Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT KONDISI PEMBANGUNAN JAWA BARAT DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN BAGI PERGURUAN TINGGI Disampaikan oleh : Dr. Ir. LEX LAKSAMANA,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT KONDISI PEMBANGUNAN JAWA BARAT DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN BAGI PERGURUAN TINGGI Disampaikan oleh : Dr. Ir. LEX LAKSAMANA,"— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT KONDISI PEMBANGUNAN JAWA BARAT DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN BAGI PERGURUAN TINGGI Disampaikan oleh : Dr. Ir. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE Sekda Provinsi Jawa Barat Bandung, 7 Juni 2012

2 KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP NASIONAL : BERKONTRIBUSI THD PDB NASIONAL (14,33%) KONTRIBUSI TERHADAP PDB SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR (60%) KONTRIBUSI PMA JAWA BARAT TERHADAP NASIONAL (34,46%) MENYUMBANG PRODUKSI BERAS NASIONAL (17,32% ) PROVINSI PRODUSEN KOMODITI EKSPOR NASIONAL (AS 18,4%, Jepang 12,52%) KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP NASIONAL : BERKONTRIBUSI THD PDB NASIONAL (14,33%) KONTRIBUSI TERHADAP PDB SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR (60%) KONTRIBUSI PMA JAWA BARAT TERHADAP NASIONAL (34,46%) MENYUMBANG PRODUKSI BERAS NASIONAL (17,32% ) PROVINSI PRODUSEN KOMODITI EKSPOR NASIONAL (AS 18,4%, Jepang 12,52%) KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP REGIONAL JAWA BALI : LINTASAN UTAMA ARUS REGIONAL BARANG DAN PENUMPANG SUMATERA-JAWA-BALI PMDN TERTINGGI DI P. JAWA-BALI PENYEDIA LISTRIK DENGAN KAPASITAS DAYA TERPASANG MW : PLTA MW, PLT GEOTERMAL MW, LAINNYA MW LUAS KAWASAN HUTAN TERBESAR DI JAWA-BALI SEBESAR (1,04 JT HA) MEMILIKI 40 DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) MERUPAKAN TUJUAN WISATA DEBIT AIR PERMUKAAN 81 MILYAR M3/TAHUN DAN AIR TANAH 150 JT M3/TAHUN KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP REGIONAL JAWA BALI : LINTASAN UTAMA ARUS REGIONAL BARANG DAN PENUMPANG SUMATERA-JAWA-BALI PMDN TERTINGGI DI P. JAWA-BALI PENYEDIA LISTRIK DENGAN KAPASITAS DAYA TERPASANG MW : PLTA MW, PLT GEOTERMAL MW, LAINNYA MW LUAS KAWASAN HUTAN TERBESAR DI JAWA-BALI SEBESAR (1,04 JT HA) MEMILIKI 40 DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) MERUPAKAN TUJUAN WISATA DEBIT AIR PERMUKAAN 81 MILYAR M3/TAHUN DAN AIR TANAH 150 JT M3/TAHUN POTENSI JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONAL : PROVINSI DENGAN JUMLAH PENDUDUK TERBESAR ( JIWA) PUSAT KEGIATAN INDUSTRI MANUFAKTUR DAN STRATEGIS NASIONAL INSTALASI VITAL NASIONAL (PENDIDIKAN, LITBANG DAN HANKAM), BEBERAPA BERKELAS DUNIA BERBATASAN DENGAN IBUKOTA NEGARA PROVINSI DENGAN STRUKTUR GEOLOGI YANG KOMPLEKS MEMILIKI TIGA PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN) DAN 2 PKN-P MEMILIKI TAMAN NASIONAL, SUAKA MARGASATWA DAN CAGAR ALAM KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP IBUKOTA NEGARA : PENYEDIA AIR BAKU UNTUK DKI PENYEDIA BAHAN PANGAN UNTUK DKI PENYEDIA LAHAN DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG AKTIVITAS DKI KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP IBUKOTA NEGARA : PENYEDIA AIR BAKU UNTUK DKI PENYEDIA BAHAN PANGAN UNTUK DKI PENYEDIA LAHAN DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG AKTIVITAS DKI JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONAL Luas Jawa Barat : ha 1

