Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEJABAT-PEJABAT PUBLIK : DEFINISI HAN DEHANN SARANA NON YURIDIS.

Diterbitkan olehSusi Romario Telah diubah "9 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "PEJABAT-PEJABAT PUBLIK : DEFINISI HAN DEHANN SARANA NON YURIDIS."— Transcript presentasi:

1 PEJABAT-PEJABAT PUBLIK : DEFINISI HAN DEHANN SARANA NON YURIDIS

2 SARANA NON YURIDIS : PELAKSANA NEGARA PUSAT SIPIL DAERAH PEGAWAI NEGERI BUMN TNI SWASTA PENDIDIKAN PERBANKAN KESEHATAN Dsb

3 Pegawai Negeri : A> Sipil UU NO.8 / 1974 “ UU Ttg : Pokok-pokok Kepegawaian UU NO.43 / 1999 UU Ttg :” Perubahan UU Mo.8 / l974 tentang Pokok Kepegawaian “

4 Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : UU No,8 / l974 : a>Pegawai Negeri Sipil + PNS Pusat PNS Daerah b> Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

5 UU No.43 / 1999 : Pegawai Negeri Sipil * PNS Pusat PNS Daerah Anggota Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Negara RI

6

Download ppt "PEJABAT-PEJABAT PUBLIK : DEFINISI HAN DEHANN SARANA NON YURIDIS."

Presentasi serupa

NETRALITAS ASN Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

NETRALITAS ASN Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
RANCANGAN PERMENDAGRI TENTANG PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMERINTAH DAERAH DR. Drs. A. Fatoni, M.Si. Disampaikan.

RANCANGAN PERMENDAGRI TENTANG PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMERINTAH DAERAH DR. Drs. A. Fatoni, M.Si. Disampaikan.
TUGAS BELAJAR DOSEN KAITANNYA DENGAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN

TUGAS BELAJAR DOSEN KAITANNYA DENGAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN
KEBIJAKAN BEBAN KERJA DOSEN

KEBIJAKAN BEBAN KERJA DOSEN
KELOMPOK 5 1. Roby Hermawan(2012.233.00.152) 2. Marselinus Domaking (2012.233.00.147) 3. Ayu Febriyanti Asri (2012.241.00.133) 4. Masniati Zaenal (2012.241.00.124)

KELOMPOK 5 1. Roby Hermawan( ) 2. Marselinus Domaking ( ) 3. Ayu Febriyanti Asri ( ) 4. Masniati Zaenal ( )
BAGI-mu GURU TK dari PGRI

BAGI-mu GURU TK dari PGRI
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT BAGI DOSEN

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT BAGI DOSEN
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN

KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN
SUMBER HUKUM KEPEGAWAIAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI

SUMBER HUKUM KEPEGAWAIAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PEJABAT-PEJABAT PUBLIK :

PEJABAT-PEJABAT PUBLIK :
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011

PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
PEGAWAI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PADA BADAN PENGARUH MOTIVASI KERJA PEGAWAI DAN PENGEMBANGAN for further detail, please visit http://library.gunadarma.ac.id.

PEGAWAI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PADA BADAN PENGARUH MOTIVASI KERJA PEGAWAI DAN PENGEMBANGAN for further detail, please visit
SISTEM INFORMASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

SISTEM INFORMASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014

Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
BANDA ACEH, 1 MARET 2012. VISIKORPRI Seluruh pegawai negeri harus memiliki “semangat kebersamaan” dalam memperjuangkan hak dan menegakkan kewajibannya.

BANDA ACEH, 1 MARET VISIKORPRI Seluruh pegawai negeri harus memiliki “semangat kebersamaan” dalam memperjuangkan hak dan menegakkan kewajibannya.
MUHAMMAD FACHRUDIN, 3450407026 Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten.

MUHAMMAD FACHRUDIN, Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten.
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr

KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Presentasi serupa

Iklan oleh Google