Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

TATA CARA PEMERIKSAAN.  Dipanggil oleh pejabat yg berwenang atau pjbt yg ditunjuk secara lisan atau tertulis  Apabila tdk memenuhi panggilan pertama,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "TATA CARA PEMERIKSAAN.  Dipanggil oleh pejabat yg berwenang atau pjbt yg ditunjuk secara lisan atau tertulis  Apabila tdk memenuhi panggilan pertama,"— Transcript presentasi:

1 TATA CARA PEMERIKSAAN

2  Dipanggil oleh pejabat yg berwenang atau pjbt yg ditunjuk secara lisan atau tertulis  Apabila tdk memenuhi panggilan pertama, dibuat panggilan kedua secara tertulis  PNS yg telah beberapa kali dipanggil tdk datang, tidak menghalangi pejabat yg berwenang menjatuhkan hukuman disiplin  Pemanggilan dilakukan secara patut, PNS ybs harus mengetahui peanggilan tersebut.

3 1. Pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yg berwenang menghukum, untuk mempercepat pemeriksaan dapat memerintahkan pjbt bawahannya. 2. Pejabat yg memeriksa tidak boleh mempunyai pangkat dan jabatan lebih rendah dg PNS yang diperiksa 3. Pejabat yang memeriksa adalah pejabat structural eselon I, II, III, dan IV atau pejabat fungsional seperti APFP.

4 4.Dasar Hukum pemeriksaan untuk menjamin kepastihan hukum dan mengantisipasi gugatan PTUN :  Keppres No 44 Tahun 1974 dan Keppres No 14 Tahun 1974, sebagai dasar kewenangan bagi Irjen dan jajarannya termasuk Bawasda Pro/Kab/Kota  Surat MENPAN Nomer B 824/I/MENPAN/1982 tgl 20 September 1982, menegaskan agar hasil pemeriksaan Irjen dan seluruh jajarannya dpt dijadikan dasar dalam penindakan menurut PP 30 tahun  Surat MENPAN Nomer B-1192/MENPAN/11/1989 tanggal 23 September 1989, menegaskan bahwa hasil pemeriksaan APFP yang secara nyata menunjukkan adanya pnyalahgunaan wewenang/korupsi sambil menunggu dan tanpa mengurangi proses justicial, dpt dijadikan dasar sesuai dg kewenangannya menjatuhkan hukuman pembebasan jabatan  Surat Menpan Nomer B-290/I/1992 tanggal 21 Maret 1992 tentang perintah melakukan pemeriksaan yg dapat didelegasikan kepada pejabat lain yang kewenangan menjatuhkan huk. Disiplin oleh Menteri/Pimp. Instansi, termasuk medelegsasikan kepada APFP melakukan pemeriksaan.

5 1. Persiapan Penyusunan BAP  BAP adalah tata cara pemeriksaan secara tertulis yg memuat hasil Tanya jawab antara pemeriksa dg PNS yang diperiksa  Sebelum menyusun BAP, pjbt pemeriksa mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan atau alat bukti dalam pemeriksaan dan penyusunan BAP  Alat bukti yg dapat dijadikan dasar adalah :  Surat merupakan alat bukti tertulis  Laporan (tertulis/tidak tertulis)  Pengakuan tersangka  Keterangan saksi  Keterangan pejabat  Keterangan ahli  Pejabat pemeriksa menyusun pertanyaan yg mengarah pada perbuatan pelanggaran disiplin

6 2.Syarat-syarat melakukan pemeriksaan a.Pejabat pemeriksa tdk mempunyai hub. Keluarga dgn PNS yg di periksa dan kaitan langsung atau tdk langsung dg pelanggaran yg diproses. b.Pemeriksaan dilakukan dlm ruangan tertutup yg hanya diketahui oleh pejabat yg berkepentingan c.PNS yg diperiksa wajib menjawab semua pertanyaan yg diajukan d.Kedudukan antara Pejabat pemeriksa dg PNS yg diperiksa sederajat, PNS yang diperiksa bukan sebagai obyek. e.Pemeriksa tidak boleh  Melakukan pemaksaan kepada PNS yg diperiksa untuk mengakui perbuatannya  Merendahkan martabat/harga diri PNS dg cara mengancam, membentak atau cara lain kepada PNS yg diperiksa

