Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disajikan dalam ToT Penyuluh Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disajikan dalam ToT Penyuluh Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2013."— Transcript presentasi:

1 Disajikan dalam ToT Penyuluh Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2013

2 Tinjauan Instruksional Umum menjelaskan materi konsep dasar akuntansi pemerintahan; sistem dan siklus akuntansi keuangan SKPD, PPKD dan Konsolidasian Pemda; serta memahami penyusunan, analisis dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Pokok Bahasan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, mulai dari Pengertian dan Konsep Dasar Akuntansi, Prinsip Akuntansi, Bagan Akun Standar, Penyusunan Laporan Keuangan dan Analisis Laporan Keuangan Tidak mencakup 1.Kebijakan akuntansi pada masing – masing pemda 2.Pengaturan rinci dalam SAP dan peraturan perundang-undangan turunannya (1) Konsep Dasar (2) Akuntansi SKPD, PPKD, Pemda (3) Analisis LK Pemda (4) Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemda 2

3 Konsep Dasar Akuntansi 3

4 Pengertian dan Konsep Dasar Profit Perkembangan Usaha Posisi keuangan Informasi untuk Executives Informasi untuk Share & Stakeholder 1 Neraca 2. Laba Rugi 3. Perubahan Modal GAAP/PABU 1.Pendapatan & Produksi Nasional 2.Antar Industri 3.Arus Dana 4.Neraca Pembayaran 5.Neraca Nasional 4

5 Akuntansi Pemerintahan Adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga- lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari laba Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. (PP 08/2006) Struktur pemerin tahan Sifat Sumber Daya Proses Politik Lingkungan Akpem menurut GFOA Struktur Pemerintahan: 1.Untuk melayani kebutuhan warga 2.Trias politika sbg check and balance mechanism 3.Penekanan pada mutu pelayanan & spending eficiency Sifat Sumber Daya: 1.Tdk ada hubungan langsung harga dgn Barang & Jasa 2.Sulit menghubungkan Jasa dengan Pajak yg dibayarkan 3.Investasi pada aktiva yang tidak menghasilkan pendapatan Proses Politik: Rakyat dpt mempengaruhi pemerintah untuk memberikan kpd rakyat pelayanan maksimum dgn pembayaran pajak minimum melalui proses demokrasi (mekanisme pembahasan APBN/APBD) 5

6 Ciri Utama Struktur pemerintahan & pelayanan bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan; Sistem pemerintahan otonomi & transfer pendapatan antar pemerintah; Pengaruh proses politik; hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah Ciri Keuangan Pemerintah: 1.anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian; 2.investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan; 3.kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian: dan 4.penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Ciri – Ciri Lingkungan Pemerintahan 6

7 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan A guide to Accounting, Financial Reporting, and Auditing in Federal Government (Sugiyarto, 1995) Tidak mencatat laba – rugi  non profit oriented Tidak mencatat kepemilikan pribadi  negara milik rakyat Akpem tergantung bentuk negara  beda satu negara dengan negara lainnya Akpem terkait erat pengurusan keuangan dan sistem penganggaran  akpem menyediakan info realisasi Anggaran Muhammad Gade, 1993 akuntansi dana  “dana” = satuan akuntansi dan fiskal untuk melaksanakan kegiatan tertentu tidak ada model atau disain tunggal untuk akuntansi pemerintahan 7

8 Akuntabilitas Manajemen Transparansi Keseimbangan Antargenerasi Peranan LKPD 1.Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 2.Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi & alokasinya dengan anggaran & peraturan 3.Jumlah sumber daya ekonomi beserta hasil yang dicapai. 4.Bgmn entitas pelaporan mendanai kegiatan termasuk mencukupi kebutuhan kasnya. 5.Posisi keuangan & kondisi entitas pelaporan terkait sumber penerimaan 6. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan (naik/turun selama periode pelaporan) Tujuan Pelaporan Keuangan adalah menyediakan informasi ttg 8 Tujuan Pelaporan Keuangan

9 8 Prinsip Akuntansi & Pelaporan Keuangan Basis Akuntansi Akrual: Pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, & ekuitas Kas: Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, LPSAL, LAK. Jika anggaran Berbasis Kas --> LRA berbasis Kas & sebaliknya. Nilai Historis Aset dicatat sebesar kas untuk memperolehnya, atau nilai wajarnya saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas yang akan dikeluarkan terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah. Realisasi Karena LRA wajib disusun, pendapatan/beban basis kas (belanja) diakui stl diotorisasi, yang akan menambah/mengurangi kas. Prinsip matching-cost against revenue principle tidak ditekankan dalam Akpem. Substansi mengungg uli bentuk Peristiwa/transaksi dicatat & disajikan sesuai substansi & realitas ekonomi, selain aspek formalnya. Jika substansi ≠ aspek formal  maka diunggulkan substansi dan diungkapkan dalam CALK. 9

10 8 Prinsip Akuntansi & Pelaporan Keuangan (2) Periodisitas Untuk mengukur kinerja entitas dan posisi sumber daya, kegiatan akt & pelaporan Keuangan dibagi kedalam periode-periode. Konsistensi Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian serupa dari periode ke periode. Perlakuan boleh berubah asal perlakuan yang baru dapat memberikan informasi yang lebih baik dan diungkapkan dalam CALK. Full Disclosure Semua informasi yang material & mempengaruhi proses pengambilan keputusan diungkapkan secara penuh baik dalam lembar laporan maupun CALK. Penyajian wajar Komponen unsur LK disajikan secara wajar dengan menggunakan pertimbangan sehat saat menghadapi resiko ketidakpastian, sehingga aset/pendapatan tidak overstated dan kewajiban/beban tidak understated. 10

11 Jenis Laporan Keuangan Pemda Financial Report NERACA 1. Aset  sumber daya yg dikuasai/dimiliki yg manfaat ekonomi /sosialnya diharapkan akan diperoleh. 2. Kewajiban  sumber daya yg akan dikeluarkan akibat peristiwa masa lalu. 3. Ekuitas  kekayaan bersih pemerintah (Aset – Kewajiban) LO 1. Pendapatan – LO (Hak pemda yg menambah ekuitas) 2.Beban (Kewajiban pemda yang mengurangi ekuitas) 3.Transfer (Hak penerimaan / kewajiban pengeluaran satu entitas ke entitas pelaporan lain) 4. Pos Luar Biasa (pendapatan / beban luar biasa akibat peristiwa luar biasa, tidak teramal, tidak sering dan di luar kendali entitas) Laporan Perubahan Ekuitas Kenaikan/penurunan ekuitas dibandingkan tahun sebelumnya CALK 1.Informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan & pencapaian target Perda APBD termasuk kendala /hambatan yg dihadapi 2. Ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan; 3.Informasi ttg dasar penyusunan laporan keuangan & kebijakan akuntansi yg dipilih; 4.Penjelasan, rincian & analisis setiap pos pada laporan keuangan. 5.Informasi tambahan yg diperlukan tapi tidak disajikan dlm lembar muka laporan keuangan. 11

12 Jenis Laporan Keuangan Pemda Budgetary Report and Cash Flow LRA 1. Pendapatan-LRA  penerimaan kas daerah yang menambah SiLPA/SAL dan tidak akan dibayarkan kembali. 2. Belanja  pengeluaran kas daerah yang mengurangi SiLPA/SAL dan tidak akan diterima kembali. 3. Pembiayaan  Penerimaan/Pengeluaran Kas Daerah yang akan dibayarkan/diterima kembali. LAK Menacatat penerimaan/ pengeluaran kas dari aktivitas: 1. Aktivitas operasional  pelaksanaan APBD 2.Aktivitas investasi  penjualan/pembelian BMD 3. Aktifitas Pendanaan  pembiayaan APBD 4. Aktivitas Transitoris  PFK, dan aktifitas non anggaran lainnya. Laporan Perubahan SAL Kenaikan/penurunan SAL dibandingkan tahun sebelumnya. 12

