Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Semarang, 06 Oktober 2011. TATA URUT  I. DASAR  II. TATA URUT  III. LATAR BELAKANG MAKSUD DAN TUJUAN DASAR HUKUM PEMBINAAN DATA PELANGGARAN DAN LAKA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Semarang, 06 Oktober 2011. TATA URUT  I. DASAR  II. TATA URUT  III. LATAR BELAKANG MAKSUD DAN TUJUAN DASAR HUKUM PEMBINAAN DATA PELANGGARAN DAN LAKA."— Transcript presentasi:

1 Semarang, 06 Oktober 2011

2 TATA URUT  I. DASAR  II. TATA URUT  III. LATAR BELAKANG MAKSUD DAN TUJUAN DASAR HUKUM PEMBINAAN DATA PELANGGARAN DAN LAKA LANTAS  IV. TUGAS POKOK POLRI  V. ruang lingkup materi SOSIALISASI UU NO. 22 TH SAFETY RIDING  Vi. Implementasi  Vii. penutup

3  Disiplin berlalu lintas merupakan salah satu cermin dari disiplin nasional yang menunjukkan harga diri bangsa, untuk itu Polri mengedepankan aspek pendidikan dan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan road safety:  Giat Road Safety pada dasarnya lebih menekankan kepada model pembinaan dan pendidikan dimana sasaran terhadap beberapa kelompok yang bersifat terbatas  Amanat UU no. 22 th pasal 258 lebih mengedepankan kewajiban setiap orang untuk mampu memahami secara keseluruhan dari berbagai aspek  Pendidikan dan pembinaan lalu lintas tidak cukup diberikan pada giat masyarakat umum namun harus lebih mendasar melalui pendidikan ekstrakulikuler dan intrakulikuler dikenalkan mulai dari TK sampai dengan SMA yang sifatnya diintegralkan melalui pelajaran tertentu, yaitu PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) yang mengandung muatan etika dan kedisiplinan  Strategi integrasi dilakukan melalui telaah standart kompetensi dan kompetensi dasar yang mengandung etika dan kedisiplinan.

4 1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud : 1. Realisasi amanat UU yaitu terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa melalui upaya pembinaan, binmbingan dan pendidikan lalu lintas dilaksanakan secara berkesinambungan 2. Sebagai upaya pencerdasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pengguna jalan Tujuan: 1.Membangun kehidupan disiplin berlalu lintas dalam kehidupan sehari hari 2.Meningkatkan mutu penyelenggaraan pembinaan dan pendidikan melalui berbagai kegiatan road safety 3.Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas

5  UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN  UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  MOU ANTARA POLRI DENGAN MENDIKNAS DI JAKARTA NOMOR: 03/III/KB/2010  DAN NOMOR : B/9/III/2010 TANGGAL 8 MARET 2010 TENTANG MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERLALU LINTAS DALAM PENDIDIKAN NASIONAL 2. DASAR HUKUM

6 6 ANGKUTAN DARAT cuplikan realita di sekitar kita…….

7 ANGKUTAN DARAT cuplikan realita di sekitar kita……. 7

8 ANGKUTAN DARAT cuplikan realita di sekitar kita…….

9 PROBLEM LALU LINTAS DI INDONESIA  Kurangnya Tingkat Kesadaran Mengenai Keselamatan Berkendara  Kurangnya Pengetahuan Mengenai Peraturan lalu Lintas

10 BERDAMPAK BANYAKNYA PELANGGARAN DAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG TERJADI

11 3. Data Pelanggaran dan Kecelakaan lalu lintas Di Kota Semarang

12 JENIS DISKRIPSI PELANGGAR JUMLAH TILANGSIM8427 STNK10400 RANMOR1391 JUMLAH TOTAL20218 PROFESIPNS754 KARYAWAN10565 TNI0 MHS1571 PELAJAR5502 PENGEMUDI1669 PEDAGANG128 TANI/NELAYAN0 BURUH29 JUMLAH TOTAL20218 USIA Ke ATAS864 JUMLAH TOTAL20218 KENDARAANBUS613 TRUCK313 ANGKOT1849 PRIBADI854 TAXI3 R PICK-UP449 JUMLAH TOTAL20218 KELAMINPEREMPUAN13860 LAKI-LAKI6358 JUMLAH TOTAL20218 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas tahun 2010 di Kota Semarang Data: Urmin Sat Lantas Polrestabes Smg

