Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disampikan oleh; Kepala Bagian Program dan Informasi -Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Pada PERTEMUAN PENGELOLAAN DATA SDM KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disampikan oleh; Kepala Bagian Program dan Informasi -Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Pada PERTEMUAN PENGELOLAAN DATA SDM KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT."— Transcript presentasi:

1 Disampikan oleh; Kepala Bagian Program dan Informasi -Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Pada PERTEMUAN PENGELOLAAN DATA SDM KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT Bandung, 30 September 2014 Sistem Informasi SDM Kesehatan dan Tantangannya

2 PEMBANGUNAN KESEHATAN DI ERA JKN VISI 7. LANSIA 1. IBU HAMIL 2. BAYI 3. BALITA 4. USIA SEKOLAH 5. REMAJA 6. USIA PRODUKTI F Screening bayi baru lahir Imunisasi, vit A, PMT UKS Kespro Kesja KURATIF- REHABILITATIF PROMOTIF - PREVENTIF Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap 2

3 3 PERAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UU NO 17 TH 2007 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN MELALUI PENINGKATAN : 1.Upaya Kesehatan 2.Pembiayaan Kesehatan 3.Sumber Daya Manusia Kesehatan 4.Obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatn pengawasan 5.Pemberdyaan Masyarakat 6.Manajemen Kesehatan

4 Sumber daya manusia kesehatan adalah nakes (termasuk nakes strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya kesehatan dan manajemen kesehatan PERPRES NO 72 TH 2012, BUTIR 270 Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. KEPMENKES NO 922/MENKES/SK/X/2008

5 AGENDA REFORMASI PPSDMK 1.Peningkatan kualitas ketersediaan data SDM Kesehatan yang komprehensif (Sistem Informasi SDM Kesehatan) 2.Penguatan dan harmonisasi regulasi terkait SDM kesehatan 3.Pengembangan metode perencanaan SDM Kesehatan 4.Peningkatan produksi SDM Kesehatan 5.Pengembangan kurikulum pendidikan SDM kesehatan 6.Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi berkelanjutan (CPD), termasuk Dokter Layanan Primer 7.Pemenuhan tenaga dan pemberian insentif bagi SDM kesehatan 8.Pengembangan pola karier SDM kesehatan 9.Pembinaan dan pengawasan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi, registrasi, dan lisensi. 10.Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lintas program dan sektor terkait PPSDM kesehatan

6 PROSES PENYUSUNAN RESNTRA KEMENKES TAHUN

7 VISI KEMENKES 2019 Masy Sehat Yg Mandiri & Berkeadilan MISI KEMENKES T1. MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT T2. MENINGKATNYA RESPONSIVENESS & PERLIN- DUNGAN MASY THD RISIKO SOSIAL & FINANSIAL DI BIDANG KESEHATAN Meningkatnya Kemandirian, Akses & Mutu Sediaan Farmasi (Obat, Vaksin, Biosimilar) & Alkes (5) Meningkatnya Kesehatan masyarakat (1) Meningkatnya Akses & Mutu Faskes (3) Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas, dan Pemerataan Tenaga Kesehatan (4) SASARAN STRATEGIS/PROGRAM Meningkatnya Kom- petensi & Kinerja Aparatur Kemenkes (11) Meningkatnya tata kelola kepemrintahan yang baik dan bersih (10) Meningkatnya Sistem Informasi Kes. Terintegrasi (12) ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI KEMENKES: Penguatan primary health care (UKP dan UKM) Continum of care thru life cycle Intervensi berbasis health risk KERANGKA REGULASI: KERANGKA PENDANAA N: Rncangan : PETA STRATEGI PENCAPAIAN VISI 2019 KEMENTERIAN KESEHATAN PROGRAM GENERIK & TEKNIS KEMENTERIAN KERANGKA KELEMBAGAAN: Peningkatan Efektivitas Organisasi Percepatan Regulasi Penyempur- naan Sistem JKN-KIS Peningkatan Pendanaan Preventif & Promotif Peningkatan Efektivitas Pembiayaan Kesehatan Meningkatnya Pengendalian PM & Karantina Kes (2) AKI, AKB, % STUNTING, % RMH TANGGA PHBS, KEMANDIRIAN OBAT % PASIEN YG PUAS, CAKUPAN JKN-KIS, % UNMET NEED Meningkatnya Dayaguna Kemitraan (DN & LN) (7) Meningkatnya Integrasi Perencanaan, Bimtek & Monev (8) Meningkatnya Sinergitas Antar K/L Pusat & Daerah (6) Meningkatnya Koordinasi & Efektivitas Litbangkes (9) ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL (RPJMN )

