Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN"— Transcript presentasi:

1 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA 31/01/2012 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2012 Disampaikan Oleh : Sekretaris BNPP Pada Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi II DPR-RI Jakarta, 08 Maret 212

2 RENCANA KERJA BNPP DAN ANGGARAN TAHUN 2012
a) Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BNPP Tahun 2012. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-01/MK.02/2001 Tanggal 1 Nopember 2011 tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012.

3 Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BNPP Tahun 2012 sebesar Rp. 248. 761
Alokasi pagu anggaran BNPP tahun 2012 terdiri atas ”Pagu Mengikat” sebesar Rp ,-; ”Pagu Tidak Mengikat” sebesar Rp ,-.

4 Pada Rencana Kerja Tahun 2012, BNPP akan melaksanakan 2 program, yaitu:
1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,- untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan di lingkup Sekretariat dalam mendukung kinerja BNPP sesuai tugas pokok dan fungsinya, dengan kegiatan: a) Pelaksanaan Dukungan Perencanaan, Kerjasama dan Hukum; dan b) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, Ketatausahaan dan Operasional Perkantoran

5 2) Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,- untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan penanganan perbatasan, pengembangan potensi kawasan perbatasan, penataan ruang kawasan perbatasan, serta pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, serta pengalokasian anggaran ke daerah dalam bentuk Tugas Pembantuan

6 kegiatan Badan Nasional Pengelola Perbatasan meliputi:
Pengelolaan Batas Wilayah Darat; Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara; Pengelolaan Lintas Batas Negara; Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat; Penataan Ruang Kawasan Perbatasan; Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut; Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan; Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan; Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan.

7 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BNPP
LAMPIRAN I RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BNPP TAHUN 2012 No. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN TOTAL 248,761,032,000 A PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BNPP 113,761,032,000 1 Pelaksanaan Dukungan Perencanaan, Kerjasama dan Hukum 73,000,000,000 2 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, Ketatausahaan Dan Operasional Perkantoran 40,761,032,000 B PROGRAM PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN 135,000,000,000 Pengelolaan Batas Wilayah Darat 15,000,000,000 Pengelolaan Batas Wilayah Laut Dan Udara 12,000,000,000 3 Pengelolaan Lintas Batas Negara 36,000,000,000 4 Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat 5 Penataan Ruang Kawasan Perbatasan 6 Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut 7 Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan 9,000,000,000 8 Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi Dan Kesra Kawasan Perbatasan 9 Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan

8 II. Distribusi Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah
b) Menindaklanjuti kesimpulan rapat dengan Yth. Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Komisi II DPR RI pada tanggal 17 September 2011, perbandingan distribusi alokasi anggaran pusat dan daerah sebesar 60% dikelola pusat dan 40% dikelola daerah. Berpedoman pada prosentase tersebut, anggaran yang dikelola BNPP (Pusat) sebesar Rp dan yang dialokasikan ke daerah melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebesar Rp

9 Prosentase tersebut disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan keberlanjutan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNPP. Distribusi alokasi anggaran pusat dan daerah kami sajikan pada Lampiran II materi ini. Terkait dengan alokasi anggaran yang akan dikelola oleh daerah, kegiatan dekonsentrasi (Dekon) dalam rangka ”Fasilitasi Kelembagaan Pemda dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan” dialokasikan anggaran sebesar Rp ,- untuk 12 Provinsi

10 Sedangkan kegiatan Tugas Pembantuan (TP) dalam rangka ”Optimalisasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Potensi dan Infrastruktur Kawasan Perbatasan”, dialokasikan anggaran sebesar Rp ,- pada Lokasi Prioritas (Lokpri) I. Dari alokasi anggaran untuk TP dimaksud, sebesar Rp ,- atau 29,08% dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur fisik (jalan, jembatan) berupa pembukaan rintisan jalan baru, termasuk penyelesaian jalan antara desa Sebubus ke Temajuk, Kabupaten Sambas.

