Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DISAMPAIKAN OLEH KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN PADA PERTEMUAN KOORDINASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2013 DI BATAM, OKTOBER 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DISAMPAIKAN OLEH KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN PADA PERTEMUAN KOORDINASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2013 DI BATAM, OKTOBER 2013."— Transcript presentasi:

1 DISAMPAIKAN OLEH KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN PADA PERTEMUAN KOORDINASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2013 DI BATAM, OKTOBER 2013

2  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan  Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003  Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti  Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Penempatan Dokter Dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan  Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 163/2013 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2013  Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 216 Tahun 2013 tentang Panitia Pengadaan CPNS Nasional dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Tahun 2013  Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

3 Kefarmasian Keperawatan Kesehatan Masyarakat Gizi Keteknisian Medik Keterapian Fisik Medis & Paramedis Keperawatan PP No. 32 Thn 1996

4 TANGGUNG JAWAB BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH PERMANEN : • Pengangkatan CPNS Pusat (Dilingkungan Kemenkes) SEMI PERMANEN : • Penugasan senior PPDS & dr spes • Pengangkatan dr spes/drg spes/dr/drg/bidan PTT Pusat TEMPORER : • Penugasan Khusus D-3 Kesehatan Di Puskesmas • Penugasan Khusus Di RS Bergerak • Penugasan Residen Di RS PERMANEN : • Pengangkatan CPNS Daerah (Dilingkungan Pemda) SEMI PERMANEN : • Pengangkatan PTT Daerah KEMKESPEMDA

5

6 ZERO GROWTH MINUS GROWTH RIGHT SIZING Arah kebijakan pertambahan PNS secara nasional tetap diusahakan ZERO GROWTH menuju MINUS GROWTH sampai selesainya rencana pengankatan Tenaga Honorer K- 1 dan K-2 serta terwujudnya organisasi yang RIGHT SIZING. ZERO GROWTH Kebijakan umum alokasi formasi adalah ZERO GROWTH secara nasional dalam arti alokasi formasi nasional sebesar (sama dengan) jumlah PNS yang pensiun secara nasional Penduduk Indonesia tahun , Angka pertumbuhan penduduk per tahun 1.48%

7 • Minus Growth • Minus Growth, alokasi formasi < PNS yang pensiun • Zero Growth • Zero Growth, alokasi formasi = PNS yang pensiun • Growth • Growth, alokasi formasi > PNS yang pensiun

8 ALOKASI FORMASI < JUMLAH PNS YANG PENSIUN bagi instansi yang:  Jumlah pegawai sudah kelebihan hasil analisis beban kerja disbanding pegawai yang ada (bezetting)  Rasio anggaran belanjan pegawai lebih daari 50% dalam APBD bagi Kab/Kota  Rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 30% dalam APBD bagi Provinsi

9 ALOKASI FORMASI = JUMLAH PNS YANG PENSIUN bagi instansi yang:  Jumlah pegawai cukup (berdasarkan hasil analisis beban kerja di banding dengan pegwai yang ada/bezetting)  Rasio anggaran belanja pegawai antara 40% - 50% dalam APBD bagi Kab/Kota  Rasio anggaran belanja pegawai antara 25% - 30% dalam APBD bagi Provinsi

10 ALOKASI FORMASI > JUMLAH PNS YANG PENSIUN bagi instansi yang:  Jumlah pegawai sangat kurang berdasarkan hasil analisis beban kerja di banding dengan pegawai yang ada (bezetting)  Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 40% dalam APBD bagi Kab/Kota  Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 25% dalam APBD bagi Provinsi

11 Dokter Pendidik KlinisDokterDokter GigiPerawatPerawat GigiBidanRadiograferPranata LabkesPerekam MedisFisioterapiTeknisi ElektromedikOrtotis ProstetisOkupasi TerapisTerapis WicaraRefraksionis OptisenTeknisi GigiTeknisi Transfusi DarahFisikawan MedikPsikolog KlinisSanitarianEpidemiolog KesehatanEntomolog KesehatanNutrisionisApotekerAsisten ApotekerAdministrator KesehatanPenyuluh KesmasPembimbing Kesehatan Kerja

12

13

14

15

16

17

18 Renstra Kementerian Kesehatan Th Pemenuhan kebutuhan Fasyankes terutama jenis nakes tertentu dalam jangka waktu tertentu 2. 2.Percepatan pencapaian target MDG’s pada tahun 2015 Pelaksanaan pengangkatan Penugasan Khusus dilaksanakan sampai tahun anggaran 2014 Sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan No. KP/Menkes/427/XII/2012 Tanggal 3 Desember 2012 bahwa : - -Mulai tahun 2015, Pemerintah Daerah wajib membiayai sendiri proses pengangkatan dan pembayaran insentif Penugasan Khusus D-III Tenaga Kesehatan apabila masih dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. - -Pada tahun 2015, khusus untuk D-III tenaga kesehatan yang diangkat dengan SK penugasan khusus yang diterbitkan pada tahun 2014, maka Kementerian Kesehatan masih membayarkan insentifnya sampai dengan berakhirnya masa penugasan.

