Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BIROKRASI Penyakit Birokrasi (Indonesia) Struktur birokratif Berbelit dan Lamban Tidak Efisien Kompetensi SDM rendah Budaya Dilayani, Bukan Melayani.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BIROKRASI Penyakit Birokrasi (Indonesia) Struktur birokratif Berbelit dan Lamban Tidak Efisien Kompetensi SDM rendah Budaya Dilayani, Bukan Melayani."— Transcript presentasi:

1

2 BIROKRASI

3

4 Penyakit Birokrasi (Indonesia) Struktur birokratif Berbelit dan Lamban Tidak Efisien Kompetensi SDM rendah Budaya Dilayani, Bukan Melayani Korup Statis Tidak Transparan Ekonomi Biaya Tinggi Uncompetitive Tingkat Kesejahteraan masyarakat rendah Tidak ada Trust

5 Key Findings – External Stakeholder Survey PERCEPTION INDICATORS – From the overall respondents; All dimensions are perceived as unsatisfactory, with Tax Refund, Regulations and Tax Audit have the big gaps. Yet, no dimension fall into disappointing category

6 Riset KOMPAS, 26 November 2005 Persepsi masyarakat tentang pajak Mengurus Pajak Berbelit-belit Perhitungan nilai pajak tidak transparan Aparat Pajak cenderung mencari keuntungan pribadi Aparat Pajak mudah disuap Setuju atau tidak setujukah anda dengan berbagai pernyataan berikut ini Setuju Tidak setuju Tidak tahu 100% November 2006 Pernyataan 100% Direktorat Jenderal Pajak

7

8 Membiayai 77.2% APBN 2012

9 Penerimaan Pajak termasuk penerimaan Bea dan Cukai dan PPh Migas

10 * dalam triliun rupiah

11 BELA NEGARA MEMBAYAR PAJAK PUBLIC GOODS & SERVICES NEGARA PEMBAYAR PAJAK FREE RIDER WARGA NEGARA

12 NEGARA PEMBAYAR PAJAK FREE RIDER WARGA NEGARA Voluntarily Compliance TRUST

13 Komitmen pimpinan untuk berubah Dorongan perubahan dari internal yang semakin kuat Tekanan dari stakeholders (pemangku kepentingan) Persepsi umum yang masih negatif : Belum tampak upaya nyata DJP untuk membenahi citra pajak/aparat pajak yang bobrok dan korup (KOMPAS, ) Tentang otoritas pajak kita perlu iklim yang lebih fair, lebih business friendly, tidak rumit, dan tidak korup – The Asian Wall Street Journal (KOMPAS, ) Pendapat hasil survey di masyarakat DJP menempati posisi kedua setelah DJBC dalam hal korupsi dan KKN (Survey Indeks Persepsi Penyuapan, Transparancy International Indonesia 2005) Direktorat Jenderal Pajak November 2006

14

15 Tuntutan Reformasi 1998 : Adili Soeharto dan kroni- kroninya, Laksanakan amandemen UUD 1945, Penghapusan Dwi Fungsi ABRI, Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, Tegakkan supremasi hukum, Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN

16 DJP administratur Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Recently Reformed MA BPK MK KemenPAN dan RB TNI/Polri In Progress Kemenko Kesra, Kemenkopolhukam, Kemendiknas, Kemenkes Kemenkeu

17

18 18 Bidang Administrasi Modernisasi Administrasi Perpajakan Bidang Peraturan Amandemen UU Perpajakan Bidang Pengawasan Ekstensifikasi & Intensifikasi

19 July-2002 LTO (2) Dec-2003 BUMN Agt-2004 PMA (2) BADORA (2) MTO Jakarta Pusat Oct-2004 PMA (4) PMB (1) Dec-2004 STO Jakarta Pusat Juni-2005 STO Jakarta Pusat (14) Dec-2005 MTO Batam May-2006 MTO Denpasar, MTO Tangerang, MTO Bekasi, MTO Pekanbaru, ` Dec-2006 KPDJP, MTO Kanwil (13) STO Jawa dan Bali Tahapan Modernisasi Kantor DJP Sem I Kanwil luar Jawa dan Bali 40 STO Sem II Kanwil luar Jawa dan Bali 88 STO Peresmian terakhir modernisasi Di Bukit Tinggi,

20 Kantor Pusat DJP Kantor Wilayah (31 Kantor) Kantor Pelayanan Pajak (331 Kantor) KP2KP (207 Kantor)

21

22 Sistem dan Manajemen SDM Teknologi Informasi

23

24 P ROJECT FOR IN DONESIAN T AX A DMINISTRATION R EFORM PINTAR

25 Direktorat Jenderal Pajak menyadari masih terdapat kekurangan maupun ketidaksempurnaan dari Reformasi Perpajakan Jilid Satu, sehingga terus diupayakan penyempurnaan dengan membangun sistem administrasi pajak yang efisien dan efektif. Fokus penyempurnaan: 25 Peningkatan kemampuan dalam analisis risiko kepatuhan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum 1 Peningkatan kontrol kualitas dan integritas basis data wajib pajak 2