7 f. Pjbt pemeriksa memberikan kebebasan pada PNS yg diperiksa dlm mengemukakan pendapat g. Pjbt pemeriksa tdk boleh memberikan nasihat atau saran-saran yg memberatkan PNS yg diperiksa h. Pemeriksa dpt mendengarkan atau meminta keterangan dari kepastian hukum ttg orang yg melakukan pelanggaran, bentuk pelanggaran, waktu dan tempat serta bgmn pelanggaran itu terjadi, akibat maupun latar belakangnya i. Pjbt pemeriksa dapt meminta keterangan dari orang/pihak lain yg mnegetahui terjadinya pelanggaran guna menjamin obyektifitas pemeriksaan j. Hsl pemeriksaan harus dpt menjamin kepastian hukum ttg orang yg melakukan pelanggaran, wkt dan tempat serta bgmn pelanggaran itu terjadi, akibat ataupun latar belakangnya k. PNS yg mempersulit pemeriksaan, pemeriksa wajib melaporkan kpd pejabat yg berwenang menghukum berikut BAP yg telah disusun l. Tiap-tiap halaman BAP diparaf PNS ybs m. BAP ditandatangani pemeriksa dan PNS ybs, apabila PNS menolak, BAP cukup ditandatangani pemeriksa dan pada halaman terakhir disebutkan bhw PNS menolak tandatangan BAP.

8 3.Tekhnis Penyusunan BAP a.BAP disusun berdasarkan situasi dan kondisi pada saat pemeriksaan b.Pokok-pokok yg harus ada dlm BAP 1) Hari, tgl. Bulan, dan tahun pemeriksaan 2) Nama, NIP, Pangkat dan Jabatan pemeriksa 3) Kewenangan/Surat Perintah melakukan pemeriksaan 4) Nama dan identitas PNS yg diperiksa 5) Pasal/Ketentuan pasal yg dilanggar 6) Keadaan kesehatan jasmani dan rohani PNS yg diperiksa 7) Kesediaan PNS diperiksa dan menjawab pertanyaan yg diajukan

9 8) Muatan BAP yg mencerminkan kepastian hukum melui pertanyaan :  Siapa PNS yg disangka melakukan pelanggaran disiplin, siapa yang dirugikan  Apa bentuk perbuatan atau jenis pelanggaran yg telah dilakukan PNS  Bilamana pelanggaran dilakukan  Dimana tempat pelanggaran terjadi  Bagaiman cara melakukan pelanggaran  Latar belakang pelanggaran

10 9) Keterangan bahwa selama pemeriksaan tidak ada tekanan/paksaan 10) Kesediaan PNS untuk diperiksa ulang 11) Pernyataan bahwa BAP dibuat dg sesungguhnya oleh pjbt yg berwenang menjatuhkan hukuman dlm membuat keputusan 12) Pemeriksa dan PNS ybs menandatangani lembar terakhir BAP

11 4. Resume hasil pemeriksaan  Resume adalah ringkasan proses yg merupakan satu kesatuan dg BAP yg disusun pemeriksa  Resume memuat sebagai berikut : I. PENDAHULUAN  Dasar Hukum  Tujuan  Susunan Tim Pemeriksa II. HASIL PEMERIKSAAN  Uraian Khusus  Uraian Tentang Hasil Pemeriksaan  Fakta dan Data III. ANALISA  Uraian Tentang Bentuk Perbuatan  Ketentuan Peraturan yang dilanggar  Membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan yang seharusnya IV. KESIMPULAN DAN SARAN  Data PNS yang diperiksa  Hal-hal yang memberatkan dan meringankan  Uraian kesimpulan hasil pemeriksaan dan saran jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan V. PENUTUP  Berisi pertanggung jawaban pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan dengan sebenar-benarnya

12 5.Usulan Pejabat Pemeriksa  Pejabat pemeriksa menyampaikan berkas laporan hsl pemeriksaan kpd pejabat yg memerintah dan berwenang menghukum  Laporan hasil pemeriksaan tsb adalah :  Surat Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan  Resume BAP  Berita Acara Pemeriksaan  Data Pendukung Lainnya  Laporan hasil pemeriksaan bersifat rahasia

