SISTEM AKUNTANSI Pemerintah DAERAH

Presentasi berjudul: "SISTEM AKUNTANSI Pemerintah DAERAH"— Transcript presentasi:

1 SISTEM AKUNTANSI Pemerintah DAERAH
Disajikan dalam ToT Penyuluh Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2013

2 Tinjauan Instruksional Umum
menjelaskan materi konsep dasar akuntansi pemerintahan; sistem dan siklus akuntansi keuangan SKPD, PPKD dan Konsolidasian Pemda; serta memahami penyusunan, analisis dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Pokok Bahasan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, mulai dari Pengertian dan Konsep Dasar Akuntansi, Prinsip Akuntansi, Bagan Akun Standar, Penyusunan Laporan Keuangan dan Analisis Laporan Keuangan Tidak mencakup Kebijakan akuntansi pada masing – masing pemda Pengaturan rinci dalam SAP dan peraturan perundang-undangan turunannya (1) Konsep Dasar (2) Akuntansi SKPD, PPKD, Pemda (3) Analisis LK Pemda (4) Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemda dari 120 slides

3 Konsep Dasar Akuntansi

4 Pengertian dan Konsep Dasar
Accountancy Accounting Business Acc. Governmental Acc. Auditing Social/national/ macro Acc. Cost/mgt acc. Financial Acc. Profit Perkembangan Usaha Posisi keuangan Informasi untuk Executives Informasi untuk Share & Stakeholder 1 Neraca 2. Laba Rugi 3. Perubahan Modal GAAP/PABU Pendapatan & Produksi Nasional Antar Industri Arus Dana Neraca Pembayaran Neraca Nasional

5 Akuntansi Pemerintahan
Adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga- lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari laba Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. (PP 08/2006) Struktur pemerintahan Sifat Sumber Daya Proses Politik Struktur Pemerintahan: Untuk melayani kebutuhan warga Trias politika sbg check and balance mechanism Penekanan pada mutu pelayanan & spending eficiency Sifat Sumber Daya: Tdk ada hubungan langsung harga dgn Barang & Jasa Sulit menghubungkan Jasa dengan Pajak yg dibayarkan Investasi pada aktiva yang tidak menghasilkan pendapatan Proses Politik: Rakyat dpt mempengaruhi pemerintah untuk memberikan kpd rakyat pelayanan maksimum dgn pembayaran pajak minimum melalui proses demokrasi (mekanisme pembahasan APBN/APBD) Lingkungan Akpem menurut GFOA

6 Ciri – Ciri Lingkungan Pemerintahan
Ciri Utama Struktur pemerintahan & pelayanan bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan; Sistem pemerintahan otonomi & transfer pendapatan antar pemerintah; Pengaruh proses politik; hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah Ciri Keuangan Pemerintah: anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian; investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan; kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian: dan penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

7 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan
akuntansi dana  “dana” = satuan akuntansi dan fiskal untuk melaksanakan kegiatan tertentu A guide to Accounting, Financial Reporting, and Auditing in Federal Government (Sugiyarto, 1995) Tidak mencatat laba – rugi  non profit oriented Tidak mencatat kepemilikan pribadi  negara milik rakyat Muhammad Gade, 1993 Akpem tergantung bentuk negara beda satu negara dengan negara lainnya tidak ada model atau disain tunggal untuk akuntansi pemerintahan Akpem terkait erat pengurusan keuangan dan sistem penganggaran  akpem menyediakan info realisasi Anggaran dari 120 slides

8 Tujuan Pelaporan Keuangan
Akuntabilitas Manajemen Transparansi Keseimbangan Antargenerasi Peranan LKPD Tujuan Pelaporan Keuangan adalah menyediakan informasi ttg Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi & alokasinya dengan anggaran & peraturan Jumlah sumber daya ekonomi beserta hasil yang dicapai. Bgmn entitas pelaporan mendanai kegiatan termasuk mencukupi kebutuhan kasnya. Posisi keuangan & kondisi entitas pelaporan terkait sumber penerimaan Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan (naik/turun selama periode pelaporan)

9 8 Prinsip Akuntansi & Pelaporan Keuangan
Basis Akuntansi Akrual: Pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, & ekuitas Kas: Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, LPSAL, LAK. Jika anggaran Berbasis Kas --> LRA berbasis Kas & sebaliknya. Nilai Historis Aset dicatat sebesar kas untuk memperolehnya, atau nilai wajarnya saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas yang akan dikeluarkan terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah. Realisasi Karena LRA wajib disusun, pendapatan/beban basis kas (belanja) diakui stl diotorisasi, yang akan menambah/mengurangi kas. Prinsip matching-cost against revenue principle tidak ditekankan dalam Akpem. Substansi mengungguli bentuk Peristiwa/transaksi dicatat & disajikan sesuai substansi & realitas ekonomi, selain aspek formalnya. Jika substansi ≠ aspek formal  maka diunggulkan substansi dan diungkapkan dalam CALK.

10 8 Prinsip Akuntansi & Pelaporan Keuangan (2)
Periodisitas Untuk mengukur kinerja entitas dan posisi sumber daya, kegiatan akt & pelaporan Keuangan dibagi kedalam periode-periode. Konsistensi Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian serupa dari periode ke periode. Perlakuan boleh berubah asal perlakuan yang baru dapat memberikan informasi yang lebih baik dan diungkapkan dalam CALK. Full Disclosure Semua informasi yang material & mempengaruhi proses pengambilan keputusan diungkapkan secara penuh baik dalam lembar laporan maupun CALK. Penyajian wajar Komponen unsur LK disajikan secara wajar dengan menggunakan pertimbangan sehat saat menghadapi resiko ketidakpastian, sehingga aset/pendapatan tidak overstated dan kewajiban/beban tidak understated.

11 Jenis Laporan Keuangan Pemda
Financial Report NERACA 1. Aset sumber daya yg dikuasai/dimiliki yg manfaat ekonomi /sosialnya diharapkan akan diperoleh. 2. Kewajiban  sumber daya yg akan dikeluarkan akibat peristiwa masa lalu. 3. Ekuitas  kekayaan bersih pemerintah (Aset – Kewajiban) Accrual basis LO 1. Pendapatan – LO (Hak pemda yg menambah ekuitas) 2. Beban (Kewajiban pemda yang mengurangi ekuitas) 3. Transfer (Hak penerimaan / kewajiban pengeluaran satu entitas ke entitas pelaporan lain) 4. Pos Luar Biasa (pendapatan / beban luar biasa akibat peristiwa luar biasa, tidak teramal, tidak sering dan di luar kendali entitas) Laporan Perubahan Ekuitas Kenaikan/penurunan ekuitas dibandingkan tahun sebelumnya CALK 1. Informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan & pencapaian target Perda APBD termasuk kendala /hambatan yg dihadapi 2. Ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan; 3. Informasi ttg dasar penyusunan laporan keuangan & kebijakan akuntansi yg dipilih; 4. Penjelasan, rincian & analisis setiap pos pada laporan keuangan. 5. Informasi tambahan yg diperlukan tapi tidak disajikan dlm lembar muka laporan keuangan.

12 Jenis Laporan Keuangan Pemda
Budgetary Report and Cash Flow LRA 1. Pendapatan-LRApenerimaan kas daerah yang menambah SiLPA/SAL dan tidak akan dibayarkan kembali. 2. Belanja pengeluaran kas daerah yang mengurangi SiLPA/SAL dan tidak akan diterima kembali. 3. Pembiayaan  Penerimaan/Pengeluaran Kas Daerah yang akan dibayarkan/diterima kembali. Cash Basis Laporan Perubahan SAL Kenaikan/penurunan SAL dibandingkan tahun sebelumnya. LAK Menacatat penerimaan/ pengeluaran kas dari aktivitas: 1. Aktivitas operasional  pelaksanaan APBD 2. Aktivitas investasi  penjualan/pembelian BMD 3. Aktifitas Pendanaan  pembiayaan APBD 4. Aktivitas Transitoris  PFK, dan aktifitas non anggaran lainnya.