8 Rancangan: PETA STRATEGI OUTCOME OUTPUT PROSES DUKUNGAN SUMBERDAYA LING-STRA VISI BADAN PPSDM-K 2019 Penggerak terwujudnya ketersediaan SDMK sesuai kebutuhan Bangkes Tersedianya sumberdaya biaya Meningkatnya jumlah, jenis & pemerataan SDMK Meningkatnya mutu SDMK Perencanaan SDMK Dik & Diklat SDMK Pendayagu- naan SDMK Binawas SDMK Tersedianya : Rencana kebutuh- an SDMK Rencana pendaya- gunaan SDMK Rencana Pengem- bangan SDMK Terdistribusi & meratanya SDMK Dimanfaatkannya SDMK Berkembangnya karir SDMK Meningkatnya mu- tu SDMK Meningkatnya mutu lulusan nakes Terbinanya Poltek- kes Kemenkes Semua nakes me- miliki STR Meningkatnya kinerja SDMK Meningkatnya dsisiplin SDMK IPOLEK- SOSBUD- HANKAM Kerangka regulasi a.l.: Kesehatan JSN/BPJS RUU Nakes SKN Arah kebijakan : RPJPN RPJPK RPJMN RENSTRA Ke- menkes KELEMBA- GAAN KEMENKES

9 USULAN IKP BADAN PPSDM KESEHATAN RENSTRA KEMENKES

10 PERMASALAHAN SDM KESEHATAN JumlahJenis DistribusiMutu BELUM TERPENUHI

11 7. Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah masih kurang, dari Puskesmas: 938 puskesmas tanpa dokter puskesmas tanpa tenaga gizi puskesmas tanpa tenaga promkes Distribusi tidak merata, daerah-daerah tertentu akan tetap sulit memenuhi kebutuhan nakes Mutu belum memadaiPublikasi Renstra Draft 1.pptxPublikasi Renstra Draft 1.pptx 11 Jenis Nakes per penduduk StatusTarget 2019 Dokter Umum13,745 Dokter Gigi4,313 Perawat89,9180 Bidan49,9120 Jumlah (%) Ners D3 Keperawatan D3 Kebidanan drdrg Rata Tertinggi Terendah Skor kelulusan Lulus

12 JUMLAH SDM KESEHATAN DI INDONESIA MENURUT JENISNYA Tahun NO JENIS KETENAGAAN Dokter Spesialis ,8664.4% 2Dokter Umum ,2654.7% 3Dokter gigi ,0921.5% 4Perawat , % 5Bidan , % 6Farmasi ,3365.2% 7Nakes Lainnya , % 8Non Nakes , % JUMLAH , %

13 Masih ditemukan Puskesmas dan Rumah Sakit yang tidak lengkap Jumlah dan Jenis nakesnya. Masih dijumpai Puskesmas yang tidak ada Dokternya, 938 (9,8%) dari Puskesmas. JUMLAH PUSKESMAS YANG TIDAK ADA nakes Keadaan s/d : 1 Januari 2014 NOJENIS nakes JUMLAH PUSKESMAS YANG TIDAK ADA nakes JUMLAH% 1. Dokter Umum9389,8% 2. Dokter Gigi ,9% 3. Perawat2552,7% 4. Perawat Gigi ,8% 5. Bidan3643,8% 6. Asisten Apoteker ,4% 7. Sarjana Farmasi/ Apoteker ,4% 8. nakes Masyarakat ,9% 9. Sanitarian ,8% 10. Gizi ,2% 11. Analis Kesehatan ,9%