3 PANDANGAN KEDEPAN PEMBANGUNAN JABAR 1)PERLUASAN MUTU, DAYA SAING. & KONTRIBUSI/KOMITMEN PT DI JABAR BAGI PERBAIKAN MUTU & AKUNTABILITAS PEMBANGUNAN JABAR YANG DILAKSANAKAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA DENGAN MENGINTEGRASIKAN PERAN DUNIA USAHA 2)TUJUH UNGGULAN JABAR PADA POSISI TERMAJU (2025): 1.PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERMUTU, AKUNTABEL DAN BERBASIS ILMU PENGETAHUAN; 2.MASYARAKAT YANG CERDAS, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI; 3.PENGELOLAAN PERTANIAN DAN KELAUTAN; 4.ENERGI BARU DAN TERBAHARUKAN; 5.INDUSTRI MANUFAKTUR, INDUSTRI JASA DAN INDUSTRI KREATIF; 6.INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN YANG BERIMBANG UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN; 7.PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN MENJADI DESTINASI WISATA DUNIA. 2

4 Kabupaten/Kota : 26 Luas : ,44 Ha Kecamatan : 625 Kelurahan : 638 Desa : Penduduk 2011 Indonesia : Jiwa Jabar : Jiwa Penduduk Miskin : 10,57% Pengangguran Terbuka : 9,83% GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT Perkembangan Jumlah Penduduk PDRB (2011) : 343,11 T Inflasi (2011) : 3,10% LPE (2011) : 6,48% IPM (2011) : 72,82 RLS (2011) : 8,20 th AKI (2007) : 228 per Kel Hidup (rev) AKB (2010) : 25 per Kel Hidup (rev) APK SD : 119,06 Rangking 5 (2009/2010) APK SMP : 94,03 Rangking 23 (2009/2010) APK SMA : 59,56 Rangking 31 (2009/2010) APK PT : 11,11 Rangking 24 (2009/2010) PDRB (2011) : 343,11 T Inflasi (2011) : 3,10% LPE (2011) : 6,48% IPM (2011) : 72,82 RLS (2011) : 8,20 th AKI (2007) : 228 per Kel Hidup (rev) AKB (2010) : 25 per Kel Hidup (rev) APK SD : 119,06 Rangking 5 (2009/2010) APK SMP : 94,03 Rangking 23 (2009/2010) APK SMA : 59,56 Rangking 31 (2009/2010) APK PT : 11,11 Rangking 24 (2009/2010) Kontribusi PDRB Jawa Barat terhadap PDB Nasional : 14,33 % (Thn. 2011) PDRB per Kapita (ahb/Thn. 2011) Rp Investasi (2010) : 46,6 T (PMA: 28 T, PMDN: 18,6 T) 3

5 NOINDIKATOR CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR MAKRO CAPAIAN LKPJ 2008 CAPAIAN LKPJ 2009 CAPAIAN LKPJ 2010 CAPAIAN LKPJ 2011 TARGET 2012 (KU APBD 2012) TARGET RKPD a. Jumlah Penduduk (orang) b. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 1,711,901,891,901,30 – 1,40 1,60 – 1,80 2. IPM:71,1271,6472,0872,82 74, ,27 74,85 – 75,03 a) Indeks Pendidikan80,3581,1481,6782,5583, ,37 84,70 – 85,26 - Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 7,507,727,958,208,49 - 8,74 8,75 – 9,00 - Angka Melek Huruf (%)95,5395,9896,0096,4897, ,42 97,89 b) Indeks Kesehatan71,3371,6772,0072,3474, ,27 75,00 - Angka Harapan Hidup (Tahun) 67,8068,0068,2068,40 69, ,56 70,00 c) Indeks Daya beli61,6662,1062,5763,5764, ,18 64,83 - Purchasing Power Parity/PPP (Rp.000) 626,81628,71630,77635,10 637, , Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 12,0810,9610,339,83 9,00 – 10,00 8,00 - 9,00 4. Persentase Penduduk Miskin thd Total penduduk (%) 13,0111,9611,2710, ,39 – 9,07 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,214,296,096,48 6,30 - 6,80 6,50 – 7,00 6. Laju Pertumbuhan Investasi (PMTB adhb)(%) 21,269,7017,3814,43 12 – – 16 CAPAIAN INDIKATOR DAN TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN JAWA BARAT TAHUN