13 JENISDISKRIPSIJUMLAH AKIBATMD19 LB117 LR220 RUMAT Rp JUMLAH TOTAL Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas tahun 2010 di Kota Semarang RANMORSEPEDA MOTOR241 MOBIL PENUMPANG76 MOBIL BARANG59 BUS18 PEJALAN KAKI34 SPD7 KA2 BECAK3 GEROBAG1 Data: Urmin Sat Lantas Polrestabes Smg

14

15 - Memelihara kamtibmas - Penegakan Hukum - Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat Tugas pokok Polri dalam Undang- Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Pasal 13 :

16 EDUKASI ENGINERING ENFORCEMENT IDENTIFIKASI/ REGISTRASI IDENTIFIKASI/ REGISTRASI 3E + 1i

17 - UU NO. 22 TH SAFETY RIDING

18 UU NO. 22 TH Revisi UU No. 14 / 1992  UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 17 BAB, 190 PASAL 22 BAB, 326 PASAL UU No. 14 / 1992 UU No. 22 Tahun 2009

19 Look film

20

21 PERIKSA MENURUT ACARA PERIKSA CEPAT DPT DILAKSANAKAN TANPA KEHADIRAN PELANGGAR PELANGGAR DPT MENITIP DENDA KEPADA BANK YG DITUNJUK PEMERINTAH PELANGGAR DPT MENITIP DENDA KEPADA BANK YG DITUNJUK PEMERINTAH DENDA YG DITITIP KEBANK SEBESAR DENDA MAKSIMAL KELEBIHAN DENDA SETELAH SIDANG HARUS DIBERITAHUKAN KEPADA PELANGGAR KELEBIHAN TITIPAN DENDA TILANG DIBANK 1 (SATU) Th TIDAK DIAMBIL AKAN DISETORKAN KEKAS NEGARA DENDA TILANG SEBAGIAN DIALOKASIKAN SEBAGAI INSENTIF BAGI PETUGAS POLRI & PPNS YG MELAKS GAKKUM DIJALAN PNBP

22 REK. PNBP HASIL DENDA TILANG REK. INSTENTIF POLRI & PPNS REK. PELANGGAR (SISA TITIPAN ) PELANGGAR DITINDAK POLRI CARA BAYAR TITIPAN DENDA ATM TELLER SYSTEM IT BANK 1 BUKTI SETOR TITIPAN DENDA 2. BERKAS PERKARA PENGADILAN GIRO KAS NEGARA (PNBP HASIL DENDA TILANG ) REK. POLRI ( INSENTIF TILANG) SISA UANG TITIPAN KEMBALI KPD PELANGGAR MASUK REK YBS ATAU AMBIL MELALUI TELLER DGN BUKTI PUTUSAN PENGADILAN PUTUSAN DENDA

23 denda RP ,00 RP ,00 denda RP ,00 RP ,00 denda RP ,00 RP ,00 PELANGGARAN RINGAN 27 PASAL PELANGGARAN SEDANG 20 PASAL PELANGGARAN BERAT 4 PASAL 51 PSL KLASIFIKASI PELANGGARAN YG DAPAT DITINDAK DENGAN MENGGUNAKAN TILANG (ACARA CEPAT) BERDASARKAN ANCAMAN HUKUMAN

24 UU NO 8 / 1981 TTG KUHAP UU NO 22 / 2009 TTG LLAJ UU NO 2 / 2002 TTG POLRI

25 1.MEMBERHENTIKAN, MELARANG DAN MENYITA RANMOR YG DIDUGA MELANGGAR 2.RIKSA RANMOR 3.MEMINTA KETERANGAN DR PENGEMUDI, PEMILIK DAN/ATAU PERUSAHAAN ANG UMUM 4.MELAKUKAN SITA THD SIM, RANMOR MUATAN, STNKB, STCKB DAN/ATAU TANDA LULUS UJI SBG BB 5.MELAKUKAN PENINDAKAN THD TP GAR ATAU KEJAHATAN LALIN 6.MEMBUAT DAN MENANDATANGANI BA RIKSA 7.MENGHENTIKAN PENYIDIKAN JIKA TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI 8.MELAKUKAN PENAHANAN BERKAITAN DG TP KEJAHATAN LANTAS 9.TINDAKAN LAIN MENURUT HUKUM SCR BERTANGGUNG JAWAB