13 Uraian20X120X0 ASET ASET LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang Xxx ASET TETAP Akumulasi Penyusutan(xxx) Jumlah Aset Tetap Xxx DANA CADANGAN Xxx ASET LAINNYAXxx Jumlah Aset Lainnya Xxx JUMLAH ASET xxxxXxxx KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PANJANG JUMLAH KEWAJIBAN Xxx EKUITAS Xxx JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA xxxxXxxx Contoh Format Neraca PEMERINTAH KOTA SALAK Neraca Per 31 Desember 20x1 dan 20x0 13

14 URAIAN 20x1 (Rp) 20x0 (Rp) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Masuk Pendapatan asli daerah Dana Perimbangan Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Kas Keluar Belanja Operasi Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktlvitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Arus Kas Masuk Pendapatan Penjualan atas Tanah Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin Pendapatan dari Penjualan Aset.... Jumlah Arus Kas Keluar Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Aset.... Jumlah Arus Kas Bersih dart Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan Contoh Format Laporan Arus Kas PEMERINTAH KOTA SALAK Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir S.d 31 Desember 20x1 dan 20x0 14

15 URAIAN 20x1 (Rp) 20x0 (Rp) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Arus Kas Masuk Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Penerimaan Kembali Pinjaman Penerimaan Piutang Jumlah Arus Kas Keluar Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi Pemberian Pinjaman Jumlah Arus Kas Bersih dart Aktivitas Pembiayaan ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Jumlah Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Jumlah Arus Kas Bersih dart Aktivitas Nonanggaran Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas Laporan Arus Kas (2) 15

16 URAIAN20X1 Kenaikan/ Penurunan (%) PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATANXXXX XX BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan JUMLAH BEBANXXXX XX KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Non LancarXXXX XX Defisit Penyelesaian kewajiban Jk Panjang XXXX XX SURPLUS/DEFISIT KEG. NON OPERASIONALXXXX XX SURPLUS/DEFISIT SBLM POS LUAR BIASAXXXX XX POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Pos Luar Biasa POS LUAR BIASAXXXX XX SURPLUS/DEFISIT - LOXXXX XX Contoh Format Laporan Operasiional PEMERINTAH KOTA SALAK Laporan Operasional Untuk Tahun Yang Berakhir S.d 31 Desember 20x1 dan 20x0 16

17 NOURAIAN20X120X0 1EKUITAS AWALXXX 2SURPLUS/DEFISIT-LOXXX 3DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: 4KOREKSI NILAI PERSEDIAANXXX 5SELISIH REVALUASI ASET TETAPXXX 6LAIN-LAINXXX 7EKUITAS AKHIRXXX Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas PEMERINTAH KOTA SALAK Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 20x1 dan 20x0 17

18 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN…….. Bab IPendahuluan 1.Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 2.Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 3.Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Bab IIEkonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 1.Ekonomi makro 2.Kebijakan Keuangan 3.Indikator pencapaian target inerja APBD Bab IIIIkhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 1.Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 2.Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Bab IVKebijakan Akuntansi 1.Entitas pelaporan keuangan daerah 2.Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan 3.Basis pengukuran yang mendasri penyusunan laporan keuangan 4.Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan Bab VPenjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 1.Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan 2.Pengungkapan atas pos-pos aset dan ewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Bab VIPenjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Bab VIIPenutup Contoh Format Catatan Atas Laporan Keuangan 18

19 Jenis Laporan Keuangan Pemda (2) LRA 1.Pendapatan (kas diterima Kasda yg menambah SiLPA) 2.Belanja (kas dikeluarkan Kasda yang mengurangi SiLPA) 3.Penerimaan/pengeluaran pembiayaan (kas diterima/keluar kasda untuk dibayarkan/diterima kembali)  untuk menutup defisit/memanfaatkan surplus Statutory Report Cash Basis Perubahan SILPA Menyajikan penambahan / pengurangan SILPA 19

20 URAIAN Anggaran 20X1 Realisasi 20X1 (%) Realisasi 20X0 PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATANXXXX XXXXXX BELANJA Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga JUMLAH BELANJAXXXX XXXXXX TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL KE DESAXXXX XXXXXX SURPLUS/DEFISITXXXX XXXXXX PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETOXXXX XXXXXX Sisa Lebih Pembiayaan AnggaranXXXX XXXXXX Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran PEMERINTAH KOTA SALAK Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir S.d 31 Desember 20x1 dan 20x0 20

21 NOURAIAN20X120X0 1Saldo Anggaran Lebih AwalXXX 2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (XXX) 3Subtotal (1 - 2)XXX 4Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)XXX 5Subtotal (3 + 4)XXX 6Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun SebelumnyaXXX 7Lain-lainXXX 8Saldo Anggaran Lebih Akhir ( )XXX Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih PEMERINTAH KOTA SALAK Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Untuk Tahun Yang Berakhir S.d 31 Desember 20x1 dan 20x0 21

22 Siklus Akuntansi 22

23 Proses Akuntansi 23

24 Pencatatan dan Penggolongan 24

25 Contoh Neraca Saldo Pemda ABC Neraca Saldo Tahun Buku 20xx Kode Akun Nama AkunDebitKredit Kas Piutang Retribusi Inv. Kantor Alat Angkut Pendapatan DAU Pendapatan Jasa Operasi Beban Sewa Beban Telepon Beban Pemeliharaan Gedung Jumlah

26 Tanggal No. Bukti Uraian Jumlah DK 31/12/20111Piutang Retribusi Pendapatan Retribusi /12/20112Beban Penyusutan Akm. Penyusutan /12/20113Beban telpon Beban Sewa Hutang Jasa Kantor Contoh Jurnal Penyesuaian Pemda ABC Jurnal Umum Tahun Buku 20xx 26

27 Contoh Kertas Kerja Pemda ABC Kertas Kerja Tahun Buku 20xx 27

28 Simulasi Penyusunan Laporan keuangan  Lembar simulasi 28

29 Akuntansi Keuangan SKPD, PPPKD dan Pemda 29

30 Overview Akuntansi Pemerintah Dasar Hukum 1.UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara 2.UU No. 1 /2004 tentang Perbendaharaan Negara 3.UU No. 15 /2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4.UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 5.UU No. 33/2004 tentang PKPD 6.PP No. 8 /2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan 7.PP No. 58/2005 tentang Keuangan Daerah 8.PP No. 71 /2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 9.PMK Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. 10.PMDN No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (direvisi dgn PMDN No. 59/2007 dan PMDN No. 21 /2011) 30

31 UU 17 /2003: Laporan Keuangan setidaknya memuat (1) LRA, (2) Neraca, (3) LAK, (4)CALK berdasarkan SAP UU 1/2004: Laporan Keuangan disusun berdasarkan proses akuntansi oleh PA/KPA dan BUN/BUD PP 8/2006: Entitas pelaporan (1) pemerintah pusat, (2) pemda, (3) KL, dan (4) BUN Entitas Akuntansi -- > pemerintah pusat : KPA dan pelaksana dekon/TP -- > Pemda: SKPD, BUD, dan KPA tertentu 31

32 Komponen Laporan Keuangan Pemda PP 24/2005 PP 71/2010 Anggaran Keuangan Anggaran Keuangan LRA LPSAL NERACA LAK CALK Neraca LPE LO LAK LRA

33 Karakteristik Kualitatif Relevan Andal Dpt Dibandingkan Dpt Dipahami Tepat Waktu Lengkap Penyajian Jujur Dpt DiVerifikasi Bahasa yg sesuai Pengguna punya pemahaman lingkungan operasional entitas Feedback Predictive Netralitas Antar Periode Antar Entitas 33

34 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH LOLRANeraca LAKLPSALLPE Sistem (Proses) Auntansi Info Non- AKT Indirect Proses Analisis CALK 34

35 Minimal mengatur: 1.Format LK, 2.Kebijakan akuntansi, 3.Prosedur akuntansi, 4.Bagan akun standar, 5.Jurnal standar, 6.Entitas pelaporan dan entitas akuntansi, 7.Dokumen sumber Sistem Akuntansi Pemda Kebijakan Akuntansi LRA, LO, Neraca, LPE & CaLK SA-SKPD LRA PPKD, LP-SAL, LO- PPKD, Neraca PPKD, & CaLK PPKD SA-PPKD LRA, LP-SAL, LO, Neraca Pemda, LPE, LAK, & CaLK Pemda SA-Konsolidasian Struktur SA Pemda Perkada Perundangan Terkait KEUDA SAP 1.Pengakuan 2.pengukuran 3.Pelaporan 4.pengungkapan 35 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (2)

