Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kebijakan Ditjen Dikti Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Diploma Tiga Keperawatan Deputi Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemdikbud.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kebijakan Ditjen Dikti Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Diploma Tiga Keperawatan Deputi Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemdikbud."— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Ditjen Dikti Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Diploma Tiga Keperawatan Deputi Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemdikbud Ridwan Roy T Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Disampaikan pada Pertemuan AIPDiKI Semarang, Mei 2014

2 Pokok Bahasan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kesehatan Sistem Uji Kompetensi HARMONISASI SUPPLY-DEMAND TENAGA KESEHATAN

3 VISI : Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Berkarakter Kuat MISI : 3 Optimali sasi Pemanfa atan TIK Resource Sharing Integrasi Proses Meningkatkan KETERSEDIAAN layanan pendidikan dan kebudayaan; Memperluas KETERJANGKAUAN layanan pendidikan dan kebudayaan; Meningkatkan KUALITAS layanan pendidikan dan kebudayaan; Mewujudkan KESETARAAN dalam memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan; Menjamin KEPASTIAN / KETERJAMINAN memperoleh layanan pendidikan; MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH Bahasa dan Kebudayaan Indonesia

4 FOKUS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Tahun SMP PT exploring – strengthening - empowering SM Pendidikan KARAKTER INTEGRASI & PEMBIASAAN SD TK PAUD Pendidikan AKADEMIK PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI. PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK GURU KE S1/D4, SERTIFIKASI, DAN RINTISAN PENDIDIKAN PROFESI GURU PERCEPATAN PENINGKATAN JUMLAH DOSEN S3 DAN DAYA SAING PT PENINGKATAN AKSES & MUTU PAUD PENUNTASAN PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PRIORITAS PROGRAM...pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan... 4

5 NoBentuk Perguruan Tinggi Jenis Pendidikan Tinggi Strata Pendidikan Tinggi 1. Universitas/ Institut Akademik Sarjana, Magister, Doktor Profesi Profesi, Spesialis Vokasi* Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan 2.Sekolah Tinggi Akademik Sarjana, Magister, Doktor 3.Politeknik Vokasi Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan** 4.Akademi Vokasi Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga Rancangan Bentuk Perguruan Tinggi, Jenis dan Strata Pendidikan Tinggi (RUU Pendidikan Tinggi) Rancangan Bentuk Perguruan Tinggi, Jenis dan Strata Pendidikan Tinggi (RUU Pendidikan Tinggi) * Diselenggarakan oleh unit terpisah setingkat fakultas ** Penyelenggaraan strata magister terapan dan doktor terapan harus bekerjasama dengan penyelenggara pendidikan akademik. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT)

6 6 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Sekretariat Ditjen Dikti Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi M M Peraturan Perundang- undangan Visi Pendidikan Tinggi Indonesia Peraturan Perundang- undangan Visi Pendidikan Tinggi Indonesia Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sistem Penjaminan Mutu Ekternal (SPME/ Akreditasi) Sistem Penjaminan Mutu Ekternal (SPME/ Akreditasi) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kebutuhan Stakeholders

7 Proses Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

8 Standar Pendidikan Tinggi Menurut Pasal 54 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi SPT SN Dikti Ditetapkan oleh Menteri atas usul BSNP SN Dikti Ditetapkan oleh Menteri atas usul BSNP Standar Dikti Ditetetapkan oleh setiap perguruan tinggi Standar Dikti Ditetetapkan oleh setiap perguruan tinggi 1. standar bidang akademik 2. standar bidang non akademik 1. standar bidang akademik 2. standar bidang non akademik Standar Nasional Pendidikan Standar Kompetensi Standar Isi Standar Proses Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana & Prasarana Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Penllaian Pendidikan Standar Penelitian Standar Hasil Standar Arah Standar Proses Standar Kompetensi Peneliti Standar Pendanaan Standar Sarana & Prasarana Standar Outcome Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Standar Hasil Standar Arah Standar Proses Standar Kompetensi Pelaksana Standar Pendanaan Standar Sarana & Prasarana Standar Outcome Standar Nasional Pendidikan Standar Penelitian Standar Penelitian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