14 INDONESIA NO TENAGA KESEHATAN JUMLAH RS KEADAAN KEBUTUHAN STANDAR KELEBIHAN KEKURANGAN 1 DR SP ANAK DR SP OBGYN DR SP PENYAKIT DALAM DR SP BEDAH DR SP RADIOLOGI DR SP REHAB MEDIK DR SP ANASTESI DR SP JANTUNG PD DR SP SYARAF DR SP PARU DR SP MATA DR SP THT DR SP PATOLOGI KLINIK DR SP KESEHATAN JIWA DR SP PATOLOGI ANATOMI DR UMUM DR GIGI DR GIGI SP PERAWAT BIDAN APOTEKER TENAGA KETEKNISIAN FARMASI TENAGA GIZI SANITARIAN KESMAS ANALIS KESEHATAN KETERSEDIAAN, KEBUTUHAN, KELEBIHAN DAN KEKURANGAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT TAHUN 2014 Sumber: ‐ Data Keadaan Tenaga Kesehatan: Sekretariat Badan PPSDMK, per 1 Januari 2014 ‐ Standar Tenaga: Permenkes 340/2010 tentang Klasifikasi RS

15 GAMBAR RASIO DOKTER PER PENDUDUK

16 GAMBAR RASIO DOKTER SPESIALIS PER PENDUDUK

17 Tenaga Kesehatan di seluruh Indonesia yang belum memenuhi kualifikasi setara D3 (Ahli Madya) Data per 31 desember tahun 2012

18 Tenaga Kebidanan & Keperawatan Nasional yang belum Ahli Madya Threat: Reduksi ketersediaan tenaga kesehatan di DTPK

19 PERMASALAHAN DATA SDM KESEHATAN Keadaan: sampai dengan tanggal 1 Januari 2014 NO JENIS KETENAGAAN TOTALPUSKESMASRUMAH SAKIT JUMLAH% % % 1Dokter Spesialis38, % % 42, % 2Dokter Umum42, % 17, % 21,3356.2% 3Dokter gigi13, % 6, % 4,3121.3% 4Perawat295, % 104, % 71, % 5Bidan136, % 101, % 12,3553.6% 6Farmasi46, % 9, % 19,1755.6% 7Nakes Lainnya125, % 58, % 22,1116.5% 8Non Nakes193, % 34, % 148, % JUMLAH891, % 333, % 341, % Data KKI, yang sudah registrasi: 1.Dokter Umum : Dokter Gigi: Dokter Spesialis: Dokter Gigi Sp: Data MTKI, yang sudah registrasi: 1.Perawat: Bidan: Nakes lainnya:

20 PERMASALAHAN DATA SDM KESEHATAN DI JAWA BARAT Keadaan: sampai dengan tanggal 1 Januari 2014 NO JENIS KETENAGAAN TOTALPUSKESMASRUMAH SAKIT JUMLAH% % % 1Dokter Spesialis38, % % 42, % 2Dokter Umum42, % 17, % 21,3356.2% 3Dokter gigi13, % 6, % 4,3121.3% 4Perawat295, % 104, % 71, % 5Bidan136, % 101, % 12,3553.6% 6Farmasi46, % 9, % 19,1755.6% 7Nakes Lainnya125, % 58, % 22,1116.5% 8Non Nakes193, % 34, % 148, % JUMLAH891, % 333, % 341, % Data KKI, yang sudah registrasi: 1.Dokter Umum : Dokter Gigi: Dokter Spesialis: Dokter Gigi Sp: Data MTKI, yang sudah registrasi: 1.Perawat: Bidan: Nakes lainnya:

21 21 Sistem Informasi SDMK Visi dan Misi SISDMK SI SDMK dalam Kementerian Kesehatan Tujuan Pengembangan SI SDMK Tantangan SISDMK Perkembangan SISDMK

