Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL PROGRAM KEPENDUDUKAN TAHUN 2011 Rapat Kerja Nasional Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Jakarta, 24-25.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL PROGRAM KEPENDUDUKAN TAHUN 2011 Rapat Kerja Nasional Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Jakarta, 24-25."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL PROGRAM KEPENDUDUKAN TAHUN 2011 Rapat Kerja Nasional Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Jakarta, Januari 2011 DR. SUDIBYO ALIMOESO, MA Sekretaris Utama, BKKBN

2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL PROGRAM KEPENDUDUKAN TAHUN 2011 Pendahuluan Kebijakan dan Strategi Operasional Pokok-Pokok Kegiatan Operasional Tahun 2011 Penutup 1

3 I. PENDAHULUAN Amanat Undang-Undang No, 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (pasal 56: BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana) PEPRES No. 62/2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 2 A.LATAR BELAKANG

4 Penduduk sebagai titik sentral pembangunan  Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas penduduk dan bukan oleh ketersediaan sumberdaya alam  Keberhasilan pembangunan ditentukan dan merupakan konsekuensi dari pembangunan kependudukan karena penduduk adalah obyek dan subyek dari pembangunan.  Pembangunan harus berpusatkan pada penduduk (people-centered development), yaitu pembangunan yang berorientasi kepada potensi dan kebutuhan penduduk Pembangunan belum sepenuhnya berwawasan kependudukan Kuantitas penduduk (laju dan jumlah penduduk, struktur penduduk tdk menguntungkan, kepadatan dan persebaran tdk merata) 3 A.LATAR BELAKANG (lanjutan)

5 Jumlah Struktur Persebaran Kesehatan Kesehatan Pendidikan Pendidikan Agama Agama Perekonomian Perekonomian Sosial budaya Sosial budaya Kuantitas penduduk Kelahiran Kematian Migrasi Kualitas penduduk Komponen pertumbuhan Komponen pertumbuhan B. SITUASI KEPENDUDUKAN INDONESIA YANG KURANG MENGUNTUNGKAN

6 KUANTITAS PENDUDUK INDONESIA 1.JUMLAH PENDUDUK BESAR Empat negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia: 2010 Tren LPP 1.27

7 Trend Jumlah Penduduk Indonesia 6 ?

8 Tren Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (% per tahun) LPP mengalami pembesaran selama 10 tahun terakhir, padahal pada periode 20 tahun sebelumnya LPP mengecil 7 1,60% ?

9 TRIPLE BURDEN STRUKTUR PENDUDUK TIDAK MENGUNTUNGKAN 2010 LANSIA REMAJA BALITA DAN ANAK

10 Konsentrasi penduduk tetap di Jawa, walaupun persentasenya menurun tetapi sangat lamban PERSEBARAN PENDUDUK

11 KUALITAS PENDUDUK INDONESIA 1.MMR : 228/ kelahiran hidup 2.IMR : 34 per kelahiran hidup 3.60% penduduk hanya tamat SD atau lebih rendah 4.HDI peringkat ke 108 dari 188 Negara (thn 2009) dan urutan ke 6 dari 10 Negara ASEAN 5.Angka Harapan Hidup Indonesia: 68/72 Tahun 6.Angka kemiskinan: 31,02 juta jiwa (13,3% dari total penduduk Indonesia) *BPS Indikator kesejahteraan sosial lainnya Indeks Pembangunan Gender: 66,38 % (thn 2008) Indeks Pemberdayaan Gender: 62,27% (thn 2008) 8.Angka pengangguran: 7,14% dari angkatan kerja 116,5 juta (BPS, Agustus 2010)

12 1.FERTILITAS CBR (15,5 Per 1000 Penduduk) TFR 2,6 anak per wanita usia subur (SDKI 2007 ) 2.MORTALITAS CDR (6 Per 1000 Penduduk) IMR 34 per 1000 kelahiran hidup dan MMR 228 per kelahiran hidup 3.MIGRASI (internal dan eksternal) KOMPONEN PERTUMBUHAN PENDUDUK

13 Kompas-BKKBN Sri Moertiningsih Adioetomo

14 Kompas-BKKBN 13 Sri Moertiningsih Adioetomo

15 Kompas-BKKBN Angka Ketergantungan per 100 penduduk usia kerja > >50 satu (1) orang bekerja menangung hampir satu anak dua (2) orang bekerja menangung satu anak empat (4) orang bekerja menanggung satu anak tanggungan meningkat karena pesatnya pertambahan lansia

16 Bonus Demografi Perubahan struktur umur penduduk dan menurunnya beban ketergantungan memberikan peluang yang disebut bonus demografi atau demographic dividend Dikaitkan dengan munculnya suatu kesempatan, the window of opportunity yang dapat dimanfaatkan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat.

