Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

NINA SARDJUNANI Deputi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Disampaikan pada Rapat Kerja Nasional.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "NINA SARDJUNANI Deputi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Disampaikan pada Rapat Kerja Nasional."— Transcript presentasi:

1 NINA SARDJUNANI Deputi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Pembangunan KKB Tahun 2014 Balai Sidang Jakarta Convention Center, Jakarta, Februari 2014

2 BAPPENAS OUTLINE PENYAJIAN 1.PENDAHULUAN 2.REVIEW RPJMN dan REVIEW MDGs Target 5B 3.KONDISI DAN PERMASALAHAN SERTA TANTANGAN 4.SASARAN TARGET INDIKATOR KKB RKP ARAH DAN KEBIJAKAN RKP USULAN DRAFT ISU KKB KE DEPAN - DRAFT ISU RPJMN KESIAPAN PELAKSANAAN SJSN-JKN (BPJS) USULAN DRAFT SDGs (Post 2015) 7. PENUTUP

3 PENDAHULUAN 1 1

4 BAPPENAS TEMA RKP 2014: KELANJUTAN TEMA RKP dan ISU KEKINIAN 4 RKP 2014: Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan RKP 2010 PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT RKP 2010 PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT RKP 2012 PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS, INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT RKP 2012 PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS, INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT RKP 2013 MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT RKP 2013 MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT RKP 2011 PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH RKP 2011 PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH (1)Pemantapan Perekonomian Nasional; • Peningkatan daya saing; • Peningkatan ketahanan ekonomi; • Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (2)Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan; • Pembangunan SDM; • Penurunan kemiskinan dan pengangguran; • Mitigasi bencana; • Peningkatan kesejahteraan rakyat (lainnya). (3)Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik. • Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; • Memantapkan penegakan hukum, pertahanan,& pelaksanaan Pemilu2014. UNSUR – UNSUR POKOK TEMA RKP 2014

5 BAPPENAS TAHUN 2014 MERUPAKAN TAHUN STRATEGIS 5  Tahun terakhir pelaksanaan RPJMN dan Tahun penyusunan RPJMN  Tahun terakhir pelaksanaan MDGs dan Tahun penyusunan Agenda Pembangunan Post 2015  Tahun pertama pelaksanaan SJSN-JKN (BPJS)

6 BAPPENAS KEPENDUDUKAN dan KB 6  Penduduk merupakan pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan, dinamika kependudukan, baik jumlah, struktur, dan mobilitas penduduk harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.  Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi modal dalam pembangunan. Namun demikian, bila SDM tidak berkualitas akan menjadi beban.  Penduduk tumbuh seimbang diwujudkan melalui upaya: (1)pengendalian kuantitas penduduk; (2)peningkatan kualitas penduduk; dan (3)pengarahan mobilitas penduduk.

7 BAPPENAS KEPENDUDUKAN dan KB 7  Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui Keluarga Berencana (KB). • Program KB merupakan upaya mendasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendekatan keluarga. • Program Keluarga Berencana (KB) dimaksudkan agar setiap keluarga dapat mengatur jumlah anak, memberikan pengasuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan dengan lebih optimal, serta meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan keluarganya.  Keluarga Berencana  mendorong pencapaian MDGs goal penurunan Angka Kematian Ibu (indikator terkait program KB adalah: CPR, UNMET NEED, ASFR TAHUN) • Keikutsertaan ber-KB dan pendewasaan usia kawin dapat mengendalikan jumlah kelahiran dan menghindarkan resiko kematian Ibu melahirkan dengan memperhatikan kesehatan reproduksi dan menghindari melahirkan terlalu muda, tua, banyak, dan dekat (4T).

8 8 2 2 REVIEW RPJMN REVIEW MDGS TARGET 5B

9 BAPPENAS MIDTERM REVIEW RPJMN Tercapai/ on track/on trend Perlu Kerja Keras Sangat Sulit Tercapai ISU STRATEGIS █ SIGNIFIKAN █ BERDAMPAK LUAS █ PENGUNGKIT/LEVERAGE 1.Menjamin pencapaian “hijau” ditahun Mengupayakan “kuning” menjadi “hijau” 3.Mengurangi gap dengan sasaran RPJMN dari pencapaian “merah”. 1.Menjamin pencapaian “hijau” ditahun Mengupayakan “kuning” menjadi “hijau” 3.Mengurangi gap dengan sasaran RPJMN dari pencapaian “merah”. REVIEW RPJMN CATATAN : Perlu diputuskan apakah target yang sangat sulit tercapai (“merah”) tetap harus dicapai atau disesuaikan 9