9 SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN

10 Kinerja Kemdikbud Road Map Kebijakan Pendidikan Tinggi untuk Tenaga Kesehatan Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan KemdikbudKemkes (-) Pendidikan (-) Layanan Kebijakan X X ∑ Lulusan Masyarakat Sehat Kinerja Kemkes Jenis, jenjang Kompetensi, kualifikasi Wahana pendidikan SDM pendidik Distribusi prodi & lulusan Jenis, jenjang Kompetensi, kualifikasi Wahana pendidikan SDM pendidik Distribusi prodi & lulusan

11 KARAKTERISTIK JASA KESEHATAN Risiko tinggi : menyangkut hidup manusia. Bagian dari hak asasi manusia untuk mendapatkan kesehatan  Jasa publik. Menuntut kepatuhan yang tinggi pada kode etik – etika profesi. Peran asosiasi institusi/organisasi profesi. Kedekatan dan keterpaduan antara pendidikan dan praktek (profesi).

12 Memperbaiki Derajat Kesehatan Masyarakat Pendidikan Inter-Profesi Kolaborasi Pelayanan KEBUTUHAN KESEHATAN NASIONAL Sistem kesehatan terfragmentasi dari sistem pendidikan Tenaga Kesehatan Saat Ini dan Akan Datang Tenaga Kesehatan Kesiapan Kolaborasi Pelayanan Memperkuat Sistem Kesehatan Pelayanan Kesehatan yang Optimal KONTEKS NASIONAL Sistem Pendidikan dan Sistem Kesehatan Reformasi Sistem Pendidikan HARMONISASI SISTEM PENDIDIKAN & PELAYANAN KESEHATAN SERTA PENDIDIKAN INTERPROFESI Sistem kesehatan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan

13 BLUE PRINT KOMPETENSI (soal) INSTRUMEN AKREDITASI AKREDITASI STATUS AKREDITASI UJI KOMPETENSI PENGGUNA KUALITAS LULUSAN DI PELAYANAN LAM PT Kesehatan DEMAND (Global & Nasional) (MUTU INSTITUSI) (MUTU INDIVIDU) PT OP AIPT * KERANGKA KERJA SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN: Program & Lulusan Lembaga Uji Kompetensi (LUK) Kedokteran & Kedokteran Gigi Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi (LPUK) Nakes STANDAR PENDIDIKAN & KOMPETENSI SNPT SPMI PDPT

14 Sistem Penjaminan Mutu Kualitas Institusi Kualitas Lulusan Kualitas Pelayanan Derajat Kesehatan Masyarakat Terbaik Sistem Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan Sistem Akreditasi Sistem Sertifikasi Pengembangan Profesi Berkelanjutan HUBUNGAN PENJAMINAN MUTU SISTEM PENDIDIKAN TERHADAP SISTEM PELAYANAN KESEHATAN QUALITY CASCADE

15 Pengembangan LAM-PTKes & LPUK Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu kesehatan yang lebih akuntabel dan transparan Peningkatan kapasitas dan keterlibatan secara positif dan proaktif dari berbagai pemangku kepentingan profesi kesehatan dalam sistem penjaminan mutu dan regenerasi profesi yang sehat dan berkualitas Peningkatan pengakuan global pada mutu pendidikan tinggi kesehatan dan kompetensi tenaga kesehatan Indonesia LAM PTKes : Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan LPUK : Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi

16 LAM PT-Kes 16 Tujuan 1.Tersusunnya kebijakan, standar, instrumen dan prosedur akreditasi pendidikan tinggi kesehatan yang dioperasionalkan oleh LAM-PTKes; 2.Meningkatnya mutu program studi yang diakreditasi oleh LAM-PTKes berdasarkan indikator antara lain berupa uji kompetensi dan Tracer Study; 3.Terpadunya akreditasi pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang saling mendukung peningkatan keterampilan tenaga kesehatan secara keseluruhan melalui instrumen- instrumen yang sinkron; 4.Terwujudnya lulusan dari program studi yang telah terakreditasi oleh LAM-PTKes yang mampu melaksanakan praktik pelayanan kesehatan dengan kompetensi sesuai standar dan kebutuhan masyarakat; 5.Terwujudnya kemampuan LAM-PTKes untuk membiayai kegiatan operasionalnya sendiri sejak tahun Tujuan 1.Tersusunnya kebijakan, standar, instrumen dan prosedur akreditasi pendidikan tinggi kesehatan yang dioperasionalkan oleh LAM-PTKes; 2.Meningkatnya mutu program studi yang diakreditasi oleh LAM-PTKes berdasarkan indikator antara lain berupa uji kompetensi dan Tracer Study; 3.Terpadunya akreditasi pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang saling mendukung peningkatan keterampilan tenaga kesehatan secara keseluruhan melalui instrumen- instrumen yang sinkron; 4.Terwujudnya lulusan dari program studi yang telah terakreditasi oleh LAM-PTKes yang mampu melaksanakan praktik pelayanan kesehatan dengan kompetensi sesuai standar dan kebutuhan masyarakat; 5.Terwujudnya kemampuan LAM-PTKes untuk membiayai kegiatan operasionalnya sendiri sejak tahun Misi Terselenggaranya akreditasi nasional pendidikan tinggi kesehatan secara berkelanjutan yang dipercaya oleh semua pemangku kepentingan (sustainable dan credible) Misi Terselenggaranya akreditasi nasional pendidikan tinggi kesehatan secara berkelanjutan yang dipercaya oleh semua pemangku kepentingan (sustainable dan credible) Visi Terjaminnya mutu pendidikan tinggi kesehatan yang berstandar global Visi Terjaminnya mutu pendidikan tinggi kesehatan yang berstandar global

17 Tata Nilai LAM-PTKes Amanah dan Mandiri Amanah dan Mandiri 17 Nilai Dasar 1.Continuous Quality Improvement 2.Quality Cascade 3.Conceptualization – Production – Usability 4.Trustworthy 5.Interprofessionalisme 1.Continuous Quality Improvement 2.Quality Cascade 3.Conceptualization – Production – Usability 4.Trustworthy 5.Interprofessionalisme Nilai Operasional

18 Organogram LAM-PTKes sebagai Badan Hukum Perkumpulan

19 19 Tahap Proses Kerja LAM-PTKes 1.Persiapan Prodi, mulai proses adm  12 bulan sebelum akred habis 2.Fasilitasi  3-12 bulan Proses pengisian Borang dan kelengkapan. 3.Asesmen Kecukupan (Desk Assessment)  1 minggu 4.Asesmen Lapangan / Visitasi  1 minggu 5.Validasi  1 minggu 6.Rapat Majelis  Penandatanganan SK 7.Pengumuman Hasil Akreditasi Melalui Website LAM-PTKes 8.Pengajuan Banding  3 bulan 9.Penerbitan Sertifikat