13 Contoh Format Neraca PEMERINTAH KOTA SALAK Neraca
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0 Uraian 20X1 20X0 ASET ASET LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang Xxx ASET TETAP Akumulasi Penyusutan (xxx) Jumlah Aset Tetap DANA CADANGAN  Xxx ASET LAINNYA Xxx  Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET xxxx Xxxx KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PANJANG JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

14 Untuk Tahun Yang Berakhir S.d 31 Desember 20x1 dan 20x0
Contoh Format Laporan Arus Kas PEMERINTAH KOTA SALAK Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir S.d 31 Desember 20x1 dan 20x0 URAIAN 20x1 (Rp) 20x0 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Masuk Pendapatan asli daerah Dana Perimbangan Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Kas Keluar Belanja Operasi Arus Kas Bersih dari Aktlvitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pendapatan Penjualan atas Tanah Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin Pendapatan dari Penjualan Aset .... Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Aset .... Arus Kas Bersih dart Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

15 Laporan Arus Kas (2) URAIAN 20x1 (Rp) 20x0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Arus Kas Masuk Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Penerimaan Kembali Pinjaman Penerimaan Piutang Jumlah Arus Kas Keluar Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi Pemberian Pinjaman Arus Kas Bersih dart Aktivitas Pembiayaan ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Arus Kas Bersih dart Aktivitas Nonanggaran Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas

16 Untuk Tahun Yang Berakhir S.d 31 Desember 20x1 dan 20x0
Contoh Format Laporan Operasiional PEMERINTAH KOTA SALAK Laporan Operasional Untuk Tahun Yang Berakhir S.d 31 Desember 20x1 dan 20x0 URAIAN 20X1 Kenaikan/Penurunan (%) PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATAN XXXX XX BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan JUMLAH BEBAN KEGIATAN NON OPERASIONAL  Surplus Penjualan Aset Non Lancar Defisit Penyelesaian kewajiban Jk Panjang SURPLUS/DEFISIT KEG. NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SBLM POS LUAR BIASA POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Pos Luar Biasa SURPLUS/DEFISIT - LO

17 Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas
PEMERINTAH KOTA SALAK Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 20x1 dan 20x0 NO URAIAN 20X1 20X0 1 EKUITAS AWAL XXX 2 SURPLUS/DEFISIT-LO 3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: 4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP 6 LAIN-LAIN 7 EKUITAS AKHIR

18 Contoh Format Catatan Atas Laporan Keuangan
TAHUN ANGGARAN…….. Bab I Pendahuluan Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD Ekonomi makro Kebijakan Keuangan Indikator pencapaian target inerja APBD Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Bab IV Kebijakan Akuntansi Entitas pelaporan keuangan daerah Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Basis pengukuran yang mendasri penyusunan laporan keuangan Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pengungkapan atas pos-pos aset dan ewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Bab VII Penutup

19 Jenis Laporan Keuangan Pemda (2)
Statutory Report LRA Pendapatan (kas diterima Kasda yg menambah SiLPA) Belanja (kas dikeluarkan Kasda yang mengurangi SiLPA) Penerimaan/pengeluaran pembiayaan (kas diterima/keluar kasda untuk dibayarkan/diterima kembali)  untuk menutup defisit/memanfaatkan surplus Perubahan SILPA Menyajikan penambahan / pengurangan SILPA Cash Basis

20 Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran
PEMERINTAH KOTA SALAK Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir S.d 31 Desember 20x1 dan 20x0 URAIAN Anggaran 20X1 Realisasi 20X1 (%) Realisasi 20X0 PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATAN XXXX XX BELANJA Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga JUMLAH BELANJA TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETO Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

21 Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
PEMERINTAH KOTA SALAK Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Untuk Tahun Yang Berakhir S.d 31 Desember 20x1 dan 20x0 NO URAIAN 20X1 20X0 1 Saldo Anggaran Lebih Awal XXX 2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (XXX) 3 Subtotal (1 - 2) 4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 5 Subtotal (3 + 4) 6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 7 Lain-lain 8 Saldo Anggaran Lebih Akhir ( )

22 Siklus Akuntansi

23 Proses Akuntansi

24 Pencatatan dan Penggolongan

25 Contoh Neraca Saldo Pemda ABC Neraca Saldo Tahun Buku 20xx
Kode Akun Nama Akun Debit Kredit Kas Piutang Retribusi Inv. Kantor Alat Angkut Pendapatan DAU Pendapatan Jasa Operasi Beban Sewa Beban Telepon Beban Pemeliharaan Gedung Jumlah

26 Contoh Jurnal Penyesuaian Pemda ABC Jurnal Umum Tahun Buku 20xx
Tanggal No. Bukti Uraian Jumlah D K 31/12/2011 1 Piutang Retribusi Pendapatan Retribusi 2 Beban Penyusutan Akm. Penyusutan 3 Beban telpon Beban Sewa Hutang Jasa Kantor

27 Contoh Kertas Kerja Pemda ABC Kertas Kerja Tahun Buku 20xx

28 Simulasi Penyusunan Laporan keuangan
Lembar simulasi

29 Akuntansi Keuangan SKPD, PPPKD dan Pemda

30 Overview Akuntansi Pemerintah
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1 /2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 15 /2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 33/2004 tentang PKPD PP No. 8 /2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan PP No. 58/2005 tentang Keuangan Daerah PP No. 71 /2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PMK Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. PMDN No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (direvisi dgn PMDN No. 59/2007 dan PMDN No. 21 /2011)

31 UU 17 /2003: Laporan Keuangan setidaknya memuat (1) LRA , (2) Neraca, (3) LAK, (4)CALK berdasarkan SAP UU 1/2004: Laporan Keuangan disusun berdasarkan proses akuntansi oleh PA/KPA dan BUN/BUD PP 8/2006: Entitas pelaporan (1) pemerintah pusat, (2) pemda, (3) KL, dan (4) BUN Entitas Akuntansi -- > pemerintah pusat : KPA dan pelaksana dekon/TP -- > Pemda: SKPD, BUD, dan KPA tertentu

32 Komponen Laporan Keuangan Pemda
PP 71/2010 PP 24/2005 Anggaran Anggaran LRA LRA LPSAL CALK CALK Keuangan Keuangan NERACA Neraca LPE LAK LO LAK

33 Karakteristik Kualitatif
Relevan Andal Dpt Dibandingkan Dpt Dipahami Tepat Waktu Lengkap Penyajian Jujur Dpt DiVerifikasi Bahasa yg sesuai Pengguna punya pemahaman lingkungan operasional entitas Feedback Predictive Netralitas Antar Periode Antar Entitas

34 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Neraca LRA LO Sistem (Proses) Auntansi Indirect CALK LAK LPSAL LPE Info Non-AKT Proses Analisis

35 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (2)
Perkada Minimal mengatur: Format LK, Kebijakan akuntansi, Prosedur akuntansi, Bagan akun standar, Jurnal standar, Entitas pelaporan dan entitas akuntansi, Dokumen sumber Sistem Akuntansi Pemda Struktur SA Pemda SA-SKPD LRA, LO, Neraca, LPE & CaLK SA-PPKD LRA PPKD, LP-SAL, LO-PPKD, Neraca PPKD, & CaLK PPKD SA-Konsolidasian LRA, LP-SAL, LO, Neraca Pemda, LPE, LAK, & CaLK Pemda Kebijakan Akuntansi Perundangan Terkait KEUDA SAP Pengakuan pengukuran Pelaporan pengungkapan dari 120 slides

36 Laporan Keuangan Pemda
Sistem Pembukuan Keseimbangan Dr vs Cr Spt BKU bendahara Triple Entry Double entry Single entry Mencatat Akun Neraca & LO (Basis Akrual) Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO, Beban. Mencatat Transaksi Akun LRA (Cash Basis) Pendapatan-LRA. Belanja. Penerimaan pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan. Laporan Keuangan Pemda dari 120 slides