10 Sasaran RPJMN Status AwalCAPAIANTarget RPJMN2014KETERANGAN a.Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) (persen per tahun) 1,3 (Supas 2005) 1,45 (SP2000) - 1,49 (SP2010) • Target RPJM: 1,1 • Penyesuaian target sesuai proyeksi penduduk: 1,38 Sangat Sulit Tercapai Disebabkan masih tingginya dan Stagnannya capaian TFR. b. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per perempuan usia reproduksi 2,6 (SDKI 2007) 2,6 (SDKI 2012) • Target RPJM: 2,1 • Penyesuaian Target: 2,36 Sangat Sulit Tercapai Disebabkan angka CPR naik sedikit (0,5). c. Meningkatnya pemakaian angka kontrasepsi (CPR) cara modern (persen) 57,4 (SDKI 2007) 57,9 (SDKI 2012) • Target RPJM: 65% • Penyesuaian Target: 60,1% Sangat Sulit Tercapai Disebabkan banyak yang mengalami ketidak berlangsungan (DO) dalam penggunaan kontrasepsi. Disamping itu penggunaan MKJP masih rendah. d. Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need) dari jumlah pasangan usia subur (persen) 9,1 (SDKI 2007) 8,5 (SDKI 2012) • Target RPJM: 5% • Penyesuaian Target: 6,5% Sangat Sulit Tercapai Disebabkan masih rendahnya jangkauan pelayan KB. e. Menurunnya angka kelahiran ibu usia remaja (ASFR 15−19 tahun) per perempuan 51 (SDKI 2007) 48 (SDKI 2012)30Belum Tercapai & Perlu Kerja Keras Disebabkan masih belum idealnya rata- rata usia kawin pertama. f. Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (tahun) 19,8 (SDKI 2007) 20,1 (SDKI 2012)21Belum Tercapai & Perlu Kerja Keras Disebabkan masih rendahnya kualitas prilaku pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja. REVIEW PENCAPAIAN OUTCOME PROGRAM KKB, RPJMN = Sudah tercapai atau On Track/on Trend = Perlu Kerja Keras = Sangat Sulit tercapai 10

11 BAPPENAS Review Capaian Output Pembangunan Bidang KKB NoIndikator Status Awal (2009) Capaian Target 2014 Status & Jumlah peserta KB Baru (PB) (juta) 7,1 2) ) ) 9,39 2) 6,3 3) 7,6 2 Jumlah Perserta KB Aktif (PA) (juta) 26,7 2) 33,1 2) 34,87 2) 35,85 2) 36 3) 29,8 3 Jumlah Peserta KB Baru yang berasal dari keluarga miskin (KPS dan KS-1) (juta) 3,75 2) ) ) 4,25 2) 2,7 3) Jumlah Peserta KB Aktif yang berasal dari keluarga miskin (KPS dan KS-1) (juta) 11,9 2) ) 14,61 2) 14,59 2) 14,6 3)  Angka Peserta KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (persen) - 10,9 1) All meth - 23,5 2) - 24,5 2) - 24,9 2) 25,1 3) 10,6 1) All Method 18,3 1) Modern 27,5  Angka Ketidakberlangsungan penggunaan kontrasepsi/DO (persen) 20 1) 27 1) 6 Persentase PUS dan WUS dan Remaja yang mengetahui informasi KB 75% 2) 94.6% 2) 92,4% 2) 98,9% 1) 95% Keterangan 1)SDKI 2007 dan )Statistik Rutin , BKKBN. 3)Statistik Rutin: September 2013, BKKBN  Target angka kelahiran total (TFR) 2,1 per wanita usia subur pada tahun 2014 sulit untuk dicapai karena penggunaan MKJP oleh akseptor KB masih rendah, dan tingkat ketidakberlangsungan (DO) masih tinggi.  Meskipun PB secara kuantitas tercapai, namun penggunaan kontrasepsi jangka pendek masih banyak, dan peserta KB baru yang berkembang menjadi peserta KB aktif masih rendah (yaitu sekitar10:1).  Meskipun PA secara kuantitas tercapai, namun tingkat ketidak-berlangsungan penggunaan kontrasepsi (DO) sangat besar, yaitu sekitar 20% -27% = Sudah tercapai atau On Track/on Trend = Perlu Kerja Keras = Sangat Sulit tercapai 1

12 STATUS PENCAPAIAN MDGs (Target 5B terkait Program KB) Indikator Acuan Dasar Saat Ini Target MDGs 2015 StatusSumber TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara 49,7% (1991) 61,9% (2012) • Targget MDGs: Meningkat ► BPS, SDKI 1991, Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49, cara modern 47,1% (1991) 57,9% (2012) • Target MDGs: Meningkat • Target RPJM: 65% BPS, SDKI 1991, Angka kelahiran remaja (perempuan usia tahun) per 1000 perempuan usia Tahun 67 (1991) 48 (2012) • Target MDGs: Menurun • Target RPJM : 30 BPS, SDKI 1991, Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi) 12,7% (1991) 8,5 % (2012) • Target MDGs: Menurun • Target RPJM : 5% BPS, SDKI 1991, 2012 Meskipun indikator kinerja program KB terkait Target 5B MDGs terus mengalami kecenderungan membaik, namun masih jauh dari target MDGs. Status : ● Sudah Tercapai ► Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus

13 KONDISI DAN PERMASALAHAN SERTA TANTANGAN KE DEPAN

14 KONDISI CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN NoIndikator Acuan Dasar Saat IniTarget 2015Sumber Kuantitas Penduduk 1. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 1,45% ( ) 1,49% ( ) • RPJM: 1,1% • Penyesuaian sesuai dengan PPI : 1,38% BPS, SP 2000 & Total Fertility Rate/TFR (kelahiran) per perempuan usia reproduktif 3,3 (SP1990) 3,0 (SDKI1991) 2,4 (SP2010) 2,6 (SDKI2012) • RPJM: 2,1 • Penyesuaian: 2,36 BPS, SP 1990 & 2010 BPS, SDKI 1991 – Maternal Mortality Ratio (kematian ibu) (per 100,000 live births) 390 (SDKI 1991) 359 (SDKI 2012) Target RPJM: 102 BPS, SDKI 1991 – Infant mortality rate/IMR (kematian bayi) (per 1000 live births) 68 (1991)32 (2012) • Target RPJM: 23 • Penyesuaian sesuai dengan PPI : 23,4 BPS, IDHS 1991 – Life Expectancy/Eo (usia harapan hidup) 67,1 tahun (2000) 69,8 tahun (2010) • Target sesuai PPI : 70,78 BPS, SP 2000 & 2010 Kualitas Penduduk Human Development Index (HDI)0,479 (1990)0,629 (2012)Meningkat HDR-UNDP 2013 Persebaran Penduduk 6.Distribusi Penduduk per Pulau: 1.Jawa 2.Sumatera 3.Kalimantan 4.Sulawesi 5.Others SP % 20% 5% 7% SP ,5% 21,3% 5,8% 7,3% 8,1% Merata secara proporsional sesuai daya dukung dan daya tampung BPS, SP 2000 & 2010

15 15 KONDISI STRUKTUR PENDUDUK (1971 & 2010) Perubahan struktur penduduk terjadi dari tahun 1971 ke 2010, yang semula penduduk usia muda (dan kelahiran) lebih banyak dan penduduk usia tua sedikit, menjadi relatif seimbang antara penduduk produktif tahun dan penduduk non-produktif (usia muda 0-14 tahun dan usia tua 65+). Sumber: SP 1971 dan 2010, BPS

16 Perkembangan Persebaran Penduduk Konsentrasi penduduk masih didominasi di pulau Jawa-Madura, meskipun terus mengalami pengurangan sampai dengan tahun Sumber: SP berbagai tahun, BPS

17 17 Perkembangan Jumlah Penduduk (dalam juta jiwa) dan Pertumbuhan Penduduk (%) Sumber: Sensus Penduduk (SP) , BPS ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

18 Perkembangan Capaian Program KB Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara dan Modern Angka Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi) Angka kelahiran remaja (perempuan usia tahun) per 1000 perempuan usia tahun Angka kelahiran total (TFR) perempuan reproduksi usia tahun dan Rata-rata Jumlah Anak Ideal

19 Kondisi dan Permasalahan • Hasil Sensus Penduduk (SP) 2000 dan SP 2010, laju pertumbuhan penduduk (LPP) meningkat dari 1,45 persen menjadi 1,49 persen. • Selama 10 tahun terakhir (SDKI 2002, 2007, & 2012) menunjukkan stagnansi angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) yaitu sebesar 2,6 per perempuan usia reproduktif. • Stagnansi TFR ini disebabkan angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) yang masih rendah dan jangkauan layanan KB yang belum menjangkau secara merata.  Hasil SDKI, CPR meningkat hanya sebesar 0,5%, yaitu dari 57,4% (tahun 2007) menjadi 57,9% (2012). Hal ini disebabkan masih tingginya angka “DO” kesertaan ber-KB, dan masih rendahnya pemakaian metode jangka panjang (MKJP);  Di samping itu, pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB, namun tidak terlayani (unmet need), juga masih begitu tinggi, yaitu 8,5 persen (hanya mengalami penurunan sebesar 0,6 persen dari tahun 2007 ke 2012);  Faktor lain yang mempengaruhi angka kelahiran adalah usia kawin pertama (UKP) bagi wanita, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi kelahiran di usia remaja. Hasil SDKI 2012, UKP adalah 20,1 tahun. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun 2007 (19,8 tahun). Namun belum mencapai usia kawin ideal 21 tahun, sehingga masih berpengaruh terhadap angka kelahiran usia remaja. Tahun 2007 & 2012, ASFR sebesar 51 dan 48 per 1000 kelahiran (turun tapi tdk signifikan).