20 Tabel Variabel Sistem Akreditasi BAN PT & LAM PT Kesehatan VARIABELBAN PTLAM PS Kes SDM Tim asesor Mendikbud sebagai pengambil kebijakan utama Tim majelis sebagai pengambil kebijakan akreditasi Tim asesor dan fasilitator Majelis Pemangku Kepentingan (pendiri) sebagai pengambil kebijakan implementasi akreditasi oleh LAM PSKes Badan pelaksana (pengurus) sebagai pelaksana kebijakan akreditasi MATERIAL (INSTRUMEN) Generik dengan suplemen dan spesifik untuk beberapa program pendidikan Database untuk data akreditasi masih belum valid Pengembangan instrumen akreditasi berbasis standar pendidikan dan standar kompetensi yang spesifik untuk setiap jenis prodi dan bidang ilmu Pengembangan PDPT yang menjadi warehouse data yang valid untuk mengisi instrumen METODE Penilaian secara summatif Paper-based dan IT-based serta memanfaatkan PDPT yang mendukung SPMI dan SPME Masa berlaku akreditasi 5 tahun Penilaian dengan metode hybrid : formatif dan sumatif (dengan proporsi formatif lebih besar) Implementasi konsep Conceptualization, Productivity dan Usability dari LAM yang mendorong dilaksanakannya SPMI Prinsip resource sharing untuk penggunaan data dasar, SIM, investasi dan pengembangan sistem akreditasi Masa berlaku akreditasi 5 tahun

21 VARIABELBAN PTLAM PS Kes PEMBIAYAAN Berdasarkan anggaran per line item Bersumber dari pemerintah yang berasal dari anggaran Balitbang Kemdikbud Berdasarkan unit cost Bersumber dari : -masyarakat profesi -institusi pendidikan tinggi -pemerintah, -sumber-sumber lain SISTEM AKUNTABILITAS : -PENGAWASAN -MITIGASI Surveilence, bila ada keluhan (complaint), laporan, dan banding selama menggunakan metode sumatif Pengawasan lembaga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Tim fasilitator memonitor, mengevaluasi dan mengembangkan secara berkelanjutan, untuk meningkatkan kualitas akreditasi Mitigasi resiko melalui SOP implementasi LAM, Badan Pengawas LAM PSKes, PDPT, BAN PT dan Mendikbud (Pengawasan implementasi akreditasi dilakukan oleh Badan Pengawas yang merupakan perwakilan dari Majelis Pemangku Kepentingan) Transparansi informasi hasil akreditasi melalui laman LAM PSKes Public relation, opinion channeling dan complaint handling Tabel Variabel Sistem Akreditasi BAN PT & LAM PT Kesehatan

22 NoBentuk Perguruan Tinggi Jenis Pendidikan Tinggi Strata Pendidikan Tinggi 1. Universitas/ Institut Akademik Sarjana, Magister, Doktor Profesi Profesi, Spesialis Vokasi* Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan 2.Sekolah Tinggi Akademik Sarjana, Magister, Doktor 3.Politeknik Vokasi Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan** 4.Akademi Vokasi Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga Rancangan Bentuk Perguruan Tinggi, Jenis dan Strata Pendidikan Tinggi (RUU Pendidikan Tinggi) Rancangan Bentuk Perguruan Tinggi, Jenis dan Strata Pendidikan Tinggi (RUU Pendidikan Tinggi) * Diselenggarakan oleh unit terpisah setingkat fakultas ** Penyelenggaraan strata magister terapan dan doktor terapan harus bekerjasama dengan penyelenggara pendidikan akademik. Sistem Uji Kompetensi

23 Latar Belakang Uji Kompetensi Standarisasi output pendidikan & kompetensi nakes Globalisasi Pelayanan kesehatan yang paripurna Penerapan beberapa aturan hukum Kurikulum berbasis kompetensi Uji kompetensi Prinsip Student Assessment -Validitas -Reliabilitas -Feasibilitas -Dampak bagi mahasiswa & institusi pendidikan Assessment Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Set up standard Drives learning Drive process Provide feedback Set up standard Drives learning Drive process Provide feedback

24 Kerangka Pelatihan untuk Uji Kompetensi National TrainingRegional Training In-house training (independent) Item OSCE Item CBT OSCE examiner SP Trainer Input OSCE and CBT Center Coordinator Item Bank Administrator Process Standard Setting Output Uji Kompetensi Dokter dan Dokter Gigi Uji Kompetensi Apoteker Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Lain