6 PERTUMBUHAN PENDUDUK JAWA BARAT Tahun Tahun 2015 – Tahun 2020 – Tahun Tahun 2030 – Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Jawa Barat Tahun Sumber : BPS, 2007 Tingkat Ekonomi yang Belum Mampu Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin Tingkat konsumsi beras masyarakat Jawa Barat mencapai 105 kilogram/kapita/tahun. Setara dengan 1 hari, masyarakat Jawa Barat menghabiskan panen beras seluas hektar 5

7 4 (EMPAT) SASARAN NASIONAL UNTUK PROVINSI JAWA BARAT NOINDIKATOR PEMBANGUNAN RPJMN (SASARAN 2014) SASARAN RKP TAHUN Pertumbuhan Ekonomi (%)6,2 – 6,85,60 – 6,20 2.Kemiskinan (%)4,15 – 4,1210,01 3.Pengangguran (%)8,8 – 9,810,23 – 9,20 4.Angka Kematian Bayi (/1000 Kelahiran Hidup) Angka Harapan Hidup (tahun)71,41 6.Angka Pendapatan per Kapita (Rp. Ribu) 8, Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2.Prioritas 2, Pendidikan 3.Prioritas 3, Kesehatan 4.Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan; 5.Prioritas 5, Ketahanan Pangan; 6.Prioritas 6, Infrastruktur; 7.Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8.Prioritas 8, Energi; 9.Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10.Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; 11.Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; 12.Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 13.Prioritas 13, Bidang Perekonomian; 14.Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat; 1.Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2.Prioritas 2, Pendidikan 3.Prioritas 3, Kesehatan 4.Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan; 5.Prioritas 5, Ketahanan Pangan; 6.Prioritas 6, Infrastruktur; 7.Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8.Prioritas 8, Energi; 9.Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10.Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; 11.Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; 12.Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 13.Prioritas 13, Bidang Perekonomian; 14.Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat; PEMERINTAH (RPJMN 2010 – 2014): PEMERINTAH (RPJMN 2010 – 2014): NORPJMN TUJUAN PEMBANGUNAN MDGs 1Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan 2Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua 3Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 4Menurunkan Angka Kematian Anak 5Meningkatkan Kesehatan Ibu 6Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya (TB) 7Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup 8Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan 1.Pro Growth 2.Pro Job 3.Pro Poor 4.Pro Environment 1.Pro Growth 2.Pro Job 3.Pro Poor 4.Pro Environment INPRES NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN BERKEADILAN INPRES NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN BERKEADILAN

