Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kebijakan dan Program Pendidikan Menengah Tahun 2013 Jakarta, 2013

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kebijakan dan Program Pendidikan Menengah Tahun 2013 Jakarta, 2013"— Transcript presentasi:

1 Kebijakan dan Program Pendidikan Menengah Tahun 2013 Jakarta, 2013

2 Rencana Program dan Anggaran Ditjen Dikmen Tahun 2013 DAFTAR ISI 2 1 Kebijakan Ditjen Pendidikan Menengah Implementasi Pendidikan Menengah Universal Pengantar 3 2

3 3

4 Sumber: Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential (McKinsey Global Institute, 2012)....Indonesia’s economy has enormous promise Indonesia’s recent impressive economic performance is not widely understood Perlu dipersiapkan social engineering Perlu peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan

5 Tren Permintaan terhadap Tenaga Terampil di Negara Maju.... Permintaan terhadap tenaga terampil di negara maju terus meningkat.... Demand for Skilled and Unskilled Workers, reflected in employment rates, Sumber: Yidan Wang, Education in a Changing World: Flexibility, Skills, and Employability 5

6 PEMBANDING PEMBANDING Komposisi Pendidikan INDONESIA MALAYSIA OECD Data Kemdiknas, Diolah dari: Encyclopedia of Nations, diakses Januari 2011 TINGGI MENENGAH DASAR PENINGKATAN KWALIFIKASI SDM TINGGI dan MENENGAH PENINGKATAN KWALIFIKASI SDM TINGGI dan MENENGAH 100% 175% 19% di % di 2025

7 Kebijakan Ditjen Pendidikan Menengah 7 1

8 FOKUS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Tahun Dikdas Dikti exploring – strengthening - empowering Dikmen Pendidikan KARAKTER INTEGRASI & PEMBIASAAN PAUD Pendidikan AKADEMIK PENINGKATAN AKSES DAN RELEVANSI PENDIDIKAN MENENGAH DAN VOKASI. PENINGKATAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENINGKATAN AKSES DAN DAYA SAING PENDIDIKAN TINGGI PENINGKATAN AKSES & MUTU PAUD PENUNTASAN PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN YANG BERMUTU PRIORITAS PROGRAM...pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan... 8

9 Rencana Pemanfaatan APBN Kemdikbud Tahun A.1 Belanja Mengikat (Gaji dan Operasional) A.2. Pemenuhan BOP PAUD A.3. Subsidi Siswa Miskin A.4. Rintisan BOS SM A.5. PNBP Pendidikan Tinggi A.6. Peningkatan Profesionalisme Guru & Dosen A.7. PHLN dan Rupiah Murni Pendamping A.8. Pengembangan Cagar Budaya dan Revitalisasi Museum B.1. Pengembangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi B.2. penguatan SPIP B.3 Penguatan E-Administrasi C.1. PAUDISASI & Pendidikan Non Formal dan Informal C.2. Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar C.3. Peningkatan Daya Tampung SMP C.4. Rintisan Wajar 12 Tahun C.5. Peningkatan Daya Tampung dan Daya Saing PT C.6. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus C.7. Penguatan Balai/UPT A B C Difokuskan pada daerah 3T, Klaster 4 (nelayan), dan UP4B

10 Implementasi Pendidikan Menengah Universal 10 2

11 Implementasi PMU Skenario Pencapaian Pendidikan PMU B Rencana Implementasi PMU A

12 12 A

13 13 Prinsip Dasar Implementasi PMU Pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau yang tidak terjangkau Mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya penambahan daya tampung Pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota secara bertahap. Peningkatan kebekerjaan (employability) lulusan (khususnya SMK) diperlukan Data yang Cepat, Tepat waktu dan Akurat Perimbangan SMA – SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah

14 14 Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU (1) Proses Pengambilan Putusan Taktis Optimasi distribusi: penyimpangan minimum Optimasi penggabungan: utilisasi maksimum Penduduk Usia Sekolah: Jumlah dan Sebaran Kebutuhan USB/RKB: Jumlah dan Sebaran Standar Pelayanan Minimal Target Peserta Didik: Jumlah dan Sebaran Target APK Kebutuhan PTK Minimal: Jumlah dan Sebaran Kebutuhan PTK Minimal: Jumlah dan Sebaran Kebutuhan PTK Ideal: Jumlah dan Sebaran Kebutuhan PTK Ideal: Jumlah dan Sebaran SNP Proyeksi Tambahan Peserta Didik: Jumlah dan Sebaran Tambahan USB/RKB: Jumlah dan Sebaran Tambahan PTK Minimal: Jumlah dan Sebaran Tambahan PTK Ideal: Jumlah dan Sebaran Peserta Didik Unit Sekolah Pendidik - Tenaga Kependidikan Kondisi 2011Putusan Strategis Kebutuhan Anggaran (Investasi dan Operasi) Standar Biaya Tambahan Anggaran (Investasi dan Operasi) Anggaran... Perencanaan Kebutuhan PMU didasarkan pada jumlah dan distribusi penduduk usia pendidikan jenjang menengah di tingkat kabupaten/kota..... SNP (Standar Nasional Pendidikan); APK (Angka Partisipasi Kasar); USB (Unit Sekolah Baru); RKB (Ruang Kelas Baru)

15 Kabupaten/Kota 15 Nasional Provinsi Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU (2)

16 16 Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah z APK 97,0% (2020) APK 97,0% (2040) Program Percepatan Reguler...menyiapkan generasi 100 tahun kemerdekaan 2045, generasi mendatang minimal lulusan menengah Melalui upaya percepatan, sasaran nasional APK pendidikan menengah sebesar 97% diperkirakan tercapai pada tahun Namun sebaliknya, bila tanpa upaya percepatan maka sasaran nasional tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun

17 17 Target Pencapaian PMU per Provinsi

18 18 Pendidikan Menengah Universal (PMU) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peserta Didik BOS SM Penyediaan Distribusi Kualifikasi Sertifikasi Pelatihan Karir dan Kesejah t eraan Penghargaan dan Perlindungan Satuan Pendidikan Ruang Belajar lainnya Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Siswa Miskin Sist. Pembelajaran Sistem Evaluasi Penyelarasan Kewirausahaan Bahan Pembelajaran (termasuk yang berbasis TIK) Kurikulum + Pendidikan Karakter Rehab Ruang Kelas Asrama Guru dan Siswa Beasiswa BOP Paket C Manajemen dan kultur sekolah Peralatan Pendidikan Pengembangan Bakat dan Minat Strategi Pencapaian PMU

19 19 Diperlukan kebijakan pembagian pembiayaan yang melibatkan peran serta pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan anggaran PMU Catatan : Kebutuhan Anggaran tersebut mencakup anggaran untuk SMA, MA dan SMK Anggaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran, Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi Kebutuhan Anggaran PMU

20 Skenario Pencapaian Pendidikan PMU 20 B

21 SKENARIO PENCAPAIAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL 21 PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL

22 22 Pengembangan PMU

23 MODEL PENDATAAN ONLINE PENDIDIKAN MENENGAH (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal pendidikan Menengah Administrasi/Akademik Penugasan Guru Mengajar Penetapan Jadwal Matapelajaran Administrasi Kehadiran Siswa Peneta pan Wali Kelas Adminis trasi Sarana/ Prasara na Administr asi Nilai Hasil Belajar D a t a b a s e S e k ol a h Paket Aplikasi Sekolah Service Interface Internet DATA WAREHOUSE DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH P Backup Sekolah Terdekat ICT Center Sekolah Service Interface online offline 23

24 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah ALUR INFORMASI PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH (2) Service Interface Sistem Pendataan PDSP Sistem Pendataan Online Pendidikan Menengah Dit. Teknis Dinas Pddk Kab./K ota Dinas Pddk Provinsi Sekolah Unit Lainnya Pemanfaatan Data Online 24