25 Alur Aktivitas Uji Kompetensi TAHAPANPELAKSANAHASIL EVALUASI UK 2013RENCANA 2014 Registrasi Peserta Panitia nasional (Div. Pengelolaan Ujian) Panitia daerah (MTKP) Sistem pendaftaran masih bersifat manual dengan sistem regionalisasi (kolektif oleh institusi)  timbul persoalan pada regional Aceh & Jateng Belum ada keterangan NIM pada saat registrasi Antisipasi persoalan Aceh & Jateng Sistem registrasi online oleh peserta Penentuan TUK : -CBT -PBT Panitia nasional Jumlah TUK masih memungkinkan dengan jumlah peserta yang ada  permasalahan pada TUK …karena dilakukan di koridor ruangan Penentuan lokasi UK berdasarkan data dasar dari PDPT untuk selanjutnya melalui tahap verifikasi dan validasi

26 Alur Aktivitas Uji Kompetensi TAHAPANPELAKSANAHASIL EVALUASI UK 2013RENCANA 2014 Verifikasi : Prodi dan Peserta Panitia daerah (MTKP) MTKP melakukan verifikasi kepesertaan menggunakan aplikasi dengan cara membandingkan data diaplikasi dengan dokumen yang dikirimkan ke MTKP Beberapa prodi asal peserta uji yang tidak memenuhi syarat terdaftar sebagai peserta UK Sistem verifikasi dan validasi terintegrasi dengan sistem PDPT : prodi asal peserta uji prodi sebagai TUK peserta uji Validasi : Prodi dan Peserta Panitia nasional (Div. Pengelolaan Ujian) Data hasil verifikasi dari MTKP tidak sesuai dengan data nasional (Beberapa prodi asal peserta uji yang tidak memenuhi syarat terdaftar sebagai peserta UK)

27 Alur Aktivitas Uji Kompetensi TAHAPANPELAKSANAHASIL EVALUASI UK 2013RENCANA 2014 Implementasi Uji Kompetensi : - CBT - PBT Panitia Nasional Panitia Daerah Panitia dari Institusi Peserta Uji Implementasi UKNI dengan CBT Implementasi UKDIKI & UKBI dengan PBT Regional Jateng tidak mengikuti uji coba karena dilarang oleh MTKP Jateng Meskipun PP sudah distandarisasi melalui Pelatihan PP namun kemampuan mengatasi masalah di lapangan masih sangat beragam. UKNI : CBT UKBI & UKDIKI : PBT Nakes lain ? Standard Setting Panitia Nasional Judges dari tiap profesi Menggunakan metode modified Angoff (NBL : …) Metode Standard Setting dengan modified Angoff Pengumuman Panitia Nasional Pengumuman terlambat dari jadwal karena menunggu verifikasi data prodi yang tidak terdaftar di PPDT Diseminasi hasil pengumuman sulit karena keterbatasan modalitas diseminasi Kesepakatan modalitas pengumuman yang digunakan Pengumuman dengan web-based system : link dengan web Kemkes, Kemdikbud, Kemdagri, LPUK

28 NoJenis Aktivitas Unsur yang terlibat Peran 1Penyusunan dan penetapan blueprint uji kompetensi AIP/ prodi Pakar pendidikan tiap bidang ilmu dari PT/prodi memberikan input terkait kurikulum pendidikan OP Pakar yang praktik di lapangan lapangan dari tiap bidang keahlian memberikan input terkait kompetensi calon lulusan yang dibutuhkan di masyarakat 2Pengembangan materi uji (soal uji) AIP/ prodi Pakar pendidikan tiap bidang ilmu dari PT/prodi menyusun dan mereview materi/ soal uji yang sesuai standar pendidikan tiap bidang OP Pakar yang praktik di lapangan dari tiap bidang keahlian menyusun dan mereview materi/ soal uji yang sesuai standar kompetensi tiap bidang 3Pengembangan SDM dan sarana uji AIP/ prodi Dosen/ pendidikan dari PT/ prodi terlibat dalam pelatihan SDM uji (pelaksanaan uji kompetensi) PT/ prodi menyediakan fasilitas (sarana) uji OP Pakar yang praktik di lapangan dari tiap bidang keahlian prodi terlibat dalam pelatihan SDM uji dan menyusun syarat uji kompetensi keterampilan (termasuk monitoring dan evaluasi) Peran AIP dan OP dalam Persiapan Uji Kompetensi Catatan : Keterlibatan AIP/OP juga sebagai item reviewer, judges standard setting, pengawas uji, dll Penekanan peran PT/ prodi dalam persiapan dan pelaksanaan uji kompetensi