8 RESPON RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP PROGRAM NASIONAL 1.Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2.Prioritas 2, Pendidikan 3.Prioritas 3, Kesehatan 4.Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan; 5.Prioritas 5, Ketahanan Pangan; 6.Prioritas 6, Infrastruktur; 7.Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8.Prioritas 8, Energi; 9.Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10.Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; 11.Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; 12.Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 13.Prioritas 13, Bidang Perekonomian; 14.Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat; 1.Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2.Prioritas 2, Pendidikan 3.Prioritas 3, Kesehatan 4.Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan; 5.Prioritas 5, Ketahanan Pangan; 6.Prioritas 6, Infrastruktur; 7.Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8.Prioritas 8, Energi; 9.Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10.Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; 11.Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; 12.Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 13.Prioritas 13, Bidang Perekonomian; 14.Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat; RPJMD JAWA BARAT RPJMD JAWA BARAT CG 1 : Peningkatan kualitas pendidikan (P2) 2.CG 2 :Peningkatan kualitas kesehatan (P3) 3.CG 3 : Peningkatan daya beli masyarakat (P4, P7, P10 dan P13) 4.CG 4 : Kemandirian pangan (P5 dan P 14) 5.CG 5 : Peningkatan kinerja aparatur (P1, P7, P 12, P 13 dan P 14) 6.CG 6 : Pengembangan infrastruktur wilayah (P6, P7 dan PL 13) 7.CG 7 : Kemandirian energi dan Kecukupan Air Baku (P8) 8.CG 8 : Penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup (P9) 9.CG 9 : Pembangunan perdesaan (P10 dan P14) 10.CG 10 : Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata (P10,P11 dan P14) 1.CG 1 : Peningkatan kualitas pendidikan (P2) 2.CG 2 :Peningkatan kualitas kesehatan (P3) 3.CG 3 : Peningkatan daya beli masyarakat (P4, P7, P10 dan P13) 4.CG 4 : Kemandirian pangan (P5 dan P 14) 5.CG 5 : Peningkatan kinerja aparatur (P1, P7, P 12, P 13 dan P 14) 6.CG 6 : Pengembangan infrastruktur wilayah (P6, P7 dan PL 13) 7.CG 7 : Kemandirian energi dan Kecukupan Air Baku (P8) 8.CG 8 : Penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup (P9) 9.CG 9 : Pembangunan perdesaan (P10 dan P14) 10.CG 10 : Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata (P10,P11 dan P14) RPJMN 2010 – Pro Growth : CG 3, CG 4, CG 7, CG 8, CG 9 dan CG Pro Job : CG 1, CG 2, CG 3, CG 4, CG 7, CG 8, CG 9 dan CG 10 3.Pro Poor : CG 1, CG 2, CG 3, CG 4, CG 7, CG 8, CG 9 dan CG 10 4.Pro Environment : CG 6, CG 7, CG 8, CG 9 dan CG 10 1.Pro Growth : CG 3, CG 4, CG 7, CG 8, CG 9 dan CG Pro Job : CG 1, CG 2, CG 3, CG 4, CG 7, CG 8, CG 9 dan CG 10 3.Pro Poor : CG 1, CG 2, CG 3, CG 4, CG 7, CG 8, CG 9 dan CG 10 4.Pro Environment : CG 6, CG 7, CG 8, CG 9 dan CG 10 INPRES NOMOR 3 TAHUN 2010 (4 P) 1.Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan (CG 3, CG 4, CG 7 dan CG 9) 2.Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua (CG 1) 3.Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (CG5) 4.Menurunkan Angka Kematian Anak (CG2) 5.Meningkatkan Kesehatan Ibu (CG 2) 6.Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya (TB) (CG 2) 7.Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup (CG 6, CG 8 dan CG 10) 8.Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan 1.Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan (CG 3, CG 4, CG 7 dan CG 9) 2.Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua (CG 1) 3.Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (CG5) 4.Menurunkan Angka Kematian Anak (CG2) 5.Meningkatkan Kesehatan Ibu (CG 2) 6.Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya (TB) (CG 2) 7.Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup (CG 6, CG 8 dan CG 10) 8.Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan RPJMN TUJUAN PEMBANGUNAN MDGs RPJMN TUJUAN PEMBANGUNAN MDGs 7

9 INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI JAWA BARAT SINERGI : NASIONAL – PROVINSI – KABUPATEN/KOTA 8 MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEGIATAN TEMATIK SEKTORAL DAN KEGIATAN TEMATIK KEWILAYAHAN

