Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Analisis Standar Belanja (ASB) (sebuah pendekatan dalam proses penentuan pagu berdasar prinsip anggaran berbasis kinerja)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Analisis Standar Belanja (ASB) (sebuah pendekatan dalam proses penentuan pagu berdasar prinsip anggaran berbasis kinerja)"— Transcript presentasi:

1 Analisis Standar Belanja (ASB) (sebuah pendekatan dalam proses penentuan pagu berdasar prinsip anggaran berbasis kinerja)

2 Analisis Standar Belanja (ASB) (sebuah pendekatan dalam proses penentuan pagu berdasar prinsip anggaran berbasis kinerja) dalam

3 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah Visi/Misi Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan Masukan (Input) Dampak (Impact) Hasil (OutCome) Keluaran (Out Put) Hasil Pembangunan daerah yg diperoleh dari pencapaian outcame Manfaat yang diperoleh dari jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dalam proses/kegiatan yang megunakan input Sumberdaya yang memberikan konstribusi dalam menghasilkan output “Apa yang ingin diubah” “Apa yang ingin dicapai” “Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)” “Apa yang digunakan dalam bekerja” proses Kinerja Keuangan Sudah Proporsional??

4 4 Pendekatan Perencanaan Pendekatan Teknokratik Pendekatan Partisipatif Pendekatan Politik Pendekatan Bottom Up-Top Down Pilkada dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan renc pembangunan dalam bentuk Visi dan Misi yang ditawarkan selama kampanye. Visi dan misi bupati terpilih dijabarkan ke dalam RPJMD Penetapan RPJMD menjadi Perda melalui pembahasan dengan DPRD. Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan Perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stake holders) antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang Perencanaan harus sinergi dengan perencanaan dan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi (top down) dan prosesnya dilaksanakan dimulai dari daerah ke pusat (bottom up)

5 Pembahasan & Kesepakaan KUA & PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) SE KDH kepada SKPD (Juni) Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) Penetapan Perda APBD (Desember) Penetapan RKPD (Mei) Musrenbang Kab/Kota (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan (Februari) Musrenbang Desa (Januari) JADWAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN Penyusunan/Pengesaha n DPA SKPD (Desember) Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)

6 Dilakukan oleh Tim Anggaran (TAPD) sesuai dengan alokasi yang ada di RKPD? 1 Dilakukan oleh Tim Anggaran (TAPD) secara incremental? 2 Dilakukan oleh Tim Anggaran (TAPD) langsung pagu SKPD? Kemudian SKPD menjabarkan sendiri ke dalam kegiatan-kegiatan dari pagu tersebut? 3 prinsip anggaran berbasis kinerja Dilakukan oleh Tim Anggaran (TAPD) secara proporsional berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja?4

7 LATAR BELAKANG Tuntutan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. 1 1 Terjadinya pemborosan anggaran. Adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis, antar program dan antar SKPD

8 ASB atau SAB… apa itu? adalah PENILAIAN KEWAJARAN atas BEBAN KERJA dan BIAYA yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu KEGIATAN. kegiatan Rasionalisasi Anggaran

9 Jadi… 9 ASB bukan alat untuk memotong anggaran… Tetapi.. Alat untuk merasionalkan anggaran melalui anggaran yang proporsional/ wajar

10 DASAR HUKUM [ 1 / 3 ] PP 105/2000 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah  Standar Analisa Belanja Sbg instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan Kepmendagri 29/2002 Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum menunjukkan bentuk dan format dari Standar Analisa Belanja 1

11 UU 17/2003 Keuangan Negara 1)Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah. 2)Penerapan penganggaran secara terpadu. 3)Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. 1)Transparansi dan akuntabilitas anggaran. 2)Disiplin anggaran. 3)Keadilan anggaran. 4)Efektifitas dan efisiensi anggaran. 5)Disusun dengan pendekatan kinerja Prinsip ABK ASBASB 2 Salah 1 Alat DASAR HUKUM [ 2 / 3 ]

12 UU 32/2004 Pemerintahan Daerah  Analisis Standar Belanja Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa “Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. PP 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa “Penyusunan anggaran berdasar prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”. UU 17/ DASAR HUKUM [ 3 / 3 ]

13 Bentuk dan Format ASB ternyata Tidak dijelaskan seperti apa dalam semua Regulasi Akademisi mencoba ke teori dasar “Performance Budgeting” Formula ASB

