Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disampikan oleh; Kepala Bagian Program dan Informasi -Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Pada PERTEMUAN PENGELOLAAN DATA SDM KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disampikan oleh; Kepala Bagian Program dan Informasi -Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Pada PERTEMUAN PENGELOLAAN DATA SDM KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT."— Transcript presentasi:

1 Disampikan oleh; Kepala Bagian Program dan Informasi -Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Pada PERTEMUAN PENGELOLAAN DATA SDM KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT Bandung, 30 September 2014 Sistem Informasi SDM Kesehatan dan Tantangannya

2 PEMBANGUNAN KESEHATAN DI ERA JKN VISI 7. LANSIA 1. IBU HAMIL 2. BAYI 3. BALITA 4. USIA SEKOLAH 5. REMAJA 6. USIA PRODUKTI F Screening bayi baru lahir Imunisasi, vit A, PMT UKS Kespro Kesja KURATIF- REHABILITATIF PROMOTIF - PREVENTIF Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap 2

3 3 PERAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UU NO 17 TH 2007 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN MELALUI PENINGKATAN : 1.Upaya Kesehatan 2.Pembiayaan Kesehatan 3.Sumber Daya Manusia Kesehatan 4.Obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatn pengawasan 5.Pemberdyaan Masyarakat 6.Manajemen Kesehatan

4 Sumber daya manusia kesehatan adalah nakes (termasuk nakes strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya kesehatan dan manajemen kesehatan PERPRES NO 72 TH 2012, BUTIR 270 Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. KEPMENKES NO 922/MENKES/SK/X/2008

5 AGENDA REFORMASI PPSDMK 1.Peningkatan kualitas ketersediaan data SDM Kesehatan yang komprehensif (Sistem Informasi SDM Kesehatan) 2.Penguatan dan harmonisasi regulasi terkait SDM kesehatan 3.Pengembangan metode perencanaan SDM Kesehatan 4.Peningkatan produksi SDM Kesehatan 5.Pengembangan kurikulum pendidikan SDM kesehatan 6.Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi berkelanjutan (CPD), termasuk Dokter Layanan Primer 7.Pemenuhan tenaga dan pemberian insentif bagi SDM kesehatan 8.Pengembangan pola karier SDM kesehatan 9.Pembinaan dan pengawasan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi, registrasi, dan lisensi. 10.Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lintas program dan sektor terkait PPSDM kesehatan

6 PROSES PENYUSUNAN RESNTRA KEMENKES TAHUN 2015-2019

7 VISI KEMENKES 2019 Masy Sehat Yg Mandiri & Berkeadilan MISI KEMENKES 2015-2019 T1. MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT T2. MENINGKATNYA RESPONSIVENESS & PERLIN- DUNGAN MASY THD RISIKO SOSIAL & FINANSIAL DI BIDANG KESEHATAN Meningkatnya Kemandirian, Akses & Mutu Sediaan Farmasi (Obat, Vaksin, Biosimilar) & Alkes (5) Meningkatnya Kesehatan masyarakat (1) Meningkatnya Akses & Mutu Faskes (3) Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas, dan Pemerataan Tenaga Kesehatan (4) SASARAN STRATEGIS/PROGRAM Meningkatnya Kom- petensi & Kinerja Aparatur Kemenkes (11) Meningkatnya tata kelola kepemrintahan yang baik dan bersih (10) Meningkatnya Sistem Informasi Kes. Terintegrasi (12) ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI KEMENKES: Penguatan primary health care (UKP dan UKM) Continum of care thru life cycle Intervensi berbasis health risk KERANGKA REGULASI: KERANGKA PENDANAA N: Rncangan : PETA STRATEGI PENCAPAIAN VISI 2019 KEMENTERIAN KESEHATAN PROGRAM GENERIK & TEKNIS KEMENTERIAN KERANGKA KELEMBAGAAN: Peningkatan Efektivitas Organisasi Percepatan Regulasi Penyempur- naan Sistem JKN-KIS Peningkatan Pendanaan Preventif & Promotif Peningkatan Efektivitas Pembiayaan Kesehatan Meningkatnya Pengendalian PM & Karantina Kes (2) AKI, AKB, % STUNTING, % RMH TANGGA PHBS, KEMANDIRIAN OBAT % PASIEN YG PUAS, CAKUPAN JKN-KIS, % UNMET NEED Meningkatnya Dayaguna Kemitraan (DN & LN) (7) Meningkatnya Integrasi Perencanaan, Bimtek & Monev (8) Meningkatnya Sinergitas Antar K/L Pusat & Daerah (6) Meningkatnya Koordinasi & Efektivitas Litbangkes (9) ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL (RPJMN 2015- 2019)

