Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA."— Transcript presentasi:

1 UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2 UU POKOK KEPEGAWAIANUU ASN VI BABXV BAB 41 Pasal141 Pasal PERBEDAAN STRUKTUR 2

3 BAB IKetentuan Umum BAB IIAsas, Prinsip, Nilai Dasar, Kode Perilaku dan Kode Etik BAB IIIJenis, Status, dan Kedudukan ASN BAB IV Fungsi, Tugas, dan Peran ASN BAB VJabatan ASN Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Jabatan Pimpinan Tinggi BAB VI Hak dan Kewajiban ASN BAB VIIKelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara Badan Kepegawaian Negara SISTEMATIKA UU ASN 3

4 BAB IXManajemen Aparatur Sipil Negara Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang Manajemen PNS Manajemen PPPK BAB IXPengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pusat Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Pejabat Pimpinan Tinggi yang Mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah Pengawasan dalam Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Bab XPegawai ASN Yang Menjadi Pejabat Negara Bab XIOrganisasi Bab XII Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Bab XIIIPenyelesaian Sengketa Bab XIVKetentuan Peralihan Bab XV Ketentuan Penutup SISTEMATIKA UU ASN 4

5 5 1. PNS (Pasal 1 butir 3 & Pasal 7) Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional; Menduduki jabatan pemerintahan. 2. PPPK (Pasal 1 butir 4 & Pasal 7) Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan Undang-Undang. Melaksanakan tugas pemerintahan. PEGAWAI ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik berkedudukan sebagai unsur aparatur negara melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik

6 JABATAN ASN 1.Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. 2.Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri 1.Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. 2.Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri

7 7 PNS PNS berhak memperoleh: gaji, tunjangan, dan fasilitas; cuti; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; perlindungan; dan pengembangan kompetensi. PPPK PPPK berhak memperoleh: gaji dan tunjangan; cuti; perlindungan; dan pengembangan kompetensi. HAK PEGAWAI ASN

8 1.Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN. 2.Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: Menteri/Kementerian PANRB; KASN; LAN; dan BKN. PEMBINAAN DAN MANAJEMEN ASN 8

9 9 Menteri/Kementerian PANRB 1.Perumusan dan penetapan kebijakan, 2.Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, 3.Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN ; BKN 1.Penyelenggaraan manajemen ASN 2.Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN ( Mengelola Pegawai ASN ) KEWENANGAN & HUB OTORITAS LEMBAGA KASN Monitoring, evaluasi kebijakan, dan rekomendasi yang mengikat untuk menjamin perwujudan sistem merit & pengawasan penerapan asas, kode etik, dan kode perilaku ASN LAN Penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, Pembinaan dan penyelenggaraan Diklat ASN

10 PRESIDEN KEMEN PANRB LAN BKN LNS KASN Merumuskan kebijakan Melaksanakan Kajian dan diklat Mengelola pegawai ASN 1.Menjaga merit system 2.Monev Seleksi JPT 3.Laporan ke Presiden Memegang kekuasaan tertinggi pembinaan dan manajemen ASN STRUKTUR KELEMBAGAAN KASN LPNK KEMENTERIAN 10

11 1.Sifat dan Kedudukan: (Pasal 27) a. Lembaga Non Struktural b.Mandiri, bebas dari intervensi politik 2. Tujuan : (Pasal 28) menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN; mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat NKRI; mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien, terbuka, dan bebas KKN; mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak diskriminatif dalam pelayanan; menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati; dan mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja. 3. Kedudukan : (Pasal 29) Di ibukota negara KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA 11

12 Fungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik/perilaku, penerapan Sistem Merit. Tugas a.menjaga netralitas Pegawai ASN; b.melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan c.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden. Dalam melakukan tugasnya KASN dapat: a.melakukan penelusuran data dan informasi pada Instansi Pemerintah; b.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN; c.menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; d.melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan e.melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. FUNGSI DAN TUGAS KASN 12

13 Wewenang (Pasal 32) a.mengawasi setiap tahapan proses pengisian JPT; b.mengawasi & mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, kode etik/perilaku; c.meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat; d.memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan e.meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan. Tindak lanjut hasil pengawasan (Pasal 33) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. WEWENANG KASN 13