29 HARMONISASI SUPPLY-DEMAND TENAGA KESEHATAN

30 Relevansi Kompetensi vs Kewenangan dalam Pelayanan ( mutu lulusan) DEMAND SUPPLY Keberlangsungan Sistem Manajemen Demand-Supply Sentralisasi (mutu) Harmonisasi fasyankes-prodi vs sistem Distribusi (Mutu vs Akses) Desentralisasi (Akses) PDPT + e- Health Organ Khusus ? Uji Kompeten si Licency Credential system Pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan seperti apa yang dibutuhkan ? (untuk pertimbangan supply)

31 DEMAND SUPPLY Fokus Kewenangan Pelayanan Implementasi Pelayanan dengan basis fasyankes Aturan terkait sistem pelayanan Fokus pengembangan keilmuan & kompetensi Riset yang mendukung perbaikan pendidikan yang berkelanjutan Aturan terkait sistem pendidikan (SDM pendidik, pembinaan akademik, SPM, dll) KARAKTERISTIK UU Pendidikan Tinggi UU Kesehatan

32 Sinkronisasi SUPPLY – DEMAND Tenaga Kesehatan Sumber : Modifikasi dari Lancet 2012

33 Harmonisasi SUPPLY – DEMAND Tenaga Kesehatan Harmonisasi SUPPLY – DEMAND Tenaga Kesehatan Primer Sekunder Tersier Sistem Pelayanan Kesehatan Indonesia STANDAR PENDIDIKAN STANDAR PELAYANAN STANDAR KOMPETENSI Mutu prodi  Lulusan Kompetensi yang diperoleh Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang kesehatan Merit System STR Lisensi Vokasi AkademikProfesi

34 S2 S1 S D I D III D II D IV S2 (Applied) S3 (Applied) General High SchoolSpecialistProfesion Vocational High School (3) Junior High School 34 Bid pwt FarmGZ Bid pwt DrSpDrgSp Bid pwt Dr Ns Ns Sp Farm FarmSp GZ GzSp GZ KesM Dr drg Drg KesM Bid pwt Dr Farm GZ Drg KesM pwt Dr Farm GZ Drg KesM

35 S2S2 S3S D I D III D II D IV S2 (Terapan) S3 (Terapan) AHLI TEKNISI / ANALIS OPERATOR SpesialisProfesi Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar SMK SMA S1S1

36 Profesi Spesialis 1 Spesialis 2 Sekolah Menegah Atas/ Kejuruan/ Madrasah Alyah Sarjana (S1) Magister (S2) Doktor (S3) Diploma 4 (D4) Magister Terapan (S2) Doktor Terapan (S3) Doktor Terapan (S3) Diploma 1 (D1) Diploma 3 (D3) Diploma 2 (D2) Sistem matrikulasi Sistem RPL

