Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TA. 2012 Kementerian Keuangan R.I.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TA. 2012 Kementerian Keuangan R.I."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TA Kementerian Keuangan R.I.

2 Ruang Lingkup Transfer Ke Daerah 2012 Dana Perimbangan Dana Otsus & Penyesuaian Dana Otsus & Penyesuaian Dana Basgi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Otsus PAPUA Dana Otsus ACEH Dana Infras Otsus Papua Tambahan Penghasilan Guru Dana Otsus Dana Otsus Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian DBH PBB DBH PPh DBH Kehutanan DBH Pert umum DBH Perikanan DBH Migas DBH Cukai HT DBH Pajak DBH SDA Dana Otsus PAPUA BARAT DBH Panas Bumi Dana Insentif Daerah (DID) 2 TRANSFER KE DAERAH Tunjangan Profesi Guru Bantuan Operasional Sek (BOS) Dana Infras Otsus Papua Barat

3 PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Permenkeu tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK  PMK DAK 2012 : Nomor 209/PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011 PMK tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah  PMK Nomor 06/PMK.07/2012 Permen Teknis tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah

4 dana yang bersumber dari Pendapatan APBN dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional Pengertian Dana Alokasi Khusus (1) Tujuan DAK membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

5  Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.  Membantu dalam arti “bukan penyediaan dana yang utama” dan/atau “bukan menggantikan yang semua sudah ada”. Demikian juga hanya “diberikan kepada daerah/bidang yang menurut kebijakannnya harus dibantu”  Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Pengertian Dana Alokasi Khusus (2)

6  Kewenangan daerah, bukan kewenangan pusat/ Kementerian/lembaga.  Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. RKp disetujui DPR,selanjutnya dimuat dalam Nota Keuangan dan RAPBN. Pengertian Dana Alokasi Khusus (3)

7 ALOKASI DAK KESEHATAN

8 Penetapan Program dan Kegiatan DAK Penghitungan DAK Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK Penganggaran DAK

9 PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAK DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam RKP tahun anggaran bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan RKP. Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

10 Penghitungan Alokasi DAK 10 (Pasal 53 PP 55 tahun 2005) Setelah menerima usulan kegiatan khusus dari Menteri Teknis terkait, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK (Pasal 54 PP 55 tahun 2005) Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing Daerah. Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

11 1. Menentukan daerah penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu: Kriteria Umum (KU) KU = (PAD + DAU + DBH – DBH DR) - Belanja Gaji PNSD Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK Kriteria Khusus (KK) Berupa : a.Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK. b.Karakteristik daerah, meliputi: (1) Daerah Tertinggal; (2) Daerah perbatasan dengan negara lain; (3) Daerah rawan bencana; (4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan; (5) Daerah ketahanan pangan; (6) Daerah pariwisata Kriteria Teknis (KT) berdasarkan indikator-indikator teknis yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan didanai dari DAK 2. Menghitung DAK per daerah menggunakan porporsi KU, KK dan KT Formula Perhitungan DAK Per Daerah

12 Kriteria Umum Kriteria Umum Kriteria Khusus Kriteria Khusus Kriteria Teknis Kriteria Teknis PAD DBH Daerah Tertinggal Daerah Perbatasan Daerah Rawan Bencana Kondisi Infrastruktur Per Bidang Per daerah Kondisi Infrastruktur Per Bidang Per daerah Kem Dalam Negeri BNPB Kem Pertanian K/L terkait Da Ketahanan Pangan Kem Bud Par DAU T- 2 T-1 Belanja Gaji PNSD Da Potensi Pariwisata T-1 Kem PDT Daerah & KemKeu KemKeu Daerah & KemKeu Daerah Pesisir T-1 Kem Kelautan & Per

13 BAGAN PERHITUNGAN ALOKASI DAK KEMAMPUAN KEUANGANDAERAH (IFN < 1) KEMAMPUAN KEUANGANDAERAH (IFN < 1) PERATURAN PERUNDANGAN PERATURAN PERUNDANGAN KARAKTERISTIK DAERAH (IKW ) KARAKTERISTIK DAERAH (IKW ) INDEKS FISKAL & WILAYAH (IFW) = (IFN -1 + IKW) INDEKS FISKAL & WILAYAH (IFW) = (IFN -1 + IKW) IFW > 1 INDIKATOR KEBUTUHAN TEKNIS INDEKS TEKNIS IT = (Indikator Teknis) INDEKS TEKNIS IT = (Indikator Teknis) INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT-1) = (0,5 IFW + 0,5 IT) INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT-1) = (0,5 IFW + 0,5 IT) IFWT-1 > 1 DAERAH TIDAK LAYAK DAERAH TIDAK LAYAK DAERAH LAYAK DAERAH LAYAK BOBOT DAK Per Daerah Per Bidang (BD) = IFWT-2 * IKK BOBOT DAK Per Daerah Per Bidang (BD) = IFWT-2 * IKK ALOKASI DAK per BIDANG (ADB) = (BD/  BD)* PAGU per BIDANG ALOKASI DAK per BIDANG (ADB) = (BD/  BD)* PAGU per BIDANG DAERAH TIDAK LAYAK UNTUK BIDANG TERTENTU DAERAH TIDAK LAYAK UNTUK BIDANG TERTENTU ALOKASI DAK Utk DAERAH (AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn) ALOKASI DAK Utk DAERAH (AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn) NO YES NO YES NO No INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT-2) = (0,2 IFW + 0,8 IT) INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT-2) = (0,2 IFW + 0,8 IT) INDEKS TEKNIS IT = (Indikator Teknis) ; IT > 0 INDEKS TEKNIS IT = (Indikator Teknis) ; IT > 0 Yes 13 Kriteria UmumKriteria Khusus Kriteria Teknis