14 1.KASN, terdiri atas: (Pasal 35) a.1 (satu) orang Ketua merangkap anggota. b.1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota c.5 (lima) orang anggota. 2.Unsur keanggotaan: terdiri dari unsur pemerintah dan/atau non-pemerintah 3.Syarat menjadi Anggota KASN – WNI; – setia dan taat kepada Pancasila dan UUDNRI 1945; – berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftarkan diri; – tidak sedang menjadi anggota parpol dan/atau tidak sedang menduduki jab.politik; – mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas; – memiliki kemampuan, pengalaman, dan/atau pengetahuan di bidang manajemen SDM; – berpendidikan paling rendah strata dua (S2) di bidang AN, manajemen SDM, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/atau S2 di bidang lain; – tidak merangkap jabatan pemerintahan dan/atau badan hukum lainnya; dan – tidak pernah dipidana penjara. SUSUNAN & KEANGGOTAAN KASN 14

15 KASN dibantu oleh:  Asisten  Pejabat Fungsional keahlian yang dibutuhkan  Sekretariat Syarat sebagai asisten KASN: - diangkat dan diberhentikan oleh ketua KASN berdasarkan persetujuan rapat KASN; -dapat berasal dari PNS maupun non-PNS yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah S2 di bidang AN, manajemen publik, manajemen SDM, psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/atau S2 di bidang lain yang berkaitan dengan manajemen SDM. -tidak sedang menjadi anggota dan/ pengurus parpol, tidak merangkap jabatan, serta diseleksi secara terbuka dan kompetitif. -memiliki dan melaksanakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku serta diawasi oleh anggota KASN ASISTEN KASN 15

16 1.Penetapan (Pasal 37 ayat (1)) Presiden menetapkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KASN dari anggota KASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi. 2.Masa Jabatan (Pasal 37 ayat (2)) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KASN ditetapkan untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan. 3.Pemberhentian : (Pasal 37 ayat (3)) meninggal dunia; mengundurkan diri; tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota KASN; dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan; atau menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara. PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN ANGGOTA KASN 16

17 LAN memiliki fungsi: » pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN; » pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN; » penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya; » pengkajian terkait dengan kebijakan dan Manajemen ASN; dan » melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya. LAN bertugas: meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi Manajemen ASN sesuai kebutuhan kebijakan; membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN berbasis kompetensi; merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN secara nasional; menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan diklat, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan K/L terkait; memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan; membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan publik; dan membina jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan Lembaga Administrasi Negara 17

18 LAN berwenang: a.mencabut izin penyelenggaraan pendidikan dan latihan Pegawai ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; b.memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam bidang kebijakan dan Manajemen ASN; dan c.mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN yang tidak memenuhi standar akreditasi. Kewenangan LAN 18

19 BKN memiliki fungsi: pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN; Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan penyimpan informasi Pegawai ASN dan pengembangan Sistem Informasi ASN. BKN bertugas: mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN; membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah; membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian; mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN; menyusun NSPK kebijakan Manajemen ASN; menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan NSPK manajemen kepegawaian ASN BKN 19

20 Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: – Menteri di kementerian; – Pimpinan lembaga di LPNK; – sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan LNS; – gubernur, di provinsi; dan – bupati/walikota, di kabupaten/kota. Pejabat Pembina Kepegawaian 20 Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21 Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekjen/ sekretariat LN, sekretariat LNS, Sekda provinsi dan kabupaten/kota. Pejabat yang Berwenang dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing. Pejabat yang Berwenang memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing. Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing. Pejabat yang Berwenang 21 Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22 1 Penyusunan dan penetapan kebutuhan 8Penilaian kinerja 2Pengadaan9Penggajian dan tunjangan 3Pangkat dan jabatan10Penghargaan 4Pengembangan karier11Disiplin 5Pola karier12Pemberhentian 6Promosi13Pensiun dan tabungan hari tua 7Mutasi14Perlindungan Manajemen PNS 22