8 Rancangan: PETA STRATEGI 2015-2019 OUTCOME OUTPUT PROSES DUKUNGAN SUMBERDAYA LING-STRA VISI BADAN PPSDM-K 2019 Penggerak terwujudnya ketersediaan SDMK sesuai kebutuhan Bangkes Tersedianya sumberdaya biaya Meningkatnya jumlah, jenis & pemerataan SDMK Meningkatnya mutu SDMK Perencanaan SDMK Dik & Diklat SDMK Pendayagu- naan SDMK Binawas SDMK Tersedianya : Rencana kebutuh- an SDMK Rencana pendaya- gunaan SDMK Rencana Pengem- bangan SDMK Terdistribusi & meratanya SDMK Dimanfaatkannya SDMK Berkembangnya karir SDMK Meningkatnya mu- tu SDMK Meningkatnya mutu lulusan nakes Terbinanya Poltek- kes Kemenkes Semua nakes me- miliki STR Meningkatnya kinerja SDMK Meningkatnya dsisiplin SDMK IPOLEK- SOSBUD- HANKAM Kerangka regulasi a.l.: Kesehatan JSN/BPJS RUU Nakes SKN Arah kebijakan : RPJPN RPJPK RPJMN RENSTRA Ke- menkes KELEMBA- GAAN KEMENKES

9 USULAN IKP BADAN PPSDM KESEHATAN RENSTRA KEMENKES 2015-2019

10 PERMASALAHAN SDM KESEHATAN JumlahJenis DistribusiMutu BELUM TERPENUHI

11 7. Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah masih kurang, dari 9.599 Puskesmas: 938 puskesmas tanpa dokter 2.898 puskesmas tanpa tenaga gizi 5.895 puskesmas tanpa tenaga promkes Distribusi tidak merata, daerah-daerah tertentu akan tetap sulit memenuhi kebutuhan nakes Mutu belum memadaiPublikasi Renstra Draft 1.pptxPublikasi Renstra Draft 1.pptx 11 Jenis Nakes per 100.000 penduduk StatusTarget 2019 Dokter Umum13,745 Dokter Gigi4,313 Perawat89,9180 Bidan49,9120 Jumlah (%) Ners D3 Keperawatan D3 Kebidanan drdrg Rata248.043.041.165.8 Tertinggi77.873.372.2 Terendah13.310.07.8 Skor kelulusan 44.037.540.162.053.8 Lulus63.067.553.571.376.0

12 JUMLAH SDM KESEHATAN DI INDONESIA MENURUT JENISNYA Tahun 2010- 2013 NO JENIS KETENAGAAN 201020112012 2013 1 Dokter Spesialis 8.40316.57427.333 38,8664.4% 2Dokter Umum 25.33333.17237.364 42,2654.7% 3Dokter gigi 8.73110.57511.826 13,0921.5% 4Perawat 169.797230.280235.496 295,50833.1% 5Bidan 96.551120.924126.276 136,60615.3% 6Farmasi 18.02225.43931.223 46,3365.2% 7Nakes Lainnya 64.90899.63197.904 125,34914.1% 8Non Nakes 109.307124.694139.812 193,87521.7% JUMLAH 501.052661.289707.234 891,897100.0%

13 Masih ditemukan Puskesmas dan Rumah Sakit yang tidak lengkap Jumlah dan Jenis nakesnya. Masih dijumpai Puskesmas yang tidak ada Dokternya, 938 (9,8%) dari 9.599 Puskesmas. JUMLAH PUSKESMAS YANG TIDAK ADA nakes Keadaan s/d : 1 Januari 2014 NOJENIS nakes JUMLAH PUSKESMAS YANG TIDAK ADA nakes JUMLAH% 1. Dokter Umum9389,8% 2. Dokter Gigi4.121 42,9% 3. Perawat2552,7% 4. Perawat Gigi3.33734,8% 5. Bidan3643,8% 6. Asisten Apoteker4.26544,4% 7. Sarjana Farmasi/ Apoteker7.62179,4% 8. nakes Masyarakat2.77828,9% 9. Sanitarian2.95830,8% 10. Gizi2.89830,2% 11. Analis Kesehatan5.27454,9%