37 Persamaan Akuntansi Pemerintahan
SISI KIRI (DEBIT) = SISI KANAN (KREDIT) Keterangan Aset Ekuitas Persamaan 1: posisi neraca dimana pemerintah tidak memiliki utang Kewajiban + Ekuitas Persamaan 2: posisi neraca dimana pemerintah memiliki utang Kewajiban + Ekuitas + Pendapatan LO– Beban Persamaan 3: posisi neraca setelah dipengaruhi pelaksanaan APBD (di luar pembiayaan) ATAU Aset + Beban Kewajiban + Ekuitas + Pendapatan LO

38 Kaidah Debit-kredit Dan Saldo Normal Akun
ASET (+) (-) KEWAJIBAN EKUITAS PENDAPATAN-LO BEBAN

39 Perda Keuda Peraturan Kepala Daerah SAP Mengacu PUSAP Ditetapkan Kebijakan Akuntansi Prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih Pedoman teknis akuntansi tambahan yang mengacu kepada SAP dan ketentuan perundang-undangan mengenai keuangan daerah mengatur pengakuan, pengukuran, pelaporan dan pengungkapan transaksi secara spesifik

40 Dikembangkan dari struktur LKPD sesuai SAP & mengacu PUSAP
Bagan Akun Standar Bagan Akun Standar Berisi nama & kode akun untuk mencatat serta mengklasifikasikan transaksi serupa Dikembangkan dari struktur LKPD sesuai SAP & mengacu PUSAP 238/PMK.05/2011 Tentang PUSAP

41 Prinsip Akuntansi Pemda – Accrual Basis
LRA Pendapatan Belanja Pembiayaan Kas Masuk Kasda, menambah SAL, hak pemda & tak perlu dibayar kembali. Diakui saat diterima di Kasda. Diklasifikasikan menurut kelompok/jenis. Transfer masuk  penerimaan kas dari entitas pelaporan lain. Berdasarkan asas bruto, kecuali besaran pengurangan bersifat variable & tak dpt dianggarkan karena proses belum selesai. Pengakuan pendapatan BLU mengacu pd peraturan BLU. Pengembalian normal & berulang pd thn berjalan/sebelumnya serta koreksi/pengembalian non-recurring thn berjalan mengurangi pendapatan thn berjalan. Koreksi/pengembalian tidak berulang pd thn sebelumnya  mengurangi SAL. Kas keluar Kasda, mengurangi SiLPA, kewajiban pemda & tidak akan diterima kembali Diakui saat kas keluar dari Kasda. Diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Transfer keluar  pengeluaran kas untuk entitas pelaporan lain. Realisasi dilaporkan sesuai klasifikasi dlm Dok.Anggaran. Pengakuan belanja BLU mengacu pd peraturan BLU. Koreksi pengeluaran belanja thn berjalan  mengurangi belanja ybs; jika diterima thn berikutnya  dicatat sbg pendapatan lain2. Akt belanja untuk kebutuhan SPJ & Pengendalian Internal  mengukur efektivitas dan efisiensi belanja. Belanja melalui Bendahara Pengeluaran diakui pada saat SPJ diterima BUN. penerimaan/pengeluaran kas yg akan dibayar/diterima kembali; untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Klasifikasi: penerimaan & pengeluaran. Penerimaan: penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, privatisasi perusda, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan  diakui saat diterima Kasda Pengeluaran: pemberian pinjaman, PMPD, pembayaran kembali pokok pinjaman , & pembentukan dana cadangan  diakui saat dikeluarkan dari Kasda Berdasarkan asas bruto. Pembentukan dana cadangan  menambah dana cadangan ybs. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadanagn ybs Hasil dana cadangan menambah dana cadangan; sbg PAD Lain2. dari 120 slides

42 Prinsip Akuntansi Pemda – Accrual Basis
LO Pendapatan - LO Beban Surplus/Defisit & Extraordinary Penurunan manfaat ekonomi/ potensi jasa yg mengurangi ekuitas yg berupa pengeluaran aset, atau timbulnya kewajiban. Diakui saat timbul kewajiban, konsumsi aset, penurunan manfaat ekonomi/ potensi jasa. Pengakuan belanja BLU mengacu pd peraturan BLU. Diklasifikasikan menurut ekonomi: beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer & beban tak terduga. Metode penyusutan: Garis lurus, saldo menurun ganda, atau unit produksi. Beban Transfer  pengeluaran kas atau kewajiban kpd entitas lain. Penerimaan kembali beban pd th berjalan  mengurangi beban ybs; jika beban TAYL  dicatat sbg pendapatan lain2; jika menambah beban  koreksi ekuitas. Pengelompokan Pendapatan & beban tidak rutin sbg kegiatan non operasional: surplus/defisit penjualan aset non lancar; surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya 2. Surplus/defisit operasional & non operasional = surplus/defisit sebelum pos luar biasa 3. Penjumlahan surplus/defisit operasional, non operasional & kejadian luar biasa = Surplus/Defisit-LO  dipindahkan ke LPE 4. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya sesudah surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa & diungkapkan dalam CALK 5. Pos Luar Biasa  kejadian yg: (a) tidak dapat diramalkan pada awal tahun; (b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; (c) diluar kendali entitas pemerintah. Hak pemda yg menambah ekuitas & tak perlu dibayar kembali. Diakui saat timbul hak, dan pendapatan direalisasi/aliran masuk sumber daya ekonomi. Diklasifikasikan menurut sumber pendapatan: PAD, Pendapatan Transfer,lain2 pendapatan yg sah. Pendapatan dalam bentuk barang/jasa dari hibah/ rampasan: ditaksir nilai wajarnya, dan diungkapkan dalam CALK. Berdasarkan asas bruto, kecuali besaran pengurangan bersifat variable & tak dpt dianggarkan karena proses belum selesai Pengembalian normal & berulang pd thn berjalan/sebelumnya serta koreksi/pengembalian non-recurring thn berjalan mengurangi pendapatan thn berjalan Koreksi/pengembalian tidak berulang pd thn sebelumnya  mengurangi SAL dari 120 slides

43 Prinsip Akuntansi Pemda – Accrual Basis
Neraca Aset Kewajiban Ekuitas Sumber daya ekonomi yg dikuasai yg dpt dinilai dg uang termasuk sumber daya nonkeuangan & benda bersejarah. Klasifikasi: lancar & nonlancar Diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh & nilai dapat diukur dengan andal Kas  nilai nominal Investasi jgk pendek  nilai perolehan Piutang  nilai nominal Persediaan: nilai perolehan (jk. dibeli), biaya standar (jk. mempoduksi sendiri), nilai wajar (jk. hibah, rampasan) Investasi jgk panjang  biaya perolehan. Aset tetap  biaya perolehan Aset moneter dikonversi dlm Rp dg kurs tengah BI tanggal neraca. Utang yg penyelesaiannya berakibat aliran keluar Sumber daya ekonomi. Klasifikasi: Jgk.pendek& Jgk.Panjang Diakui jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban. Dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban valas dikonversi dlm Rp dg kurs tengah BI tanggal neraca. Kewajiban Jgk pendek diklasifikasikan dlm jgk panjang jika: jangka waktu aslinya > 12 bln Dimaksudkan untuk di-refinance dg kewajiban jgk panjang yg didukung dg surat perjanjian, penjadwalan kembali sblm LK disetujui. Kekayaan bersih  Aset - kewajiban Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. dari 120 slides

44 Sistem Akuntansi SKPD Dalam struktur pengelolaan keuangan daerah, terdapat dua jenis mekanisme transaksi, yaitu: Transaksi pada tingkat Satuan Kerja (SKPD) Transaksi pada tingkat Pemda (PPKD) Dengan dasar diatas, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua kategori sub sistem, yaitu: Akuntansi Satuan Kerja Akuntansi PPKD Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan Laporan Konsolidasi dari dua sub sistem tersebut. Konsep Konsolidasi menggunakan prinsip “Home Office – Branch Office” yang ditandai dengan digunakannya akun Rekening Koran (RK), baik RK-SKPD maupun RK-PPKD

45 Struktur Anggaran SKPD
Pendapatan Belanja Pendapatan Pajak Belanja Langsung Pendapatan Retribusi Belanja tidak langsung (Hanya Belanja Pegawai) Lain-lain Pendapatan yang sah Catatan: tidak semua SKPD mempunyai kewenangan untuk memungut pajak & retribusi