11 ALOKASI ANGGARAN YANG DI-DAERAH-KAN
LAMPIRAN II   DISTRIBUSI ALOKASI ANGGARAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN ANGGARAN 2012 (Dalam Rupiah) NO. PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN PUSAT ALOKASI ANGGARAN YANG DI-DAERAH-KAN MENGIKAT TIDAK MENGIKAT A DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BNPP 14,761,055,000 83,999,977,000 15,000,000,000 1 Pelaksanaan Dukungan Perencanaan, Kerjasama dan Hukum 58,000,000,000 2 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, Ketatausahaan dan Operasional Perkantoran 25,999,977,000 B PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN 67,019,800,000 67,980,200,000 Pengelolan Batas Wilayah Darat 9,000,000,000 6,000,000,000 Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara 7,200,000,000 4,800,000,000 3 Pengelolaan Lintas Batas Negara 9,600,000,000 16,000,000,000 4 Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat 8,330,000,000 6,670,000,000 5 Penataan Ruang Kawasan Perbatasan *) 9,800,000,000 - 6 Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut 7,000,000,000 5,000,000,000 7 Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan 4,830,000,000 19,770,000,000 8 Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan 4,730,000,000 4,270,000,000 9 Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan 6,529,800,000 5,470,200,000 SUB JUMLAH 151,019,777,000 82,980,200,000 JUMLAH TOTAL 248,761,032,000

12 PEMOTONGAN ANGGARAN BNPP TAHUN 2012
Sebagai tindak lanjut hasil Rapat Persiapan Percepatan RAPBN-P Tahun 2012 yang diselenggarakan pada tanggal 28 Pebruari 2012 dan dipimpin oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, anggaran BNPP Tahun 2012 mengalami pemotongan kurang lebih sebesar 20% dari total alokasi anggaran BNPP Tahun atau sebesar Rp Pemotongan anggaran ini berdampak pada peninjauan kembali rencana kerja dan anggaran BNPP Tahun 2012, serta terjadi perubahan komposisi alokasi anggaran pusat dan daerah. Hal ini juga akan berdampak pula pada pengurangan anggaran untuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2012

13 REKAPITULASI PEMOTONGAN ANGGARAN BNPP TAHUN ANGGARAN 2012
LAMPIRAN III REKAPITULASI PEMOTONGAN ANGGARAN BNPP TAHUN ANGGARAN 2012 NO PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN I Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP 113,761,032,000 1 Pelaksanaan Dukungan Perencanaan, Kerjasama Dan Hukum 73,000,000,000 2 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, Ketatausahaan Dan Operasional Perkantoran 40,761,032,000 II Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 135,000,000,000 Pengelolaan Batas Wilayah Darat 15,000,000,000 Pengelolaan Batas Wilayah Laut Dan Udara 12,000,000,000 3 Pengelolaan Lintas Batas Negara 36,000,000,000 4 Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat 5 Penataan Ruang Kawasan Perbatasan 6 Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut 7 Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan 9,000,000,000 8 Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi Dan Kesra Kawasan Perbatasan 9 Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Total ,032,000

14 USULAN TAMBAHAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BNPP TAHUN 2012
1) Berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun yang telah ditetapkan oleh Peraturan Kepala BNPP Nomor 2 Tahun 2011, terdapat 39 (Tiga Puluh Sembilan) Lokasi Prioritas pada 24 (Dua Puluh Empat) Kabupaten/Kota, yang harus ditangani pada tahun 2012, namun demikian karena keterbatasan anggaran.

15 kami mengusulkan tambahan anggaran untuk tugas pembantuan (TP) sebesar Rp ,- untuk kegiatan antara lain pembangunan sarana prasarana perbatasan, pembangunan talud penahan gelombang, dermaga, gudang logistik, pembangunan/ renovasi pasar kecamatan, dan peningkatan infrastruktur pemerintahan, serta pengadaan sarana produksi.

16 Usulan tambahan anggaran dimaksud, sudah kami sampaikan melalui Surat Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP Nomor 905/831/BNPP Tanggal 26 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan tembusan Panitia Anggaran Komisi II DPR RI dan surat Menteri Dalam Negeri selaku kepala BNPP No. 910/949/BNPP tgl 19 September 2012