14 INDONESIA NO TENAGA KESEHATAN JUMLAH RS KEADAAN KEBUTUHAN STANDAR KELEBIHAN KEKURANGAN 1 DR SP ANAK 2.228 4.764 3.341 2.301 878 2 DR SP OBGYN 5.685 3.371 3.071 757 3 DR SP PENYAKIT DALAM 4.509 3.296 2.054 841 4 DR SP BEDAH 4.071 3.289 1.762 980 5 DR SP RADIOLOGI 1.911 2.358 594 1.041 6 DR SP REHAB MEDIK 668 689 392 413 7 DR SP ANASTESI 2.999 1.602 1.827 430 8 DR SP JANTUNG PD 1.090 341 849 100 9 DR SP SYARAF 1.621 382 1.332 93 10 DR SP PARU 954 358 713 117 11 DR SP MATA 2.228 466 1.818 56 12 DR SP THT 2.092 340 1.785 33 13 DR SP PATOLOGI KLINIK 898 1.311 295 708 14 DR SP KESEHATAN JIWA 877 510 559 192 15 DR SP PATOLOGI ANATOMI 402 92 351 41 16 DR UMUM 21.365 12.670 10.213 1.518 17 DR GIGI 4.318 3.072 1.980 734 18 DR GIGI SP 490 1.634 195 1.339 19 PERAWAT 71.358 189.849 14.119 132.611 20 BIDAN 12.699 33.503 3.898 24.701 21 APOTEKER 14.831 4.042 11.587 798 22 TENAGA KETEKNISIAN FARMASI 4.393 16.809 1.292 13.708 23 TENAGA GIZI 2.822 4.055 1.735 2.968 24 SANITARIAN 1.770 3.034 983 2.247 25 KESMAS 2.069 2.972 1.552 2.455 26 ANALIS KESEHATAN 5.288 2.818 4.501 2.031 KETERSEDIAAN, KEBUTUHAN, KELEBIHAN DAN KEKURANGAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT TAHUN 2014 Sumber: ‐ Data Keadaan Tenaga Kesehatan: Sekretariat Badan PPSDMK, per 1 Januari 2014 ‐ Standar Tenaga: Permenkes 340/2010 tentang Klasifikasi RS

15 GAMBAR RASIO DOKTER PER 100.000 PENDUDUK

16 GAMBAR RASIO DOKTER SPESIALIS PER 100.000 PENDUDUK

17 146.542 Tenaga Kesehatan di seluruh Indonesia yang belum memenuhi kualifikasi setara D3 (Ahli Madya) Data per 31 desember tahun 2012

18 Tenaga Kebidanan & Keperawatan Nasional yang belum Ahli Madya 116.216 Threat: Reduksi ketersediaan tenaga kesehatan di DTPK

19 PERMASALAHAN DATA SDM KESEHATAN Keadaan: sampai dengan tanggal 1 Januari 2014 NO JENIS KETENAGAAN TOTALPUSKESMASRUMAH SAKIT JUMLAH% % % 1Dokter Spesialis38,866 4.4% 1440.04% 42,35612.4% 2Dokter Umum42,265 4.7% 17,5315.26% 21,3356.2% 3Dokter gigi13,092 1.5% 6,7942.04% 4,3121.3% 4Perawat295,508 33.1% 104,33031.31% 71,84621.0% 5Bidan136,606 15.3% 101,68130.52% 12,3553.6% 6Farmasi46,336 5.2% 9,7682.93% 19,1755.6% 7Nakes Lainnya125,349 14.1% 58,43117.54% 22,1116.5% 8Non Nakes193,875 21.7% 34,52310.36% 148,08243.4% JUMLAH891,897 100.0% 333,202100.00% 341,572100.0% Data KKI, yang sudah registrasi: 1.Dokter Umum : 98.966 2.Dokter Gigi:25.435 3.Dokter Spesialis:25.970 4.Dokter Gigi Sp: 2.337 Data MTKI, yang sudah registrasi: 1.Perawat: 218.775 2.Bidan:227.200 3.Nakes lainnya:114.838