46 Contoh Neraca SKPD PEMKAB XYZ SKPD ABC Neraca Per 31 Desember 20x0
ASET Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran*) Persediaan Total Aset Lancar Aset Tetap Tanah Gedung/Bangunan Peralatan dan Mesin Total Aset Tetap Rp (000) 1.500 500 2.000 KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang PPh dan PPN EKUITAS Ekuitas TOTAL ASET TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS

47 Ringkasan DPA SKPD ABC T.A. 20x1
Uraian Jumlah Retribusi Rp Belanja Belanja Tidak Langsung: Belanja Pegawai Rp Belanja Langsung: Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rp Total Belanja Langsung Rp Total Belanja Rp

48 Contoh Jurnal transaksi SKPD – sebuah alternatif
Berikut adalah sejumlah transaksi yang dilakukan SKPD ABC : Bendahara pengeluaran menyetorkan potongan PPh/PPN sebesar Rp ke rekening Kas Negara, berdasarkan bukti transaksi berupa SSP (Surat Setoran Pajak Pusat). Bendahara pengeluaran menerima uang persediaan (UP) dari BUD sebesar Rp berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D UP. Total realisasi belanja gaji dan tunjangan selama setahun sebesar Rp berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D-LS Gaji dan Tunjangan. Total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D-LS Belanja Barang dan Jasa. Total realisasi belanja barang dan jasa untuk konsumsi yang dibayar secara LS sebesar Rp berdasarkan SP2D-LS Belanja Barang dan Jasa. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang diterbitkan selama T.A 20x1 sebesar Rp Dari jumlah tersebut, pendapatan retribusi yang diterima bendahara penerimaan sebesar Rp Pendapatan tsb telah disetor seluruhnya ke rekening Kas Daerah, berdasarkan bukti transaksi berupa STS (Surat Tanda Setoran).

49 7. Total SP2D GU yang diterima selama tahun berjalan meliputi pengesahan belanja yang dibayar dengan UP dan sekaligus pengisian kembali UP yang terpakai dengan rincian sbb: Belanja Langsung Jumlah Belanja Pegawai (honor-honor) Rp Belanja Barang dan Jasa Rp Total Rp 8. Belanja UP yang terakhir telah disahkan dengan diterimanya SP2D GU Nihil (bukti transaksi pengesahan belanja UP tanpa pengisian UP yang terpakai) untuk belanja sbb: Belanja Langsung Jumlah Belanja Pegawai (honor-honor) Rp Belanja Barang dan Jasa Rp Total Rp 9. Sisa UP telah disetor seluruhnya pada akhir tahun ke rekening Kas Daerah sebesar Rp Berdasarkan bukti transaksi berupa STS. 10. PPh/PPN yang dipotong/dipungut oleh bendahara pengeluaran selama tahun berjalan telah disetor seluruhnya ke rekening Kas Negara sebesar Rp Berdasarkan bukti transaksi berupa SSP.

50 Data akuntansi untuk penyesuaian akhir tahun :
Diketahui dari jumlah belanja barang dan jasa selama T.A. 20x1, belanja persediaan selama tahun berjalan sebesar Rp Adapun nilai persediaan yang masih tersisa pada akhir tahun diestimasi sebesar Rp Berdasarkan kebijakan akuntansi PEMKAB XYZ, penyusutan aset tetap mulai diterapkan terhitung T.A. 20x1. Semua aset tetap yang dapat disusutkan dihitung penyusutannya dengan metode garis lurus dengan asumsi nilai residu nol (nihil). Gedung dan Bangunan disusutkan dengan tarif penyusutan sebesar 2,5% per tahun, sedangkan peralatan dan mesin disusutkan dengan tarif penyusutan sebesar 10% per tahunnya. Semua aset tetap (kecuali tanah dan KDP) yang diperoleh pada tahun berjalan dianggap telah dapat disusutkan untuk setahun penuh. Tagihan belanja barang dan jasa berupa belanja langganan daya dan jasa untuk bulan Desember 20x1 sebesar Rp belum terbayarkan.

51 Beberapa Asumsi /pendekatan untuk menjurnal transaksi-transaksi tersebut:
Transaksi terkait Laporan Operasional (LO) dicacat menggunakan double entry Transaksi terkait Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dicacat menggunakan Single Entry Pengakuan/pencatatan belanja yang dibayar dari UP selama tahun berjalan dapat dilakukan dengan dua alternatif : Pada saat diterimanya SP2D GU; atau Pada saat SPJ UP telah disahkan oleh PA dan/atau SPJ Administratif/Fungsional Bendahara Pengeluaran yang telah disahkan oleh PA/KPA. Di dalam ilustrasi ini digunakan pendekantan (1) dengan pertimbangan pengesahan SPJ UP secara final adalah jika telah diterbitkannya SP2D GU oleh BUD. Pengakuan belanja akrual yang masih harus dibayar dapat dilakukan pada akhir tahun melalui jurnal penyesuaian. 5. Pendapatan dapat dilakukan pada saat (1) diterbitkan SKP/SKR; atau (2) saat diterima pendapatan dan pengakuan pendapatan yang masih harus diterima diakui pada akhir tahun melalui jurnal penyesuaian. Di dalam ilustrasi ini digunakan pendekatan (1)

52 1 2 3 4 5 Jurnal Double Entry – Entitas Akuntansi Keuangan
Utang PPh/PPN Kas di Bendahara Pengeluaran Jurnal untuk mencatat penyetoran PPH/PPN sejumlah Rp 1 Kas di Bendahara Pengeluaran RK-PPKD Jurnal untuk mencatat penerimaan UP sebesar Rp Rp dari BUD 2 Beban Gaji dan Tunjangan RK-PPKD Jurnal untuk mencatat belanja gaji dan tunjangan Rp Rp 3 Peralatan Mesin RK-PPKD Jurnal untuk mencatat belanja modal Rp berupa peralatan mesin 4 Beban Barang & Jasa - Konsumsi RK-PPKD Jurnal untuk mencatat belanja barang dan jasa konsusmi Rp 5

53 6a 6b 6c 7 8 Piutang Retribusi 75.000.000 Pendapatan Retribusi
Jurnal untuk mencatat piutang retsibusi dengan dasar SKR yang sudah diterbitkan 6a Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Retribusi Jurnal untuk mencatat penerimaan pendapatan retribusi sebesar Rp 6b RK-PPKD Kas di Bendahara Penerimaan Jurnal untuk mencatat penyetoran pendapatan retribusi ke Kasda sebesar Rp 6c Beban Pegawai - Honor Beban Barang dan Jasa RK-PPKD Jurnal untuk mencatat belanja pegawai dan belanja barang dan jasa melalui mekanisme GU Rp 7 Beban Pegawai - Honor Beban Barang dan Jasa Kas di Bendahara Pengeluaran Jurnal untuk mencatat belanja pegawai dan belanja barang dan jasa melalui me GU nihil Rp 8

54 9 10 a 10 b RK-PPKD 11.500.000 Kas di Bendahara Pengeluaran
Jurnal untuk mencatat pengembalian sisa UP sebesar Rp 9 Kas di Bendahara Penerimaan Utang PPh/PPN Jurnal untuk mencatat pemotongan PPh/PPN sebesar Rp 10 a 10 b Utang PPh/PPN Kas di Bendahara Penerimaan Jurnal untuk mencatat penyetoran PPh/PPN sebesar

55 1 2 3 Jurnal Penyesuaian Persediaan 500.000 Beban Barang dan Jasa
Jurnal untuk mencatat kenaikan nilai persediaan (pengurangan beban barang & jasa) Rp 1 Beban Penyusutan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jurnal untuk mencatat penyusutan gedung/Bangunan Rp (Rp x 2,5%) dan peralatan&mesin Rp (Rp x 10%) 2 Beban Barang dan Jasa Utang Beban Barang dan Jasa Jurnal untuk mencatat belanja langganan daya dan jasa yang belum dibayar per 31 Desember 20x1 3