20 Permasalahan pembangunan KKB adalah: 1.Masih belum terkendalinya laju pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk melalui program KB: (a)masih tingginya tingkat ketidakberlangsungan (DO) kesertaan ber-KB, yaitu sebesar 27 persen; (b)masih banyak akseptor yang menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek, yaitu sebesar 47,3 persen (all method) atau 43,6 persen (modern method), yang dapat menyebabkan risiko terhadap tingginya tingkat DO ber-KB; (c)pelayanan KB dan pelaksanaan advokasi-KIE (advokasi dan komunikasi, infomasi dan edukasi) program KB belum optimal terjangkau secara merata, baik antar-provinsi, wilayah perdesaan dan perkotaan, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan, maupun pada kelompok umur tertentu serta wilayah kumuh, daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, serta wilayah kepulauan dan sungai; (d)jangkauan sasaran target calon akseptor kurang terfokus pada pasangan usia muda dan paritas rendah atau pasangan yang memiliki jumlah 2 anak ke bawah; dan (e)lemahnya pembinaan pada pelestarian akseptor KB; Kondisi dan Permasalahan

21 2.Belum sinergisnya kebijakan pengendalian penduduk antara kuantitas, kualitas, dan mobilitas baik antara pusat dan daerah, antardaerah, maupun antarsektor pembangunan; dan 3.Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, terutama yang berkenaan dengan administrasi kependudukan sebagai salah satu sumber data dan informasi kependudukan. Data registrasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena: -masih terbatasnya cakupan daerah dalam penerapan SIAK on-line untuk pelayanan publik, -terbatasnya SDM dalam pengelolaan SIAK, dan -masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan atas peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk dan keluarganya. Kondisi dan Permasalahan

22 Tantangan ke depan adalah: (1)meningkatkan pemerataan pelayanan KB yang berkualitas dan pelaksanaan Advokasi-KIE program KB, dengan menurunkan kesenjangan jangkauan pelayanan KB baik antar provinsi, wilayah, dan tingkat sosial dan ekonomi, serta meningkatkan pemakaian MKJP, dan menurunkan pemakaian kontrasepsi jangka pendek, sehingga tingkat ketidakberlangsungan (DO) kesertaan ber-KB berkurang; (2)mensinergikan kebijakan dan pendanaan pembangunan bidang kependudukan dan KB baik antara pusat dan daerah; (3)menguatkan dukungan data dan informasi yang tepat waktu dan berkualitas. TANTANGAN

23 SASARAN RKP 2014

24 SASARAN TARGET INDIKATOR BIDANG KKB 2014 NoIndikator Target - Capaian Target 2014 Capaian 2010 Target 2011 Capaian 2011 Target 2012 Capaian 2012 Target 2013 Capaian 2013 (status september) I Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) 2,6 (2007) 1) ---2,6 1) - RPJMN: 2,1 Penyesuaian: 2,36 II Angka Penggunaan Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) 57,4 (2007) 1) ---57,9 1) - RPJMN: 65% Penyesuaian: 60,1 III Angka Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) 9,1 (2007) 1) ---8,5 1) - RPJMN: 5 Penyesuaian: 6,5 1 Jumlah peserta KB Baru / PB (juta) ) 7, ) 7,39,39 2) 7,5 5,3 7,6 2 Jumlah peserta KB Aktif / PA (juta) 33,1 2) 27,534,87 2) 28,235,85 2) 29,0 36,0 29,8 3 Jumlah Peserta KB Baru yang berasal dari keluarga miskin (KPS dan KS-1) ) 3, ) 3,894,25 2) 3,972, Jumlah Peserta KB Aktif yang berasal dari keluarga miskin (KPS dan KS-1) ) 12,514,61 2) 12,514,59 2) 12,814, Persentase Peserta KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 23,5 2) 10,9 1) All meth - 25,123,85 2) - 25,924,9 2) 10,6 1) All Method 18,3 1) Modern 26,7 25,1 27,5 Tingkat ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi (Drop-Out) 20% 1) % 1) -- Ket : 1) SDKI 2007 dan 2012, 2) Statistik Rutin BKKBN 24 Meskipun kesertaan ber-KB telah mencapai target, namun masih terdapat tingkat “DO” yang cukup tinggi akibat penggunaan MKJP masih rendah