20 PERMASALAHAN DATA SDM KESEHATAN DI JAWA BARAT Keadaan: sampai dengan tanggal 1 Januari 2014 NO JENIS KETENAGAAN TOTALPUSKESMASRUMAH SAKIT JUMLAH% % % 1Dokter Spesialis38,866 4.4% 1440.04% 42,35612.4% 2Dokter Umum42,265 4.7% 17,5315.26% 21,3356.2% 3Dokter gigi13,092 1.5% 6,7942.04% 4,3121.3% 4Perawat295,508 33.1% 104,33031.31% 71,84621.0% 5Bidan136,606 15.3% 101,68130.52% 12,3553.6% 6Farmasi46,336 5.2% 9,7682.93% 19,1755.6% 7Nakes Lainnya125,349 14.1% 58,43117.54% 22,1116.5% 8Non Nakes193,875 21.7% 34,52310.36% 148,08243.4% JUMLAH891,897 100.0% 333,202100.00% 341,572100.0% Data KKI, yang sudah registrasi: 1.Dokter Umum : 98.966 2.Dokter Gigi:25.435 3.Dokter Spesialis:25.970 4.Dokter Gigi Sp: 2.337 Data MTKI, yang sudah registrasi: 1.Perawat: 218.775 2.Bidan:227.200 3.Nakes lainnya:114.838

21 21 Sistem Informasi SDMK Visi dan Misi SISDMK SI SDMK dalam Kementerian Kesehatan Tujuan Pengembangan SI SDMK Tantangan SISDMK Perkembangan SISDMK

22 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN BAB XIV INFORMASI KESEHATAN Pasal 168 (1) Untuk menyelengarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan (2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

23 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2014 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 126 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5542

24 24 SISTEM KESEHATAN NASIONAL SDM K Farmasi, Alkes dan Makanan Litbang Pemberdayaan Masyarakat Manajemen Kesehatan Pembiayaan Kesehatan (termasuk JKN) Upaya Kesehatan Derajat Kesehatan Perlindungan finansial Responsiveness yankes (Perpres No 72/2012)

25 25 SDM KESEHATAN SEBAGAI SUB SKN Subsistem sumber daya manusia kesehatan adalah pengelolaan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, yang meliputi: 1.Upaya perencanaan; 2.Pengadaan, 3.pendayagunaan, serta 4.pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan UNTUK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN GUNA MEWUJUDKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI-TINGGINYA.

26 A.PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan dilakukan dengan: 1. Memperhatikan kebutuhan SDM Kesehatan yang diutamakan, baik dalam upaya kesehatan primer maupun upaya kesehatan sekunder serta tersier, (Pasal 286). 2.Meliputi jenis, jumlah, dan kualifikasinya dilakukan dengan: a.Meningkatkan dan memantapkan keterkaitannya dengan unsur lainnya dalam manajemen PPSDM Kesehatan b.Memperhatikan tujuan pembangunan kesehatan dan kecenderungan permasalahan kesehatan di masa depan, (Pasal 287). 3.Berdasarkan fakta (berbasis bukti)  melalui peningkatan SI SDM Kesehatan, (Pasal 288).

27 B.PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.Standar pendidikan nakes mengacu kepada standar kompetensi dan standar pelayanan serta perlu didukung oleh etika profesi, (Pasal 289). 2.Standar pelatihan SDM Kesehatan mengacu kepada standar kompetensi dan standar pelayanan serta perlu didukung oleh etika profesi, (Pasal 290). 3.Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi dan masyarakat menetapkan standar kompetensi dan standar pendidikan yang berlaku secara nasional, (Pasal 291) 4.Pe merintah bertanggung jawab mengatur pendirian institusi pendidikan dan pembukaan program pendidikan nakes yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan, (Pasal 292). 5.Pendirian institusi pendidikan dan pembukaan program pendidikan ditekankan untuk menghasilkan lulusan nakes yang bermutu dan dapat bersaing secara global dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan, dinamika pasar baik di dalam maupun di luar negeri, dan kemampuan pengadaan nakes dengan yang sudah ada, (Pasal 293).