22 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN BAB XIV INFORMASI KESEHATAN Pasal 168 (1) Untuk menyelengarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan (2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

23 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2014 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 126 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5542

24 24 SISTEM KESEHATAN NASIONAL SDM K Farmasi, Alkes dan Makanan Litbang Pemberdayaan Masyarakat Manajemen Kesehatan Pembiayaan Kesehatan (termasuk JKN) Upaya Kesehatan Derajat Kesehatan Perlindungan finansial Responsiveness yankes (Perpres No 72/2012)

25 25 SDM KESEHATAN SEBAGAI SUB SKN Subsistem sumber daya manusia kesehatan adalah pengelolaan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, yang meliputi: 1.Upaya perencanaan; 2.Pengadaan, 3.pendayagunaan, serta 4.pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan UNTUK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN GUNA MEWUJUDKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI-TINGGINYA.

26 A.PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan dilakukan dengan: 1. Memperhatikan kebutuhan SDM Kesehatan yang diutamakan, baik dalam upaya kesehatan primer maupun upaya kesehatan sekunder serta tersier, (Pasal 286). 2.Meliputi jenis, jumlah, dan kualifikasinya dilakukan dengan: a.Meningkatkan dan memantapkan keterkaitannya dengan unsur lainnya dalam manajemen PPSDM Kesehatan b.Memperhatikan tujuan pembangunan kesehatan dan kecenderungan permasalahan kesehatan di masa depan, (Pasal 287). 3.Berdasarkan fakta (berbasis bukti)  melalui peningkatan SI SDM Kesehatan, (Pasal 288).

27 B.PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.Standar pendidikan nakes mengacu kepada standar kompetensi dan standar pelayanan serta perlu didukung oleh etika profesi, (Pasal 289). 2.Standar pelatihan SDM Kesehatan mengacu kepada standar kompetensi dan standar pelayanan serta perlu didukung oleh etika profesi, (Pasal 290). 3.Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi dan masyarakat menetapkan standar kompetensi dan standar pendidikan yang berlaku secara nasional, (Pasal 291) 4.Pe merintah bertanggung jawab mengatur pendirian institusi pendidikan dan pembukaan program pendidikan nakes yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan, (Pasal 292). 5.Pendirian institusi pendidikan dan pembukaan program pendidikan ditekankan untuk menghasilkan lulusan nakes yang bermutu dan dapat bersaing secara global dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan, dinamika pasar baik di dalam maupun di luar negeri, dan kemampuan pengadaan nakes dengan yang sudah ada, (Pasal 293).

28 6.Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi membentuk badan regulator profesi yang bertugas menyusun berbagai peraturan persyaratan, menentukan kompetensi umum, prosedur penetapan kompetensi khusus nakes, serta menentukan sertifikasi institusi pendidikan dan pelatihan profesi, (Pasal 294). 7.Kompetensi nakes harus setara dengan kompetensi nakes di dunia internasional, sehingga registrasi nakes lulusan dalam negeri dapat diakui di dunia internasional, (Pasal 295). 8.Penyelenggaraan pendidikan nakes harus memenuhi akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Institusi/fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi wajib mendukung penyelenggaraan pendidikan nakes, (Pasal 296). 9.Penyelenggaraan pendidikan nakes harus responsif gender yang berorientasi kepada kepentingan peserta didik (student centered), (Pasal 297).

29 C.PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.Pe merintah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan upaya penempatan nakes yang ditujukan untuk mencapai pemerataan yang berkeadilan dalam pembangunan kesehatan, (Pasal 298). 2.Dalam rangka penempatan nakes untuk kepentingan pelayanan publik dan pemerataan, Pemerintah/Pemerintah Daerah melakukan berbagai pengaturan untuk memberikan imbalan material atau non material kepada tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di daerah yang tidak diminati, seperti: daerah terpencil, daerah sangat terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, pulau-pulau terluar dan terdepan, serta daerah bencana dan rawan konflik, (Pasal 299). 3.Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta melakukan rekrutmen dan penempatan nakes dan tenaga pendukung kesehatan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan dan/atau menjalankan tugas serta fungsi institusinya, (Pasal 300).