56 Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20X1
PEMDA XYZ SKPD ABC Laporan Operasional Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20X1 (dalam ribuan rupiah) Uraian Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Retribusi 27.000 BEBAN Beban Pegawai (Gaji dan Tunjangan + Honor2) Beban Barang dan Jasa Beban Penyusutan 31.900 Jumlah Beban SURPLUS (DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL ( )

57 PEMDAS XYZ SKPD ABC Neraca Per 31 Desember 20x1 (dalam ribuah rupiah)
ASET Aset Lancar Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Piutang Retribusi Persediaan Total Aset Lancar Aset Tetap Tanah Gedung/Bangunan Peralatan dan Mesin Akum. Penyusutan Total Aset Tetap Rp - 1.500 1.000 2.500 (31.900) KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Beban Barang dan Jasa EKUITAS Ekuitas Awal Tahun Ekuitas untuk Konsolidasi: Surplus (Defisit)-LO RK-PPKD Selisih Surplus (Defisit)-LO dan Ekuitas Akhir Tahun*) 15.325 ( ) 64.775 TOTAL ASET TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS

58 Buku Pendapatan-LRA (Basis Kas)
Jurnal Single Entry – Entitas Akuntansi Anggaran PEMDA XYZ SKPD ABC Buku Pendapatan-LRA (Basis Kas) T.A. 20x1 Tgl Uraian/Akun Bukti No Akun Debit Kredit 6 Pendapatan Retribusi, telah disetor ke Kasda STS No... 4.xxx

59 Buku Belanja-LRA (Basis Kas)
PEMDA XYZ SKPD ABC Buku Belanja-LRA (Basis Kas) T.A. 20x1 Tgl Uraian/Akun Bukti No Akun Dr Cr 3 Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan SP2D-LS No... 5.xxx 4 Belanja Modal-Peralatan dan Mesin SP2D-LS No... 5 Belanja Barang dan Jasa-Konsumsi 7 Belanja Pegawai-Honor2 SP2D GU No... Belanja Barang dan Jasa 8 SP2D GU Nihil No...

60 Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1
PEMDA XYZ SKPD ABC Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 (Rp000) Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Selisih Capaian (1) (2) (3) (4)=(3) – (2) (5)=(3)/(2) PENDAPATAN Pendapatan Retribusi 24.000 25.500 1.500 106% BELANJA Belanja Tidak Langsung: Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan (12.500) 99,16% Belanja Langsung: Belanja Pegawai-Honor2 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 65.000 64.750 (250) (5.000) (10.000) 99,61% 96,67% 91,67% Total Belanja Langsung (15.250) 95,44% Total Belanja (27.750) 98,49% Surplus (Defisit) ( ) ( ) (29.250) Format Permendagri 13/2006)

61 Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011
PEMDA XYZ SKPD ABC Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011 (Rp000) Uraian Anggaran Realisasi Selisih Capaian PENDAPATAN Pendapatan Retribusi 24.000 25.500 1.500 106% BELANJA Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa (12.750) (5.000) 99,19% 96,67% Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin (10.000) 91,67% Total Belanja (27.750) 98,49% Surplus (Defisit) ( ) ( ) (29.250) Format SAP

62 Sistem Akuntansi PPKD Pada proses perencanaan, SKPKD menyiapkan Rencana kerja Anggaran (RKA) SKPD dan RKA PPKD. RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD; RKA-PPKD digunakan untuk menampung: pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah; belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

63 Akuntansi Konsolidator
RKA SKPD RKA PPKD SKPKD Program & kegiatan PPKD selaku SKPD LRA LO Neraca CaLK Akuntansi SKPD SKPD -Dana Perimbangan Pend. Hibah Bel. Bunga bel. Bansos Dll. LAK Akuntansi PPKD sbg BUD PPKD - NERACA CALK Akuntansi Konsolidator - LPSAL LPE

64 Contoh Jurnal transaksi PPKD – sebuah alternatif
Data Neraca PPKD awal per 1 Januari 20x1 No. Rek Nama Rek Debit Kredit 1.1.1.x Kas di Kas Daerah 1.2.1.x Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah 3.1.1.x Ekuitas Jumlah Keterangan : PPKD selaku BUD tidak memilik utang jangka pendek, seperti utang PFK, karena potongan pajak pusat maupun iuran taspen, askes, dsb, telah disetor seluruhnya ke para fihak yang terkait. PPKD tidak memilik utang jangka panjang. Semua sisa UP di Bendahara Pengeluaran SKPD telah disetor sd. akhir tahun lalu (31 Des 20x0). Semua pendapatan yang diterima bendahara penerimaan SKPD telah disetorkan ke rek Kasda sd. akhir tahun lalu (31 Des 20x0). Saldo SiLPA awal tahun 20x1 sebesar Rp

65 Ringkasan DPA PPKD T.A. 20x1 No. Urut Uraian Anggaran
setelah Perubahan 1 PENDAPATAN 1.2 Pendapatan Dana Perimbangan 1.2.1 Pendapatan Dana Bagi Hasil 1.2.2 Pendapatan Dana Alokasi Umum 1.2.3 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Jumlah Dana Perimbangan 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 1.3.1 Pendapatan Hibah - Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah JUMLAH PENDAPATAN 2 BELANJA 2.2 Belanja Tidak Langsung 2.2.1 Belanja Bunga 2.2.2 Belanja Subsidi 2.2.3 Belanja Hibah 2.2.4 Belanja Bantuan Sosial 2.2.5 Belanja Bagi Hasil 2.2.6 Belanja Bantuan Keuangan 2.2.7 Belanja Tak Terduga JUMLAH BELANJA Surplus /Defisit: [1]-[2]

66 Ringkasan DPA PPKD T.A. 20x1 (2)
No. Urut Uraian Anggaran Setelah Perubahan 3. PEMBIAYAAN 3.1. Penerimaan Pembiayaan 3.1.1 SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - 3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 3.1.5 Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal Daerah 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto [3.1] –[3.2] SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan*) [Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto]

67 Jumlah Dipotong / dipungut (Rp)
Berikut adalah sejumlah transaksi yang dilakukan SKPKD DEF : Jumlah total realisasi pendapatan dana perimbangan T.A. 20x1 berdasarkan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah Rp dengan rincian sbb.: Jumlah total pendapatan SKPD yang telah disetorkan ke rekening Kasda berdasarkan STS dan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah Rp Jumlah total SP2D LS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah Rp Jumlah potongan dan penyetoran PFK yang dilakukan oleh BUD atas SP2D LS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah sbb: No. Rek Uraian Jumlah (Rp) Pendapatan DBH Pendapatan DAU Pendapatan DAK Jumlah No. Rek Uraian Jumlah Dipotong / dipungut (Rp) Jumlah Disetor (Rp) Potongan PPh dan PPN Potongan Taspen Potongan Askes Jumlah dari 120 slides

68 5. Jumlah total SP2D UP/GU dan TU yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah Rp 3.576.000.000
Jumlah total sisa UP dan TU yang disetorkan kembali oleh seluruh SKPD ke rekening Kasda adalah Rp Jumlah total SP2D LS realisasi belanja tidak langsung PPKD terdiri dari: Jumlah penerimaan pinjaman jk panjang dari Pemerintah Pusat berdasarkan bukti transfer dan/atau Nota Kredit Rekening Koran Bank sebesar Rp 9. Jumlah SP2D LS untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp Jumlah SP2D LS untuk penambahan penyertaan modal di perusahaan daerah sebesar Rp Pada Akhir tahun 20x1, diperoleh informasi sebagai berikut: 11. DAU yang belum diterima sd akhir tahun 2011 sebesar Rp 12. Beban bunga yang terutang atas pinjaman jangka panjang sebesar Rp No. Rek Uraian Jumlah (Rp) Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan

69 Jurnal untuk mencatat pendapatan SKPD yg disetor ke Kasda Rp35.467.000
Jurnal Double Entry – Entitas Akuntansi Keuangan Kas di Kas Daerah Pendapatan DBH – LO Pendapatan DAU – LO Pendapatan DAK – LO Jurnal untuk mencatat realisasi pendapatan dana transfer sebesar Rp 1 Kas di Kas Daerah RK-SPKD Jurnal untuk mencatat pendapatan SKPD yg disetor ke Kasda Rp 2 3 RK-SPKD Kas di Kas Daerah Jurnal untuk mencatat belanja SKPD melalui mekanisme SP2d-LS Rp Kas di Kas Daerah Utang PPh & PPN Utang Iuran Taspen Utang Iuran Askes Jurnal untuk mencatat potongan PPh, PPN, Iuran Taspen, Iuran Askes sebesar Rp 4a

70 4b 5 6 7 Jurnal Double Entry – Entitas Akuntansi Keuangan
Utang PPh & PPN Utang Iuran Taspen Utang Iuran Askes Kas di Kas Daerah Jurnal untuk mencatat penyetoran PPh, PPN, Iuran Taspen, Iuran Askes ke pihak terkait sebesar Rp 4b RK-SPKD Kas di Kas Daerah Jurnal untuk mencatat transfer kpd bendahara pengeluaran SKPD melalui mekanisme UP, GU & TU sebesar Rp 5 Kas di Kas Daerah RK-SPKD Jurnal untuk mencatat pengembalian uang muka dari bendahara pengeluaran SKPD sebesar Rp 6 Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Keuangan Kas DI Kas aerah Jurnal untuk mencatat beban bantuan sosial dan bantuan keuangan sebesar Rp 7

71 8 9 10 11 12 Jurnal Double Entry – Entitas Akuntansi Keuangan
Kas di Kas Daerah Utang Kpd Pemerintah Pusat Jurnal untuk mencatat peerimaan pinjaman Jk Panjang dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 8 9 Dana Cadangan Kas di Kas Daerah Jurnal untuk mencatat pembentukan dana cadangan sebesar Rp Penyertaan Modal pd BUMD Kas di Kas Daerah Jurnal untuk mencatat penambahanpenyertaan modal pada perusda sebesar Rp 10 Piutang DAU Pendapatan DAU - LO Jurnal untuk mencatat sisa DAU yang belum dicairkan pada akhir tahun sebesar Rp 11 Beban Bunga Utang Bunga Jurnal untuk mencatat beban bunga pinjaman kepada pemerintah yang belum dibayarkan Rp 12

72 Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1
PPKD Laporan Operasional Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 Uraian Jumlah PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan Dana Bagi Hasil (Pusat) Pendapatan DAU Pendapatan DAK Jumlah Pendapatan BEBAN Beban Bunga Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Keuangan Jumlah Beban SURPLUS (DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL

73 PEMDA XYZ PPKD Neraca Per 31 Desember 2011 (Rp000) ASET Aset Lancar
Kas di Kas Daerah Piutang DAU Total Aset Lancar Investasi Jk Panjang Penyertaan Modal pad BUMD Dana Cadangan RK-SKPD Rp KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang PPh/PPN Utang Bunga Total Kewajiban Jk Pendek Kewajiban Jangka Panjang Utang Pada Pemerintah Pusat Total Kewajiban EKUITAS Ekuitas Awal Tahun Surplus (Defisit)-LO Ekuitas Akhir Tahun TOTAL ASET TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS

74 PPKD Buku Pendapatan-LRA T.A. 20x1 PPKD Buku Belanja-LRA T.A. 20x1 Tgl
Uraian/Akun Bukti No Akun Debit Kredit 1 Pendapatan DBH 4.xxx Pendapatan DAU Pendapatan DAK PPKD Buku Belanja-LRA T.A. 20x1 Tgl Uraian/Akun Bukti No Akun Debit Kredit 7 Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan

75 PPKD Buku Pemebiayaan-LRA T.A. 20x1 Tgl Uraian/Akun Bukti No Akun
Debit Kredit h Penerimaan Pembiayaan- Penarikan Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat i Pengeluaran Pembiayaan- Pembentukan Dana Cadangan j Pengeluaran Pembiayaan- Penyertaan Modal pada BUMD

76 Neraca Saldo-Entitas Akuntansi Anggaran
PEMDA XYZ PPKD Neraca Saldo-Entitas Akuntansi Anggaran Per 31 Desember 2011 No. Rek Nama Akun Debit Kredit 4.xxx Pendapatan DBH Pendapatan DAU Pendapatan DAK 5.xxx Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan 7.00 SiLPA Awal Tahun 7.1xx Penerimaan Pembiayaan-Penarikan Pinjaman Kpd Pemerintah Pusat 7.2xx Pengeluaran Pembiayaan-Pembentukan Dana Cadangan Pengeluaran Pembiayaan-PM pada BUMD Jumlah SILPA*)

77 Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011
PEMDA XYZ PPKD Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011 (Rp000) Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Selisih PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN Pendapatan DBH Pendapatan DAU ( ) Pendapatan DAK - Total Pendapatan Dana Perimbangan ( ) BELANJA Belanja Tidak Langsung: Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga ( ) Total Belanja Surplus (Defisit) ( )

78 Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1
PEMDA XYZ PPKD Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 (Rp000) (lanjutan) Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Selisih PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SiLPA awal tahun Penerimaan Pembiayaan-Penarikan Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan- Pembentukan Dana Cadangan Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Modal pada BUMD Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto SILPA Akhir Tahun*) ( ) Format Permendagri 13/2006

79 Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1
PEMDA XYZ PPKD Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 (Rp000) Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Selisih PENDAPATAN TRANSFER DARI PEMERINTAH PUSAT Pendapatan DBH Pendapatan DAU ( ) Pendapatan DAK - Total Pendapatan Transfer ( ) BELANJA Belanja Operasi Belanja Bantuan Sosial Belanja Tak Terduga ( ) Transfer Bantuan Keuangan Total Belanja Surplus (Defisit) ( )

80 Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1
PEMDA XYZ PPKD Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 (Rp000) (lanjutan) Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Selisih PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SiLPA awal tahun Penerimaan Pembiayaan-Penarikan Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan-Pembentukan Dana Cadangan Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Modal pada BUMD Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto SILPA Akhir Tahun*) ( ) Format SAP

81 Proses Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian
Tahapan atau proses penyusunan LK Konsolidasiaon melibatkan: Kertas Kerja Penyusunan LRA Konsolidasian Kertas Kerja Penyusunan LO Konsolidasian Kertas Kerja Penyusunan Neraca Konsolidasian Dalam ilustrasi ini diasumsikan hanya ada PPKD dan gabungan SKPD dalam satu pemda

82 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian
PEMDA XYZ Kertas Kerja Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011 (Rp000) No Rek Uraian PPKD (Realisasi) ∑SKPD Saldo Gabungan 4 PENDAPATAN 4.1. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan pajak daerah Pendapatan retribusi daerah Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah PAD 4.2 Pendapatan Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil - Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah JUMLAH PENDAPATAN

83 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian
PEMDA XYZ Kertas Kerja Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011 (Rp000) (Lanjutan 1) No Rek Uraian PPKD (Realisasi) ∑SKPD Saldo Gabungan 5 BELANJA 5.1. Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai - Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.2. Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja Langsung JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT) ( ) ( )

84 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian
PEMDA XYZ Kertas Kerja Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011 (Rp000) (Lanjutan 2) No Rek Uraian PPKD (Realisasi) ∑SKPD Saldo Gabungan 7 PEMBIAYAAN DAERAH 7.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah SiLPA awal tahun - Penerimaan Pinjaman dari Pempus Jumlah Penerimaan pembiayaan 7.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal pada BUMD Jumlah Pengeluaran pembiayaan Pembiayaan Neto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)* ( )

85 Penyusunan Laporan Operasional Konsolidasian
PEMDA XYZ Kertas Kerja Penyusunan Laporan Operasional Konsolidasian Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 (Rp000) No Rek Uraian PPKD (Realisasi) ∑SKPD Saldo Gabungan 8. PENDAPATAN 8.1 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan pajak daerah1) Pendapatan retribusi daerah2) Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah PAD 8.2 Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil - Dana Alokasi Umum3) Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer 8.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah JUMLAH PENDAPATAN

