Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2014: MEMANTAPKAN DUKUNGAN BAGI PELAKSANAAN JKN Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan RAKONAS.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2014: MEMANTAPKAN DUKUNGAN BAGI PELAKSANAAN JKN Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan RAKONAS."— Transcript presentasi:

1 PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2014: MEMANTAPKAN DUKUNGAN BAGI PELAKSANAAN JKN Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan RAKONAS PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TH Batam, 19 Maret 2014

2 SUSUNAN PRESENTASI I.AMANAT PERUNDANG-UNDANGAN II.PELAKSANAAN PROGRAM TA III.KEBIJAKAN PROGRAM TA IV.PARTISIPASI DAERAH V.RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PROGRAM

3 I.AMANAT PERUNDANG-UNDANGAN di bidang kefarmasian dan alat kesehatan

4 1.UU No. 40 Tahun 2004: Sistem Jaminan Sosial Nasional 2.UU No. 35 Tahun 2009: Narkotika 3.UU No. 36 Tahun 2009: Kesehatan 4.UU No. 24 Tahun 2011: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 5.PP No. 72 Tahun 1998: Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 6.PP No. 51 Tahun 2009: Pekerjaan Kefarmasian 7.Perpres No. 72 Tahun 2012: Sistem Kesehatan Nasional 8.Perpres No. 12 Tahun 2013: Jaminan Kesehatan 9.SK Menkes No. 186 Tahun 2006: Kebijakan Obat Nasional 10.SK Menkes No. 381 Tahun 2007: Kebijakan Obat Tradisional Nasional 11.SK Menkes No Tahun 2010: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 12.SK Menkes No. 32 Tahun 2013: Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

5 II.PELAKSANAAN PROGRAM TA. 2013

6 STATUS CAPAIAN KINERJA TW PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN PROGRAMKEGIATAN STATUS CAPAIAN KINERJA Kefarmasian dan Alat Kesehatan Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Kefarmasian dan alat Kesehatan Sumber: e-monev BAPPENAS, 28 Januari 2014

7 APRESIASI ATAS KEBERHASILAN PROGRAM 1.Rapor Hijau Pelayanan Publik (Ombudsman RI), khususnya pelayanan registrasi alat kesehatan 2.E-procurement Award 2013 (LKPP), atas kesungguhan jajaran Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Pemerintah menggunakan e-catalogue E – Monitoring E- Planning E – NSW E- Catalogue Alkes E - Register

8 APRESIASI ATAS KEBERHASILAN... (lanjutan) 3.Sertifikasi ISO 9001:2008, sebagai pengakuan manajemen mutu pada sektor: a.pelayanan publik perizinan sarana produksi & distribusi kefarmasian b.Dukungan manajerial dan pelaksanaan tugas teknis lainnya c.pelayanan publik perizinan sarana produksi & distribusi alat kesehatan 4.Registrasi Alkes dan PKRT on-line, untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya pada pelayanan perizinan di bidang alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga sebelum beredar

9 PERMASALAHAN • Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM dalam hal audit CDAKB, CPAKB • Komitmen manajemen stakeholder dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian kurang optimal • Pelaksanaan dekonsentrasi yang kurang optimal • Jumlah dan distribusi tenaga kefarmasian yang belum merata • Pelaporan ketersediaan obat tergantung kepada kepatuhan daerah untuk melapor • Implementasi e-catalogue obat (masalah pengiriman, penetapan harga, dll)

10 RENCANA TINDAK LANJUT  Integrasi evaluasi-pelaporan dengan perencanaan (dekonsentrasi TA 2014)  Peningkatan kompetensi SDM dalam hal audit CDAKB dan CPAKB  Peningkatan advokasi kepada stakeholder pelayanan kefarmasian  Peningkatan kapasitas teknis tenaga kefarmasian, dan mengeksplorasi peluang pemberdayaan tenaga kesehatan yang ada dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian  Evaluasi terpadu e-catalogue obat bersama LKPP  Perbaikan perencanaan dan pelaksanaan dekonsentrasi  Pengumpulan data & sistem informasi terpadu

11 III.KEBIJAKAN PROGRAM TA. 2014

12 SIKLUS MANAJEMEN OBAT DAN BMHP Manajemen Pemilihan Pengadaan Distribusi Pelayanan Obat Manajemen Peresepan PelayananPenggunaanMonev Dispensing FORMULARIUM NASIONAL E-catalog GDP GSP GPP Good Prescribing Practice MESO PTO EPO POR E-logistic

13 PromotifPreventif Kuratif Rehabilitatif Obat dan BMHP MANFAAT OBAT DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Daftar dan harga obat yang dijamin BPJS, ditetapkan oleh Menteri (UU SJSN ps 25, Perpres Jamkes ps 32) KETERSEDIAAN KETERJANGKAUAN JAMINAN KEAMANAN, MUTU & MANFAAT POR Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan* KENDALI MUTU & KENDALI BIAYA

14 KRITERIA PEMILIHAN OBAT Memiliki khasiat dan keamanan terbaik berdasarkan bukti ilmiah mutakhir dan valid. Memiliki rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio) yang paling menguntungkan pasien. Memiliki izin edar dan indikasi yang disetujui oleh Badan POM. Memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost ratio) yang tertinggi. Dalam kriteria ini tidak termasuk obat tradisional dan suplemen makanan.