25 ARAH KEBIJAKAN RKP

26 BAPPENAS 1.Peningkatan akses pelayanan KB yang berkualitas dan merata, yang ditekankan pada upaya antara lain: (a)pembinaan Akseptor dan Peningkatan Advokasi-KIE difokuskan pada sasaran kelompok khusus (pasangan usia muda dan memiliki dua anak); PUS dari keluarga miskin, serta pelayanan KB di wilayah sulit dan kumuh melalui kampanye “2 ANAK CUKUP” dan “4 TERLALU” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu dekat dalam melahirkan); (b)pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB melalui terobosan intensifikasi penggarapan pembangunan KB di 16 provinsi, yang terdiri dari 10 provinsi penyangga utama (Sumut, Sumsel, Lampung, Jabar, Banten, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Sulsel dan NTT) dan perhatian terhadap 7 provinsi, yaitu 2 provinsi (Papua dan Papua Barat) dan 4 provinsi (Aceh, NTB, NTT, Maluku, Malut); (c)penguatan demand side dan supply side secara seimbang antara lain mewajibkan setiap tenaga kesehatan melayani KB, menjamin ketersediaan alokon di setiap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes/ puskesmas/klinik kb), penggerakan lini lapangan, dan pemberdayaan institusi masyarakat perdesaan/ perkotaan; (d)harmonisasi Program dan Penganggaran dalam bidang KB dan Kesehatan antara lain penegasan pelayanan KB dalam bidang kesehatan, pembiayaan antara APBN dan APBD; (e)penguatan kapasitas kelembagaan Kependudukan dan KB di Kab/Kota; (f)pembinaan/pelestarian terhadap akseptor KB untuk meningkatkan jumlah akseptor, dan menurunkan angka DO, serta meningkatkan penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang (MKJP); (g)peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/Puskesmas secara optimal agar kebutuhan ber-KB terpenuhi secara baik; dan (h)pembinaan remaja melalui Generasi Berencana (genre). 26 ARAH KEBIJAKAN RKP 2014

27 BAPPENAS 2.Penyerasian kebijakan kependudukan dan KB baik antara pusat dan daerah, antara aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas, maupun antar-sektor pembangunan. - Perumusan kebijakan, Penyediaan sasaran parameter kependudukan, Analisis damak kependudukan, Peningkatan pendidikan kependudukan. 3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data-informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu. -Sumber data: sensus penduduk, survei kependudukan, dan data sektoral bidang KKB, serta peningkatan cakupan registrasi vital penduduk dengan pemberian NIK kepada setiap penduduk. 27 ARAH KEBIJAKAN RKP 2014

28 USULAN DRAFT ISU KKB KE DEPAN (RPJMN DAN POST 2015) SERTA KESIAPAN PELAKSANAAN SJSN-JKN (BPJS)

29 USULAN ISU DRAFT AWAL RPJMN (HASIL IDENTIFIKASI ISU BERDASARKAN KAJIAN PENDAHULUAN)

30 BAPPENAS USULAN ISU STRATEGIS DRAFT RPJMN DIDUKUNG OLEH: PEMBA- NGUNAN EKONOMI PEMBA- NGUNAN HUKUMDA N HAM PEMBA- NGUNAN SDA - LH PEMBA- NGUNAN INFRASTR UKTUR PENGEM- BANGAN IPTEK PENGEM- BANGAN IPTEK DLL Peningkatan Kualitas SDM (HDI, GDI, NRR) Peningkatan Kualitas SDM (HDI, GDI, NRR) Peningkatan layanan KB yang berkualitas dan merata Penurunan TFR dan LPP PRIORITAS SUB BIDANG (OUTPUT) SASARAN SUB BIDANG (OUTCOME) SASARAN BIDANG (IMPACT) 30 Proxy Indikator: -CPR -Unmet Need -Jumlah Peserta KB -Angka “DO” -MKJP

31 BAPPENAS Hasil Identifikasi Isu Strategis DRAFT RPJMN Isu Strategis 1: Penguatan efektifitas advokasi dan KIE tentang keluarga berencana dan Kespro 1.Pelaksanaan advokasi dan KIE keluarga berencana dan kesehatan reproduksi belum efektif (pengetahuan tidak diikuti perilaku). 2.Terdapat kesenjangan informasi KB dan kesehatan reproduksi 3.Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai keluarga berencana yang belum responsif gender 4.Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE program KB belum dipahami secara optimal 5.Peran bidan dan petugas KB dalam konseling KB belum optimal Isu Strategis 2: Pengutaan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata 1.Angka pemakaian kontrasepsi tidak meningkat signifikan 2.Unmet need masih tinggi. 3.Kesenjangan CPR dan unmet need antarprovinsi, antarwilayah, antartingkat pendidikan, dan antartingkat kesejahteraan: 4.Penggunaan alokon jangka pendek terus meningkat, sementara prevalensi MKJP (MOW, MOP, IUD dan Implant) cenderung menurun. 5.Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi meningkat. 6.Kualitas pelayanan medis KB belum sesuai standar serta ketersediaan alat kontrasepsi yg blm memadai di fasyankes 7.Kompetensi tenaga lapangan KB dan tenaga medis (bidan dan dokter) belum memadai di seluruh wilayah 31