13 RAHASIA SURAT PANGGILAN Nomer :……………. 1.Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara : a. Nama: ………………. b. N I P : ………………. c. Pangkat: ………………. d. Jabatan : ………………. e. Unit Organisasi: ………………. Untuk menghadap kepada: a. Nama : ………………. b. N I P : ……………….. c. Pangkat: ……………….. d. Jabatan : ……………….. Pada a. Hari: ……………….. b. Tanggal : ……………….. c. Jam: ……………….. d.Tempat: ……………….. guna didengar keterangannya/kesaksiannya sehubungan dengan sangkaan pelanggaran disiplin ………… 2.Demikian untuk dimaklumi …………………20… Pejabat yang memanggil Nama ……………….. N I P Tembusan…………………………

14 RAHASIA SURAT PERINTAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN NOMOR : …………… 1. Diperintahkan kepada : ………………………. a. Nama: ………………………. b. N I P : ………………………. c. Pangkat: ………………………. d. Jabatan : ………………………. e. Unit Organisasi: ………………………. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap : a. Nama : ………………………. b. N I P : ………………………. c. Pangkat : ………………………. d. Jabatan: ………………………. e. Unit Organisasi: ………………………. Pada : a. H a r i : ………………………. b. Tanggal : ………………………. c. J a m: ………………………. d. Tempat: ………………………. Karena yang bersangkutan disangka melanggar Pasal … ayat … huruf … Peraturan Pemerintah Nomer 30 Tahun Agar surat perintah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ………………………, 20… Pejabat yang memerintahkan Nama …………………….. N I P ………………. Tembusan :

15 RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN Pada hari ini ……tanggal …… bulan……tahun……saya ……. NIP…….. pangkat …… jabatan ………..berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah ……… telah mengadakan pemeriksaan terhadap ; Pada hari ini ……tanggal …… bulan……tahun……saya ……. NIP…….. pangkat …… jabatan ………..berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah ……… telah mengadakan pemeriksaan terhadap ; Nama : ……………… N I P: ……………… Pangkat: ……………… Jabatan: ……………… Unit Organisasi ……………… karena ia disangka melakukan pelanggaran terhadap pasal …….ayat….. huruf …… Peraturan Pemerintah No 30 Tahun Pertanyaan : ……………………………………………………..…………………………………………………….. Jawaban : …………………………………….……………………………………. 2.Pertanyaan : …………………………………….……………………………………. Jawaban : …………………………………….……………………………………. 3.Dan seterusnya -----Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaiaman mestinya- --- …………………… …………………… Yang diperiksa Pejabat Pemeriksa Nama :.…. ….. Nama :………….. N I P : ……….. N I P : …………. Tanda tangan : ………… Tanda tangan : ………. …

16 RAHASIA …………… Tanggal ………. Kepada Yth : ……………………. Di …………. LAPORAN Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Surat Perintah dari ………. Nomor ………… tanggal………, pada hari ……. tanggal ……. bulan………tahun ……. Saya telah melakukan pemeriksaan terhadap : N a m a: ………… N I P: ………… Pangkat: ………… Jabatan : ………… Unit Organisasi: ………… Sewaktu saya melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut ia mempersulit pemeriksaan dengan cara : ………………………………………………………………………………………… Demikian laporan ini diperbuat dengan sesungguhnya sebagai bahan dalam mengambil keputusan Yang melaporkan Nama: ……………. N I P: …………….

17 PERTANYAAN YANG HARUS DITANYAKAN  Siapa nama saudara dan berapa NIP saudara?  Apakah pada saat ini saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?  Agama apa yang saudara anut?  Apakah saudara tahu maksud dipanggil dalam ruangan ini?  Apakah saudara bersedia menjawab semua pertanyaan kami dengan jujur, benar dan bertanggung jawab?  Apakah saudara pernah dijatuhi hukuman disiplin?  Jenis hukuman apa yang pernah dijatuhkan?  Bagaimana tanggapan saudara jika dijatuhi hukuman disiplin akibat pelanggaran yang saudara lakukan?  Apakah saudara perlu menambahkan keterangan selain yang telah kami tanyakan?  Apakah selama kami periksa, saudara merasa ditekan atau dipaksa sehingga jawaban saudara karena paksaan atau tekanan dari kami?


Download ppt "TATA CARA PEMERIKSAAN.  Dipanggil oleh pejabat yg berwenang atau pjbt yg ditunjuk secara lisan atau tertulis  Apabila tdk memenuhi panggilan pertama,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google