Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL TERHADAP KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DI DAERAH DAN PROSES PENCIPTAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG TERGABUNG DALAM KELOMPOK.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL TERHADAP KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DI DAERAH DAN PROSES PENCIPTAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG TERGABUNG DALAM KELOMPOK."— Transcript presentasi:

1 1 KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL TERHADAP KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DI DAERAH DAN PROSES PENCIPTAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG TERGABUNG DALAM KELOMPOK TANI Oleh: Dr. Bambang Sudarmanto, SPt.MP. SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MAGELANG BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN KEMETERIAN PERTANIAN Disampaikan dalam sarasehan “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melalui kelompok tani dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Ekonomi Nasional” Tanggal : 9 Desember 2011 di Magelang Penyelenggaraan : Lembaga Pemerintah dan Pelatihan Pertanian Daerah (LP3D) dan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri

2 KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERTANIAN TERWUJUDNYA PERTANIAN INDUSTRIAL UNGGUL BERKELANJUTAN YANG BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PANGAN, NILAI TAMBAH, DAYA SAING, EKSPOR, DAN KESEJAHTERAAN PETANI EMPAT SUKSES PEMBANGUNAN PERTANIAN DISCUSSION SCOPE Renstra BPPSDMP, 2010

3 3 EMPAT SUKSES PEMBANGUNAN PERTANIAN 1.Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan 2.Peningkatan diversifikasi pangan 3.Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor 4.Peningkatan kesejahteraan petani

4 Pelaku Utama Pembangunan Pertanian Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan GENERAL CONDITIONS

5 Luas lahan (ha)Jumah (%) < 0,553,30 0,5 – 1,022,74 1,0 – 2,015,27 2,0 – 3,05,04 > 3,03,65 Pelaku utama sub sektor tanaman pangan berdasarkan kepemilikan lahan

6 Pelaku utama pembangunan pertanian berdasarkan jenis usaha/sub sektor pertanian

7 Komoditi Padi Jagung Kedele Penduduk Pertumbuhan Pertahun Produksi Beras, Jagung, Kedelai, Hutapea, J dan Mashar, A. 2011

8 (000 ton) Kebutuhan 55,42156,25257,09657,95258,822 Produksi 53,87754,89056,02357,19158,387 Impor 1,5441,3621, Target Produksi dan Proyeksi Impor Padi Nasional Tahun

9 (000 ton) Kebutuhan Produksi Impor Target Produksi dan Proyeksi Impor Jagung Nasional Tahun

10 (000 ton) Kebutuhan Produksi Impor Target Produksi dan Proyeksi Impor Kedele Nasional Tahun

11 PENGELOLAAN DAERAH UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH UU NO. 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH

12 1. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) Usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah ALTERNATIF DAN SOLUSI kendarikota.go.id

13 Faktor Lokasi Proses Manajemen Tata Kepemerintahan Pengembangan Ekonomi Wilayah Berkelanjutan Kesinergian dan Fokus Kebijakan Kelompok Sasaran Pembangunan Berkelanjutan

14 Investor Luar Pelaku usaha baru Pelaku usaha lokal Kelompok Sasaran

15 Faktor Lokasi Tidak Terukur Individual Faktor Lokasi Terukur Faktor Lokasi Faktor Lokasi Tidak Terukur Pelaku Usaha

16 Perluasan Ekonomi Pembangunan Wilayah Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Komunitas KETERKAITAN DAN FOKUS KEBIJAKAN

17 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Ekonomi SosialLingkungan

18 Kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha Reformasi Sektor Publik Pengembangan Organisasi

19 PROSES MANAJEMEN Monitoring dan Evaluasi Partisipatif Perencanaan dan Implementasi Partisipatif Diagnosis Partisipatif

20 2. OPTIMALISASI PENGGERAK PRODUKTIVITAS DAERAH PEMERINTAH DAERAH PELAKU UTAMAPELAKU USAHA

21 BERBAGAI PERATURAN YANG MENUNJANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH : ANTARA LAIN MELIPUTI: 1.Rencana Tata Ruang Wilayah 2.Rencana Tata Guna Tanah 3.Rencana Tata Guna Sumber Daya Air 4. Peraturan Baku Mutu Lingkungan Hidup Bratakusumah, DS, 2001

22 INSENTIF YANG HARUS DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH: 1. Keterbukaan dan kemudahan mendapatkan informasi 2. Kemudahan perijinan 3. Perpajakan dan retribusi yang tepat dan jelas 4. Harga tanah yang masuk akal (reasonable) 5. Penyediaan prasarana lingkungan dan pekerjaan umum 6.Penyediaan sumber energi 7. Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi

23 3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELAUI KELOMPOK TANI Pemberdayaan (empowerment) berarti memberikan motivasi kepada masyarakat atau individu untuk menggali potensi yang dimiliki untuk kemudian ditingkatkan kualitasnya agar mampu mandiri. Wahyuni, 2003

24 1. Modal dan skala usaha relatif kecil 2. Motif produksi pemenuhan kebutuhan rumah tangga 3. Menggunakan teknologi sederhana 4. Produktivitas rendah 5. Bersifat padat karya 6. Jejaring kerjasama belum terbentuk DISARANKAN KELOMPOK KARENA MAYORITAS USAHATANI

25 Sebagai wahana: 1.Proses belajar-mengajar (pembelajaran) 2.Bekerjasama dalam mengelola usaha 3.Menerima dan menerapkan inovasi baru 4.Memupuk permodalan 5.Menjalin kerjasama dengan pihak lain MELALUI KELOMPOK TANI

26 Kesimpulan : 1. Memberikan kewenangan daerah seluas-luasnya dalam mengelola perekonomian sesuai kebijakan desentralisasi 2. Merancang langkah strategik sesuai era otonomi daerah 3. Optimalisasi sumberdaya yang dimiliki daerah dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup 4. Menciptakan iklim yang sinergis antara Pemerintah Daerah, pelaku utama dan pelaku usaha, serta masyarakat 5. Menjalin jejarin kerjasama ekonomi secara lokal, regional, nasional, dan internasional 6. Pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan kelompok usaha

27 Referensi: BPPSDMP, Rencana Strategis Tahun Badan Penyuluhan dan Pengembagan SDM Pertanian. Kementerian Pertanian, Jakarta. Jaegopal Hutapea dan Ali Zum Mashar, Ketahanan Pangan dan Teknologi Produktivitas Menuju Kemandirian Pertanian Indonesia. Kementerian Pertanian, Peningkatan Kualitas Program untuk Mewujudkan Revitalisasi Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Pertanian. Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal,

28


Download ppt "1 KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL TERHADAP KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DI DAERAH DAN PROSES PENCIPTAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG TERGABUNG DALAM KELOMPOK."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google