17 The Window of Opportunity (Jendela Peluang) Celah sempit diawali dengan bonus demografi terjadi mulai tahun 1990an The window of opportunity terjadi tahun dimana Dependency Ratio mencapai titik terendah 44 per 100 Meningkat lagi sesudah 2030 karena meningkatnya proporsi penduduk lansia Hanya terjadi satu kali dalam sejarah suatu penduduk Celah sempit diawali dengan bonus demografi terjadi mulai tahun 1990an The window of opportunity terjadi tahun dimana Dependency Ratio mencapai titik terendah 44 per 100 Meningkat lagi sesudah 2030 karena meningkatnya proporsi penduduk lansia Hanya terjadi satu kali dalam sejarah suatu penduduk

18 Kompas-BKKBN 17

19 HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KUANTITAS PENDUDUK Jumlah penduduk Struktur umur Persebaran penduduk PERTUMBUHAN PENDUDUK Fertility Mortality Migration Hasil pembangunan Pemerataan income Lapangan pekerjaan Status pendidikan Status kesehatan dan gizi Kualitas lingkungan Dan lain-lain KEBUTUHAN PENDUDUK Kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan dll Menabung dan investasi Lapangan pekerjaan Lahan dan teknologi Sumber daya alam Public expenditure Dan lain-lain

20 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN Pengendalian kuantitas penduduk Rekayasa jumlah, struktur dan laju pertumbuhan penduduk melalui : pengendalian kelahiran, kematian dan pengarahan mobilitas 2.Peningkatan kualitas penduduk Rekayasa peningkatan kualitas penduduk baik fisik maupun mental melalui pendekatan life cycle 3.Pembangunan keluarga Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan keluarga untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran. Penguatan keluarga sebagai basis pendidikan dan pembentukan karakter anggota keluarga. 4.Pembangunan database kependudukan, dengan peningkatan kinerja pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

21 C. TUJUAN Mewujudkan keserasian, dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan 20

22 D. SASARAN Tersedianya grand design pembangunan kependudukan dan kebijakan sektor pembangunan berwawasan kependudukan Tersedianya parameter kependudukan dan KB yang disepakati oleh lintas sektor terkait dan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan sektor Meningkatnya komitmen lintas sektor serta pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang pembangunan Berwawasan Kependudukan Tersedianya Analisis Dampak Kependudukan Dalam Rangka Penyerasian Kebijakan Berwawasan Kependudukan 21

23 A. KEBIJAKAN 1.Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk, sebagai pelaksanaan UU 52/2009 yang harus ditindaklanjuti antara lain : 11 Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Daerah (Perda) 2.Perumusan kebijakan pengendalian penduduk yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas. 22 II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

24 A.KEBIJAKAN 3.Penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait. 4.Peningkatan pengetahuan sikap dan perilaku lintas sektor terkait tentang pembangunan berwawasan kependudukan melalui pendidikan kependuduka 5.Penyediaan analisis dampak kependudukan KEBIJAKAN DAN STRATEGI

25 11 PERATURAN PEMERINTAH (PP) dimaksud adalah NOTENTANGKETERANGAN 1.Kebijakan dan Program jangka menengah pengelolaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Psl. 7. Terintegrasi dalam PP ttg RPJMN. 2.Kebijakan dan Program jangka panjang pengelolaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Psl. 7. Terintegrasi dalam PP ttg RPJPN. 3.Pedoman pelaksanaan perkembangan kependudukan Psl Pedoman pelaksanaan pembangunan keluarga. Psl Tata Cara Penetapan pengendalian kuantitas penduduk Psl Kebijakan Keluarga Berencana NasionalPsl

26 NOTENTANGKETERANGAN 7.Tata cara pengumpulan data dan proyeksi kependudukan tentang angka kematian Psl Pengarahan mobilitas pendudukPsl Tata cara pengumpulan data, analisis, mobilitas dan persebaran penduduk Psl Pengembangan kualitas pendudukPsl Kriteria penduduk miskin dan tata cara perlindungannya Psl PERATURAN PEMERINTAH (PP) dimaksud adalah