30 C.PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 4.Pemerintah/Pemerintah Daerah bersama unit pelaksana teknisnya (UPT) dan masyarakat melakukan rekrutmen dan penempatan tenaga penunjang (tenaga masyarakat) yang diperlukan untuk mendukung Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan, (Pasal 301). 5.Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta mengembangkan dan menerapkan pola karir nakes yang dilakukan secara transparan, terbuka, dan lintas institusi melalui jenjang jabatan struktural dan jabatan fungsional, (Pasal 302). 6.Pemerintah/Pemerintah Daerah, bersama organisasi profesi dan swasta mengupayakan penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan karir dan profesionalisme nakes, (Pasal 303).

31 D.PENGAWASAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.Pembinaan, penyelenggaraan, pengembangan, dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan diberbagai tingkatan dan/atau organisasi memerlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah dan Pemda serta dukungan peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan tersebut, (Pasal 309). 2.Pembinaan dan pengawasan praktik profesi bagi nakes dliakukan melalui uji kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan pemberian izin praktik/izin kerja bagi tenaga kesehatan yang memenuhi syarat, (Pasal 310). 3.Sertifikasi tenaga kesehatan dalam bentuk ijazah diberikan oleh institusi pendidikan yang terakreditasi dan dalam bentuk sertifikat kompetensi diberikan setelah melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh kolegium atau lembaga uji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, (Pasal 311). 4.Registrasi nakes dilakukan oleh lembaga/instansipemerintah yang berwenang untuk itu sebagai bentuk pengesahan kompetensi tenaga kesehatan dan sebagai dasar pemberian kewenangan melakukan praktik profesi di seluruh wilayah Indonesia, (Pasal 312).

32 D.PENGAWASAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 5.Pemberian izin praktik/izin kerja bagi nakes dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemda kabupaten/kota di bidang kesehatan setelah mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi terkait sebagai bentuk pemberian kewenangan melakukan praktik profesi pada tempat tertentu dalam rangka memperoleh penghasilan secara mandiri dari profesinya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Pasal 313). 6.Pengawasan SDM Kesehatan dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran etik/disiplin/hukum yang dilakukan oleh nakes maupun tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang bekerja dalam bidang kesehatan. Pelanggaran etik dapat dikenakan sanksi etik oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Pelanggaran disiplin dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian kepada pihak lain, maka dalam rangka melindungi masyarakat, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Pasal 315).

33 INFORMASI SDM KESEHATAN (PASAL 8 AYAT 1 HURUF D) Paling sedikit memuat Informasi 1.Jenis, Jumlah, Kompetensi, Kewenangan dan pemerataan SDM Kesehatan 2.Sumber daya untuk Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan 3.Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

34 “Terwujudnya Sistem Informasi SDM Kesehatan dalam menyediakan data dan informasi SDMK yang lengkap, akurat dan tepat waktu guna mendukung PPSDM Kesehatan baik di pusat maupun di daerah dalam mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan” VISI SI SDMK

35 35 Misi SI SDMK Meningkatkan produk dan diseminasi informasi sumber daya manusia kesehatan sesuai perkembangan kebutuhan baik di pusat maupun daerah. Mengembangkan dan meningkatkan SI SDMK melalui pengembangan metode, pengembangan indikator dan penelitian. Mengembangkan sumber daya SI SDMK melalui pengembangan sumber daya manusia pengelola sistem informasi, pembiayaan, IPTEK dan sarana prasarana. Menguatkan pengelolaan SI SDMK melalui pengembangan regulasi, perencanaan kebijakan dan program, pengorganisasian, kerjasama dan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan. Menguatkan pelaksanaan SI SDMK melalui penetapan data dan informasi, meningkatkan kemampuan sumber data dan meningkatkan pengumpulan, pengolahan, penyajian serta analisis data dan informasi sumber daya manusia kesehatan.