32 BAPPENAS Hasil Identifikasi Isu Strategis DRAFT RPJMN Isu Strategis 3: Peningkatan pemahaman remaja mengenai penyiapan kehidupan berkeluarga dan kesehatan reproduksi 1.Angka kelahiran pada usia remaja usia remaja tahun masih tinggi, dan terdapat kesenjangan antar-wilayah 2.Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah 3.Prilaku seks bebas di kalangan remaja meningkat dan berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan 4.Merokok dan minum menuman beralkohol di kalangan remaja dan generasi muda semakin meningkat 5.Cakupan dan peran pusat informasi dan konseling remaja (PIK Remaja) belum optimal Isu Strategis 4: Penguatan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan 1.Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran orangtua tentang peran dan fungsi keluarga (tribina keluarga/bina keluarga balita, remaja, dan lansia), utamanya pentingnya pengasuhan anak dan remaja; 2.Belum pahamnya masyarakat dan belum meratanya komitmen pengambil kebijakan terhadap peran dan fungsi keluarga (8 fungsi keluarga, yaitu Agama, Sosial, Cinta Kasih, Perlindungan, Reproduksi, Pendidikan, Ekonomi, dan Lingkungan); 3.Terbatasnya jumlah dan kemampuan tenaga lapangan dan atau kader dalam hal memberikan KIE mengenai pengasuhan dan tumbuh kembang anak, serta perawatan bagi lansia. 32

33 BAPPENAS Hasil Identifikasi Isu Strategis DRAFT RPJMN Isu Strategis 5: Penguatan kelembagaan Keluarga Berencana (KB) 1.Dukungan peraturan perundangan yang belum memadai terhadap pelaksanaan program KB 2.Dukungan dan komitmen pemerintah daerah terhadap program KB rendah 3.Kuantitas dan kualitas tenaga lapangan yang kurang memadai serta penggerakan lini lapangan yang melemah. 4.Koordinasi program KB dengan program pembangunan lainnya masih lemah. 5.Kemitraan yang masih bersifat MoU dan belum dilengkapi panduan teknis/operasional 33

34 SJSN-JKN (BPJS)

35 BAPPENAS Rencana aksi pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan dan infrastruktur Kajian berkala BPJS Kesehatan terhadap fasyankes (pemberi pelayanan kesehatan) terhadap standar yang ditetapkan Peningkatan upaya kesehatan promotif preventif baik masyarakat maupun perorangan • Distribusi belum merata • Kualitas bervariasi • Sistem rujukan belum optimal • Cara Pembayaran belum optimal • Distribusi belum merata • Kualitas bervariasi • Sistem rujukan belum optimal • Cara Pembayaran belum optimal -Perluasan dan Pengembangan faskes dan nakes secara komprehensif -Evaluasi dan penetapan pembayaran -Perluasan dan Pengembangan faskes dan nakes secara komprehensif -Evaluasi dan penetapan pembayaran • Jumlah mencukupi • Distribusi merata • Sistem rujukan berfungsi optimal • Pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk • Jumlah mencukupi • Distribusi merata • Sistem rujukan berfungsi optimal • Pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk KEGIATAN-KEGIATAN: Implementasi roadmap: pengembangan dan pemantauan faskes, nakes, sistem rujukan, infrastruktur lainnya. Penyusunan Standar, prosedur dan pembayaran faskes Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian PETA JALAN ASPEK PELAYANAN KESEHATAN DALAM SJSN-JKN (BPJS) 35 Sumber data: Kemenkes, 2013

36 BAPPENAS 36 No.MASALAH YANG DIHADAPIJALAN KELUAR 1. Dukungan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional a)Kepesertaan JKN belum memenuhi sasaran: Cakupan : 64,6% penduduk tetapi Susenas: 41% b)Fasilitas kesehatan masih banyak yang belum memenuhi standar: sarana, tenaga dan kualitas c)Banyak fasilitas kesehatan swasta yang belum bekerjasama dengan Pemerinntah d)Belum adanya skema besar pengembangan kapasitas fiskal untuk pembayaran PBI, penyediaan fasilitas dan ketenagaan e)Belum dimanfaatkannya JKN sebagai instrumen mendorong prioritas nasional kesehatan f)Kerangka regulasi belum lengkap, sosialisasi dan advokasi masih lemah dan sistem pemantauan dan evaluasi belum terbentuk 1.Mengembangkan mekanisme peningkatan kepesertaan untuk Non- penerima upah Jamsostek, Jamkesda dan TNI/POLRI 2.Menyiapkan ketersediaan, standar dan menjamin compliance standar sarana, tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan 3.Menguatkan mekanisme kontrol terhadap eksalasi biaya JKN (klaim) 4.Menguatkan JKN sebagai bagian dari SKN untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional 5.Penguatan kembali kebijakan kesehatan publik terutama upaya promotif dan preventif 6.Meningkatkan kerjasama dengan provider swasta 2. Pengembangan JKN menuju universal health coverage tahun 2019 : a)Peningkatan Kepesertaan b)Pembiayaan, pembayaran dan paket manfaat c)Kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan d)Pengaturan peran kesehatan publik PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) BIDANG KESEHATAN (JKN)