26 PINTAR merupakan program penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk mendukung reformasi administrasi yang dilakukan DJP

27 Asistensi teknis dalam program change management Pemeriksaan berdasar analisis risiko Pengawasan penagihan, keberatan dan banding Perbaikan manajemen SDM Program peningkatan kapasitas Perbaikan good governance Manajemen registrasi WP Pengolahan SPT Pengembangan sismtem teknologi yg terintegrasi SISTEM DAN PROSES ADMINISTRASI PERPAJAKAN MANAJEMEN SDM MANAJEMEN PRUBAHAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

28 Penyempurnaan proses bisnis: 28 Registrasi Wajib Pajak Pengelolaan SPT Pengembangan Rekening (Basis Data) Wajib Pajak Pengembangan Manajemen Dokumen Pengembangan Arsitektur Sistem Informasi yang terintegrasi

29 Dalam bidang manajemen sumber daya manusia (SDM), PINTAR akan: 29

30 Sistem dan Manajemen SDM

31 MANUSIA-DRIVER memberdayakan ALAT-ENABLER untuk mencapai tujuan Apakah mungkin sepeda- ENABLER bisa naik gunung tanpa diberdayakan oleh Manusia sebagai DRIVER Manusia-DRIVER masih dapat naik gunung tanpa sepeda-ENABLER, walau menjadi jauh lebih lama mencapai tujuan. Driver Enabler 31 Apakah mungkin sepeda- ENABLER bisa naik gunung tanpa diberdayakan oleh Manusia sebagai DRIVER Manusia-DRIVER masih dapat naik gunung tanpa sepeda-ENABLER, walau menjadi jauh lebih lama mencapai tujuan.

32 PJ-1 Penerimaan pajak negara yang optimal PJ-1 Penerimaan pajak negara yang optimal Learning & Growth Perspective Internal Process Perspective Customer Perspective Stakeholder Perspective PJ-2 Kepercayaan masyarakat yang tinggi PJ-2 Kepercayaan masyarakat yang tinggi PJ-4 Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi PJ-4 Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi PJ-3 Tingkat kepuasan Wajib Pajak yang tinggi atas pelayanan perpajakan PJ-3 Tingkat kepuasan Wajib Pajak yang tinggi atas pelayanan perpajakan PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PJ-6 Peningkatan kualitas pelayanan PJ-6 Peningkatan kualitas pelayanan PJ-7 Peningkatan efektivitas sosialisasi dan kehumasan PJ-7 Peningkatan efektivitas sosialisasi dan kehumasan PJ-5 Peningkatan efektivitas pembuatan dan penyempurnaan peraturan di bidang perpajakan PJ-5 Peningkatan efektivitas pembuatan dan penyempurnaan peraturan di bidang perpajakan PJ-15 Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi PJ-15 Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi PJ-14 Pengelolaan anggaran yang optimal dan efisien PJ-14 Pengelolaan anggaran yang optimal dan efisien PJ-13 Pengembangan sistem TIK yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan PJ-13 Pengembangan sistem TIK yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan PJ-12 Penyempurnaan organisasi sesuai kebutuhan yang dinamis PJ-12 Penyempurnaan organisasi sesuai kebutuhan yang dinamis  Masyarakat  DPR  Pemerintah Terwujudnya masyarakat sadar dan peduli pajak Wajib Pajak PJ-10 Optimalisasi pelaksanaaan penagihan PJ-10 Optimalisasi pelaksanaaan penagihan PJ-9 Peningkatan efektivitas pemeriksaan PJ-9 Peningkatan efektivitas pemeriksaan PJ-11 Peningkatan efektivitas penyidikan PJ-11 Peningkatan efektivitas penyidikan PJ-8 Peningkatan penggalian potensi berbasis mapping, profil dan benchmark PJ-8 Peningkatan penggalian potensi berbasis mapping, profil dan benchmark Visi : Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Misi : Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Nilai : Integritas, Profesionalisme, Inovasi, Teamwork

33 PJ-15 Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi PJ-15 Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi Visi : Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan Integritas dan profesionalisme yang tinggi. Misi : Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