28 6.Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi membentuk badan regulator profesi yang bertugas menyusun berbagai peraturan persyaratan, menentukan kompetensi umum, prosedur penetapan kompetensi khusus nakes, serta menentukan sertifikasi institusi pendidikan dan pelatihan profesi, (Pasal 294). 7.Kompetensi nakes harus setara dengan kompetensi nakes di dunia internasional, sehingga registrasi nakes lulusan dalam negeri dapat diakui di dunia internasional, (Pasal 295). 8.Penyelenggaraan pendidikan nakes harus memenuhi akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Institusi/fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi wajib mendukung penyelenggaraan pendidikan nakes, (Pasal 296). 9.Penyelenggaraan pendidikan nakes harus responsif gender yang berorientasi kepada kepentingan peserta didik (student centered), (Pasal 297).

29 C.PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.Pe merintah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan upaya penempatan nakes yang ditujukan untuk mencapai pemerataan yang berkeadilan dalam pembangunan kesehatan, (Pasal 298). 2.Dalam rangka penempatan nakes untuk kepentingan pelayanan publik dan pemerataan, Pemerintah/Pemerintah Daerah melakukan berbagai pengaturan untuk memberikan imbalan material atau non material kepada tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di daerah yang tidak diminati, seperti: daerah terpencil, daerah sangat terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, pulau-pulau terluar dan terdepan, serta daerah bencana dan rawan konflik, (Pasal 299). 3.Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta melakukan rekrutmen dan penempatan nakes dan tenaga pendukung kesehatan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan dan/atau menjalankan tugas serta fungsi institusinya, (Pasal 300).

30 C.PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 4.Pemerintah/Pemerintah Daerah bersama unit pelaksana teknisnya (UPT) dan masyarakat melakukan rekrutmen dan penempatan tenaga penunjang (tenaga masyarakat) yang diperlukan untuk mendukung Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan, (Pasal 301). 5.Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta mengembangkan dan menerapkan pola karir nakes yang dilakukan secara transparan, terbuka, dan lintas institusi melalui jenjang jabatan struktural dan jabatan fungsional, (Pasal 302). 6.Pemerintah/Pemerintah Daerah, bersama organisasi profesi dan swasta mengupayakan penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan karir dan profesionalisme nakes, (Pasal 303).

31 D.PENGAWASAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.Pembinaan, penyelenggaraan, pengembangan, dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan diberbagai tingkatan dan/atau organisasi memerlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah dan Pemda serta dukungan peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan tersebut, (Pasal 309). 2.Pembinaan dan pengawasan praktik profesi bagi nakes dliakukan melalui uji kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan pemberian izin praktik/izin kerja bagi tenaga kesehatan yang memenuhi syarat, (Pasal 310). 3.Sertifikasi tenaga kesehatan dalam bentuk ijazah diberikan oleh institusi pendidikan yang terakreditasi dan dalam bentuk sertifikat kompetensi diberikan setelah melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh kolegium atau lembaga uji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, (Pasal 311). 4.Registrasi nakes dilakukan oleh lembaga/instansipemerintah yang berwenang untuk itu sebagai bentuk pengesahan kompetensi tenaga kesehatan dan sebagai dasar pemberian kewenangan melakukan praktik profesi di seluruh wilayah Indonesia, (Pasal 312).

32 D.PENGAWASAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 5.Pemberian izin praktik/izin kerja bagi nakes dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemda kabupaten/kota di bidang kesehatan setelah mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi terkait sebagai bentuk pemberian kewenangan melakukan praktik profesi pada tempat tertentu dalam rangka memperoleh penghasilan secara mandiri dari profesinya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Pasal 313). 6.Pengawasan SDM Kesehatan dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran etik/disiplin/hukum yang dilakukan oleh nakes maupun tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang bekerja dalam bidang kesehatan. Pelanggaran etik dapat dikenakan sanksi etik oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Pelanggaran disiplin dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian kepada pihak lain, maka dalam rangka melindungi masyarakat, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Pasal 315).

33 INFORMASI SDM KESEHATAN (PASAL 8 AYAT 1 HURUF D) Paling sedikit memuat Informasi 1.Jenis, Jumlah, Kompetensi, Kewenangan dan pemerataan SDM Kesehatan 2.Sumber daya untuk Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan 3.Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

34 “Terwujudnya Sistem Informasi SDM Kesehatan dalam menyediakan data dan informasi SDMK yang lengkap, akurat dan tepat waktu guna mendukung PPSDM Kesehatan baik di pusat maupun di daerah dalam mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan” VISI SI SDMK