17 USULAN TAMBAHAN ANGGARAN BNPP TAHUN 2012 UNTUK TUGAS PEMBANTUAN
LAMPIRAN IV USULAN TAMBAHAN ANGGARAN BNPP TAHUN 2012 UNTUK TUGAS PEMBANTUAN NO RENCANA KEGIATAN LOKASI A Pengelolaan Batas Wilayah Negara 1 Pembuatan Border Sign, Tugu/Gapura, dan pembangunan "Free Zone" Kapuas Hulu, Sintang di Kalbar, Provinsi Kaltim, Timor Tengah Utara di NTT, dan Provinsi Papua 2 Pembangungan Pagar antar negara di sekitar exit point dan akses pendukung Merauke, TTU, Kupang, Kapuas Hulu, Nagau Badau, Aruk, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Skouw/Jayapura, Karayan Selatan, P. Sebatik. B Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan 3 Pembuatan dan Pengadaan alat pembibitan dan pengolahan komoditas laut Bunguran Timur dan Subi Kecil di Natuna, P. Miangas di Kab. Kep. Talaud, Alor Timur, Kab. Alor dan PP. Wetar dan Tanimbar Selatan di MBD, Entikong di Sanggau, Sebatik di Nunukan, Kobalima di Belu dan Muara Tami di Kota Jayapura 4 Pengadaan sarana transportasi kepulauan (speedboat) dan prasarana dasar (penjernih air) Bunguran Timur di Natuna, Pasir Liman di rokan Hilir, Tabukan Utara di Sangihe, dan Miangas dan Melonguane di Kab. Kep. Talaud

18 USULAN TAMBAHAN ANGGARAN BNPP TAHUN 2012
Lanjutan... LAMPIRAN IV USULAN TAMBAHAN ANGGARAN BNPP TAHUN 2012 UNTUK TUGAS PEMBANTUAN NO RENCANA KEGIATAN LOKASI C Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan 5 Pembukaan dan Pembangunan Jalan Poros, Peningkatan Jalan Desa Perbatasan Sambas, Sintang, Malinau, Belu, Timor Tengah Utara, Peg.Bintang 6 Pembangunan/ Renovasi pasar Kecamatan/ Desa 16 Kecamatan di 4 Provinsi 7 Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan 10 kecamatan di kalbar, Kaltim, NTT dan Papua 8 Pembangunan Gudang Logistik dan lanjutan Pembangunan Talud penahan gelombang P. Miangas di Kab. Kep. Talaud dan P. Marore di Kab. Kep. Sangihe JUMLAH USULAN (Dua Ratus Dua Belas Milyar Seratus Juta Rupiah)

19 2) Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan Tahun 2013 (DAK SPKP).
Mengingat bahwa batas wilayah negara dan kawasan perbatasan perlu mendapat perlakuan khusus, dipandang perlu pembangunan kawasan perbatasan tersebut didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada tahun 2013 kebutuhan DAK Bidang Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan diperkirakan sebesar Rp. 500,00 milyar. Kebutuhan DAK Kawasan Perbatasan yang dibutuhkan untuk jangka menengah ( ), berjalan pada tahun awal secara akumulatif diperkirakan berjumlah Rp. 2,5 Trilyun,

20 Adapun rencana kegiatannya meliputi:
a) Pembangunan jalan/peningkatan kondisi permukaan jalan non-status yang menghubungkan kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat kegiatan disekitarnya; b) Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani oleh Kementerian Perhubungan; dan c) Penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan untuk meningkatkan arus orang, barang dan jasa.

21 Usulan agar DAK-SPKP Tahun 2013 sebesar Rp. 500. 000. 000
Usulan agar DAK-SPKP Tahun 2013 sebesar Rp ,- dapat dikelola melalui BNPP, telah disampaikan oleh Kepala BNPP melalui Surat Nomor: 905/266/BNPP Tanggal 29 Pebruari 2012 perihal Penyampaian Usulan Pengalokasian DAK SPKP Tahun 2013 BNPP kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas.

22 LAMPIRAN V USULAN DAK SPKP
KEGIATAN TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 Total Pembangunan/peningkatan kondisi permukaan jalan non-status yang menghubungkan kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat kegiatan disekitarnya. Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan. Penyediaan moda transportasi perairan/ kepulauan untuk meningkatkan arus orang, barang dan jasa. Kebutuhan yang dituntaskan (%) - 20 30 50 100 Kebutuhan DAK (Rp Miliar) 500 750 1.250 2.500

23 TERIMA KASIH

24

25 TERIMA KASIH

26 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
(BNPP) T.A. 2012 Disampaikan oleh Sekretaris BNPP pada RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI II DPR-RI 08 Maret 2012 Disampaikan oleh Sekretaris BNPP pada RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI II DPR-RI 08 Maret 2012

27 Pemotongan anggaran ini berdampak pada peninjauan kembali rencana kerja dan anggaran BNPP Tahun 2012, serta terjadi perubahan komposisi alokasi anggaran pusat dan daerah. Hal ini juga akan berdampak pula pada pengurangan anggaran untuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2012.


Download ppt "BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google