23 1.Dasar penetapan kebutuhan : a.Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. b.Perencanaan kebutuhan SDM 5 tahun dengan rincian per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan c.Ditetapkan oleh Menteri secara nasional. 2.Metode: analisis jabatan dan analisis beban kerja PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGENDALIAN JUMLAH 23

24 1.Dasar pengadaan: -pengisian kebutuhan jabatan yang lowong -sesuai kebutuhan pegawai yang ditetapkan Menteri 2.Tahapan : a.Perencanaan b.Pengumuman lowongan c.Pelamaran d.Seleksi (administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang) e.Pengumuman hasil seleksi f.Masa percobaan g.Pengangkatan menjadi PNS PENGADAAN PNS 24

25 PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi TNI dan Polri yang pangkat/jabatannya disesuaikan dengan pangkat dan jabatan di lingkungan instansi TNI dan Polri. Pangkat dan Jabatan 25

26 dilakukan berdasarkan: -kualifikasi; -Kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural) ; -penilaian kinerja, dan -kebutuhan Instansi Pemerintah. Dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Pengembangan Karier 26

27 Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi antara lain melalui: pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Harus dievaluasi oleh PyB dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. Wajib disusun dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi. Pengembangan Kompetensi 27 PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat/daerah yang dilakukan melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.

28 Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara: - kompetensi; - kualifikasi; - persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan; - penilaian atas prestasi kerja; - kepemimpinan, kerja sama, kreativitas; dan - pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah “tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.” Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi yang dibentuk oleh PyB. PROMOSI PNS 28

29 Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat, antar- Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar negeri. Dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya. Perpindahan PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. Mutasi PNS antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. Mutasi PNS daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN. MUTASI PNS 29 Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan “konflik kepentingan”. Pembiayaan sebagai dampak mutasi dibebankan pada APBN dan APBD.

30 Dilakukan berdasarkan: perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi; Memperhatikan target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Metode objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS. PENILAIAN KINERJA PNS 30 PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31 Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, & resiko pekerjaan. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. PNS di pusat dibebankan pada APBN, PNS di daerah dibebankan APBD. Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas yang meliputi: – tunjangan kinerja dan (dibayar sesuai pencapaian kinerja) – tunjangan kemahalan (dibayar sesuai tingkat kemahalan: indeks harga di daerah) Tunjangan PNS dibebankan pada APBN dan APBD Penggajian dan Tunjangan PNS 31

32 PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa pemberian: – tanda kehormatan; – kenaikan pangkat istimewa; – kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau – kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. Penghargaan PNS 32

33 PNS diberhentikan dengan hormat karena: meninggal dunia; atas permintaan sendiri; mencapai batas usia pensiun; perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena: dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara singkat 2 (dua) tahun dengan tidak berencana. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena: melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Pemberhentian PNS 33

34 PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNRI 1945; b.dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c.menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau d.dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat 34

35 PNS diberhentikan sementara, apabila: diangkat menjadi pejabat negara; diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Pemberhentian Sementara PNS 35

36 Batas usia pensiun PNS yaitu: – 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; – 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan – sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. Batas Usia Pensiun 36

37 Hak bagi PNS yang berhenti bekerja. PNS diberikan jaminan pensiun apabila: – meninggal dunia; – atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu; – mencapai batas usia pensiun; – perampingan organisasi /kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau – tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Sumber pembiayaan berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan. Jaminan Pensiun & Jaminan Hari Tua 37

38 Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:  jaminan kesehatan;  jaminan kecelakaan kerja;  jaminan kematian; dan  bantuan hukum. -> berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Perlindungan 38 Mencakup jaminan sosial yg diberikan dalam program jaminan sosial nasional

39 Manajemen PPPK meliputi: a.penetapan kebutuhan; b.pengadaan; c.penilaian kinerja; d.gaji dan tunjangan; e.pengembangan kompetensi; f.pemberian penghargaan; g.disiplin; h.pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan i.perlindungan. MANAJEMEN PPPK 39

40 Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri. PENETAPAN KEBUTUHAN 40