35 35 Misi SI SDMK Meningkatkan produk dan diseminasi informasi sumber daya manusia kesehatan sesuai perkembangan kebutuhan baik di pusat maupun daerah. Mengembangkan dan meningkatkan SI SDMK melalui pengembangan metode, pengembangan indikator dan penelitian. Mengembangkan sumber daya SI SDMK melalui pengembangan sumber daya manusia pengelola sistem informasi, pembiayaan, IPTEK dan sarana prasarana. Menguatkan pengelolaan SI SDMK melalui pengembangan regulasi, perencanaan kebijakan dan program, pengorganisasian, kerjasama dan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan. Menguatkan pelaksanaan SI SDMK melalui penetapan data dan informasi, meningkatkan kemampuan sumber data dan meningkatkan pengumpulan, pengolahan, penyajian serta analisis data dan informasi sumber daya manusia kesehatan.

36 SI SDMK DI KEMENTERIAN KESEHATAN

37 PUSRENGUNPUSTANSERDIK SI PUSRENGUNSI PUSTANSERDIK PUSDIKLAT NAKES SI PUSDIKLAT NAKES PUSDIKLAT APARATUR SI PUSDIKLAT APARATUR BANK DATA SDMK (DATA WAREHOUSE) BANK DATA SISTEM INFORMASI KESEHATAN APLIKASI SI SDMK DINKES KAB/KOTA DINKES PROVINSI PUBLIK STAKEHOLDER (LINPROG-LINSEK) Admin MODEL SI SDMK PUSDATIN SET BPPSDMK

38 Pengembangan SI SDMK 1. Telah dikembangkan dan digunakan Kodifikasi SDMK dalam pemetaan SDM Kesehatandi seluruh wilayah Indonesia 2. Telah dikembangkan Bank Data SDMK dan telah terintegrasi dengan Bank Data Sistem Informasi Kesehatan 3. Produk SI SDMK telah dimuat di website BPPSDMK dan dapat diakses melalui www.bppsdmk.depkes.go.id

39 Tantangan Pengembangan SI SDMK DUALISME PROFESI (PNS DAN SWASTA) NAKES NON NAKES DINAMIKA PERUBAHAN STATUS NAKES YANG CEPAT JENIS NAKES YANG TERUS BERKEMBANG TANTANGAN DALAM PENCATATAN (UPDATE, KODEFIKASI) DESENTRALISASI STAKE HOLDER (PENGGUNA DAN PEMASOK INFORMASI) BERAGAM UNIT PENGELOLA DATA SDMK TURN OVER NON SISTEM 1.KODIFIKASI STANDARD (TERMASU K RUMPUN PENDIDIKA N DAN PROFESI NAKES) 2.DATA INDIVIDUA L (JUMLAH SANGAT BESAR?) 3.INTEGRASI DATA DENGAN LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR 4.ADANYA UNIT PENGELOL A DATA DI DAERAH 5.REGULASI SOLUSI?

40 REKAPITULASI SDM KESEHATAN DI SELURUH FASYANKES PROVINSI JAWA BARAT No.Nama Kabupaten MedisKeperawatan Farmasi Nakes Lainnya Non Nakes Jumlah Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter gigi PerawatBidan 1BOGOR 368 446 148 1.850 1.043 238 623 1.389 6.105 2SUKABUMI 98 155 46 729 351 92 283 658 2.412 3CIANJUR 33 111 28 809 618 60 200 534 2.393 4BANDUNG 63 153 52 1.078 549 141 253 737 3.026 5GARUT 42 100 22 1.245 637 104 231 893 3.274 6TASIKMALAYA 3 77 23 482 604 64 199 207 1.659 7CIAMIS 39 101 18 718 604 65 315 430 2.290 8KUNINGAN 81 114 26 624 551 80 165 542 2.183 9CIREBON 184 222 61 1.733 766 237 471 1.130 4.804 10MAJALENGKA 33 87 16 749 492 33 258 500 2.168 11SUMEDANG 32 62 22 721 427 119 201 662 2.246 12INDRAMAYU 60 112 27 961 615 82 220 564 2.641 13SUBANG 37 103 35 1.016 510 67 262 548 2.578 14PURWAKARTA 71 104 34 960 359 94 234 750 2.606 15KARAWANG 296 216 72 2.066 810 254 482 1.501 5.697 16BEKASI 377 283 128 1.653 744 207 398 1.073 4.863 17BANDUNG BARAT 61 95 36 484 421 56 235 389 1.777 18KOTA BOGOR 311 245 102 1.230 242 167 322 836 3.455 19KOTA SUKABUMI 47 81 35 636 137 85 210 527 1.758 20KOTA BANDUNG 1.451 574 401 5.131 887 666 1.819 5.076 16.005 21KOTA CIREBON 191 140 46 924 276 172 221 814 2.784 22KOTA BEKASI 513 329 185 1.496 350 297 486 1.123 4.779 23KOTA DEPOK 324 218 113 838 304 208 340 829 3.174 24KOTA CIMAHI 173 146 43 951 137 138 210 941 2.739 25 KOTA TASIKMALAYA 141 113 37 928 396 158 344 614 2.731 26KOTA BANJAR 38 41 10 393 126 38 158 342 1.146 TOTAL 5.067 4.428 1.766 30.405 12.956 3.922 9.140 23.609 91.293