36 Sistem Pembukuan Mencatat Transaksi Akun LRA (Cash Basis)  Pendapatan-LRA.  Belanja.  Penerimaan pembiayaan.  Pengeluaran pembiayaan. Mencatat Akun Neraca & LO (Basis Akrual)  Aset,  Kewajiban,  Ekuitas,  Pendapatan-LO,  Beban. Laporan Keuangan Pemda Triple Entry Spt BKU bendahara Keseimbangan Dr vs Cr 36 Single entryDouble entry

37 Persamaan Akuntansi Pemerintahan SISI KIRI (DEBIT)= SISI KANAN (KREDIT) Keterangan Aset=Ekuitas Persamaan 1: posisi neraca dimana pemerintah tidak memiliki utang Aset=Kewajiban + Ekuitas Persamaan 2: posisi neraca dimana pemerintah memiliki utang Aset= Kewajiban + Ekuitas + Pendapatan LO– Beban Persamaan 3: posisi neraca setelah dipengaruhi pelaksanaan APBD (di luar pembiayaan) ATAU Aset + Beban =Kewajiban + Ekuitas + Pendapatan LO 37

38 Kaidah Debit-kredit Dan Saldo Normal Akun AKUNDEBITKREDITSALDO NORMAL ASET(+)(-)DEBIT KEWAJIBAN(-)(+)KREDIT EKUITAS(-)(+)KREDIT PENDAPATAN-LO(-)(+)KREDIT BEBAN(+)(-)DEBIT 38

39 Prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan- aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih Pedoman teknis akuntansi tambahan yang mengacu kepada SAP dan ketentuan perundang-undangan mengenai keuangan daerah mengatur pengakuan, pengukuran, pelaporan dan pengungkapan transaksi secara spesifik Kebijakan Akuntansi Peraturan Kepala Daerah Ditetapkan PUSAP SAP Perda Keuda Mengacu 39

40 Bagan Akun Standar Berisi nama & kode akun untuk mencatat serta mengklasifikasi kan transaksi serupa Dikembangkan dari struktur LKPD sesuai SAP & mengacu PUSAP 238/PMK.05/2011 Tentang PUSAP Bagan Akun Standar 40

41 Prinsip Akuntansi Pemda – Accrual Basis LRA Pendapatan 1.Kas Masuk Kasda, menambah SAL, hak pemda & tak perlu dibayar kembali. 2.Diakui saat diterima di Kasda. 3.Diklasifikasikan menurut kelompok/jenis. 4.Transfer masuk  penerimaan kas dari entitas pelaporan lain. 5.Berdasarkan asas bruto, kecuali besaran pengurangan bersifat variable & tak dpt dianggarkan karena proses belum selesai. 6.Pengakuan pendapatan BLU mengacu pd peraturan BLU. 7.Pengembalian normal & berulang pd thn berjalan/sebelumnya serta koreksi/pengembalian non- recurring thn berjalan  mengurangi pendapatan thn berjalan. 8.Koreksi/pengembalian tidak berulang pd thn sebelumnya  mengurangi SAL. Belanja 1.Kas keluar Kasda, mengurangi SiLPA, kewajiban pemda & tidak akan diterima kembali 2.Diakui saat kas keluar dari Kasda. 3.Diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. 4.Transfer keluar  pengeluaran kas untuk entitas pelaporan lain. 5.Realisasi dilaporkan sesuai klasifikasi dlm Dok.Anggaran. 6.Pengakuan belanja BLU mengacu pd peraturan BLU. 7.Koreksi pengeluaran belanja thn berjalan  mengurangi belanja ybs; jika diterima thn berikutnya  dicatat sbg pendapatan lain2. 8.Akt belanja untuk kebutuhan SPJ & Pengendalian Internal  mengukur efektivitas dan efisiensi belanja. 9.Belanja melalui Bendahara Pengeluaran diakui pada saat SPJ diterima BUN. 1.penerimaan/pengeluaran kas yg akan dibayar/diterima kembali; 2.untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. 3.Klasifikasi: penerimaan & pengeluaran. 4.Penerimaan: penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, privatisasi perusda, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan  diakui saat diterima Kasda 5.Pengeluaran: pemberian pinjaman, PMPD, pembayaran kembali pokok pinjaman, & pembentukan dana cadangan  diakui saat dikeluarkan dari Kasda 6.Berdasarkan asas bruto. 7.Pembentukan dana cadangan  menambah dana cadangan ybs. 8.Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadanagn ybs 9.Hasil dana cadangan  menambah dana cadangan; sbg PAD Lain2. Pembiayaan 41

42 Prinsip Akuntansi Pemda – Accrual Basis LO Pendapatan - LO 1.Hak pemda yg menambah ekuitas & tak perlu dibayar kembali. 2.Diakui saat timbul hak, dan pendapatan direalisasi/aliran masuk sumber daya ekonomi. 3.Diklasifikasikan menurut sumber pendapatan: PAD, Pendapatan Transfer,lain2 pendapatan yg sah. 4.Pendapatan dalam bentuk barang/jasa dari hibah/ rampasan: ditaksir nilai wajarnya, dan diungkapkan dalam CALK. 5.Berdasarkan asas bruto, kecuali besaran pengurangan bersifat variable & tak dpt dianggarkan karena proses belum selesai 6.Pengembalian normal & berulang pd thn berjalan/sebelumnya serta koreksi/pengembalian non- recurring thn berjalan  mengurangi pendapatan thn berjalan 7.Koreksi/pengembalian tidak berulang pd thn sebelumnya  mengurangi SAL Beban 1.Penurunan manfaat ekonomi/ potensi jasa yg mengurangi ekuitas yg berupa pengeluaran aset, atau timbulnya kewajiban. 2.Diakui saat timbul kewajiban, konsumsi aset, penurunan manfaat ekonomi/ potensi jasa. 3.Pengakuan belanja BLU mengacu pd peraturan BLU. 4.Diklasifikasikan menurut ekonomi: beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer & beban tak terduga. 5.Metode penyusutan: Garis lurus, saldo menurun ganda, atau unit produksi. 6.Beban Transfer  pengeluaran kas atau kewajiban kpd entitas lain. 7.Penerimaan kembali beban pd th berjalan  mengurangi beban ybs; jika beban TAYL  dicatat sbg pendapatan lain2; jika menambah beban  koreksi ekuitas. 1.Pengelompokan Pendapatan & beban tidak rutin sbg kegiatan non operasional: surplus/defisit penjualan aset non lancar; surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya 2. Surplus/defisit operasional & non operasional = surplus/defisit sebelum pos luar biasa 3. Penjumlahan surplus/defisit operasional, non operasional & kejadian luar biasa = Surplus/Defisit-LO  dipindahkan ke LPE 4. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya sesudah surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa & diungkapkan dalam CALK 5. Pos Luar Biasa  kejadian yg: (a) tidak dapat diramalkan pada awal tahun; (b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; (c) diluar kendali entitas pemerintah. Surplus/Defisit & Extraordinary 42

43 Prinsip Akuntansi Pemda – Accrual Basis Neraca Aset 1.Sumber daya ekonomi yg dikuasai yg dpt dinilai dg uang termasuk sumber daya nonkeuangan & benda bersejarah. 2. Klasifikasi: lancar & nonlancar 3.Diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh & nilai dapat diukur dengan andal -Kas  nilai nominal -Investasi jgk pendek  nilai perolehan -Piutang  nilai nominal -Persediaan: nilai perolehan (jk. dibeli), biaya standar (jk. mempoduksi sendiri), nilai wajar (jk. hibah, rampasan) -Investasi jgk panjang  biaya perolehan. -Aset tetap  biaya perolehan -Aset moneter dikonversi dlm Rp dg kurs tengah BI tanggal neraca. Kewajiban 1.Utang yg penyelesaiannya berakibat aliran keluar Sumber daya ekonomi. 2.Klasifikasi: Jgk.pendek& Jgk.Panjang 3.Diakui jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban. 4.Dicatat sebesar nilai nominal. 5.Kewajiban valas dikonversi dlm Rp dg kurs tengah BI tanggal neraca. 6.Kewajiban Jgk pendek diklasifikasikan dlm jgk panjang jika: -jangka waktu aslinya > 12 bln -Dimaksudkan untuk di-refinance dg kewajiban jgk panjang yg didukung dg surat perjanjian, penjadwalan kembali sblm LK disetujui. 1.Kekayaan bersih  Aset - kewajiban 2.Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas 43