15 FORNAS mencakup semua tingkat pelayanan (tingkat pertama, tingkat lanjutan dan rujuk balik). Setiap fasyankes wajib mengacu FORNAS agar efektifitas dan efisiensi pelayanan kesehatan dapat tercapai, mutu dan biaya pelayanan kesehatan terkendali, serta keamanan bagi pasien (patient safety) dapat dijamin. Agar penerapan FORNAS mencapai tujuannya, harus didukung dengan pelayanan kesehatan yang mematuhi Pedoman Pelayanan Klinis yang komprehensif dan implementasi Sistem Rujuk Balik PENERAPAN FORNAS

16 FORMULARIUM NASIONAL 1.Kelas Terapi : 29 2.Sub kelas terapi : item obat/zat aktif, (dalam 923 kekuatan/bentuk sediaan), terdiri dari:  468 item obat /zat aktif (dalam 838 kekuatan/bentuk sediaan) yang sudah ada di dalam DOEN 2013, DPHO 2013 dan Formularium Jamkesmas 2013  51 obat/zat aktif (dalam 55 kekuatan/bentuk sediaan) diluar DOEN 2013, DPHO 2013 dan Formularium Jamkesmas 2013,  30 kekuatan dan bentuk sediaan baru dari 30 item obat/zat aktif yang sudah ada di dalam DOEN

17 E-Catalogue Obat Generik Merupakan hasil kerjasama LKPP dan Kementerian Kesehatan; Ditayangkan secara nasional di website LKPP; Diperoleh dari hasil lelang harga satuan dan negosiasi berdasarkan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Dinkes Prov/Kab/Kota dan RS Pemerintah; Digunakan sebagai dasar dalam pengadaan obat di Dinkes dan RS Pemerintah. Independen Nasional - Kompetisi - RKO - Daftar Obat Jaminan suplai

18 PEMANFAATAN E – CATALOGUE IF KAB/KOTA IF RUMAH SAKIT APOTEK IF KAB/KOTA IF RUMAH SAKIT APOTEK E - PURCHASING E - CATALOGUE LELANG SATUAN HARGA OBAT LELANG SATUAN HARGA OBAT • NAMA GENERIK • KEMASAN • PENYEDIA • HARGA • NAMA GENERIK • KEMASAN • PENYEDIA • HARGA TRANSPARAN AKUNTABEL EFEKTIF EFISIEN

19 PENETAPAN HARGA OBAT MELALUI LELANG HARGA SATUAN TAHUN 2014 D ILAKSANAKAN DI P USAT OLEH T IM LKPP DAN K EMENKES D AFTAR OBAT YANG AKAN TERCANTUM DALAM E -C ATALOGUE ADALAH NAMA G ENERIK INN BERDASARKAN FORNAS R ENCANA K EBUTUHAN O BAT N ASIONAL ADALAH ESTIMASI KEBUTUHAN DARI D INKES K AB /K OTA, D INKES P ROVINSI DAN RS P EMERINTAH H ARGA DALAM E -C ATALOGUE ADALAH HARGA SATUAN TERKECIL SUDAH TERMASUK PAJAK DAN BIAYA DISTRIBUSI (R UMAH S AKIT, A POTEK, I NSTALASI F ARMASI K ABUPATEN /K OTA )

20 E-logistic TUJUAN  Memastikan ketersediaan obat dan perbekes di daerah  Meningkatkan efektifitas pemantauan ketersedian obat dan perbekes di daerah  Mempermudah relokasi obat dari daerah yang berlebih ke daerah yang kekurangan obat sehingga obat dan perbekes dapat diserap dengan optimal SASARAN Tersedia dan dimanfaatkannya data dan informasi obat yang akurat, tepat dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan kebijakan bidang kesehatan khususnya obat TUJUAN  Memastikan ketersediaan obat dan perbekes di daerah  Meningkatkan efektifitas pemantauan ketersedian obat dan perbekes di daerah  Mempermudah relokasi obat dari daerah yang berlebih ke daerah yang kekurangan obat sehingga obat dan perbekes dapat diserap dengan optimal SASARAN Tersedia dan dimanfaatkannya data dan informasi obat yang akurat, tepat dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan kebijakan bidang kesehatan khususnya obat