41 REKAPITULASI SDM KESEHATAN DI PUSKESMAS PROVINSI JAWA BARAT kode kab/kota Kab/KotaJml Puskesmasdr. Spesialis dr. Umumdr. gigiPerawatPerawat GigiBidanKefarmasianJUMLAH 3201Kab. Bogor 101 - 201 79 500 52 674 25 1.531 3202Kab. Sukabumi 58 - 68 25 253 30 281 17 674 3203Kab. Cianjur 45 - 59 23 350 33 572 22 1.059 3204Kab. Bandung 62 - 91 40 285 88 477 38 1.019 3205Kab. Garut 65 - 66 17 658 - 521 36 1.298 3206Kab. Tasikmalaya 40 - 67 22 373 74 581 26 1.143 3207Kab. Ciamis 52 - 76 14 416 62 547 26 1.141 3208Kab. Kuningan 37 - 46 12 208 21 453 15 755 3209Kab. Cirebon 57 - 87 34 653 59 613 33 1.479 3210Kab. Majalengka 32 - 49 12 343 44 440 4 892 3211Kab. Sumedang 32 - 35 19 233 30 386 35 738 3212Kab. Indramayu 49 - 62 20 572 21 540 22 1.237 3213Kab. Subang 40 - 57 19 515 105 422 14 1.132 3214Kab. Purwakarta 20 - 48 21 386 38 274 24 791 3215Kab. Karawang 50 - 81 39 497 282 584 27 1.510 3216Kab. Bekasi 39 - 90 36 680 29 522 33 1.390 3217Kab. Bandung Barat 31 - 47 22 155 - 370 20 614 3271Kota Bogor 24 4 99 45 125 23 133 30 459 3272Kota Sukabumi 15 - 31 25 108 18 70 19 271 3273Kota Bandung 73 3 150 90 342 71 340 10 1.006 3274Kota Cirebon 22 - 58 25 130 26 142 29 410 3275Kota Bekasi 31 1 148 88 197 39 212 35 720 3276Kota Depok 32 - 77 41 111 27 115 13 384 3277Kota Cimahi 13 1 39 15 56 16 56 25 208 3278Kota Tasikmalaya 20 - 33 16 151 43 218 20 481 3279Kota Banjar 10 - 16 4 94 14 78 3 209 JUMLAH 1.050 9 1.881 803 8.391 1.245 9.621 601 22.551