26

27 PERLENGKAPAN BERKENDARA HELM SARUNG TANGAN PAKAIAN SEPATU Gunakan yang nyaman dan berwarna cerah Look film

28 POSISI BERKENDARA TIPE SPORT PANDANGAN TANGAN LUTUT PUNDAK SIKUT PINGGUL KAKI Look film

29 Dikarenakan pentingnya menjaga keseimbangan pada waktu mengendarai sepeda motor, maka memastikan tubuh siap adalah penting sebelum mengendarai sepeda motor dilakukan pemanasan menggerakkan tubuh : Meningkatkan Flesibilitas. Meningkatkan Refleks. Langkah pencegahan dari jatuh dan salah pengoperasian. PEMANASAN TUBUH 1.Tutup gas tangan seluruhnya. 2.Gunakan rem depan dan rem belakang bersama-sama, rem depan sedikit lebih kuat. 3.Gunakan rem secara perlahan pada awalnya kemudian secara bertahap tambahkan tenaga pengereman. 4.Tarik handle kopling disaat sepeda motor akan berhenti total. 5.Teruskan menginjak rem belakang dengan kaki kanan. 6.Usahakan turun dengan kaki kiri di jalan. PENGEREMAN

30 3 Detik 1.Nyalakan lampu sein 3 Detik sebelum berubah jalur 30 Meter 2.Nyalakan lampu sein 30 Meter sebelum berbelok jangan hanya melihat Spion 3.Pastikan Kondisi Sekitar jangan hanya melihat Spion, Tengok kebelakang untuk memastikan aman 4.Berilah Tanda Gerakan tubuh saat berbelok/ berubah jalur BERUBAH JALUR JALAN & MELALUI PERSIMPANGAN 1.Bahan Bakar: Cukup untuk menempuh tujuan dan tidak ada kebocoran 2.Oli Mesin : Kondisi terisi, level maks dan tidak ada rembes dan bocor 3.Rantai dan Ban : Perhatikan jarak main bebas rantai ± 2 s/d 3,5 cm dan tekanan ban ± 29 Psi 4.Mesin dan Kopling : Mesin stasioner baik, tidak pincang dan tidak bocor. Kopling harus memiliki jarak freeplay ujung tangkai 1 s/d 2 cm 5.Kemudi, Baterai dan Kaca Spion : Pergerakan stang kemudi tidak berat dan lancar ; Kaca Spion diatur 2/3 pandangan bebas kebelakang dan 1/3 terlihat tubuh pengendara : Batarei mampu menghidupkan stater elektrik, lampu – lampu dan klakson PEMERIKSAAN LAIN LAIN Look film

31 FAKTOR MANUSIA  Tidak disiplin  Emosional  Konsentrasi kurang  Kurang trampil  Ngantuk/ lelah  Mabuk FAKTOR KENDARAAN  Tidak laik jalan  Ban Pecah  Rem, lampu tdk brfngsi  Melebihi muatan  Bukan peruntukan FAKTOR JALAN  Jalan Sempit  Jalan rusak  Bergelombang  Tikungan, tanjakan/turunan FAKTOR CUACA  Hujan, licin  Kabut FAKTOR LINGKUNGAN Look film Look film

32 KERUGIAN KECELAKAAN YANG DIALAMI IBARAT GUNUNG ES Kerugian secara langsung yang nampak sesaat mengalami kecelakaan belum seberapa dibandingkan kerugian tidak langsung Kerugian langsung Kerugian tidak langsung Kerugian langsung : biaya pengobatan, biaya kerusakan Kerugian tidak langsung : - aktifitas rutin terbengkalai (sekolah, kerja, dll) - nafkah keluarga terganggu - tuntutan hukum - meninggal dunia

33

34 SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN SAFETY RIDING KE SEKOLAH-SEKOLAH MAUPUN MASYARAKAT UMUM SMKN 2 SMGSMPN 1 SMGSMPN 4 SMGSMKN 8 SMG SMPN 20 SMG SMP BARUNAWATI SMUN 11 SMGSMU YSKI SMG GEREJA GBI SMG SMUN 5 SMG APEL BERSAMA TERTIB BERLALU LINTAS PANGKALAN OJEK

35  WEBSITE SAT LANTAS POLRESTABES SEMARANG (berisi info giat dan dapat digunakan untuk pendaftaran perpanjangan SIM melalui internet):  FACEBOOK (satlantas semarang):  Grup Facebook: Info Satlantas Polrestabes Semarang SOSIALISASI UU NO. 22 TH DAN PENDIDIKAN SAFETY RIDING MELALUI INTERNET INDAHNYA TERTIB BERLALU LINTAS

36 Se K ian Terima Kasih 36


Download ppt "Semarang, 06 Oktober 2011. TATA URUT  I. DASAR  II. TATA URUT  III. LATAR BELAKANG MAKSUD DAN TUJUAN DASAR HUKUM PEMBINAAN DATA PELANGGARAN DAN LAKA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google