36 SI SDMK DI KEMENTERIAN KESEHATAN

37 PUSRENGUNPUSTANSERDIK SI PUSRENGUNSI PUSTANSERDIK PUSDIKLAT NAKES SI PUSDIKLAT NAKES PUSDIKLAT APARATUR SI PUSDIKLAT APARATUR BANK DATA SDMK (DATA WAREHOUSE) BANK DATA SISTEM INFORMASI KESEHATAN APLIKASI SI SDMK DINKES KAB/KOTA DINKES PROVINSI PUBLIK STAKEHOLDER (LINPROG-LINSEK) Admin MODEL SI SDMK PUSDATIN SET BPPSDMK

38 Pengembangan SI SDMK 1. Telah dikembangkan dan digunakan Kodifikasi SDMK dalam pemetaan SDM Kesehatandi seluruh wilayah Indonesia 2. Telah dikembangkan Bank Data SDMK dan telah terintegrasi dengan Bank Data Sistem Informasi Kesehatan 3. Produk SI SDMK telah dimuat di website BPPSDMK dan dapat diakses melalui

39 Tantangan Pengembangan SI SDMK DUALISME PROFESI (PNS DAN SWASTA) NAKES NON NAKES DINAMIKA PERUBAHAN STATUS NAKES YANG CEPAT JENIS NAKES YANG TERUS BERKEMBANG TANTANGAN DALAM PENCATATAN (UPDATE, KODEFIKASI) DESENTRALISASI STAKE HOLDER (PENGGUNA DAN PEMASOK INFORMASI) BERAGAM UNIT PENGELOLA DATA SDMK TURN OVER NON SISTEM 1.KODIFIKASI STANDARD (TERMASU K RUMPUN PENDIDIKA N DAN PROFESI NAKES) 2.DATA INDIVIDUA L (JUMLAH SANGAT BESAR?) 3.INTEGRASI DATA DENGAN LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR 4.ADANYA UNIT PENGELOL A DATA DI DAERAH 5.REGULASI SOLUSI?

40 REKAPITULASI SDM KESEHATAN DI SELURUH FASYANKES PROVINSI JAWA BARAT No.Nama Kabupaten MedisKeperawatan Farmasi Nakes Lainnya Non Nakes Jumlah Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter gigi PerawatBidan 1BOGOR SUKABUMI CIANJUR BANDUNG GARUT TASIKMALAYA CIAMIS KUNINGAN CIREBON MAJALENGKA SUMEDANG INDRAMAYU SUBANG PURWAKARTA KARAWANG BEKASI BANDUNG BARAT KOTA BOGOR KOTA SUKABUMI KOTA BANDUNG KOTA CIREBON KOTA BEKASI KOTA DEPOK KOTA CIMAHI KOTA TASIKMALAYA KOTA BANJAR TOTAL

41 REKAPITULASI SDM KESEHATAN DI PUSKESMAS PROVINSI JAWA BARAT kode kab/kota Kab/KotaJml Puskesmasdr. Spesialis dr. Umumdr. gigiPerawatPerawat GigiBidanKefarmasianJUMLAH 3201Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kab. Bandung Barat Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar JUMLAH