44 Dalam struktur pengelolaan keuangan daerah, terdapat dua jenis mekanisme transaksi, yaitu:  Transaksi pada tingkat Satuan Kerja (SKPD)  Transaksi pada tingkat Pemda (PPKD) Dengan dasar diatas, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua kategori sub sistem, yaitu:  Akuntansi Satuan Kerja  Akuntansi PPKD Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan Laporan Konsolidasi dari dua sub sistem tersebut. Konsep Konsolidasi menggunakan prinsip “Home Office – Branch Office” yang ditandai dengan digunakannya akun Rekening Koran (RK), baik RK-SKPD maupun RK-PPKD Sistem Akuntansi SKPD 44

45 Struktur Anggaran SKPD PendapatanBelanja Pendapatan PajakBelanja Langsung Pendapatan RetribusiBelanja tidak langsung (Hanya Belanja Pegawai) Lain-lain Pendapatan yang sah Catatan: tidak semua SKPD mempunyai kewenangan untuk memungut pajak & retribusi 45

46 ASET Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran*) Kas di Bendahara Pengeluaran*) Persediaan Persediaan Total Aset Lancar Total Aset Lancar Aset Tetap Tanah Tanah Gedung/Bangunan Gedung/Bangunan Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Total Aset Tetap Total Aset Tetap Rp (000) KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang PPh dan PPN Utang PPh dan PPN EKUITAS Ekuitas Ekuitas Rp (000) TOTAL ASET TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS PEMKAB XYZ SKPD ABC Neraca Per 31 Desember 20x0 Contoh Neraca SKPD 46

47 UraianJumlahRetribusi Rp Belanja Belanja Tidak Langsung: Belanja Tidak Langsung: Belanja Pegawai Belanja Pegawai Rp Belanja Langsung: Belanja Langsung: Belanja Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Modal Rp Total Belanja Langsung Total Belanja Langsung Rp Total Belanja Rp Ringkasan DPA SKPD ABC T.A. 20x1 47

48 Contoh Jurnal transaksi SKPD – sebuah alternatif Berikut adalah sejumlah transaksi yang dilakukan SKPD ABC : 1.Bendahara pengeluaran menyetorkan potongan PPh/PPN sebesar Rp ke rekening Kas Negara, berdasarkan bukti transaksi berupa SSP (Surat Setoran Pajak Pusat). 2.Bendahara pengeluaran menerima uang persediaan (UP) dari BUD sebesar Rp berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D UP. 3.Total realisasi belanja gaji dan tunjangan selama setahun sebesar Rp berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D-LS Gaji dan Tunjangan. 4.Total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D-LS Belanja Barang dan Jasa. 5.Total realisasi belanja barang dan jasa untuk konsumsi yang dibayar secara LS sebesar Rp berdasarkan SP2D-LS Belanja Barang dan Jasa. 6.Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang diterbitkan selama T.A 20x1 sebesar Rp Dari jumlah tersebut, pendapatan retribusi yang diterima bendahara penerimaan sebesar Rp Pendapatan tsb telah disetor seluruhnya ke rekening Kas Daerah, berdasarkan bukti transaksi berupa STS (Surat Tanda Setoran). 48

49 Belanja LangsungJumlah Belanja Pegawai (honor-honor)Rp Belanja Barang dan JasaRp TotalRp Total SP2D GU yang diterima selama tahun berjalan meliputi pengesahan belanja yang dibayar dengan UP dan sekaligus pengisian kembali UP yang terpakai dengan rincian sbb: Belanja LangsungJumlah Belanja Pegawai (honor-honor)Rp Belanja Barang dan JasaRp TotalRp Belanja UP yang terakhir telah disahkan dengan diterimanya SP2D GU Nihil (bukti transaksi pengesahan belanja UP tanpa pengisian UP yang terpakai) untuk belanja sbb: 9. Sisa UP telah disetor seluruhnya pada akhir tahun ke rekening Kas Daerah sebesar Rp Berdasarkan bukti transaksi berupa STS. 10. PPh/PPN yang dipotong/dipungut oleh bendahara pengeluaran selama tahun berjalan telah disetor seluruhnya ke rekening Kas Negara sebesar Rp Berdasarkan bukti transaksi berupa SSP. 49

50 Data akuntansi untuk penyesuaian akhir tahun : 1.Diketahui dari jumlah belanja barang dan jasa selama T.A. 20x1, belanja persediaan selama tahun berjalan sebesar Rp Adapun nilai persediaan yang masih tersisa pada akhir tahun diestimasi sebesar Rp Berdasarkan kebijakan akuntansi PEMKAB XYZ, penyusutan aset tetap mulai diterapkan terhitung T.A. 20x1. Semua aset tetap yang dapat disusutkan dihitung penyusutannya dengan metode garis lurus dengan asumsi nilai residu nol (nihil). Gedung dan Bangunan disusutkan dengan tarif penyusutan sebesar 2,5% per tahun, sedangkan peralatan dan mesin disusutkan dengan tarif penyusutan sebesar 10% per tahunnya. Semua aset tetap (kecuali tanah dan KDP) yang diperoleh pada tahun berjalan dianggap telah dapat disusutkan untuk setahun penuh. 3.Tagihan belanja barang dan jasa berupa belanja langganan daya dan jasa untuk bulan Desember 20x1 sebesar Rp belum terbayarkan. 50

51 Beberapa Asumsi /pendekatan untuk menjurnal transaksi- transaksi tersebut: 1.Transaksi terkait Laporan Operasional (LO) dicacat menggunakan double entry 2.Transaksi terkait Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dicacat menggunakan Single Entry 3.Pengakuan/pencatatan belanja yang dibayar dari UP selama tahun berjalan dapat dilakukan dengan dua alternatif : Pada saat diterimanya SP2D GU; atau Pada saat SPJ UP telah disahkan oleh PA dan/atau SPJ Administratif/Fungsional Bendahara Pengeluaran yang telah disahkan oleh PA/KPA. Di dalam ilustrasi ini digunakan pendekantan (1) dengan pertimbangan pengesahan SPJ UP secara final adalah jika telah diterbitkannya SP2D GU oleh BUD. 4.Pengakuan belanja akrual yang masih harus dibayar dapat dilakukan pada akhir tahun melalui jurnal penyesuaian. 5. Pendapatan dapat dilakukan pada saat (1) diterbitkan SKP/SKR; atau (2) saat diterima pendapatan dan pengakuan pendapatan yang masih harus diterima diakui pada akhir tahun melalui jurnal penyesuaian. Di dalam ilustrasi ini digunakan pendekatan (1) 51

52 Utang PPh/PPN Kas di Bendahara Pengeluaran Jurnal untuk mencatat penyetoran PPH/PPN sejumlah Rp Kas di Bendahara Pengeluaran RK-PPKD Jurnal untuk mencatat penerimaan UP sebesar Rp Rp dari BUD 2 Beban Gaji dan Tunjangan RK-PPKD Jurnal untuk mencatat belanja gaji dan tunjangan Rp Rp Peralatan Mesin RK-PPKD Jurnal untuk mencatat belanja modal Rp berupa peralatan mesin 4 Beban Barang & Jasa - Konsumsi RK-PPKD Jurnal untuk mencatat belanja barang dan jasa konsusmi Rp Jurnal Double Entry – Entitas Akuntansi Keuangan 52