14 ■ Pedoman Umum dan Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan ■ Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Menteri Teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK

15 Rekapitulasi Penyelesaian Petunjuk Teknis DAK TA NO.BIDANGNOMOR JUKNISTANGGAL DITETAPKAN 1. Pendidikan a.SD b.SMP Permendikbud Nomor 56 Tahun 2011 Permendikbud Nomor 57 Tahun Desember KesehatanPermenkes Nomor 2494/Menkes/PER/XII/ Desember Keluarga BerencanaPer Kepala BKKBN Nomor 272/PER/B1/ Desember Kelautan dan PerikananPermen KP Nomor 50/MEN/SJ/ Desember KehutananPermenhut Nomor P.69/Menhut-II/ Desember PertanianPermentan Nomor 91 Tahun Desember PerdaganganPermendag Nomor 43/M-DAG/PER/12/ Desember Lingkungan HidupPermen LH Nomor 17 tahun Desember InfrastrukturPermen PU Nomor 15/PRT/M/20101 November Sarpras Daerah TertinggalMasih Proses 11. Prasarana PemerintahanPermendagri Nomor 73 Tahun Desember Listrik PedesaanPermen ESDM Nomor 2 Tahun Januari Perumahan dan PemukimanPermenpera Nomor 30 Tahun Desember Keselamatan Transportasi DaratPermenhub Nomor 3 Tahun Januari Transportasi PedesaanPermendagri Nomor 73 Tahun Desember Sarana dan Prasarana Kawasan PerbatasanPermendagri Nomor 73 Tahun Desember 2011

16 Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. Penganggaran DAK PP 55/2005 Pasal 60

17 DANA PENDAMPING Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. – Kewajiban penyediaan Dana Pendamping menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang merupakan kewenangan daerah. Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. – Yang dimaksud kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis. UU 33/2004 Pasal 41 PP 55/2005 Pasal 61

18 18 Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD Perubahan tahun berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DAK lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut. Optimalisasi penggunaan DAK sebagaimana dimaksud dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan OPTIMALISASI Pasal 29 PMK 06/2012

19 19 Dalam hal terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya sesuai dengan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan. Sisa DAK sebagaimana dimaksud tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping DAK. Pemerintah daerah menyampaikan Laporan Penggunaan Sisa DAK sebagaimana dimaksud pada kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan setelah kegiatan yang didanai dari sisa DAK selesai SISA DAK Pasal 29 PMK 06/2012

20 PELAPORAN DAK 1.DALAM RANGKA PENYALURAN Dilakukan setiap Tahapan Penyaluran Kepada Menteri Keuangan Format pelaporan berdasarkan PMK ttg Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah Merupakan Syarat Penyaluran Menunjukkan kinerja penyerapan dari kas daerah 2.DALAM RANGKA REALISASI FISIK Dilakukan setiap triwulanan kepada : 1.Menteri Teknis (untuk masing-masing bidang) dan 2.Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri (merupakan kompilasi seluruh bidang). Format pelaporan berdasarkan Juknis Dapat dijadikan salah satu indikator kriteria teknis Menunjukkan kinerja pelaksanaan fisik kegiatan

21 PEMANTAUAN, EVALUASI,DAN PENGAWASAN DAK  Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing  Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK  Pengawasan atas pelaksanaan DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

22 Penyaluran paling cepat Februari, setelah 1.Perda APDB, 2.Laporan DAK tahun sebelumnya, 3. Laporan Realisasi DAK tahap 3, 4. Rekap SP2D, 5. Surat Pernyataan Dana Pendamping, diterima DJPK Disalurkan secara bertahap Tahap 1 : 30% Tahap 2 : 45 % Setelah sisa dana Tahap 1 < 10% Tahap 3 : 25% Setelah sisa di Kas Daerah < 10% Data penyerapan DAK dibuktikan dengan Laporan Penyerapan yang diterima DepKeu Penyaluran paling akhir selambat-lambatnya 7 hari kerja sebelum Akhir Desember, dan tidak dapat dilakukan sekaligus di akhir tahun Prinsip penyaluran adalah untuk pengisian Kas Daerah

23 23 Kementerian Keuangan R.I. Alamat : Kementerian Keuangan RI, Gd. Radius Prawiro (A) Lantai 7 Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat Telp Faks: Website:


Download ppt "KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TA. 2012 Kementerian Keuangan R.I."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google