37 Sinkronisasi Kebijakan Lintas Sektoral SKB Alih Bina Poltekkes dan institusi milik Pemda Peraturan Bersama / SKB Uji Kompetensi Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Strategi ‘penyelamatan’ akreditasi institusi alih bina dari Kemenkes Kejelasan Kewenangan dan Kerjasama MTKI dan LPUK Kesepakatan metodologi dan blue print uji oleh semua bidang Pelaksanaan uji di institusi yang terakreditasi Kesepakatan metodologi dan blue print uji oleh semua bidang Pelaksanaan uji di institusi yang terakreditasi Keterlibatan Masyarakat Profesi untuk menyusun MoU untuk badan hukum LAM Implikasi Alih Bina dan target akreditasi Mei 2012 Penetapan status dan aspek legal LPUK SASARAN CAPAIAN PERLU DITINDAKLANJUTI Pendirian Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi (LPUK) Penyelesaian Peraturan Bersama Uji Kompetensi Proses badan hukum LAM dan ijin menteri

38 Peraturan Bersama Menkes – Mendikbud terkait Uji Kompetensi MTKI berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan LPUK adalah lembaga mandiri pengembang uji kompetensi tenaga kesehatan Indonesia yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur institusi pendidikan, organisasi profesi, serta pemerintah Peraturan Bersama ini disusun untuk : Menegaskan uji kompetensi sebagai exit exam Mengatur kewenangan MTKI dan LPUK dalam menjalankan uji kompetensi Penyusunan materi uji disusun oleh MTKI bekerjasama dengan LPUK Pedoman penyelenggaraan uji kompetensi ditetapkan oleh MTKI berdasarkan usulan dari LPUK

39 Fungsi Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi Fungsi lembaga pengembangan uji kompetensi nasional untuk tenaga kesehatan : (a) pembinaan institusi pendidikan tinggi dalam upaya penyempurnaan proses pendidikan tenaga kesehatan dapat selalu terpantau, dan mendapatkan umpan balik untuk penyempurnaan proses pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi nasional tenaga kesehatan seperti yang ditetapkan oleh MTKI/MTKP dan KKI (b) kredibilitas uji kompetensi tenaga kesehatan lebih terjamin dan mendapat kepercayaan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) baik di tingkat nasional, regional atau global.

40 UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

41 Kebijakan Uji Kompetensi : Sertifikat Profesi (UU PT Pasal 43 ) AyatBatang TubuhPenjelasan 1 Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan “sertifikat profesi” antara lain sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk meneyelenggarakan program pengadaan tenaga pendidik sebagaimana diatur dalam undang- undang yang mengatur mengenai guru dan dosen. 2Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

42 Kebijakan Uji Kompetensi : Sertifikat Profesi (UU PT Pasal 43 ) AyatBatang TubuhPenjelasan 3 Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa- hak dilarang memberikan sertifikat profesi Tidak ada penjelasan 4Ketentuan mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah Tidak ada penjelasan

43 Kebijakan Uji Kompetensi : Sertifikat Kompetensi (UU PT Pasal 44 ) AyatBatang TubuhPenjelasan 1 Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya “keahlian dalam cabang ilmunya” adalah kemampuan seseorang yang diakui oleh Masyarakat karena keahlian praktis, seperti potong rambut, desain grafis, montir, dan bentuk keahlian praktis lainnya. “prestasi diluar program studinya” adalah keahlian lain yang tidak berkaitan langsung dengan program studinya, seperti Mahasiswa kedokteran yang meraih juara renang, Mahasiswa teknik mesin yang trampil dalam jurnalistik atau fotografi dan sebagainya. 2Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi. -

44 Kebijakan Uji Kompetensi : Sertifikat Kompetensi (UU PT Pasal 44 ) AyatBatang TubuhPenjelasan 3 Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu Tidak ada penjelasan 4Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa- hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi Tidak ada penjelasan 5Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri Tidak ada penjelasan

45 UNESCO Regional Meeting, Seoul, May 2012 Terima Kasih.. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kesehatan dapat Diaktualisasikan dengan Baik jika terdapat Kesadaran & Kedisiplinan untuk Memenuhi Aturan & Standar


Download ppt "Kebijakan Ditjen Dikti Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Diploma Tiga Keperawatan Deputi Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemdikbud."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google