19

20 • Tenaga Kesehatan dengan pendidikan Diploma III yaitu bidan, perawat, sanitarian, tenaga gizi, dan analis kesehatan; • Residen Pasca Jenjang I yaitu dokter/dokter gigi yang mendapatkan bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dari Kementerian Kesehatan yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang I; • Residen Senior adalah dokter/dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan klinis yang khusus dan sudah memasuki tahap akhir pendidikan di rumah sakit pendidika ataupun rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.

21 Renstra 1700 * *Pengangkatan Kembali dan Pengangkatan Baru Keberadaan per 1 Oktober Formasi * * Pengangkatan Baru

22

23

24 • Akreditasi BAN-PT, inst Diknakes rata2 C. • Utk mjd PNS min. Akreditasi B • Apakah sudah pernah dibahas utk diknakes disamakan dg lain • Kriteria PNS bagaimana? • Formasi PNS nakes 2013 hy utk dr, perawat, bidan, kesling, dan dosen poltekkes. • Standar PNS min. tes 60% dan lulus wawasan kebangsaan. • Pola seleksi CPNS  ketat • Agar mengusahakan akreditasi lebih baik  kualitas PNS • Kriteria PNS Kemenkes, dulu ada syarat surat keterangan HIV/AIDS dan Hepatitis C  tidak boleh krn bertentangan dg UU.

25 • Pengangkatan dosen utk BLUD? • Persyaratan yang berbeda antar daerah, – Persyaratan IPK min. 2,75 – Akreditasi min. B. Lebih dari 60% akreditasi kurang dr B. • Persyaratan 1 desa 1 perawat, gaji sharing  apakah tidak korupsi. • RUU nakes lambat? • BLU boleh mengangkat Pegawai BLU non PNS, dasar PP 30/2005. Hak2nya sama dg PNS. • Persyaratan IPK, jaminan kualitas ilmu, ketrampilan dan akhlak bkn hy nilai. • 1 desa 1 perawat, hrs ada Perda yg melandasi sebagai dasar pembayaran gaji. • RUU nakes  penting dan msh berproses. Masuk AMPRES.

26 • Pemerataan tenaga bidan, apakah agenda alumni D3 Kebidanan di Jawa disalurkan ke daerah2 yang butuh bidan. • Bagaimana alurnya? • Ide yang baik. • Papua dan papua barat membutuhkan. Maluku utara jg. Tidak ada yg bersedia utk ditempatkan di sana. • Yg berminat dpt lsg menghubungi Ropeg. Penugasan khusus jg demikian.

27 • IIK punya 12 prodi, 1 program D3 Anafarma dr tahun ke tahun semakin turun. • D3 Anafarma sdh masuk PNS, tdk ada jabfungnya. • Rekrutmen agar ditempatkan di tempat yg sesuai. • Semua uji kompetensi nakes ada, bagaimana dg Farmasi. • Dari pertemuan ini, semua kebijakannya sama utk exit exam. • Uji kompetensi D3 Anafarma, tidak bisa mengerjakan. • Dasarnya PP 51, TTK. • Formasi tidak match. • Anafarma agar berbeda, dikelompokkan dlm jabfung. • Untuk uji kompetensi diserahkan ke MTKI utk diselesaikan.

28 • Pemanfaat jalur pemerintah tambh sedikit, minus growt. • Kt teteap optimis, dan tetap menghasilkan lulusan berkualitas. • KKNI, semua dik learning outcome wawasan kebangsaan. • Nomenklatur sedang ditata ulang. Jenis dan jenjang semua profesi. Anafarma msh ada kemiripan dg analis kesehatan dan farmasi.


Download ppt "DISAMPAIKAN OLEH KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN PADA PERTEMUAN KOORDINASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2013 DI BATAM, OKTOBER 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google