86 Penyusunan Laporan Operasional Konsolidasian
PEMDA XYZ Kertas Kerja Penyusunan Laporan Operasional Konsolidasian Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 (Rp000) (lanjutan) No Rek Uraian PPKD (Realisasi) ∑SKPD Saldo Gabungan 9. BEBAN Beban Pegawai-Gaji dan Tunjangan - Beban Pegawai-Honor Beban Barang dan Jasa 4) Beban Bunga5) Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Keuangan Beban Tak Terduga Belan Penyusutan6) JUMLAH BEBAN SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL7) ( )

87 Penyusunan Neraca Daerah Konsolidasian
PEMDA XYZ Kertas Kerja Penyusunan Neraca Daerah Konsolidasian Per 31 Desember 20x1 (Rp000) No. Rek Nama Rekening PPKD ∑SKPD Ayat Eliminasi Neraca Konsolidasian Debit Kredit ASET Aset Lancar Kas di Kas Daerah - Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Piutang Pajak Daerah 40.500 Piutang Retribusi 12.500 Piutang DAU Persediaan Total Aset Lancar Aset Non Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap2) ( ) Nilai Buku Aset Tetap Dana Cadangan Aset Lainnya Total Aset Non Lancar RK-∑SKPD1) TOTAL ASET

88 Penyusunan Neraca Daerah Konsolidasian
PEMDA XYZ Kertas Kerja Penyusunan Neraca Daerah Konsolidasian Per 31 Desember 20x1 (Rp000) No. Rek Nama Rekening PPKD ∑SKPD Ayat Eliminasi Neraca Konsolidasian Debit Kredit KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang PFK3) - Utang Belanja Utang Bunga Total Kewajiban jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat TOTAL KEWAJIBAN EKUITAS Ekuitas Awal Tahun Surplus (Defisit)-LO ( ) RK-PPKD1) TOTAL EKUITAS AKHIR TAHUN TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

89 LAK SAP CTA (PP 24/2005) VS LAK SAP AKRUAL (PP71/2010)
Laporan Arus Kas (LAK) LAK SAP CTA (PP 24/2005) VS LAK SAP AKRUAL (PP71/2010) Uraian LAK versi SAP berbasis CTA LAK versi SAP berbasis akrual Klasifikasi Aktivitas Operasi Aktivitas Investasi Non-Keuangan Aktivitas Pembiayaan Aktivitas Non-Anggaran Aktivitas Investasi Aktivitas Pendanaan Aktivitas Transitoris Penerimaan /pengeluaran kas dari penjualan/pembelian aset tetap. .- Penerimaan/pengeluaran kas dari penjualan/pembelian aset tetap, perolehan/penjualan investasi jangka panjang, pembentukan/pencairan dana cadangan Aktivitas Pembiayaan Penerimaan/ pengeluaran dari perolehan/penjualan investasi jk panjang, penarikan/pembayaran pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan. - Penerimaan/pengeluaran kas dari transaksi penarikan/pembayaran pinjaman. Aktivitas non anggaran Penerimaan/pengeluaran kas dari transaksi di luar APBD  PFK (ex. iuran taspen, askes) Substansi sama hanya beda istilah, di sini menggunakan istilah Aktivitas Transitoris

90 Analisis Laporan Keuangan Pemda

91 Tujuan Analisis LKPD Meyakini ketaatan Pada peraturan perundang-undangan. Mengetahui kondisi Keuda & perubahannya. Mengetahui kemampuan Pemda memenuhi kewajibannya. Mengetahui kemampuan Pemda menyediakan dana kegiatan. Mengevaluasi kinerja Pemda melaksanakan program/kegiatan. Mengetahui potensi pemda menghasilkan sumber daya.

92 Analisis Horisontal Karakteristik Analisis Horizontal (kecenderungan/trend): Bertujuan untuk mengetahui arah atau kecenderungan suatu pos laporan keuangan. Membutuhkan time series data selama beberapa tahun. Dilakukan dengan membandingkan (menghubungkan) angka-angka untuk pos yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan. Analisis kecenderungan relatif sederhana, tanpa mengidentifikasi variable yang mempengaruhi perubahan dari pos tersebut. Analisis kecenderungan dengan diagram pencar dilakukan dengan penarikan garis kecenderungan yang mendekati (mengikuti) pola dari sebaran titik-titik yang ada dalam grafik

93 Teknik-teknik Analisis horizontal
Membandingkan perubahan nilai setiap pos pada LKPD dari waktu ke waktu  mencari tahu penyebab perubahan signifikan melalui CALK Membandingkan perubahan setiap pos dengan rata-rata beberapa tahun tertentu (misal 5 tahun) Analisis scatter plot dan menarik garis prediksi untuk memprediksi kejadian pd tahun2 yg akan datang Analisis Regresi (regresi sederhana maupun berganda)  untuk mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kejadian

94 Analisis Vertikal atau Rasio
Dilakukan dgn melihat ukuran & hubungan unsur LKPD secara vertikal dari unsur yang ada Dapat meminimalkan penilaian yang bersifat dugaan, ketidakpastian, pertimbangan pribadi Dapat mengetahui adanya kesalahan proses akuntansi

95 Jenis Analisis vertikal
Analisis atas unsur neraca Analisis atas unsur laporan realisasi anggaran (LRA) Analisis atas unsur laporan Operasional (LO) Analisis atas unsur laporan arus kas (LAK) Analisis atas unsur antar unsur laporan keuangan lainnya.

96 Analisis Rasio Likuiditas  mengukur kemampuan membayar utang (kewajiban) jangka pendeknya; diukur dengan rasio lancar dan rasio kas. Solvabilitas  mengukur kemampuan membayar semua utangnya yang akan jatuh tempo; diukur dengan rasio utang terhadap aktiva atau rasio utang terhadap ekuitas Leverage  mengukur perbandingan antara ekuitas total utang. Kemandirian  mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam pendanaan aktivitasnya sebagai indikator tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan daerah, indikator perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakatnya; membandingkan jumlah PAD terhadap jumlah DAU ditambah jumlah pinjaman (selain utang PFK dan utang pajak PPn/PPh).

97 Contoh Rasio yang sering digunakan
Formula Keterangan Rasio Kemandirian = PAD Semakin besar rasio kemandirian berarti kemandirian keuangan pemda semakin baik Dana Perimbangan + Pinjaman Rasio Pertumbuhan PAD PADt – PAD(t-1) Semakin besar rasio ini semakin baik PADt-1 Rasio Maksimum Pinjaman Sisa Pinjaman + Pinjaman yang diusulkan Maksimal 75% Jumlah Penerimaan Umum APBD Tahun Sebelumnya DSCR {PAD + DAU + (DBH – DBH DR) } – Belanja Wajib Minimal 2,5 kali Angsuran Pokok + Bunga + Biaya Pinjaman lainnya

98 Contoh Rasio yang sering digunakan
Formula Keterangan Rasio keselarasan belanja = Belanja Tidak Langsung Semakin kecil rasio ini semakin baik Belanja Langsung Ratio utang perkapita Total utang Ratio ini untuk mengukur jumlah beban utang yang menjadi tanggungan tiap anggota masyarakat dalam suatu wilayah. Makin besar ratio ini makin buruk. Jumlah penduduk Ratio utang terhadap aset tetap Total Utang Ratio ini digunakan untuk mengukur persentase aset tetap yang dapat dijadikan jaminan dalam pengambilan utang. Aset Tetap Ratio utang terhadap PAD PAD Ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemda dalam membayar utangnya menggunakan PAD. Makin besar ratio ini makin baik.