21 KEBIJAKAN OBAT TRADISIONAL NASIONAL (KOTRANAS) 2007 Tujuan: 1.Mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan ramuan tradisional secara berkelanjutan 2.Menjamin pengelolaan potensi alam Indonesia agar memiliki daya saing 3.Tersedianya obat tradisional 4.Menjadikan obat tradisional sebagai komoditi unggul

22 PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL Tanaman Obat Simplisia Ekstrak Produk OT UKOT UMOT IOT Yankes P4TO PED

23 STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALKES Peningkatan Pelayanan Publik Persiapan Harmonisasi Regulasi Penguatan Postmarket Penguatan Premarket Peningkatan Produk Alkes Dalam Negeri yg berbasis riset & berdaya saing • Tuntutan masyarakat terhadap good & Clean Governance • Menjamin Keamanan Mutu dan Manfaat Alkes & PKRT • Peningkatan Pengawasan • Penerapan AMDD • Peningkatan Kemadirian Alat Kesehatan

24 Persiapan MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Penguatan PENGAWASAN ALAT KESEHATAN Alat kesehatan yang aman bermutu bermanfaat, tepat guna dan terjangkau.. E Cataloq Alkes Telah tercantum: 30 kategori alkes 16 Penyedia alkes 1540 jenis alkes E Watch alkes adalah sistem pengawasan alkes Nasional yang dibangun oleh Kementrian Kesehatan, merupakan suatu System pelaporan elektronik dari kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan alkes di fasilitas pelayanan kesehatan Hasil pelaporan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengawas Nasional Alkes dan merupakan informasi untuk pertimbangan dalam pengadaan alat kes di fasyankes.

25 LAUNCHING E-WATCH ALKES

26 IV.PARTISIPASI DAERAH dalam Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

27 Dekonsentrasi • 71% indikator satuan kerja Ditjen Binfar dan Alkes membutuhkan partisipasi Daerah, sehingga dekonsentrasi relevan dilakukan • Tren pemanfaatan (serapan) dana dekonsentrasi dibawah 90%, sehingga perlu penajaman terhadap menu dan pelaksanaan dekonsentrasi • Agar perencanaan dan penganggaran dekonsentrasi disesuaikan dengan kemampuan penyerapan masung- masing daerah • Menu dekonsentrasi disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah sesuai pembagian urusan di bidang kesehatan

28 Kepatuhan Pelaporan DAK 2011: 20% 2012: 64% 2013: 42,6%

29 V.RANCANGAN RENCANA STRATEGIS di bidang kefarmasian dan alat kesehatan

30 Farmasi, Alat Kesehatan, Obat dan Makanan • Ketersediaan vaksin dan obat cukup baik, tetapi pelayanan kefarmasian belum sesuai standar • Penggunaan obat secara rasional rendah • Penggunaan obat generik di fasyankes baru mencapai 83% • Pengetahuan penduduk tentang obat generik sangat rendah • Mutu produk obat dan makanan beredar masih rendah • Harga obat relatif mahal (rantai distribusi, bahan baku impor) • Pemahaman masyarakat yang kurang benar tentang vaksin

31 KERANGKA KONSEP PROGRAM Kebijakan Direktif – Strategik Kebijakan Taktikal – Opersional Dukungan Keputusan Strategis Tugas teknis dalam skala nasional Pelayanan publik bidang kefarmasian dan alkes Pengembangan kapabilitas dinamik Keahlian dan dukungan aplikasi pelaksanaan kebijakan Ketersediaan, keterjangkauan, keamanan obat dan BMHP Efektivitas biaya dalam pelayanan kesehatan dengan penggunaan obat rasional dan farmakoekonomi Pengelolaan anggaran Pengelolaan SDM Pengelolaan Data dan Informasi Pengelolaan sarana dan prasarana kerja Tatakelola dan tatalaksana Ketersediaan anggaran Pengukuran Kinerja Perencanaan PRODUCE PROVIDE APPLY MANAGE Pembinaan dan peningkatan daya saing industri farmasi dan obat tradisional Penilaian, standarisasi dan sertifikasi alat kesehatan Penyajian data, informasi dan pengetahuan yg valid dgn aksesablitas tinggi Efektivitas pengelolaan sumberdaya dengan tatalaksana yang baik

32 STRATEGI PROGRAM Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik 2.Peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh provider dan konsumen 3.Penguatan kapasitas institusi dalam manajemen supply chain obat dan teknologi 4.Peningkatan produksi lokal BBO, obat tradisional, dan alat kesehatan 5.Peningkatan pelayanan kefarmasian 6.Penguatan pengawasan post dan pre market alat kesehatan 7.Peningkatan pengendalian dan monitoring dan evaluasi harga obat 8.Peningkatan kualitas sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alkes, serta sarana pelayanan sediaan farmasi

33


Download ppt "PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2014: MEMANTAPKAN DUKUNGAN BAGI PELAKSANAAN JKN Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan RAKONAS."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google