25 Model Sekolah 25 NoKriteria Ukuran Sekolah KecilSedangBesar 1Ukuran Sekolah 3-6 kelas9-27 kelas>27 Kelas 2Jumlah Sekolah Banyak Sedikit 3Jarak ke Sekolah Dekat Jauh 4Perbandingan Jumlah Siswa terhadap Jumlah Guru (Rasio Siswa Guru) KecilSedangBesar 5Pemenuhan Persayaratan Jam Mengajar Minimal bagi Guru SulitMudah 6Efisiensi Biaya Operasional RendahSedangTinggi 7Variasi Mata Pelajaran Pilihan RendahSedangTinggi 8Tanah Lapang (dengan catatan tanah yang disediakan untuk sekolah dengan 24 kelas adalah 4 kali lebih luas dari untuk sekolah dengan 6 kelas) SempitLuas

26 Model Berbagi Pembiayaan Pemerintah-Pemda-Masyarakat 26 NoJenis BiayaPemerintahPemdaMasyarakat 1Biaya Investasi Sarana/Prasarana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Siswa Miskin (BSM) Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PNS) 100 (Non PNS) 5Tunjangan Profesi, Fungsional dan Khusus Biaya Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi (dalam persen)

27 Rencana Program dan Anggaran Ditjen Dikmen Tahun

28 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Rata-Rata Nas APK SM 76,44 % Tahun 2011/2012 Perkembangan APK Dikmen 2005/ /2012 (Persen) Distribusi APK Dikmen Kabupaten/Kota 2011/2012 (235 Kab/Kota) (262Kab/Kota) 28 (256 Kab/Kota)(2241 Kab/Kota)

29 Kabupaten/Kota APK (%) Pasuruan, Jatim Sungai Penuh, Jambi Distribusi APK Pendidikan Menengah menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011/2012 dan Sasaran Prioritas Klungkung, Bali Rata-rata Nasional = 76,44% 256 Kab/ Kota 241 Kab/ Kota 29 PRIORITAS 1 (45 Kab/Kota) PRIORITAS 2 (196 Kab/Kota) Puncak Jaya, Papua Labuanrbatu Selatan, Sumut Tana Tidung, Kaltim

30 ANALISIS KEBUTUHAN BOS SM TAHUN APK SMA/SMK/MA TAHUN

31 ANALISIS KEBUTUHAN BANTUAN SISWA MISKIN TAHUN Sumber data : diolah Data Pokok Pendidikan Menengah Tahun 2012

32 ANALISIS KEBUTUHAN RUANG KELAS BARU TAHUN …dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di SMA dan SMK sebagian masih dilakukan dengan double shift. Kekurangan RKB seluruhnya berjumlah ruang untuk memenuhi kekurangan rombel yang ada dan peningkatan APK sebesar 4%... Sumber data : diolah Data Pokok Pendidikan Menengah Tahun 2012

33 ANALISIS KEBUTUHAN LAB SMA/RPS SMK/RPL SM TAHUN 2013 Keterangan : - Laboratorium : Biologi, Kimia, Fisika, Bahasa/Multimedia, Komputer -Ruang Praktek Siswa (RPS) : Workshop, Bengkel -RPL SM : Ruang Seni dan Budaya, Olah raga dan Aula Sumber data : diolah dari Data Pokok Pendidikan Menengah Tahun 2011/2012

34 ANALISIS KEBUTUHAN PERPUSTAKAAN TAHUN Sumber data : diolah dari Data Pokok Pendidikan Menengah Tahun 2012

35 ANALISIS KEBUTUHAN REHABILITASI RUANG KELAS TAHUN Sumber data : diolah Data Pokok Pendidikan Menengah Tahun 2012 Kondisi Ruang Kelas SMA Kondisi Ruang Kelas SMK Kondisi Ruang Kelas SMLB Baik Rusak Berat Rusak Sedang