34 Infrastruktur Kepemimpinan Proses SDM Struktur Teknologi Organisasi

35 VISI MISI NILAI BUDAYA INDIKATOR PERILAKU KAMUS KOMPETENSI Kode Etik KPI

36 P ROFESIONALISME INTEGRIT AS T EAM WORK I NOVASI Dulu….

37 Sekarang…. - Integritas - Profesionalisme - Sinergi - Pelayanan - Kesempurnaan Nilai-nilai Kementerian Keuangan :

38

39 Dasar Hukum : PMK Nomor 1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai DJP; SE Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ/2007 tentang Panduan Pelaksanaan KE Pegawai di Lingkungan DJP Adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari (PMK 1/PM.3/2007 tanggal 23 Juli 2007) Tujuan Kode Etik (Pasal 2 ayat 1 PMK 1/PM.3/2007) : 1.Meningkatkan disiplin pegawai 2.Menjamin terpeliharanya tata tertib 3.Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif 4.Menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional 5.Meningkatkan citra dan kinerja pegawai

40 PER-22/PJ/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kriiing Pajak Pengaduan melalui Kring Pajak

41 Pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal, melalui Konsep One Stop Service yang melayani seluruh jenis pajak (PPh, PPN, PBB & BPHTB)

42 Pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal, melalui adanya tenaga Account Representative (AR) dengan tugas antara lain : - konsultasi untuk membantu segala permasalahan WP - mengingatkan WP atas pemenuhan kewajiban perpajakannya - update atas peraturan perpajakan yang terbaru

43 Pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal, melalui:  Pemanfaatan IT: e-registration, e-SPT, e-filing, otomasi operasional kantor  Call Center untuk melayani wajib Pajak : Kring Pajak  SDM yang profesional adanya fit and proper test dan competency mapping pelaksanaan kode etik yang tegas dan konsisten pemberian tunjangan khusus (peningkatan remunerasi) Kriiing Pajak 43

44 Rasa keadilan melalui tindakan penegakan hukum, baik itu melalui pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan yang lebih transparan dan profesional yang berbasis analisis resiko. Penerapan dan penegakan GOOD GOVERNANCE di semua lini

45 Sumber : Transparancy Internasional Indonesia

46 Unit Kerja dengan Nilai PIAK di atas 6,00Nilai PIAK Ditjen Perbendaharaan (Kemenkeu)8,99 Ditjen Bea dan Cukai (Kemenkeu)8,86 Ditjen Anggaran (Kemenkeu)8,38 Direktorat Jenderal Pajak (Kemenkeu)8,18 Pemerintah Kota Yogyakarta (Pemda DIY)7,88 Ditjen Perikanan Budidaya (Kementerian Kelautan dan Perikanan)7,77 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Kemenkeu)7,65 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Kemenkeu)7,23 Badan Kebijakan Fiskal (Kemenkeu)7,16 Sekretariat Jenderal (Kementerian Kelautan dan Perikanan)6,69 Ditjen Pengelolaan Utang (Kemenkeu)6.34 Sekretariat Jenderal (Kementerian Perhubungan)6,25 Ditjen Perhubungan Laut (Kementerian Perhubungan )6,16 Hasil Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Tahun 2010 KPK terhadap 183 unit dari 18 Kementerian/Lembaga dan 8 Pemda. Indikator PIAK 2010: 1. KODE ETIK: DJP berada pada peringkat 1 bersama dengan Pemkot Yogyakarta dengan nilai 9, PROMOSI ANTI KORUPSI: DJP berada pada peringkat 1 bersama dengan 7 Unit Utama lainnya dan mendapat nilai 9, PENINGKATAN AKSES PUBLIK: DJP berada pada peringkat 1 bersama dengan 28 Unit Utama lainnya dan memperoleh nilai 9, TRANSPARANSI PENYELENGGARA NEGARA: DJP berada pada peringkat 4 dengan nilai 9, TRANSPARANSI MANAJEMEN SDM: DJP berada pada peringkat 7 dan mendapat nilai 8,12. Hasil Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) 2010

47 Survei terkait Penilaian Inisiatif Antikorupsi tahun KPK Ditjen Pajak memperoleh nilai 9,73 (skala 10) untuk kode etik dan 9,82 (skala 10) untuk Promosi Antikorupsi Survei Integritas Sektor Publik tahun 2011 – KPK Ditjen Pajak memperoleh nilai 7,65 (dari skala 10) jauh di atas nilai standar minimal integritas yang ditetapkan KPK sebesar 6,0 Survei Indeks Kepuasan Layanan Wajib Pajak tahun 2011– IPB Ditjen Pajak memperoleh skor 3,79 (skala 4)