27 26 STRATEGI Meningkatkan Koordinasi dan kemitraan lintas sektor Melakukan Advokasi, Sosialisasi, promosi dan fasilitasi kebijakan pengendalian penduduk guna mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan Menjamin ketersediaan dan pemanfaatan parameter kependudukan Meningkatkan kapasitas aparatur, stake holder dan mitra kerja dalam bidang kependudukan

28 III. POKOK-POKOK KEGIATAN OPERASIONAL TAHUN

29 Internal Business Process Financial Memastikan efisiensi anggaran Merencanakan dan Mengembangkan SDM Mengembangkan budaya kerja CUK Menata organisasi dan tata laksana Stakeholder: Pusat Pemprov Pemkab Pemkot Tercapainya penduduk tumbuh seimbang Meningkatnya peran mitra kerja dalam pembangunan kependudukan, KB dan KS Meningkatkan advokasi, Penggerakan dan pencitraan kepada stakeholder Meningkatkan R&D pembangunan kependudukan, KB dan KS Menjamin ketersediaan pemanfaatan parameter kependudukan dan data informasi kajian dampak kependudukan Government External Stakeholder Mitra Kerja: NGO Lembaga Profesi TOGA, TOMA Swasta End Beneficiaries: Penduduk PUS Remaja Strategy Map BKKBN Meningkatkan Good Governance TFR : 2,1 NRR : 1 Meningkatkan SIM berbasis IT Meningkatnya komitmen SH terhadap pembangunan kependudukan, KB dan KS Meningkatnya PSP dalam pembangunan kependudukan, KB dan KS Menyerasikan kebijakan pembangunan kependudukan, KB dan KS Meningkatkan kemitraan dalam pembangunan kependudukan, KB dan KS Meningkatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan kependudukan, KB dan KS Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi pembangunan kependudukan, KB dan KS

30 Internal Business Process Financial Memastikan efisiensi anggaran Pengembangan budaya kerja CUK Penataan organisasi dan tata laksana Pemerintahan pusat, provinsi, kab./kota Mitra Kerja Merumuskan kebijakan Perencanaan Kependudukan Merumuskan Kebijakan Analisa Dampak Lingkungan Merumuskan Kebijakan pembinaan pendidikan kependudukan Meningkatnya komitmen stakeholder dan mitra kerja dalam pembangunan KKB Stakeholders Tercapainya penduduk tumbuh seimbang “End Beneficiaries” Negara Penduduk PUS Remaja Menimngkatnya Penyerasian Kebijakan Kependudukan Learning and Growth Strategik map Bidang Pengendalian Penduduk Merencanakan dan Mengembangkan SDM Menjamin ketersediaan dan pemanfaatan parameter penduduk Meningkatnya PSP dalam pembangunan kependudukan, KB dan KS TFR : 2,1 NRR : 1

31 INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG KEPENDUDUKAN 1.Jumlah Kebijakan, Strategi dan Materi Informasi Pengendalian Penduduk (Grand Design, NSPK, Pedoman, Juklak dan Juklak) 2.Jumlah Kebijakan dan Strategi Penetapan Parameter Kependudukan dan Proyeksi Penduduk 3.Jumlah Paramater Kependudukan dan Proyeksi Penduduk (pusat dan provinsi) yang disepakati oleh semua sektor terkait 4.Jumlah Kebijakan, dan Strategi Program Pendidikan Kependudukan yang disusun dan dimanfaatkan 5.Jumlah Kebijakan, Strategi dan Materi Analisis Dampak Kependudukan yang dimanfaatkan 30

32 Kegiatan, Indikator, Output, dan Sub Kegiatan 1. Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk Output Tersedianya grand design pembangunan kependudukan dan kebijakan sektor pembangunan berwawasan kependudukan PROVINSI 1.Kajian dan analisis pengendalian penduduk 2.Sosialisasi 3.Peningkatan jejaring kerjasama dan kemitraan 4.Sosialisasi 5.Fasilitasi 6.Pembinaan, monitoring dan evaluasi  Jml kebijakan dan strategi penetapan  proyeksi penduduk (pst dan prov)  Jml mitra kerja yang berperan aktif dalam penetapan parameter kependudukan  Jml provinsi dan mitra kerja yang medapat fasilitasi pembinaan  Jumlah kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (4)  Jml hasil kajian penyerasian kebijakan penduduk (4)  Jumlah mitra kerja yg mendukung dlm penyerasian kebijakan pembangunan kependudukan (3 pst, 33 prov)  Jumlah pengelola yang kompeten dlm penyerasian kebijakan kependudukan (8)  Jumlah monev da pembinaan pemaduan kebijakan penduduk (1 pst, 33 prov) PUSAT 1.Pengembangan dan penyusunan kebijak, strategi dan info pengendalian pddk (nspk,pedoman, juklak, juknis) 2.Kajian dan analisis pengendalian penduduk 3.Sosialisasi 4.Peningkatan jejaring kerjasama dan kemitraan 5.Sosialisasi 6.Fasilitasi 7.Pembinaan, monitoring dan evaluasi