53 Piutang Retribusi Pendapatan Retribusi Jurnal untuk mencatat piutang retsibusi dengan dasar SKR yang sudah diterbitkan 6a Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Retribusi Jurnal untuk mencatat penerimaan pendapatan retribusi sebesar Rp b RK-PPKD Kas di Bendahara Penerimaan Jurnal untuk mencatat penyetoran pendapatan retribusi ke Kasda sebesar Rp c Beban Pegawai - Honor Beban Barang dan Jasa RK-PPKD Jurnal untuk mencatat belanja pegawai dan belanja barang dan jasa melalui mekanisme GU Rp Beban Pegawai - Honor Beban Barang dan Jasa Kas di Bendahara Pengeluaran Jurnal untuk mencatat belanja pegawai dan belanja barang dan jasa melalui me GU nihil Rp

54 RK-PPKD Kas di Bendahara Pengeluaran Jurnal untuk mencatat pengembalian sisa UP sebesar Rp Kas di Bendahara Penerimaan Utang PPh/PPN Jurnal untuk mencatat pemotongan PPh/PPN sebesar Rp a Utang PPh/PPN Kas di Bendahara Penerimaan Jurnal untuk mencatat penyetoran PPh/PPN sebesar b 54

55 Persediaan Beban Barang dan Jasa Jurnal untuk mencatat kenaikan nilai persediaan (pengurangan beban barang & jasa) Rp Beban Penyusutan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jurnal untuk mencatat penyusutan gedung/Bangunan Rp (Rp x 2,5%) dan peralatan&mesin Rp (Rp x 10%) 2 Beban Barang dan Jasa Utang Beban Barang dan Jasa Jurnal untuk mencatat belanja langganan daya dan jasa yang belum dibayar per 31 Desember 20x1 3 Jurnal Penyesuaian 55

56 UraianJumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Retribusi BEBAN Beban Pegawai (Gaji dan Tunjangan + Honor2) Beban Barang dan Jasa Beban Penyusutan Jumlah Beban Jumlah Beban SURPLUS (DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL ( ) PEMDA XYZ SKPD ABC Laporan Operasional Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20X1 (dalam ribuan rupiah) 56

57 ASET Aset Lancar Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran Piutang Retribusi Piutang Retribusi Persediaan Persediaan Total Aset Lancar Total Aset Lancar Aset Tetap Tanah Tanah Gedung/Bangunan Gedung/Bangunan Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Akum. Penyusutan Akum. Penyusutan Total Aset Tetap Rp (31.900) KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Beban Barang dan Jasa Utang Beban Barang dan Jasa EKUITAS Ekuitas Awal Tahun Ekuitas Awal Tahun Ekuitas untuk Konsolidasi: Ekuitas untuk Konsolidasi: Surplus (Defisit)-LO Surplus (Defisit)-LO RK-PPKD RK-PPKD Selisih Surplus (Defisit)-LO dan Selisih Surplus (Defisit)-LO dan RK-PPKD RK-PPKD Ekuitas Akhir Tahun*) Ekuitas Akhir Tahun*)Rp ( ) TOTAL ASET TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS PEMDAS XYZ SKPD ABC Neraca Per 31 Desember 20x1 (dalam ribuah rupiah) 57

58 Jurnal Single Entry – Entitas Akuntansi AnggaranTglUraian/AkunBukti No Akun DebitKredit6 Pendapatan Retribusi, telah disetor ke Kasda STS No... 4.xxx PEMDA XYZ SKPD ABC Buku Pendapatan-LRA (Basis Kas) T.A. 20x1 58

59 TglUraian/AkunBukti No Akun DrCr3 Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan SP2D-LS No... 5.xxx Belanja Modal-Peralatan dan Mesin SP2D-LS No... 5.xxx Belanja Barang dan Jasa-Konsumsi SP2D-LS No... 5.xxx Belanja Pegawai-Honor2 SP2D GU No... 5.xxx Belanja Barang dan Jasa SP2D GU No... 5.xxx Belanja Pegawai-Honor2 SP2D GU Nihil No... 5.xxx Belanja Barang dan Jasa SP2D GU Nihil No... 5.xxx PEMDA XYZ SKPD ABC Buku Belanja-LRA (Basis Kas) T.A. 20x1 59

60 UraianAnggaran(Rp)Realisasi(Rp)Selisih(Rp)Capaian(1)(2)(3) (4)=(3) – (2) (5)=(3)/(2) PENDAPATAN Pendapatan Retribusi % BELANJA Belanja Tidak Langsung: Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan (12.500)99,16% Belanja Langsung: Belanja Pegawai-Honor2 Belanja Pegawai-Honor2 Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Modal (250)(5.000)(10.000)99,61%96,67%91,67% Total Belanja Langsung Total Belanja Langsung (15.250)95,44% Total Belanja (27.750)98,49% Surplus (Defisit) ( )( )(29.250) PEMDA XYZ SKPD ABC Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 (Rp000) Format Permendagri 13/2006) 60

61 UraianAnggaranRealisasiSelisihCapaian PENDAPATAN Pendapatan Retribusi % BELANJA Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa (12.750)(5.000)99,19%96,67% Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin (10.000)91,67% Total Belanja (27.750)98,49% Surplus (Defisit) ( )( )(29.250) PEMDA XYZ SKPD ABC Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011 (Rp000) Format SAP 61

62 Pada proses perencanaan, SKPKD menyiapkan Rencana kerja Anggaran (RKA) SKPD dan RKA PPKD.  RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD;  RKA-PPKD digunakan untuk menampung: 1.pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah; 2.belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Sistem Akuntansi PPKD 62

63 SKPKD Program & kegiatan PPKD selaku SKPD -LRA - LO -Neraca - CaLK Akuntansi SKPD SKPD -Dana Perimbangan -Pend. Hibah -Bel. Bunga - bel. Bansos -Dll. -LRA -LAK - LO -Neraca - CaLK Akuntansi PPKD sbg BUD PPKD - LRA - NERACA - LAK - CALK Akuntansi Konsolidator - LPSAL - LO - LPE 63

64 Contoh Jurnal transaksi PPKD – sebuah alternatif No. Rek Nama Rek DebitKredit1.1.1.x Kas di Kas Daerah x Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah x Ekuitas Jumlah Data Neraca PPKD awal per 1 Januari 20x1 Keterangan : A.PPKD selaku BUD tidak memilik utang jangka pendek, seperti utang PFK, karena potongan pajak pusat maupun iuran taspen, askes, dsb, telah disetor seluruhnya ke para fihak yang terkait. B.PPKD tidak memilik utang jangka panjang. C.Semua sisa UP di Bendahara Pengeluaran SKPD telah disetor sd. akhir tahun lalu (31 Des 20x0). D.Semua pendapatan yang diterima bendahara penerimaan SKPD telah disetorkan ke rek Kasda sd. akhir tahun lalu (31 Des 20x0). E.Saldo SiLPA awal tahun 20x1 sebesar Rp

65 No. Urut UraianAnggaran setelah Perubahan 1PENDAPATAN 1.2 Pendapatan Dana Perimbangan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pendapatan Dana Alokasi Umum Pendapatan Dana Alokasi Khusus Jumlah Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah - Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - JUMLAH PENDAPATAN BELANJA 2.2 Belanja Tidak Langsung Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga JUMLAH BELANJA Surplus /Defisit: [1]-[2] Surplus /Defisit: [1]-[2] Ringkasan DPA PPKD T.A. 20x1 65

66 No. Urut UraianAnggaran Setelah Perubahan 3.PEMBIAYAAN 3.1. Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto [3.1] –[3.2] SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan *) [Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto] Ringkasan DPA PPKD T.A. 20x1 (2) 66

67 Berikut adalah sejumlah transaksi yang dilakukan SKPKD DEF : 1.Jumlah total realisasi pendapatan dana perimbangan T.A. 20x1 berdasarkan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah Rp dengan rincian sbb.: 2. Jumlah total pendapatan SKPD yang telah disetorkan ke rekening Kasda berdasarkan STS dan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah Rp Jumlah total SP2D LS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah Rp Jumlah potongan dan penyetoran PFK yang dilakukan oleh BUD atas SP2D LS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah sbb: No. RekUraianJumlah (Rp) Pendapatan DBH Pendapatan DAU Pendapatan DAK Jumlah No. Rek Uraian Jumlah Dipotong / dipungut (Rp) Jumlah Disetor (Rp) Potongan PPh dan PPN Potongan Taspen Potongan Askes Jumlah