42 DAFTAR PUSKESMAS YANG BELUM MENGUPDATE DATA SDMK PROVINSI JAWA BARAT NoNama KabupatenKode PuskesmasNama PuskesmasKeterangan 1Kab. BogorP3201271202KIARA PANDAKBLM ADA DOKTER 2Kab. SukabumiP3202030202BUNIWANGIBLM ADA DOKTER 3Kab. SukabumiP3202110201PELABUHAN RATUBLM ADA DOKTER 4Kab. SukabumiP3202173201SUKALARANGBLM ADA DOKTER 5Kab. SukabumiP3202201202CIBOLANGKIDULBLM ADA DOKTER 6Kab. SukabumiP3202211201CICANTAYANBLM ADA DOKTER 7Kab. SukabumiP3202220202GIRIJAYABLM ADA DOKTER 8Kab. CianjurP3203050203GIRIJAYABLM ADA DOKTER 9Kab. CianjurP3203100202SINDANGKERTABLM ADA DOKTER 10Kab. CianjurP3203220202SUKANAGALIHBLM ADA DOKTER 11Kab. BandungP3204010201CIWIDEYBLM ADA DOKTER 12Kab. BandungP3204020201PASIR JAMBUBLM ADA DOKTER 13Kab. BandungP3204040101PANGALENGAN DTPBLM ADA DOKTER 14Kab. BandungP3204191201KUTAWARINGINBLM ADA DOKTER 15Kab. BandungP3204270201DAYEUH KOLOTBLM ADA DOKTER 16Kab. BandungP3204290203CIBIRU HILIRBLM ADA DOKTER 17Kab. GarutP3205010101CISEWU DTPBLM ADA DOKTER 18Kab. GarutP3205020201TALEGONGBLM ADA DOKTER 19Kab. GarutP3205031201MEKARMUKTIBLM ADA DOKTER 20Kab. GarutP3205050101SINDANGRATU DTPBLM ADA DOKTER 21Kab. GarutP3205080202MAROKOBLM ADA DOKTER 22Kab. GarutP3205151201SUKAHURIPBLM ADA DOKTER 23Kab. GarutP3205160202PAKUWONBLM ADA DOKTER 24Kab. GarutP3205181202KERSAMENAKBLM ADA DOKTER 25Kab. GarutP3205200203CEMPAKABLM ADA DOKTER 26Kab. GarutP3205240202LEMBANGBLM ADA DOKTER 27Kab. GarutP3205261201SUKAMERANGBLM ADA DOKTER

43 DAFTAR PUSKESMAS YANG BELUM MENGUPDATE DATA SDMK PROVINSI JAWA BARAT NoNama KabupatenKode PuskesmasNama PuskesmasKeterangan 28Kab. GarutP3205280202KADUNGORABLM ADA DOKTER 29Kab. TasikmalayaP3206161201GUNUNGTANJUNGBLM ADA DOKTER 30Kab. CiamisP3207020101CIJULANGBLM ADA DOKTER 31Kab. KuninganP3208170101CILIMUSBLM ADA DOKTER 32Kab. CirebonP3209080202SIDAMULYABLM ADA DOKTER 33Kab. CirebonP3209120203SENDANGBLM ADA DOKTER 34Kab. CirebonP3209151201PANGKALANBLM ADA DOKTER 35Kab. CirebonP3209121202SINDANG JAWAN/A 36Kab. MajalengkaP3210010202MARGAJAYAN/A 37Kab. SumedangP3211060202SITUBLM ADA DOKTER 38Kab. SumedangP3211161201CISARUABLM ADA DOKTER 39Kab. SumedangP3211170202TANJUNG KERTABLM ADA DOKTER 40Kab. IndramayuP3212090202KEDUNGWUNGUBLM ADA DOKTER 41Kab. IndramayuP3212150202PLUMBONBLM ADA DOKTER 42Kab. KarawangP3215072203CIKAMPEK UTARAN/A 43Kab. KarawangP3215130202LEMAH DUHURN/A 44Kab. KarawangP3215160202SUNGAI BUNTUN/A 45Kab. BekasiP3216090202BABELAN IIBLM ADA DOKTER 46Kab. Bandung BaratP3217120202CIKOLEBLM ADA DOKTER 47Kab. Bandung BaratP3217130202PASIRLANGUBLM ADA DOKTER 48Kab. Bandung BaratP3217150202CIRATABLM ADA DOKTER 49Kota BandungP3273020201SUKAHAJIBLM ADA DOKTER 50Kota BandungP3273030201SUKA PARKIRBLM ADA DOKTER 51Kota BandungP3273050204ASTANA ANYARBLM ADA DOKTER 52Kota BandungP3273110203CIPADUNGBLM ADA DOKTER 53Kota BandungP3273142203GIRIMANDEBLM ADA DOKTER 54Kota BandungP3273170202BALAI KOTABLM ADA DOKTER 55Kota BandungP3273210203JATIHANDAPBLM ADA DOKTER 56Kota BandungP3273220201CIKUTRA LAMABLM ADA DOKTER 57Kota CirebonP3274030204PULASARENBLM ADA DOKTER 58Kota DepokP3276010204KEDAUNGN/A 59Kota DepokP3276010206BOJONGSARIN/A

44 Burung Irian, Burung Cendrawasih Sekian dan Terimakasih


Download ppt "Disampikan oleh; Kepala Bagian Program dan Informasi -Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Pada PERTEMUAN PENGELOLAAN DATA SDM KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google