10 PENDEKATAN TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT Kegiatan untuk menangani masalah kronis dan meningkatkan performance pembangunan di Jawa Barat 1.Jabar bebas putus jenjang sekolah pendidikan fokus pendidikan 9 tahun di kabupaten dan 12 tahun untuk kota 2.Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas dan pendidikan berbasis masyarakat 3.Pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan bertaraf internasional 4.Pendidikan berkebutuhan khusus 5.Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi. 6.Pengembangan Fasilitas Pendidikan Olahraga dan Kepemudaan 1.Jabar bebas putus jenjang sekolah pendidikan fokus pendidikan 9 tahun di kabupaten dan 12 tahun untuk kota 2.Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas dan pendidikan berbasis masyarakat 3.Pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan bertaraf internasional 4.Pendidikan berkebutuhan khusus 5.Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi. 6.Pengembangan Fasilitas Pendidikan Olahraga dan Kepemudaan CG 1 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN CG 2 PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN 1.Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan. 2.Peningkatan Program Keluarga Berencana 3.Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak (Gerakan Penyelamatan Masa Depan/Gemamapan : gizi buruk, posyandu, jamkesnas provinsi dan penyediaan fasilitas Rawat Gakin pada rumah sakit di 5 wilayah 4.Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan HIV/AIDS, TBC, Flu Burung dan Narkoba 5.Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 6.Pengembangan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat Provinsi Jawa Barat 1.Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan. 2.Peningkatan Program Keluarga Berencana 3.Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak (Gerakan Penyelamatan Masa Depan/Gemamapan : gizi buruk, posyandu, jamkesnas provinsi dan penyediaan fasilitas Rawat Gakin pada rumah sakit di 5 wilayah 4.Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan HIV/AIDS, TBC, Flu Burung dan Narkoba 5.Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 6.Pengembangan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat Provinsi Jawa Barat CG 3 PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT 1.Peningkatan budaya masyarakat bekerja,perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM serta Pengentasan Kemiskinan 2.Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi 3.Pengembangan skema pembiayaan alternatif 4.Pengembangan agribisnis, forest bisnis, marine bisnis, agroindustri, dan industri manufaktur 5.Pengembangan Industri Kreatif dan wirausahawan muda kreatif 1.Peningkatan budaya masyarakat bekerja,perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM serta Pengentasan Kemiskinan 2.Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi 3.Pengembangan skema pembiayaan alternatif 4.Pengembangan agribisnis, forest bisnis, marine bisnis, agroindustri, dan industri manufaktur 5.Pengembangan Industri Kreatif dan wirausahawan muda kreatif 1.Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional tahun Tercapainya 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani tahun Jawa Barat bebas rawan pangan (Ketahanan Pangan) 4.Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan & irigasi) di sentra produksi pangan 1.Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional tahun Tercapainya 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani tahun Jawa Barat bebas rawan pangan (Ketahanan Pangan) 4.Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan & irigasi) di sentra produksi pangan CG 4 KEMANDIRIAN PANGAN CG 5 PENINGKATAN KINERJA APARATUR 1.Profesionalisme aparatur untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel 2.Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik yang berkualitas berbasis IT melalui Jabar Cyber Province 3.Penataan Sistem Hukum di Daerah & Penegakan hukum, Pengawalan Implementasi Produk Hukum serta peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan dan penerapan kebijakan 4.Kerjasama Pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan 5.Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan 1.Profesionalisme aparatur untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel 2.Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik yang berkualitas berbasis IT melalui Jabar Cyber Province 3.Penataan Sistem Hukum di Daerah & Penegakan hukum, Pengawalan Implementasi Produk Hukum serta peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan dan penerapan kebijakan 4.Kerjasama Pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan 5.Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan 1.Peningkatan Kemantapan Jalan dan Penanganan kemacetan lalu lintas di Pusat Kegiatan Ekonomi di Tanjung sari, Nagreg, Padalarang, Cicurug, Cisarua – Puncak dan Kota Bandung dan sekitarnya 2.Pembangunan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, dan Cianjur – Sukabumi- Bogor, Jakarta – Cirebon, Bandung – Tasikmalaya serta Jabar Selatan 3.Peningkatan kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan di wilayah perbatasan antar provinsi dan antar Kab/kota serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru 4.Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis di Jawa Barat. 1.Peningkatan Kemantapan Jalan dan Penanganan kemacetan lalu lintas di Pusat Kegiatan Ekonomi di Tanjung sari, Nagreg, Padalarang, Cicurug, Cisarua – Puncak dan Kota Bandung dan sekitarnya 2.Pembangunan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, dan Cianjur – Sukabumi- Bogor, Jakarta – Cirebon, Bandung – Tasikmalaya serta Jabar Selatan 3.Peningkatan kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan di wilayah perbatasan antar provinsi dan antar Kab/kota serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru 4.Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis di Jawa Barat. CG6 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH CG 7 KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU 1.Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat 2.Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya Jawa Barat 3.Pengembangan Destinasi wisata dengan fokus ekowisata, wisata budaya dan heritage serta wisata IPTEK yang terintegrasi dalam rangka destinasi wisata Jawa-Bali 1.Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat 2.Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya Jawa Barat 3.Pengembangan Destinasi wisata dengan fokus ekowisata, wisata budaya dan heritage serta wisata IPTEK yang terintegrasi dalam rangka destinasi wisata Jawa-Bali CG 10 PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA 1.Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik 2.Infrastruktur Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan di Jawa Barat 1.Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik 2.Infrastruktur Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan di Jawa Barat CG 8 PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP 1.Penanganan banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek 2.Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir serta pulau kecil melalui Jabar Green Province 3.Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional 1.Penanganan banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek 2.Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir serta pulau kecil melalui Jabar Green Province 3.Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional CG 9 PEMBANGUNAN PERDESAAN 1.Pembangunan perdesaan dengan menerapkan prinsip desa mandiri 2.Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa 1.Pembangunan perdesaan dengan menerapkan prinsip desa mandiri 2.Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa 9