37 Peraturan perundangan program KB dalam JKN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN Pasal 21 (1) Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan: a. penyuluhan kesehatan perorangan; b. imunisasi dasar; c. keluarga berencana; dan d. skrining kesehatan. (4) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana Pasal 25 Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi: a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali UGD; c. …………. ………… (k) i. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; FOKUS UTAMA BKKBN SAAT INI: MENJAMIN KETERSEDIAAN ALOKON ERA JKN MENJAMIN DISTRIBUSI ALOKON ERA JKN

38 BAPPENAS 38 Jenis Faskes Jumlah Faskes Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Per 1 Jan 2014 Jumlah Faskes yang Potensial Bekerjasama dengan BPJS Jumlah Klinik KB yang teregister di BKKBN Faskes Primer Puskesmas Puskesmas ; Pustu 4.924, lainnya Klinik/dr/ drg/swasta TOTAL Faskes Lanjutan RS Pemerintah RS dan RS Bersalin RS Swasta RS Khusus + Jiwa RS TNI RS POLRI45 0 TOTAL Faskes Primer+lanjutan PETA FASYANKES BPJS (Provider BPJS dan Klinik KB/BKKBN) Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN-BPJS) • Target faskes primer yang berkerja sama dengan BPJS pada tahun 2014 berjumlah , di mana diantaranya adalah Puskesmas yang merupakan bagian dari faskes yang telah teregister oleh BKKBN (terdapat klinik KB yang telah diregister) • Fasyankes yang bekerjasama dengan BPJS ( ) berjumlah fasyankes, sementara jumlah klinik KB yang teregister berjumlah  terdapat selisih antara klinik KB yang terdata di Kemkes dengan BKKBN • Belum dapat dipastikan mekanisme pembiayaan layanan KB di bidan praktek (termasuk pelayanan persalinan) yang menjadi bagian dari puskesmas/pustu yang merupakan provider BPJS

39 BAPPENAS UPAYA DUKUNGAN PELAKSANAAN JKN (Terkait Program KB) 1.ADVOKASI & KIE  Promosi dan KIE  Penguatan penggerakan lini lapangan 2.PENYEDIAAN ALOKON  Menjamin kecukupan kebutuhan alat dan Obat Kontrasepsi baik jumlah maupun kualitasnya  Menjamin ketersediaan alat/obat kontrasepsi secara “cafetaria sistem” di faskes yang mempunyai PKS dengan BPJS (PT.Askes)  Menjamin ketersediaan alat/obat kontrasepsi di faskes yang telah terregister oleh BKKBN  Peningkatan pengelolaan logistik yang efektif dan efisien melalui Aplikasi IT  Penyediaan Gudang ALKON di Kab/Kota (dari DAK)  Penguatan SDM Pengelola alokon 3.PENGUATAN KAPASITAS PROVIDER PELAYANAN KB  Pelatihan CTU bagi dokter dan bidan  Pelatihan MOW dan MOP bagi dokter 4.MONITORING DAN EVALUASI  R/R pelayanan KB SJSN  Penguatan pendataan Keluarga (pembinaan peserta KB aktif)

40 BAPPENAS YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM DUKUNGAN PELAKSANAAN JKN (Terkait Program KB) • Sistem perhitungan Alokon disesuaikan dengan Target/Sasaran kepersertaan JKN? • Kesepakatan Alur Distribusi Alokon Era JKN (untuk menjamin ketersediaan Alokon di Faskes)? • Dasar hukum kewenangan distribusi Alokon hingga Faskes oleh BKKBN? • Kebijakan Pemerintah dalam menjamin Pembiayaan (ketersediaan alokasi anggaran) Pengadaan dan Distribusi Alokon Era JKN? • Strategi operasional yang akan digunakan dalam pencapaian sasaran peserta KB

41 USULAN DRAFT SDGS (POST 2015)

42 BAPPENAS Isu Penting 1.Memberantas kemiskinan dalam segala bentuknya 2.Mengatasi pengecualian dan ketidaksetaraan 3.Memberdayakan perempuan dan anak perempuan 4.Memberikan pendidikan yang berkualitas dan belajar sepanjang hayat 5.Meningkatkan kesehatan 6.Mengataasi perubahan iklim 7.Mengatasi tantangan lingkungan 8.Mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan dan pekerjaan yang layak 1.Memberantas kemiskinan dalam segala bentuknya 2.Mengatasi pengecualian dan ketidaksetaraan 3.Memberdayakan perempuan dan anak perempuan 4.Memberikan pendidikan yang berkualitas dan belajar sepanjang hayat 5.Meningkatkan kesehatan 6.Mengataasi perubahan iklim 7.Mengatasi tantangan lingkungan 8.Mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan dan pekerjaan yang layak Mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi 10. Mengatasi tantangan demografis 11. Meningkatkan kontribusi positif migran 12. Mengatasi tantangan urbanisasi 13. Membangun perdamaian dan pemerintahan yang efektif didasarkan pada aturan hukum dan suara lembaga 14. Mendorong kemitraan global 15. Memperkuat kerangka kerjasama pembangunan internasional 9. Mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi 10. Mengatasi tantangan demografis 11. Meningkatkan kontribusi positif migran 12. Mengatasi tantangan urbanisasi 13. Membangun perdamaian dan pemerintahan yang efektif didasarkan pada aturan hukum dan suara lembaga 14. Mendorong kemitraan global 15. Memperkuat kerangka kerjasama pembangunan internasional