48 Pelayanan DJP sudah mulai meningkat dan lebih baik. Dimana banyak hal dalam pelayanan pajak meningkat, baik dalam urusan administrasi, pelaporan e-SPT, konsultasi, pemeriksaan. Untuk urusan administrasi Wajib Pajak (WP) sudah tidak kesulitan lagi dalam melaporkan SPT. WP bisa secara langsung melaporkan e-SPT kepada petugas pajak tanpa ada pungutan biaya apapun. Untuk pelaporan e-SPT, DJP sudah menciptakan berbagai aplikasi pajak agar WP tidak mengalami kesulitan dalam pembuatan SPT Masa dan Tahunan. Dimana aplikasi-aplikasi itu juga banyak mengalami perubahan-perubahan yang semakin mempermudah untuk membuat laporan SPT Masa dan Tahunan. Untuk konsultasi para Account Representative (AR) juga lebih terbuka dalam memberikan informasi-informasi dan hal-hal terbaru mengenai pajak. Dan para AR juga membantu dengan baik bila WP mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak, dalam arti memberikan informasi hal-hal yang dapat diperhitungkan dalam pajak. Seperti : apa yang menjadi subyek dan obyek pajak. Sedangkan untuk pemeriksaan, para petugas pajak memeriksa sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak menyulitkan kedua belah pihak, demikian diungkapkan oleh Niken Widiastuti dalam wawancara ekslusif kepada Peliputan Berita DJP(Rosarita Niken Widiastuti - Dirut Lembaga Pelayanan Publik Radio Republik Indoensia) Pelayanan di kantor pajak kini lebih cepat dan lebih baik dibanding beberapa tahun lalu (Sulaiman Abdul Manan - Mantan Dubes RI untuk Belgia)

49 Selama ini pelayanan pajak sudah cukup baik, misalnya petugas DJP memberikan pengarahan teknis yang jelas mengenai pengurangan pembayaran PBB setiap tahunnya (Antarini Malik - Dirut Adam Malik Center) Pelayanan DJP kepada masyarakat masuk dalam peringkat "baik". Terbukti pelayanan di kantor-kantor pajak diarahkan kepada kemudahan bagi WP, bahkan tidak segan menuntun WP dalam pengisian formulir pajak dll (Dewi Pandji Atmasudirja - Mantan wartawan, penulis, sosialita dan pemerhati Kota Bogor) Sudah cukup banyak terobosan dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat mudah dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya termasuk pengaduan pajak. Kalau dulu dalam melakukan pelaporan pajak, masyarakat harus datang ke kantor pajak, sekarang sudah bisa dikirimkan melalui pos dan atau dimasukkan pada drop box menjelang batas waktu pelaporan pajak berakhir. Pengaduan pajak bahkan bisa dilakukan melalui berbagai cara, misal via telepon, , faksimili atau surat langsung diikuti tindak lanjut pengaduan yang juga sudah ditentukan tenggat waktunya ( Ismail Agoes Said - Presiden Direktur Dompet Dhuafa)

50 Reformasi (re-ulang/ulangi, form/formasi- bentuk/wujud/model) adalah sebuah proses/siklus tanpa henti, bukan suatu program sesaat Langkah-langkah monitor-evaluasi-perbaiki akan terus dan terus dilakukan Adanya kasus-kasus yang muncul bukan berarti reformasi telah gagal karena reformasi di DJP masih terus berjalan Monitoring Evaluasi Tindakan Perbaikan

51 Mencuatnya beberapa kasus di tubuh DJP merupakan tanda/bukti bahwa alert system kita sedang berjalan dan berfungsi dengan baik. Jika tidak muncul kasus-kasus tersebut dapat berarti alert system kita tidak berfungsi, pelanggaran-pelanggaran yang ada tidak terdeteksi dan terlaporkan

52 Motor perubahan pengikut perubahan Memilih untuk berubah Ragu-ragu skeptis Anti perubahan

53 o Pada dasarnya tidak ada yang menyukai pajak o Menanamkan budaya baru – tidak bisa instant o Jumlah pegawai dan kantor yang sangat besar o Untuk kasus KKN : WP juga diuntungkan sehingga tidak mau melapor o Waskat belum optimal

54 Pada sisi putih selalu terdapat noktah hitam, pada sisi hitam selalu terdapat noktah putih Pada setiap tempat yang paling bersih pun pasti ada segelintir oknum yang berbuat kerusakan Pada setiap tempat yang paling rusak pun pasti ada segelintir orang bijak/baik DJP akan selalu berusaha menjadi tempat yang bersih dan akan selalu berusaha membuat noktah hitam di sisi putih semakin berkurang/mengecil

55 Sebagus apapun sistem, integritas manusia dibelakang sistem tersebut dalam memegang nilai- nilai merupakan kuncinya………

56 Tapi kami tidak putus asa…

57 We are commited to start the changes – for “a better Indonesia” And we count on you to finish it Would You ?


Download ppt "BIROKRASI Penyakit Birokrasi (Indonesia) Struktur birokratif Berbelit dan Lamban Tidak Efisien Kompetensi SDM rendah Budaya Dilayani, Bukan Melayani."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google