11 PENDEKATAN TEMATIK KEWILAYAHAN (Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota Nomor 912/05/Bapp/2010) PENDEKATAN TEMATIK KEWILAYAHAN (Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota Nomor 912/05/Bapp/2010) 10

12 ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN Pel. Cilamaya Pel.Cirebon RANCABUAYA PROVINSI BANTEN PROVINSI JAWA TENGAH Waduk Jatigede DKI JAKARTA Bandara Int. Jabar Kertajati Bandara Citarate Jalan Lintas Selatan Jabar Tol CISUMDAWU Tol Cikampek-Palimanan Tol Kanci-Pejagan Tol Ciawi-Sukabumi Tol Sukabumi-Ciranjang Tol Ciranjang-Padalarang Tol Bogor Ringroad Tol SOROJA TPI Pelabuhan Ratu TPI Pangandaran Pel. Tarumajaya Bandara Nusawiru Metropolitan Bodebek Karpur Metropolitan Bodebek Karpur Metropolitan Cirebon Raya Metropolitan Bandung Raya Palabuhanratu Pangandaran BIJB

13 Jakarta Prov. Jawa Tengah PENGEMBANGAN METROPOLITAN DI JAWA BARAT Pangandaran Rancabuaya Surade Palabuhanratu Aerocity Kertajati Rencana Kawasan Industri 7 1 METROPOLITAN BODEBEK KARPUR METROPOLITAN CIREBON RAYA PKNp PELABUHAN RATU PKNp PANGAN- DARAN METROPOLITAN BANDUNG RAYA KORIDOR EKONOMI INDONESIA (MP3EI) NOJALAN TOL 1Cikampek-Palimanan (116 km) 2Bogor Ring Road (11 km) 3Cikarang-Tj.Priok (34,5 km) 4Ciawi-Sukabumi (54 km) 5Cimanggis-Cibitung (25,4 km) 6Depok-Antasari (21,7 km) 7Cileunyi-Sumedang-Dawuan (60,1 km) RENCANA PENGEMBANGAN BANDARA INTERNASIONAL KERTAJATI DI KABUPATEN MAJALENGKA Jalan Tol Eksisting Rencana Jalan Tol 1.Pengembangan metropolitan sebagai penghela percepatan pembangunan Jawa Barat. 2.Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia di Jawa Barat bertumpu pada pengembangan 3 Metropolitan : Bodebek Karpur, Bandung Raya, dan Cirebon Raya 12

14 METROPOLITAN BODEBEK METROPOLITAN BANDUNG RAYA METROPOLITAN CIREBON RAYA GROWTH CENTER PALABUHAN RATU GROWTH CENTER PANGANDARAN KONSEP PEMBANGUNAN JAWA BARAT MELALUI 3 (TIGA) METROPOLITAN DAN 2 (DUA) GROWTH CENTER 13