14 14 1. Y = a + bx 1 + bx 2 + dst  berfungsi untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya sehingga menghasilakan suatu pagu kegiatan. 2. Alokasi Proporsi Belanja  berfungsi untuk menghasilkan alokasi proporsional belanja per kegiatan JENIS BELANJAMINIMAL RATA- RATA MAKSIMAL HONOR PNS10.76%26.38%46.68% HONOR NON PNS0.00%13.04%23.50% BAHAN HABIS PAKAI7.37%28.67%39.97% JASA KANTOR0.00%4.61%5.30% CETAK DAN PENGGANDAAN4.11%14.83%35.56% MAKAN MINUM RAPAT0.00%23.47%33.98% PERJALANAN DINASSESUAI KEBUTUHAN

15 Kedudukan ASB Normatif 1.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Bagian Kelima Penyiapan Raperda APBD. Pasal 41 ayat (3) menyatakan bahwa “Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”. 2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 ayat (2) yang berbunyi: “Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: “….dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar harga satuan”. Jadi kedudukan ASB adalah untuk penyusunan RKA-SKPD pada proses penyusunan RAPBD. 15

16 Kedudukan ASB (Normatif atau Efektif) 16 ASB digunakan utk menentukan pagu SKPD berdasark usulan kegiatan prioritas daerah yg disepakati 1 th RPJMD Renstra SKPD Renja SKPDRKPD KUAPPAS Pedoman Penyusunan RKA-SKPD RAPERDA APBD Tim Anggaran Pemda RKA-SKPD 5 th 1 th RKP RPJM Nota Kesepahaman (MoU) antara Pimpinan DPRD & Gubernur/Bupati/Walikota Standar Satuan Harga Analisa Standar Belanja Standar Pelayanan Minimun

17 Kenapa memilih itu? RKPDKUA PPAS PAGU SKPD 1.Ditentukan berdasarkan prioritas semata 2.Biasanya belum menggunakan ukuran anggaran/pagu yang proporsional 3.Kewenangan TAPD menentukan 4.Pada saat Pembahasan dg DPRD kewenangan Banggar menentukan RKPDKUA PPAS PAGU SKPD 1.Ditentukan berdasarkan prioritas yang sudah disepakati dalam Desk RKPD dan Desk KUA PPAS yg diharapkan sesuai target kinerja daerah 2.Pagu SKPD ditentukan dari rasionalisasi anggaran dengan ASB (pra ASB) untuk kegiatan prioritas yang disepakati 3.TAPD membahas hasil untuk finalisasi Pada Umumnya Setelah diberlakukannya ASB 100% Sebelum KUA-PPAS

18 Perhatikan Perbandingannya 18 Pada Umumnya (normatif) Setelah ASB 100% (penggunaan optimal) SKPD-A 1.Keg 1 = Rp. 100jt 2.Keg 2 = Rp. 250jt 3.Dst Total SKPD-A= Rp. 23 M Atau terkadang langsung: SKPD-A = Rp. 23 M SKPD-B = Rp. 10 M Dst Dimana biasanya masih incremental dan dipengaruhi banyak faktor dan kepentingan SKPD-A 1.Keg Prioritas 1 = Rp. 78jt (hasil ASB) 2.Keg Prioritas 2 = Rp. 231jt (hasil ASB) 3.Dst Total SKPD-A= Rp. 20 M Pagu SKPD ditentukan dari rasionalisasi anggaran dengan ASB (pra ASB) untuk kegiatan prioritas yang disepakati Bagaimana Teknisnya? Pagu ASB, Standar Harga RKA/DPA Function follow Money dijabarkan Pagu ASB, Standar Harga RKA/DPA Money follow Function dijabarkan Pra ASB Keg Prior (desain)

19 Penyusunan RKPD  Draft KUA-PPAS Musrenbang Desa Musrenbang Kecamatan Usulan kegiatan dari Desa: 1.Kew kab, prov atau nas 2.Tupoksi teknis SKPD Forum SKPD Daftar Prioritas Kec berdasar SKPD 1.Kew kab, prov atau nas 2.Tupoksi teknis SKPD SKPD Musrenbang Kabupaten (Mg III-IV Maret) Desk RKPD Finalisasi Tim Sinkronisasi dg DPRD Forum SKPD: 1.Pertemukan Renja SKPD dg Prioritas Kec 2.Adu argumentasi rangking kegiatan yg dimasukan disesuaikan KKD Rancangan Renja SKPD Rancangan Renja SKPD pasca Forum SKPD Rancangan Renja SKPD pasca Musren DPRD Pokok- pokok pikiran DPRD DOKUMEN RKPD (akhir mei) 8 Desk KUA-PPAS (Mei-Juni) 1.prioritas kegiatan (filter usulan) 2.Pagu (ASB) Proses ABK dg ASB