41 Pengadaan PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pd Instansi. Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan: – perencanaan, – pengumuman lowongan, – pelamaran, – seleksi, – pengumuman hasil seleksi, dan – pengangkatan menjadi PPPK. Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Pengangkatan calon PPPK ditetapkan oleh PPK untuk masa perjanjian kerja minimal 1 tahun & dapat diperpanjang sesuai kebutuhan & penilaian kinerja. PENGADAAN PPPK 41 PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42 Tujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja. Metode dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. berada di bawah kewenangan PyB Instansi Pemerintah masing-masing, didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK. dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. Hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PPPK. Hasilnya untuk: dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. PPPK yang dinilai oleh atasan dan Tim Penilai Kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK. PENILAIAN KINERJA PPPK 42

43 Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK. Gaji sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan beban kerja, tanggungjawab jabatan, dan resiko pekerjaan. Gaji dibebankan pada APBN untuk PPPK di Instansi Pusat dan APBD untuk PPPK di Instansi Daerah. Selain gaji, PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gaji dan Tunjangan PPPK 43

44 PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi. Kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud direncanakan setiap tahun oleh Instansi Pemerintah. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud harus dievaluasi oleh PyB dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya. Pengembangan Kompetensi PPPK 44

45 PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa pemberian: – tanda kehormatan; – kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau – kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. PPPK yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang ini. Penghargaan PPPK 45

46 Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakkan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Disiplin PPPK 46

47 Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat : jangka waktu perjanjian kerja berakhir; meninggal dunia; atas permintaan sendiri; perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri : dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana; melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati. Pemutusan Hubungan Kerja PPPK 47

48 melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNRI 1945; dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Pemutusan Hubungan Perkanjian Kerja Tidak dengan Hormat 48

49 Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: – jaminan hari tua; – jaminan kesehatan; – jaminan kecelakaan kerja; – jaminan kematian; dan – bantuan hukum. Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Perlindungan PPPK 49

50 Sifat Dasar pengisian : Dilakukan secara kompetitif dan terbuka dikalangan PNS Seleksi: Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan KASN; Proses Pengisian jabatan: Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional, Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat nasional, propinsi, atau antar intansi dalam 1 (satu) kabupaten/kota. PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI 50

51 JPT utama dan madya tertentu dapat berasal dari non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam KEPRES. JPT dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. JPT di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengisian JPT dari Non-PNS 51

52 Diduduki maksimal selama 5 (lima) tahun. Pejabat yang habis masa jabatannya harus mengikuti seleksi/uji kompetensi kembali untuk menduduki jabatan yang sama pada periode berikutnya. Pejabat ybs harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dengan atasan. Pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud tidak menunjukan perbaikan kinerja, maka Pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. Dari hasil seleksi ulang tersebut Pejabat ybs dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah. POLA KARIR JPT 52

53 1.Kedudukan: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. 2.Tujuan : a.Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN: dan b.Mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. 3.Fungsi : a.Pembinaan dan pengembangan profesi ASN b.Memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan masalah hukum dalam melaksanakan tugas c.Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi d.Menyelenggarakan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN RI sesuai dengan peraturan perudang- undangan ORGANISASI ASN 53

54 1.Tujuan : Efisiensi, Efektivitas, Akurasi Pengambilan Keputusan dalam manajemen ASN. 2.Sifat : Nasional dan terintegrasi antar instansi. 3.Pembangunan dan pemutakhiran Data secara berkala. 4.Berbasis TI yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keamanan terpercaya. 5.Pengelola : BKN dan dapat digunakan/diakses oleh instansi terkait baik untuk keperluan update data maupun untuk pengambilan keputusan. SISTEM INFORMASI ASN 54

55 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan: jabatan eselon Ia kepala LPNK setara dengan JPT utama; jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan JPT madya; jabatan eselon II setara dengan JPT pratama; jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator; jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana, sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan mengenai Jabatan ASN dalam Undang Undang ini. PENYETARAAN 55

56 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah disebut sebagai Pegawai ASN. KETENTUAN TRANSISI 56

57 TERIMA KASIH


Download ppt "UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google