan sebagai sebuah usaha untuk mendifinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, kebijakan public dirancang dengan tidak asal, hati-hati dan punya basis data yang komprehensif.

14 Kebijakan Publik dan Kekuasaan
Negara – orgnss dalam satu wilayah yg memiliki kekuasaan tertinggi yg sah dan ditaati rakyatnya Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang atau kelompok lain sesuai dg keinginan para pelaku Keputusan adalah hasil membuat pilihan dari beberapa alternatif. Sedangkan Pengambilan keputusan adalah proses terjadinya keputusan Ideologi Politik adalah himpunan nilai – nilai, ide atau norma, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk menetukan perilakunya

15 Kebijakan Publik (http://www. wisegeek. com/what-is-public-policy
Kebijakan Publik ( akses 1 September 2016) Kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah publik dengan membentuk undang-undang, peraturan, keputusan, atau tindakan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

16 Kebijakan Publik (http://www. wisegeek. com/what-is-public-policy
Kebijakan Publik ( akses 1 September 2016) Banyak masalah dapat diatasi dengan kebijakan publik termasuk kejahatan, pendidikan, kebijakan luar negeri, kesehatan, dan kesejahteraan sosial

17 Kebijakan Publik Berpihak Kepada Rakyat
Berfokus kepada Pemerataan, Demokratisasi, Hak Azasi Manusia, dan Transparansi Informasi (Susanto, 2016)

18 Pinsip Dasar Demokrasi (Melvin Urofsky, 2001)
Pemerintahan berdasarkan Konstitusi Pemilu yg demokratis Pembuatan UU Sistem Peradilan yang Independen Kekuasaan Lembaga Kepresidenan Peran Media yang bebas Peran Kelompok – Kelompok Kepentingan : LSM Hak masyarakat untuk Tahu Melindungi Hak – hak Minoritas Kontrol Sipil Atas Militer

19 Kepuasan Terhadap Kinerja Presiden dan Wakil Presiden (Januari 2015)

20 Kebijakan Publik Bidang Kesehatan (Maret 2015)

21 Kinerja SBY-Budiono Bd. Ekonomi

22 Survei "Kompas": Politik Membaik, Ekonomi Memburuk http://nasional

23 Perlu Birokrasi Ideal dalam Pelayanan Publik
Mengingat kinerja pemerintah pasca reformasi mudah untuk diketahui oleh masyarakat Maka perlu didukung oleh birokrasi yang ideal

24 Pelayanan Publik Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. (Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

25 Kejujuran dan Etika Lewis dan Gilman (2005:22), menandaskan, pelayanan publik merupakan kepercayaan masyarakat, karena itu harus dilakukan dengan kejujuran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika pelayanan publik sebagai fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.

26 Penutup : Birokrasi Ideal Untuk Pelayanan Publik
Indikator Pelayanan Publik yang baik dan berpihak kepada Rakyat ada dalam Birokrasi Ideal, yang bekerja sesuai dengan kapasitas dan bersifat tidak personal

27 Referensi Giddens, Anthony Capitalism And Social Modern Theory : An Analysis of Writing of Marx, Durkheim and Max Weber, terjemahan Soeheba Kramadibrata. Jakarta : Penerbit UI Press Lewis, Carol W., and Stuart C. Gilman The Ethics Challenge in Publik Service: A Problem-Solving Guide. Market Street, San Fransisco: Jossey-Bass. Melvin I. Urofsky “ Naskah Pertama, Pendahuluan : Prinsip – Prinsip Dasar Demokrasi” dalam Demokrasi. USIS : Jakarta Myers, Michele Tolela and Gail E. Myers Managing By Communication, New York, New Newsey, London, Mc. Graw Hill Int. Book. Co Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia akses 1 September 2016 Susanto, Eko Harry Komunikasi dan Gerakan Perubahan : Kemajemukan Dalam Konstelasi Sosial, Ekonomi, Politik, Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media Winarno,Budi Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media Pressindo

28 Puri Ayuda Resort, Cipayung
Terimakasih Dr.Eko Harry Susanto Telah Berpartisipasi dalam Seminar Nasional STIA – YPIAMI KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS KERJA NYATA Puri Ayuda Resort, Cipayung Bogor, 8-9 Oktober 2016