43 MDGs 2000 – Eradicate Poverty & Hunger 2 Achieve Universal Primary Education 3 Promote Gender Equality and Empower Women 4Reduce Child Mortality Rate 5Improve Maternal Health 6 Combat HIV/AIDS, Malaria and Other Diseases (TB)‏ 7 Ensure Environmental Sustainability 8 Develop a Global Partnership For Development POST End Poverty 2 Empower Girls and Women and Achieve Gender Equality 3 Provide Quality Education and Lifelong Learning 4Ensure Healthy Lives 5Ensure Food Security and Good Nutrition 6 Achieve Universal Access to Water and Sanitation 7Secure Sustainable Energy 8 Create Jobs, Sustainable Livelihoods, and Equitable Growth 9 Manage Natural Resource Assets Sustainably 10 Ensure Good Governance and Effective Institutions 11Ensure Stable and Peaceful Societies 12 Create a Global Enabling Environment and Catalyse Long-Term Finance

44 BAPPENAS Proses Penyusunan Post-2015 Development Agenda Workstream by UNGA OWG on SDGs Sessions OWG Report High Level Events/Thematic Debates SMU PBB 68 Intergovernmental Process 44 Workstream by Secretariat General Post 2015 Sustainable Develop- ment Agenda

45 PEMETAAN KONVERGENSI SDGS, UN GA, DAN HLPEP 45 NO.AREA FOKUS OWG on SDGs UN GAHLPEP 1.Kemiskinan ●●● 2.Inequality ● 3.Pemberdayaan Perempuan ●● 4.Kualitas Pendidikan ●●● 5.Peningkatan Kesehatan ●●● 6.Perubahan Iklim ● 7.Lingkungan ●●● 8.Pertumbuhan yang Berkelanjuta ●● 9.Kelaparan dan Keamanan Makanan ●●● 10.Tantangan Demografi ●● 11.Pekerja Migran ● 12.Urbanisasi ●● 13.Kedamaian dan Pemerintah ●●● 14.Kemitraan Global ●●● 15.Pembangunan Internasional ● 16.Air dan Sanitasi ●● 17.Energi ●● 18.Aset sumber daya alam ● 19.Infrastruktur ● 20.Pembangunan sosial ●

46 MDGs telah diarusutamakan dalam berbagai dokumen perencanaan NASIONAL (RPJPN, RPJMN, RKP), perencanaan K/L (RENSTRA, RENJA KL) dan implementasi pembiayaan dalam dokumen anggaran (DIPA) 46 MAINSTREAMING MDGs, SDGs, DAN POST 2015 DEVELOPMENT AGENDAS

47 PENUTUP

48 BEBERAPA HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN 48 Fokus TA 2014: o Meningkatkan Kinerja Program KKB dalam kerangka pencapaian target RPJMN 2014, MDGs 2015, dan melanjutkan SDGs 2015; o Terobosan pelaksanaan program di wilayah yang memiliki daya ungkit tinggi untuk pencapaian target kinerja KKB; o Fokus sasaran target penjaringan calon akseptor, seperti pasangan usia muda, pasangan paritas rendah/memiliki anak 2; o Peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pembinaan generasi berencana (genre); o penurunan angka “DO” dan peningkatan penggunaan alokon jangka panjang (MKJP); o Peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/Puskesmas (jaminan ketersediaan alokon di fasyankes); o Harmonisasi Kebijakan dan Pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar-sektor. Pelaksanaan JKN-SJSN (BPJS): o Kerjasama antara BKKBN, Kemenkes, dan Pemda, serta Pemangku kepentingan lainnya; o Penyempurnaan regulasi, utamanya pelaksanaan di tingkat lapangan (jaminan ketersediaan alokon, mekanisme pembiayaan pelayanan KB di Bidan Praktek yang bekerjasama dgn fasyankes provider BPJS); o Terus melakukan sosialisasi secara Intensif tentang proses pelayanan jaminan kesehatan, utamanya jaminan persalinan dan pelayanan KB. RPJMN dan Renstra o Identifikasi isu terkini dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, termasuk pendanaan, regulasi, dan kelembagaan o Sinkronisasi isu-isu lokal, nasional, dan internasional

49 TERIMA KASIH 49


Download ppt "NINA SARDJUNANI Deputi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Disampaikan pada Rapat Kerja Nasional."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google