15 TANTANGAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT BAGI PERGURUAN TINGGI 1.SUPAYA DIRANCANG PROGRAM RISET BERSAMA PEMPROV JABAR DALAM BIDANG MEKANISASI PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR, ENERGI DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR SERTA PERMASALAHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN LAIN-LAIN YANG DIBUTUHKAN 2.MINIMAL 30% TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS/DISERTASI MAHASISWA MENGHASILKAN SOLUSI ATAS KENDALA DAN PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN JAWA BARAT 3.MELAKSANAKAN KEGIATAN KKN TEMATIK SESUAI BIDANG KEILMUAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT 4.KOLABORASI RISET ANTARA PERGURUAN TINGGI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT UNTUK SOLUSI PEMBANGUNAN JABAR, SECARA TERSTRUKTUR DAN BERKESINAMBUNGAN 5.PERLUNYA PARTISIPASI AKTIF PERGURUAN TINGGI DALAM MENDUKUNG PROGRAM SISTEM INOVASI DAERAH JAWA BARAT 14

16 ITB POLMAN UNIKOM ITHB UNPAD 1 UNISBA UNPAS 2 ITENAS WIDYATAMA STT YPKP UNPAR UPI UNPAS 3 NHI MARANATHA STIPAR STBA UIN STT TELKOM UNJANI POLBAN KAWASAN JATINANGAOR UNPAD 2 IPDN IKOPIN UNWIM ST KARAWITAN ST SENI & DESAIN UNINUS UNPAS 1 UNLA STIA LAN KAWASAN BUMI PARAHYANGAN ST TEKSTIL AKPER AMIK/STIMIK UNNUR TASIK (UNSIL) GARUT (UNIGA) KUNINGAN (UNIKU) INDRAMAYU (POLINDRA) CIREBON (UNSWAGATI) CIAMIS (UNIV.GALUH) DEPOK (UI) BOGOR (IPB) BEKASI (ATMI) KARAWANG (UNSIKA) SUBANG (UNSUB) PERGURUAN TINGGI DI SEKITAR “GEDUNG SATE” 15

17 KEBIJAKAN IPTEK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Program Prioritas Pembangunan IPTEK Jawa Barat Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah (DRD) Mendorong Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dalam Pemanfaatan Hasil-Hasil Riset Kebijakan IPTEK berkaitan dengan 7 Unggulan Jabar (1) Mendukung Penelitian di Perguruan Tinggi (2) Memfasilitasi Pengembangan Produk Riset dari Prototipe ke Skala Industri untuk Pembangunan Jabar Data Jumlah Perguruan Tinggi Jabar sebanyak 376 PT (2009) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi se Jabar : 11,11% (Depdiknas, 2009) Koordinasi Riset Pemprov Jabar : Bappeda Jabar Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi (PPE) 16

18 PKN Cirebon PKN Cekungan Bandung PKN BODEBEK PKNp Pelabuhan Ratu PKNp Pangandaran Pusat Industri kreatif (Bandung) Pusat Beras Pandan Wangi (Cianjur) Pusat Benih Ikan Air Tawar (Sukabumi) Pusat Pengembangan Wisata (Bogor,dan Puncak) Pusat Perikanan Budidaya (Purwakarta,Subang) Pusat Agribisnis (Pantura) KEK Industri (Bekasi) Pusat Batik (Cirebon) Pusat Unggas (Ciamis) Pusat Industri Kreatif (Tasikmalaya) Pengembangan Taman Hutan Raya (Ciremai) PUSAT EKONOMI DAN INOVASI JAWA BARAT 17

19 TERIMA KASIH MARI KITA WUJUDKAN SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT Informasi lebih lanjut :  Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) SMS JABAR MEMBANGUN SMS JABAR MEMBANGUN


Download ppt "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT KONDISI PEMBANGUNAN JAWA BARAT DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN BAGI PERGURUAN TINGGI Disampaikan oleh : Dr. Ir. LEX LAKSAMANA,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google