20 20 Adanya Standar Harga terkini Adanya Tolok Ukur Kinerja Output yang spesifik dan terukur utk setiap kegiatan; Adanya Standar Kebijakan Anggaran yang jelas Adanya komitmen stakeholder terhadap prinsip-prinsip pengelolaan anggaran

21 RKPD Bappeda Memilah Kegiatan Prioritas Ukuran: 1.Merupakan Tupoksi Pokok 2.Mendukung Visi Misi KDH 3.Berdasar aturan/target dari pusat/prov yg harus Diskusi dengan SKPD ttg Kegiatan Prioritas Disepakati Kegiatan Prioritas Muncul beberapa tambahan kegiatan prioritas dari hasil diskusi Dikunci kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. FILTER KEGIATAN ASB utk Kegiatan Prioritas yang disepakati RASIONALISASI ANGGARAN DILAKSANAKAN MEI-JUNI Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja Penjelasan di Materi Best Practice

22 MasalahTujuanSasaranIndikatorSatuanProgramKegiatanPaguSKPD TIPS Sinkronisasi Program Kegiatan Prioritas Dari RKPD ke KUA PPAS (pagu) Lihat usulan per SKPD dalam Dokumen RKPD Lihat target capaian Tahun N di dokumen RKPD bab IV Lihat evaluasi Bab II RKPD dan Permasalahan per Urusan di KUA <  O

23 23 1. Bagaimana design kegiatan yang diusulkan 2. Formulasikan dengan formula ASB yang sesuai. Cross check terhadap cost driver- nya 3. Lakukan pembahasan langsung dengan SKPD 4. Tentukan alokasi anggaran untuk kegiatan dimaksud 5. Pagu SKPD = rekapitulasi kegiatan prioritas yang telah di-rasionalisasi-kan.

24 24 1. Y = a + bx 1 + bx 2 + dst...  digunakan untuk menentukan pagu proporsional sebelum KUA-PPAS (biasanya oleh Bappeda sbg leading sector KUA-PPAS) 2. Alokasi Belanja  digunakan untuk menjabarkan pagu proporsional kedalam RKA (biasanya oleh DPPKAD / Tim Asistensi RKA ) Contoh: JENIS BELANJAMINIMAL RATA- RATA MAKSIMAL HONOR PNS10.76%26.38%46.68% HONOR NON PNS0.00%13.04%23.50% BAHAN HABIS PAKAI7.37%28.67%39.97% JASA KANTOR0.00%4.61%5.30% CETAK DAN PENGGANDAAN4.11%14.83%35.56% MAKAN MINUM RAPAT0.00%23.47%33.98% PERJALANAN DINASSESUAI KEBUTUHAN

25 25 Pagu SKPD ASB, Standar Harga RKA/DPA ASB Pra ASB Kegiatan (desain) Pagu per Kegiatan KUA-PPAS Surat Edaran KDH Penentuan kegiatan prioritas sesuai dengan kondisi pembangunan daerah (evaluasi capaian kinerja) Formulasi ASB dilakukan dengan cara diskusi langsung dengan SKPD untuk mengetahui design kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk capaian output dan kesesuaiannya dengan target kinerja daerah / target SPM. Sebagai konsekuensi ASB digunakan 2x: 1.Utk rasional anggaran 2.Utk menjabarkan pagu agar proporsional 1 2

26 Dokumentasi Pembahasan 1. Hasil perhitungan ASB didokumentasikan dalam bentuk matrik dan menjadi pegangan TAPD dalam menghadapi DPRD saat KUA PPAS, bahwa penentuan pagu dihitung secara proporsional 2. Dokumentasi ASB menjadi pegangan Tim Asistensi pada saat SKPD menyusun RKA setelah KUA-PPAS, pembahasan RAPBD sampai dengan penyusunan DPA SKPD 26

27 Contoh 27

28 Contoh 28

29 Konsep ASB

30 KEGIATAN INPUT (Anggaran Biaya) BIAYA TETAP BIAYA VARIABEL BARANG/JASA /MODAL OUTPUT implementasi Pendekatan ABC 30

31 Pendekatan ABC Pendekatan Activity Based Costing (ABC) merupakan suatu teknik untuk mengukur secara kuantitatif biaya dan kinerja suatu kegiatan (the cost and performance of activities) serta alokasi penggunaan sumber daya dan biaya, baik Biaya Operasional maupun Biaya Administratif; Pendekatan ABC bertujuan untuk meningkatan akurasi biaya penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan dg menghitung biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variabel cost) Biaya Total = Biaya Variabel + Biaya Tetap

32 32 Sewa Gedung

33 33 Sebuah biaya disebut sebagai biaya variabel jika jumlah total output yang dihasilkan berubah, maka jumlah biaya yang dialokasikan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut juga berubah.