42 DAFTAR PUSKESMAS YANG BELUM MENGUPDATE DATA SDMK PROVINSI JAWA BARAT NoNama KabupatenKode PuskesmasNama PuskesmasKeterangan 1Kab. BogorP KIARA PANDAKBLM ADA DOKTER 2Kab. SukabumiP BUNIWANGIBLM ADA DOKTER 3Kab. SukabumiP PELABUHAN RATUBLM ADA DOKTER 4Kab. SukabumiP SUKALARANGBLM ADA DOKTER 5Kab. SukabumiP CIBOLANGKIDULBLM ADA DOKTER 6Kab. SukabumiP CICANTAYANBLM ADA DOKTER 7Kab. SukabumiP GIRIJAYABLM ADA DOKTER 8Kab. CianjurP GIRIJAYABLM ADA DOKTER 9Kab. CianjurP SINDANGKERTABLM ADA DOKTER 10Kab. CianjurP SUKANAGALIHBLM ADA DOKTER 11Kab. BandungP CIWIDEYBLM ADA DOKTER 12Kab. BandungP PASIR JAMBUBLM ADA DOKTER 13Kab. BandungP PANGALENGAN DTPBLM ADA DOKTER 14Kab. BandungP KUTAWARINGINBLM ADA DOKTER 15Kab. BandungP DAYEUH KOLOTBLM ADA DOKTER 16Kab. BandungP CIBIRU HILIRBLM ADA DOKTER 17Kab. GarutP CISEWU DTPBLM ADA DOKTER 18Kab. GarutP TALEGONGBLM ADA DOKTER 19Kab. GarutP MEKARMUKTIBLM ADA DOKTER 20Kab. GarutP SINDANGRATU DTPBLM ADA DOKTER 21Kab. GarutP MAROKOBLM ADA DOKTER 22Kab. GarutP SUKAHURIPBLM ADA DOKTER 23Kab. GarutP PAKUWONBLM ADA DOKTER 24Kab. GarutP KERSAMENAKBLM ADA DOKTER 25Kab. GarutP CEMPAKABLM ADA DOKTER 26Kab. GarutP LEMBANGBLM ADA DOKTER 27Kab. GarutP SUKAMERANGBLM ADA DOKTER

43 DAFTAR PUSKESMAS YANG BELUM MENGUPDATE DATA SDMK PROVINSI JAWA BARAT NoNama KabupatenKode PuskesmasNama PuskesmasKeterangan 28Kab. GarutP KADUNGORABLM ADA DOKTER 29Kab. TasikmalayaP GUNUNGTANJUNGBLM ADA DOKTER 30Kab. CiamisP CIJULANGBLM ADA DOKTER 31Kab. KuninganP CILIMUSBLM ADA DOKTER 32Kab. CirebonP SIDAMULYABLM ADA DOKTER 33Kab. CirebonP SENDANGBLM ADA DOKTER 34Kab. CirebonP PANGKALANBLM ADA DOKTER 35Kab. CirebonP SINDANG JAWAN/A 36Kab. MajalengkaP MARGAJAYAN/A 37Kab. SumedangP SITUBLM ADA DOKTER 38Kab. SumedangP CISARUABLM ADA DOKTER 39Kab. SumedangP TANJUNG KERTABLM ADA DOKTER 40Kab. IndramayuP KEDUNGWUNGUBLM ADA DOKTER 41Kab. IndramayuP PLUMBONBLM ADA DOKTER 42Kab. KarawangP CIKAMPEK UTARAN/A 43Kab. KarawangP LEMAH DUHURN/A 44Kab. KarawangP SUNGAI BUNTUN/A 45Kab. BekasiP BABELAN IIBLM ADA DOKTER 46Kab. Bandung BaratP CIKOLEBLM ADA DOKTER 47Kab. Bandung BaratP PASIRLANGUBLM ADA DOKTER 48Kab. Bandung BaratP CIRATABLM ADA DOKTER 49Kota BandungP SUKAHAJIBLM ADA DOKTER 50Kota BandungP SUKA PARKIRBLM ADA DOKTER 51Kota BandungP ASTANA ANYARBLM ADA DOKTER 52Kota BandungP CIPADUNGBLM ADA DOKTER 53Kota BandungP GIRIMANDEBLM ADA DOKTER 54Kota BandungP BALAI KOTABLM ADA DOKTER 55Kota BandungP JATIHANDAPBLM ADA DOKTER 56Kota BandungP CIKUTRA LAMABLM ADA DOKTER 57Kota CirebonP PULASARENBLM ADA DOKTER 58Kota DepokP KEDAUNGN/A 59Kota DepokP BOJONGSARIN/A

44 Burung Irian, Burung Cendrawasih Sekian dan Terimakasih


Download ppt "Disampikan oleh; Kepala Bagian Program dan Informasi -Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Pada PERTEMUAN PENGELOLAAN DATA SDM KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google