68 5. Jumlah total SP2D UP/GU dan TU yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah Rp Jumlah total sisa UP dan TU yang disetorkan kembali oleh seluruh SKPD ke rekening Kasda adalah Rp Jumlah total SP2D LS realisasi belanja tidak langsung PPKD terdiri dari: 8. Jumlah penerimaan pinjaman jk panjang dari Pemerintah Pusat berdasarkan bukti transfer dan/atau Nota Kredit Rekening Koran Bank sebesar Rp Jumlah SP2D LS untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp Jumlah SP2D LS untuk penambahan penyertaan modal di perusahaan daerah sebesar Rp Pada Akhir tahun 20x1, diperoleh informasi sebagai berikut: 11. DAU yang belum diterima sd akhir tahun 2011 sebesar Rp Beban bunga yang terutang atas pinjaman jangka panjang sebesar Rp No. Rek Uraian Jumlah (Rp) Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Jumlah

69 Kas di Kas Daerah Pendapatan DBH – LO Pendapatan DAU – LO Pendapatan DAK – LO Jurnal untuk mencatat realisasi pendapatan dana transfer sebesar Rp Jurnal untuk mencatat realisasi pendapatan dana transfer sebesar Rp Kas di Kas Daerah RK-SPKD Jurnal untuk mencatat pendapatan SKPD yg disetor ke Kasda Rp RK-SPKD Kas di Kas Daerah Jurnal untuk mencatat belanja SKPD melalui mekanisme SP2d-LS Rp Kas di Kas Daerah Utang PPh & PPN Utang Iuran Taspen Utang Iuran Askes Jurnal untuk mencatat potongan PPh, PPN, Iuran Taspen, Iuran Askes sebesar Rp a Jurnal Double Entry – Entitas Akuntansi Keuangan 69

70 Utang PPh & PPN Utang Iuran Taspen Utang Iuran Askes Kas di Kas Daerah Jurnal untuk mencatat penyetoran PPh, PPN, Iuran Taspen, Iuran Askes ke pihak terkait sebesar Rp b RK-SPKD Kas di Kas Daerah Jurnal untuk mencatat transfer kpd bendahara pengeluaran SKPD melalui mekanisme UP, GU & TU sebesar Rp Kas di Kas Daerah RK-SPKD Jurnal untuk mencatat pengembalian uang muka dari bendahara pengeluaran SKPD sebesar Rp Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Keuangan Kas DI Kas aerah Jurnal untuk mencatat beban bantuan sosial dan bantuan keuangan sebesar Rp Jurnal Double Entry – Entitas Akuntansi Keuangan 70

71 Kas di Kas Daerah Utang Kpd Pemerintah Pusat Jurnal untuk mencatat peerimaan pinjaman Jk Panjang dari Pemerintah Pusat sebesar Rp Dana Cadangan Kas di Kas Daerah Jurnal untuk mencatat pembentukan dana cadangan sebesar Rp Penyertaan Modal pd BUMD Kas di Kas Daerah Jurnal untuk mencatat penambahanpenyertaan modal pada perusda sebesar Rp Piutang DAU Pendapatan DAU - LO Jurnal untuk mencatat sisa DAU yang belum dicairkan pada akhir tahun sebesar Rp Jurnal Double Entry – Entitas Akuntansi Keuangan Beban Bunga Utang Bunga Jurnal untuk mencatat beban bunga pinjaman kepada pemerintah yang belum dibayarkan Rp

72 UraianJumlah PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan Dana Bagi Hasil (Pusat) Pendapatan DAU Pendapatan DAK Jumlah Pendapatan BEBAN Beban Bunga Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Keuangan Jumlah Beban SURPLUS (DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL PPKD Laporan Operasional Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 72

73 ASET Aset Lancar Kas di Kas Daerah Piutang DAU Total Aset Lancar Investasi Jk Panjang Penyertaan Modal pad BUMD Dana Cadangan RK-SKPD Rp KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang PPh/PPN Utang Bunga Total Kewajiban Jk Pendek Kewajiban Jangka Panjang Utang Pada Pemerintah Pusat Total Kewajiban EKUITAS Ekuitas Awal Tahun Surplus (Defisit)-LO Ekuitas Akhir Tahun Rp TOTAL ASET TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS PEMDA XYZ PPKD Neraca Per 31 Desember 2011 (Rp000) 73

74 TglUraian/AkunBuktiNo AkunDebitKredit 1Pendapatan DBH4.xxx Pendapatan DAU Pendapatan DAK PPKD Buku Pendapatan-LRA T.A. 20x1 TglUraian/AkunBuktiNo AkunDebitKredit 7Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan PPKD Buku Belanja-LRA T.A. 20x1 74

75 PPKD Buku Pemebiayaan-LRA T.A. 20x1 TglUraian/AkunBuktiNo Akun DebitKredit hPenerimaan Pembiayaan- Penarikan Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat iPengeluaran Pembiayaan- Pembentukan Dana Cadangan jPengeluaran Pembiayaan- Penyertaan Modal pada BUMD

76 No. RekNama AkunDebitKredit 4.xxxPendapatan DBH xxxPendapatan DAU xxxPendapatan DAK xxxBelanja Bantuan Sosial xxxBelanja Bantuan Keuangan SiLPA Awal Tahun xx Penerimaan Pembiayaan-Penarikan Pinjaman Kpd Pemerintah Pusat xx Pengeluaran Pembiayaan-Pembentukan Dana Cadangan xxPengeluaran Pembiayaan-PM pada BUMD Jumlah SILPA *) PEMDA XYZ PPKD Neraca Saldo-Entitas Akuntansi Anggaran Per 31 Desember

77 Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN Pendapatan DBH Pendapatan DAU ( ) Pendapatan DAK Total Pendapatan Dana Perimbangan ( ) BELANJA Belanja Tidak Langsung: Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga ( ) Total Belanja ( ) Surplus (Defisit) ( ) PEMDA XYZ PPKD Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011 (Rp000) 77

78 Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SiLPA awal tahun Penerimaan Pembiayaan-Penarikan Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan- Pembentukan Dana Cadangan Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Modal pada BUMD Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto SILPA Akhir Tahun *) ( ) PEMDA XYZ PPKD Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 (Rp000) (lanjutan) Format Permendagri 13/

79 Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) PENDAPATAN TRANSFER DARI PEMERINTAH PUSAT Pendapatan DBH Pendapatan DAU ( ) Pendapatan DAK Total Pendapatan Transfer ( ) BELANJA Belanja Operasi Belanja Bantuan Sosial Belanja Tak Terduga ( ) Transfer Bantuan Keuangan Total Belanja ( ) Surplus (Defisit) ( ) PEMDA XYZ PPKD Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 (Rp000) 79

80 Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SiLPA awal tahun Penerimaan Pembiayaan-Penarikan Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan-Pembentukan Dana Cadangan Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Modal pada BUMD Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto SILPA Akhir Tahun *) ( ) PEMDA XYZ PPKD Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 (Rp000) (lanjutan) Format SAP 80

81 Proses Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahapan atau proses penyusunan LK Konsolidasiaon melibatkan:  Kertas Kerja Penyusunan LRA Konsolidasian  Kertas Kerja Penyusunan LO Konsolidasian  Kertas Kerja Penyusunan Neraca Konsolidasian Dalam ilustrasi ini diasumsikan hanya ada PPKD dan gabungan SKPD dalam satu pemda 81

82 No Rek UraianPPKD (Realisasi) ∑SKPD (Realisasi) Saldo Gabungan (Realisasi) 4PENDAPATAN 4.1.Pendapatan Asli Daerah Pendapatan pajak daerah Pendapatan retribusi daerah Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah PAD Pendapatan Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-- JUMLAH PENDAPATAN PEMDA XYZ Kertas Kerja Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011 (Rp000) 82

83 No Rek UraianPPKD (Realisasi) ∑SKPD (Realisasi) Saldo Gabungan (Realisasi) 5BELANJA 5.1.Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga- Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja Langsung JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT) ( )( ) PEMDA XYZ Kertas Kerja Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011 (Rp000) (Lanjutan 1) 83