36 ANALISIS KEBUTUHAN GURU PRODUKTIF SMK 36 Sumber data : diolah Data NUPTK Tahun Kondisi Saat Ini Kekurangan

37 ANALISIS KEBUTUHAN TUNJANGAN GURU TAHUN Sumber data : Hasil Rekonsiliasi Data PTK Dikmen 2012

38 ANALISIS PENINGKATAN KUALIFIKASI S1/D4 GURU DIKMEN Sumber data : Hasil Rekonsiliasi Data PTK Dikmen 2012 Profil Guru Belum S1/D4 Berdasarkan Usia..dari guru dikmen yang belum S1/D4, prioritas peningkatan kualifikasi S1/D4 adalah guru dengan usia tahun

39 39 PROGRAM PRIORITAS DITJEN DIKMEN

40 40 PROGRAM PRIORITAS DITJEN DIKMEN

41 41 PROGRAM PRIORITAS DITJEN DIKMEN

42 42 PROGRAM PRIORITAS DITJEN DIKMEN

43 Pusat Rp ,613 Milyar (98,09 %) Pusat Rp ,613 Milyar (98,09 %) Dekonsentrasi Rp. 217,706 Milyar (1,91 %) Dit. Pembinaan SMA Rp ,715 Milyar (36,19%) Dit. Pembinaan SMA Rp ,715 Milyar (36,19%) Dit. Pembinaan SMK Rp ,142 Milyar (40,69 %) Dit. Pembinaan SMK Rp ,142 Milyar (40,69 %) Kegiatan SMA Rp. 92,598 Milyar (42,53 %) Kegiatan SMK Rp. 95,106 Milyar (43,69%) Kegiatan PTK Rp. 30,001 Milyar (13,78 %) Dit. Pembinaan PK & LK Dikmen Rp. 330,320 Milyar (2,96 %) Dit. Pembinaan PK & LK Dikmen Rp. 330,320 Milyar (2,96 %) Dit. Pembinaan PTK Dikmen Rp ,514 Milyar (18,24 %) Dit. Pembinaan PTK Dikmen Rp ,514 Milyar (18,24 %) Setditjen Dikmen Rp. 213,920 Milyar (1,92 %) Setditjen Dikmen Rp. 213,920 Milyar (1,92 %) Ditjen Dikmen Total Anggaran 2013 Rp ,320 Milyar 43 A PERSANDINGAN PAGU ANGGARAN PUSAT & DEKONSENTRASI DITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2013

44 44 B PERSANDINGAN PAGU ANGGARAN PUSAT & DEKONSENTRASI DITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2013

45 ANGGARAN DITJEN DIKMEN 2013 BERDASARKAN JENIS BELANJA C 45

46 46 D PAGU ANGGARAN DEKONSENTRASI DITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2013

47 47 E PAGU ANGGARAN DEKONSENTRASI DITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2013

48 48 F PAGU ANGGARAN DEKONSENTRASI DITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2013

49 49 Alokasi DAK Bidang Pendidikan Untuk SMA dan SMK C.14 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah tahun anggaran 2013 Rp. 4,016 Triliun Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah tahun anggaran 2013 Rp. 4,016 Triliun SMA 441 Kabupaten/Kota Rp. 1,606 Triliun SMA 441 Kabupaten/Kota Rp. 1,606 Triliun SMK 434 Kabupaten/Kota Rp. 2,409 Triliun SMK 434 Kabupaten/Kota Rp. 2,409 Triliun 1.Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran diprioritaskan untuk seluruh peserta didik kelas X tahun pelajaran 2013/2014 sesuai dengan kurikulum Rehabilitasi ruang belajar rusak berat termasuk dengan perabotnya. 3.Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan terdiri atas: a.Pengadaan Peralatan Laboratorium; b.Pengadaan Buku Referensi; c.Pembangunan Laboratorium; dan d.Pembangunan Perpustakaan. Penggunaan DAK 2013

50 TERIMA KASIH


Download ppt "Kebijakan dan Program Pendidikan Menengah Tahun 2013 Jakarta, 2013"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google