99 AUDIT LKPD

100 Jenis-jenis Pemeriksaan
Pengertian & Jenis Audit LKPP/LKPD 06/04/2017 Pemeriksaan Keuangan, bertujuan memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (UU 15/2004) Jenis-jenis Pemeriksaan dari 120 slides

101 Dasar Hukum Pemeriksaan LKPD
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

102 Pemeriksaan/Audit LKPD
Memberikan keyakinan yang memadai Rreasonable) Apakah LKPD telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan PABU atau basis akuntansi komprehensif selain PABU Pemeriksaan/Audit LKPD Memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD telah disusun berdasarkan SPI memadai & disajikan sesuai dengan SAP 2. Tidak mencakup pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber & Prosedur Reviu LKPD Reviu VS Audit LKPD APIP BPK

103 Ruang lingkup pemeriksaan
Anggaran & realisasi pendapatan, belanja & pembiayaan Posisi aset, kewajiban & ekuitas dana Arus kas & saldo kas akhir sesuai (SILPA) dlm LRA dan Ekuitas dalam Neraca Pengungkapan informasi yang diharuskan SAP Menguji efektivitas SPI & Kepatuhan pd Peratur

104 ukuran mutu dalam melaksanakan pemeriksaan Konsultasi dg Pemerintah
BPK Akuntan Publik yg melakukan pemeriksaan atas pengelolaan & pertanggung jawaban KN/D APIP Proses Audit meningkatkan kredibilitas informasi dari auditee melalui pengumpulan & pengujian bukti secara obyektif ukuran mutu dalam melaksanakan pemeriksaan Konsultasi dg Pemerintah PSP 01: Standar Umum PSP 02 :Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan PSP 03 : Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan PSP 04 : Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja PSP 05 : Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja PSP 06 : Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu PSP 07 :Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pengambilan keputusan Penyelenggara Negara

105

106 Asersi (assertion) pernyataan manajemen
adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan Asersi keberadaan & keterjadian kelengkapan penilaian & pengalokasian hak & kewajiban Penyajian& pengungkapan

107 Bukti & Prosedur Pemeriksaan
analitical procedures, tracing, inspecting, vouching, confirming, observing, inquiring, counting, reperforming, dan computer-assisted audit techniques. Prosedur Pemeriksaan Bukti Analitis (Analytical Evidence) Bukti Dokumentasi (Documentary Evidence) Konfirmasi (Confirmation) Pernyataan Tertulis (Written Representation) 5. Bukti Matematis (Mathematical Evidence) 6. Bukti Lisan (Oral Evidence) 7. Bukti Fisik (Physical Evidence) 8. Bukti Elektronik (Electronic Evidence) Bukti Pemeriksaan Bukti & Prosedur Pemeriksaan

108 Temuan ketidakpatuhan thd UU
Temuan Pemeriksaan Temuan kelemahan SPI Temuan ketidakpatuhan thd UU Ikhtisar koreksi

109 Temuan atas Kelemahan sistem pengendalian intern
Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi & pelaporan  mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan & pengamanan aset. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja  mempengaruhi efisiensi & efektivitas pelaksanaan kegiatan serta kemungkinan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Kelemahan struktur pengendalian intern  berpengaruh terhadap efektivitas SPI secara keseluruhan.

110 Temuan atas Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan
Temuan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah pada BUMN/D  mengungkap berkurangnya KN/D atau BUMN/D sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai Temuan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada BUMN/D  mengungkap adanya perbuatan melawan hukum, sengaja atau lalai yang mengakibatkan risiko kerugian di masa datang Temuan kekurangan penerimaan negara/daerah atau BUMN/D  mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah atau pBUMN/D tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah atau BUMN/D karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan Temuan administrasi  mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku , tetapi tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau BUMN/D, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana. Temuan Indikasi Tindak Pidana  mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur tindak pidana

111 Jenis – Jenis Opini Audit
disclaimer opinion qualified opinion adverse opinion unqualified opinion Jenis – Jenis Opini Audit

112 Adalah keterampilan yang menunjang keberhasilan tugas audit
Tujuan Komunikasi Audit 06/04/2017 Agar tim audit dapat bekerja tanpa hambatan Anggota tima audit dapat melaksanakan tugas sesuai dengan program audit Meminimalkan saling curiga antar anggota tim audit Dapat diperoleh data dan informasi secara cepat, tepat, dan akurat dengan bantuan auditi. Rekomendasi dapat dilaksanakan auditi Adalah keterampilan yang menunjang keberhasilan tugas audit dari 120 slides

113 Komunikasi dalam tahap audit
06/04/2017 Surat Penugasan Tahap Persiapan Audit Pertemuan pertama Tahap Plaksanaan Audit mekanisme pelaksanaan audit; minta kesediaan auditi menyediakan data dan informasi Mencari Informasi dan data audit Wawancara, kuisioner, konfirmasi Tahap Pelaksanaan Akhir Audit Mengkomunikasikan temuan dan rekomendasi Tahap Akhir Audit Laporan Akhir dari 120 slides

114 Alasan Auditi tidak suka diaudit
Interaksi antara auditor dengan auditi 06/04/2017 Manusia butuh untuk di hargai ; Audit dianggap mencurigai auditi bekerja kurang baik Citra auditor = pencari kesalahan Alasan Auditi tidak suka diaudit dari 120 slides

115 Interaksi antara auditor dengan auditi
06/04/2017 Penampilan Perlakukan auditi sebagai subjek Menciptakan iklim kerja yang positif Menjaga independensi terhadap auditi Sikap kooperatif auditi tidak disalah artikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Sikap negatif auditi = ketidak nyamanan dalam proses audit Mencari informasi dan data, bukan mencari kesalahan Yang perlu diperhatikan oleh auditor dalam membangun interaksi positif dengan auditi dari 120 slides

116 Feed back dapat diperoleh langsung Meminimalisir kesalahpahaman
Bentuk Komunikasi 06/04/2017 Feed back dapat diperoleh langsung Meminimalisir kesalahpahaman Wawancara yang tidak tegang akan menimbulkan kenyamanan dalam melaksanakan tugas Wawancara dari 120 slides

117 Persiapan: materi, siapa yang diwawancara, waktu
Bentuk Komunikasi 06/04/2017 Persiapan: materi, siapa yang diwawancara, waktu Pelaksanaan: pembukaan, sikap pewawancara, pendengar yang baik, menilai relevansi dan kejelasan jawaban, membuat catatan dan mengakhiri wawancara Teknik Wawancara Hasil wawancara didokumentasikan untuk melakuikan analisis masalah, dan dasar pengambilan keputusan atas masalah yang ditemukan dari 120 slides

118 Bentuk Komunikasi Komunikasi Tertulis Responden tidak perlu hadir
06/04/2017 Komunikasi Tertulis Responden tidak perlu hadir Bahasa dapat disesuaikan dengan calon responden Surat: ST, S. Konfirmasi, S. Pengantar Laporan, Laporan dalam bentuk surat Program Audit: untuk kejelasan tugas dan monitoring pelaksanaan audit Kuisioner: untuk memperoleh gambaran umum Kertas Kerja Audit: dokumentasi tertulis semua bukti dan analisis audit Laporan hasil audit Jenis Komunikasi Tertulis dari 120 slides

119 Bentuk Komunikasi 06/04/2017 LHP harus akurat  memuat data yg akurat untuk pengambilan keputusan LHP harus tepat waktu  data-data masih relevan dan dapat dimanfaatkan LHP harus memadai  memadai dalam kuantitas dan lengkap dalam cakupannya LHP harus sederhana  dpt menyederhanakan persolana, mudah dipahami LHP harus jelas  disajikan dengan ringkas dan Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Laporan Audit dari 120 slides

120 Feed back diperoleh langsung Meminimalisir kesalahpahaman
Bentuk Komunikasi 06/04/2017 Feed back diperoleh langsung Meminimalisir kesalahpahaman Dapat mempengaruhi sekelompok orang Meningkatkan efektifitas komunikasi karena menggunakan alat bantu Presentasi Formal dari 120 slides

121 Tahapan Presentasi Formal
Bentuk Komunikasi 06/04/2017 Persiapan Tahapan Presentasi Formal Siapa yang hadir, berapa orang, relevansi topik dan audien, dll Penyiapan materi Membuat ringkasan materi Dan alat bantu d. Waktu dan ruang Pelaksanaan Membuka presentasi Menjelaskan pokok masalah Tanya jawab Mendengarkan Mengakhiri presentasi dari 120 slides

122 TERIMA KASIH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta Telp/Fax Helpdesk :