84 No Rek UraianPPKD (Realisasi) ∑SKPD (Realisasi) Saldo Gabungan (Realisasi) 7PEMBIAYAAN DAERAH 7.1Penerimaan Pembiayaan Daerah SiLPA awal tahun Penerimaan Pinjaman dari Pempus Jumlah Penerimaan pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal pada BUMD Jumlah Pengeluaran pembiayaan Pembiayaan Neto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)* ( ) PEMDA XYZ Kertas Kerja Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011 (Rp000) (Lanjutan 2) 84

85 No Rek Uraian PPKD (Realisasi) ∑SKPD (Realisasi) Saldo Gabungan (Realisasi) 8.PENDAPATAN 8.1Pendapatan Asli Daerah Pendapatan pajak daerah 1) Pendapatan retribusi daerah 2) Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah PAD Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum 3) Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah--- JUMLAH PENDAPATAN PEMDA XYZ Kertas Kerja Penyusunan Laporan Operasional Konsolidasian Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 (Rp000) 85

86 No Rek Uraian PPKD (Realisasi) ∑SKPD (Realisasi) Saldo Gabungan (Realisasi) 9.BEBAN Beban Pegawai-Gaji dan Tunjangan Beban Pegawai-Honor Beban Barang dan Jasa 4) Beban Bunga 5) Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Keuangan Beban Tak Terduga- Belan Penyusutan 6) JUMLAH BEBAN SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL 7) ( ) PEMDA XYZ Kertas Kerja Penyusunan Laporan Operasional Konsolidasian Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 (Rp000) (lanjutan) 86

87 No. RekNama RekeningPPKD∑SKPD Ayat Eliminasi Neraca Konsolidasian DebitKredit ASET Aset Lancar Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan-- Kas di Bendahara Pengeluaran-- Piutang Pajak Daerah Piutang Retribusi Piutang DAU Persediaan Total Aset Lancar Aset Non Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2) -( ) Nilai Buku Aset Tetap Dana Cadangan Aset Lainnya Total Aset Non Lancar RK-∑SKPD 1) TOTAL ASET PEMDA XYZ Kertas Kerja Penyusunan Neraca Daerah Konsolidasian Per 31 Desember 20x1 (Rp000) 87

88 No. RekNama RekeningPPKD∑SKPD Ayat Eliminasi Neraca Konsolidasian DebitKredit KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang PFK 3) Utang Belanja Utang Bunga Total Kewajiban jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat TOTAL KEWAJIBAN EKUITAS Ekuitas Awal Tahun Surplus (Defisit)-LO ( ) RK-PPKD 1) TOTAL EKUITAS AKHIR TAHUN TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS PEMDA XYZ Kertas Kerja Penyusunan Neraca Daerah Konsolidasian Per 31 Desember 20x1 (Rp000) 88

89 Laporan Arus Kas (LAK) UraianLAK versi SAP berbasis CTALAK versi SAP berbasis akrual Klasifikasi1)Aktivitas Operasi 2)Aktivitas Investasi Non-Keuangan 3)Aktivitas Pembiayaan 4)Aktivitas Non-Anggaran 1)Aktivitas Operasi 2)Aktivitas Investasi 3)Aktivitas Pendanaan 4)Aktivitas Transitoris Aktivitas Investasi Non- Keuangan Penerimaan /pengeluaran kas dari penjualan/pembelian aset tetap..- Aktivitas InvestasiPenerimaan/pengeluaran kas dari penjualan/pembelian aset tetap, perolehan/penjualan investasi jangka panjang, pembentukan/pencairan dana cadangan Aktivitas PembiayaanPenerimaan/ pengeluaran dari perolehan/penjualan investasi jk panjang, penarikan/pembayaran pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan. Aktivitas Pendanaan-Penerimaan/pengeluaran kas dari transaksi penarikan/pembayaran pinjaman. Aktivitas non anggaranPenerimaan/pengeluaran kas dari transaksi di luar APBD  PFK (ex. iuran taspen, askes) Substansi sama hanya beda istilah, di sini menggunakan istilah Aktivitas Transitoris LAK SAP CTA (PP 24/2005) VS LAK SAP AKRUAL (PP71/2010) 89

90 Analisis Laporan Keuangan Pemda 90

91  Meyakini ketaatan Pada peraturan perundang-undangan.  Mengetahui kondisi Keuda & perubahannya.  Mengetahui kemampuan Pemda memenuhi kewajibannya.  Mengetahui kemampuan Pemda menyediakan dana kegiatan.  Mengevaluasi kinerja Pemda melaksanakan program/kegiatan.  Mengetahui potensi pemda menghasilkan sumber daya. Tujuan Analisis LKPD 91

92 Analisis Horisontal Karakteristik Analisis Horizontal (kecenderungan/trend): 1.Bertujuan untuk mengetahui arah atau kecenderungan suatu pos laporan keuangan. 2.Membutuhkan time series data selama beberapa tahun. 3.Dilakukan dengan membandingkan (menghubungkan) angka- angka untuk pos yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan. 4.Analisis kecenderungan relatif sederhana, tanpa mengidentifikasi variable yang mempengaruhi perubahan dari pos tersebut. 5.Analisis kecenderungan dengan diagram pencar dilakukan dengan penarikan garis kecenderungan yang mendekati (mengikuti) pola dari sebaran titik-titik yang ada dalam grafik 92

93 Teknik-teknik Analisis horizontal 1. Membandingkan perubahan nilai setiap pos pada LKPD dari waktu ke waktu  mencari tahu penyebab perubahan signifikan melalui CALK 2. Membandingkan perubahan setiap pos dengan rata-rata beberapa tahun tertentu (misal 5 tahun) 3. Analisis scatter plot dan menarik garis prediksi  untuk memprediksi kejadian pd tahun2 yg akan datang 4. Analisis Regresi (regresi sederhana maupun berganda)  untuk mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kejadian 93

94  Dilakukan dgn melihat ukuran & hubungan unsur LKPD secara vertikal dari unsur yang ada  Dapat meminimalkan penilaian yang bersifat dugaan, ketidakpastian, pertimbangan pribadi  Dapat mengetahui adanya kesalahan proses akuntansi Analisis Vertikal atau Rasio 94

95 Jenis Analisis vertikal 1. Analisis atas unsur neraca 2. Analisis atas unsur laporan realisasi anggaran (LRA) 3. Analisis atas unsur laporan Operasional (LO) 4. Analisis atas unsur laporan arus kas (LAK)  Analisis atas unsur antar unsur laporan keuangan lainnya. 95

96 Analisis Rasio 1. Likuiditas  mengukur kemampuan membayar utang (kewajiban) jangka pendeknya; diukur dengan rasio lancar dan rasio kas. 2. Solvabilitas  mengukur kemampuan membayar semua utangnya yang akan jatuh tempo; diukur dengan rasio utang terhadap aktiva atau rasio utang terhadap ekuitas 3. Leverage  mengukur perbandingan antara ekuitas total utang. 4. Kemandirian  mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam pendanaan aktivitasnya sebagai indikator tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan daerah, indikator perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakatnya; membandingkan jumlah PAD terhadap jumlah DAU ditambah jumlah pinjaman (selain utang PFK dan utang pajak PPn/PPh). 96

97 Contoh Rasio yang sering digunakan RasioFormulaKeterangan Rasio Kemandirian Rasio Kemandirian= PAD Semakin besar rasio kemandirian berarti kemandirian keuangan pemda semakin baik Dana Perimbangan + Pinjaman Rasio Pertumbuhan PAD = PADt – PAD(t-1) Semakin besar rasio ini semakin baik PAD t-1 Rasio Maksimum Pinjaman = Sisa Pinjaman + Pinjaman yang diusulkan Maksimal 75% Jumlah Penerimaan Umum APBD Tahun Sebelumnya DSCR= {PAD + DAU + (DBH – DBH DR) } – Belanja Wajib {PAD + DAU + (DBH – DBH DR) } – Belanja Wajib Minimal 2,5 kali Angsuran Pokok + Bunga + Biaya Pinjaman lainnya 97