33 2. Perencanaan Pengendalian Penduduk  Jml kebijakan dan strategi penetapan parameter kependudukan (1)  Jml kajian parameter kependudukan (1)  Jml parameter kependudukan dan proyeksi penduduk (1 pst, 33 prov)  Jml mitra kerja yang berperan aktif dalam penetapan parameter kependudukan (4)  Jumlah mitra kerja yang medapat fasilitasi pembinaan perencanaan kependudukan (4) Output Tersedianya parameter kependudukan yang disepakati oleh lintas sektor terkait dan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan sektor PUSAT 1.Pengembangan dan penyusunan parameter kependudukan 2.Pengkajian dan analisis parameter kependudukan 3.Analisis hasil sensus 4.Proyeksi penduduk 5.Peningkatan jejaring kerjasama dan kemitraan 6.Sosialisasi 7.Fasilitasi 8.Pembinaan, monitoring dan evaluasi PROVINSI 1.Proyeksi penduduk 2.Sosialisasi 3.Analisa lparameter kependudukan 4.Jejaring kerja dan Kemitraan 5.Koordinasi 6.Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kegiatan, Indikator, Output, dan Sub Kegiatan

34 3. Pendidikan Kependudukan Jml kebijakan, dan strategi program pendidikan kependudukan (1) Jumlah mitra kerja yang melaksanakan pendidikan kependudukan (4)  Jumlah stakeholder yang mendukung terselenggaranya pendidikan kependudukan (2) pendidikan kependudukan  Jumlah modul pendidikan kependudukan yd disusun (4)  Jml provinsi dan mitra kerja yang medapat fasilitasi pembinaan (33) Output Meningkatnya komitmen lintas sektor serta pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang pembangunan Berwawasan Kependudukan PROVINSI 1.Sosialisasi dan diseminasi 2.Koordinasi 3.Kemitraan 4.Capacity building pengelola 5.Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kegiatan, Indikator, Output, dan Sub Kegiatan PUSAT 1.Pengembangan dan penyusunan kebijakan dan strategi 2.Pengembangan dan penyusunan modul pendidiksn kpddk (jalir formal dan informal) 3.Sosialisasi dan diseminasi 4.Koordinasi 5.Kemitraan 6.Capacity building pengelola 7.Pembinaan, monitoring dan evaluasi

35 4. Analisa Dampak Kependudukan Output- Tersedianya Analisis Dampak Kependudukan Dalam Rangka Penyerasian Kebijakan Berwawasan Kependudukan Pusat Kegiatan, Indikator, Output, dan Sub Kegiatan  Jml kebijakan, strategi dan materi analisis dampak kepedudukan (1)  Jml kajian dan analisis dampak kependudukan (4)  Jumlah stakeholder dan mitra yang memanfaatakan hasil analisis dampak kependudukan (4)  Jml mitra kerja yang berperan dalam penetapan analisis dampak  Jml provinsi dan mitra kerja yang medapat fasilitasi pembinaan (37) PUSAT 1.Pengembangan dan penyusunan kebijakan dan strategi analisis dampak kpddk 2.Melakukan kajian dan analisis dampak kpddk 3.Sosialisasi dan diseminasi 4.Koordinasi 5.Kemitraan 6.Capacity building pengelola 7.Pembinaan, monitoring dan evaluasi PROVINSI 1.Sosialisasi dan diseminasi 2.Koordinasi 3.Kemitraan 4.Capacity building pengelola 5.Pembinaan, monitoring dan evaluasi

36


Download ppt "KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL PROGRAM KEPENDUDUKAN TAHUN 2011 Rapat Kerja Nasional Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Jakarta, 24-25."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google