98 Contoh Rasio yang sering digunakan RasioFormulaKeterangan Rasio keselarasan belanja = Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung Semakin kecil rasio ini semakin baik Belanja Langsung Ratio utang perkapita = Total utang Ratio ini untuk mengukur jumlah beban utang yang menjadi tanggungan tiap anggota masyarakat dalam suatu wilayah. Makin besar ratio ini makin buruk. Jumlah penduduk Ratio utang terhadap aset tetap = Total Utang Ratio ini digunakan untuk mengukur persentase aset tetap yang dapat dijadikan jaminan dalam pengambilan utang. Aset Tetap Ratio utang terhadap PAD = PAD Ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemda dalam membayar utangnya menggunakan PAD. Makin besar ratio ini makin baik. Total Utang 98

99 AUDIT LKPD 99

100 Pemeriksaan Keuangan, bertujuan memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (UU 15/2004) Jenis-jenis Pemeriksaan 100

101 1.Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3.Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4.Undang Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 5.Tanggung Jawab Keuangan Negara 6.Undang Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dasar Hukum Pemeriksaan LKPD 101

102 Memberikan keyakinan yang memadai Rreasonable) Apakah LKPD telah disajikan secara disajikan secara wajar, dalam semua wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan PABU atau basis akuntansi komprehensif selain PABU atau basis akuntansi komprehensif selain PABU Pemeriksaan/Audit LKPD 1.Memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD telah disusun berdasarkan SPI memadai & disajikan sesuai dengan SAP 2. Tidak mencakup pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber & Prosedur Reviu LKPD Reviu VS Audit LKPD APIPBPK 102

103 Anggaran & realisasi pendapatan, belanja & pembiayaan Posisi aset, kewajiban & ekuitas dana Arus kas & saldo kas akhir sesuai (SILPA) dlm LRA dan Ekuitas dalam Neraca Pengungkapan informasi yang diharuskan SAP Menguji efektivitas SPI & Kepatuhan pd Peratur Ruang lingkup pemeriksaan 103

104 mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pengambilan keputusan Penyelenggara Negara 1.BPK 2.Akuntan Publik yg melakukan pemeriksaan atas pengelolaan & pertanggung jawaban KN/D 3.APIP Proses Audit meningkatkan kredibilitas informasi dari auditee melalui pengumpulan & pengujian bukti secara obyektif ukuran mutu dalam melaksanakan pemeriksaan Konsultasi dg Pemerintah PSP 01: Standar Umum PSP 02 :Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan PSP 03 : Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan PSP 04 : Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja PSP 05 : Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja PSP 06 : Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu PSP 07 :Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 104

105 105

106 Asersi keberad aan & keterjadi an kelengka pan penilaian & pengalo kasian hak & kewajiba n Asersi (assertion) pernyataan manajemen adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan Penyajian & pengungk apan 106

107 1.analitical procedures, 2. tracing, 3.inspecting, 4.vouching, 5.confirming, 6.observing, 7. inquiring, 8.counting, 9.reperforming, dan 10.computer-assisted audit techniques. Prosedur Pemeriksaan 1.Bukti Analitis (Analytical Evidence) 2.Bukti Dokumentasi (Documentary Evidence) 3.Konfirmasi (Confirmation) 1.Pernyataan Tertulis (Written Representation) 5. Bukti Matematis (Mathematical Evidence) 6. Bukti Lisan (Oral Evidence) 7. Bukti Fisik (Physical Evidence) 8. Bukti Elektronik (Electronic Evidence) Bukti Pemeriksaan Bukti & Prosedur Pemeriksaan 107

108 Temuan kelemaha n SPI Temuan ketidakpatuha n thd UU Ikhtisar koreksi Temuan Pemeriksaan 108

109 1.Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi & pelaporan  mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan & pengamanan aset. 2.Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja  mempengaruhi efisiensi & efektivitas pelaksanaan kegiatan serta kemungkinan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 3.Kelemahan struktur pengendalian intern  berpengaruh terhadap efektivitas SPI secara keseluruhan. Temuan atas Kelemahan sistem pengendalian intern 109

110 1.Temuan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah pada BUMN/D  mengungkap berkurangnya KN/D atau BUMN/D sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai 2.Temuan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada BUMN/D  mengungkap adanya perbuatan melawan hukum, sengaja atau lalai yang mengakibatkan risiko kerugian di masa datang 3.Temuan kekurangan penerimaan negara/daerah atau BUMN/D  mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah atau pBUMN/D tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah atau BUMN/D karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan 4.Temuan administrasi  mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, tetapi tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau BUMN/D, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana. 5.Temuan Indikasi Tindak Pidana  mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur tindak pidana Temuan atas Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan 110

111 OPINI AUDIT disclaim er opinion qualified opinion adverse opinion unqualifi ed opinion Jenis – Jenis Opini Audit 111

112 Agar tim audit dapat bekerja tanpa hambatan Anggota tima audit dapat melaksanakan tugas sesuai dengan program audit Meminimalkan saling curiga antar anggota tim audit Dapat diperoleh data dan informasi secara cepat, tepat, dan akurat dengan bantuan auditi. Rekomendasi dapat dilaksanakan auditi Adalah keterampilan yang menunjang keberhasilan tugas audit 112

113 Surat Penugasan Tahap Persiapan Audit Pertemuan pertama Tahap Plaksanaan Audit mekanisme pelaksanaan audit; minta kesediaan auditi menyediakan data dan informasi Mencari Informasi dan data audit Wawancara, kuisioner, konfirmasi Tahap Pelaksanaan Akhir Audit Mengkomunikasikan temuan dan rekomendasi Tahap Akhir Audit Laporan Akhir 113

114 Manusia butuh untuk di hargai ; Audit dianggap mencurigai auditi bekerja kurang baik Citra auditor = pencari kesalahan Alasan Auditi tidak suka diaudit 114

115 Penampilan Perlakukan auditi sebagai subjek Menciptakan iklim kerja yang positif Menjaga independensi terhadap auditi Sikap kooperatif auditi tidak disalah artikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Sikap negatif auditi = ketidak nyamanan dalam proses audit Mencari informasi dan data, bukan mencari kesalahan Yang perlu diperhatikan oleh auditor dalam membangun interaksi positif dengan auditi 115

116 Feed back dapat diperoleh langsung Meminimalisir kesalahpahaman Wawancara yang tidak tegang akan menimbulkan kenyamanan dalam melaksanakan tugas Wawancara 116

117 Persiapan: materi, siapa yang diwawancara, waktu Pelaksanaan: pembukaan, sikap pewawancara, pendengar yang baik, menilai relevansi dan kejelasan jawaban, membuat catatan dan mengakhiri wawancara Teknik Wawancara Hasil wawancara didokumentasikan untuk melakuikan analisis masalah, dan dasar pengambilan keputusan atas masalah yang ditemukan 117

118 Responden tidak perlu hadir Bahasa dapat disesuaikan dengan calon responden Komunikasi Tertulis Surat: ST, S. Konfirmasi, S. Pengantar Laporan, Laporan dalam bentuk surat Program Audit: untuk kejelasan tugas dan monitoring pelaksanaan audit Kuisioner: untuk memperoleh gambaran umum Kertas Kerja Audit: dokumentasi tertulis semua bukti dan analisis audit Laporan hasil audit Jenis Komunikasi Tertulis 118

119 LHP harus akurat  memuat data yg akurat untuk pengambilan keputusan LHP harus tepat waktu  data-data masih relevan dan dapat dimanfaatkan LHP harus memadai  memadai dalam kuantitas dan lengkap dalam cakupannya LHP harus sederhana  dpt menyederhanakan persolana, mudah dipahami LHP harus jelas  disajikan dengan ringkas dan Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Laporan Audit 119

120 Feed back diperoleh langsung Meminimalisir kesalahpahaman Dapat mempengaruhi sekelompok orang Meningkatkan efektifitas komunikasi karena menggunakan alat bantu Presentasi Formal 120

121 Persiapan Tahapan Presentasi Formal a.Siapa yang hadir, berapa orang, relevansi topik dan audien, dll b.Penyiapan materi c.Membuat ringkasan materi d.Dan alat bantu d. Waktu dan ruang Pelaksanaan a.Membuka presentasi b.Menjelaskan pokok masalah c.Tanya jawab d.Mendengarkan e.Mengakhiri presentasi 121

122 122 TERIMA KASIH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta Telp/Fax Helpdesk :


Download ppt "Disajikan dalam ToT Penyuluh Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google