34 34

35 M ETODE R EGRESI 1.Mencari variabel-variabel yang mempengaruhi sebagai PENCETUS BIAYA UTAMA (Cost Driver) besar/kecilnya anggaran untuk setiap jenis kegiatan dan 2.Menghitung seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kebutuhan anggaran. 3.Berdasarkan hasil regresi selanjutnya akan diperoleh formula ASB sbb: 35 Y i = b 0 + b 1 X 1 + b 2 X 2 + ….. + b n X n + e Di mana: Y i adalah taksiran nilai anggaran pada tahun tertentu; b 0 adalah Biaya Tetap pelaksanaan kegiatan Y; b 1, b 2 b n adalah koefisien biaya variabel atas cost driver X 1, X 2, X n X 1 X 2, X 0 adalah variabel penjelas atau cost driver untuk menentukan besarnya alokasi kegiatan Y i

36 Data Keg dari DPA Menghasilkan data per kegiatan dan output kegiatan Inventarisa si Pemisahan obyek belanja kegiatan Identifikasi jenis kegiatan sbg bahan penentuan cost driver Identifikasi Pengelompokan Keg yang memiliki output dan cost driver yg sama Telaah thd variabel yang mempengaruhi tiap kelompok jenis keg Klasifikasi Regresi utk klpk jenis keg utk menghasilkan Formula Kelompok ASB Uji Statistik formula Simulasi formula thd sebuah kegiatan Evaluasi kewajaran tdh biaya yg dihasilkan L angkah 2 :

37 I. N. V. E. N. T. A. R. I. S. A. S. I. Mengumpulkan DPA SKPD Data tentang Nama Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Output 37 1 SKPDNama KegiatanRp.Output Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan A km Dst… Dinas PertanianPembinaan Kelompok Tani kelompok Pengadaan Alsintan jenis Dst..

38 I. D. E. N. T. I. F. I. K. A. S. I. Membedah DPA sesuai Obyek belanja Memetakan rincian alokasi anggaran per obyek belanja dalam sebuah kegiatan 38 2 Nama KegiatanPagu Keg Rp.HonorariumBelanja ATKMakan Minumdst Peningkatan Jalan A Rp. Pembinaan Kelompok Tani Rp. Pengadaan Alsintan Rp.

39 K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 1 / 4 ] Mengelompokan kegiatan yang memiliki rumpun desain kegiatan yang sama 39 3 Nama KegiatanPagu Keg Rp.HonorariumBelanja ATKdstJenis ASB Peningkatan Jalan A Rp. PBJ Pembinaan Kelompok Tani Rp. Pembinaan Pengadaan Alsintan Rp. PBJ

40 Bagaimana Mengelompokan JENIS KEGIATAN? 1.Kelompokkan berdasarkan kesamaan “NAMA KEGIATAN”; 2.Kelompokkan berdasarkan kesamaan “OUTPUT KEGIATAN”; 3.Kelompokkan berdasarkan kesamaan “PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN” atau “ALOKASI ITEM BELANJA”; 4.Rumuskan bersama tim melalui FGD. K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 2 / 4 ]

41 Klasifikasi Umum Kegiatan Pemda Pelatihan, Diklat; Fasilitasi/pendampingan; Pemberdayaan/Pembinaan; Penyuluhan; Sosialisasi & Diseminasi; Pelayanan langsung masyarakat; Koordinasi; Penyusunan Dokumen; Pendataan, pemetaan; Penelitian/Studi/kajian; Monev, inspeksi dan Pelaporan; Pengawasan, pengendalian; Event Organizer (lomba, kontes, pameran, dll) Pembangunan fisik: jalan, Jembatan, Gedung, ruang, rumah, Pagar, Irigasi, dll; Pengadaan Barang Modal Lainnya; Pemeliharaan rutin/berkala aset2 daerah; Penyediaan barang & jasa; Dll K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 3 / 4 ]

42 42 1.Pencetus Biaya Utama (Cost Driver) yang dianggap menjadi penyebab munculnya perbedaan biaya dalam melaksanakan suatu jenis kegiatan tertentu; 2.Cara paling mudah mencari Pencetus Biaya Utama (Cost Driver) adalah dengan melihat pada OUTPUT yang dihasilkan atau PROSES yg dilakukan suatu kegiatan atau SUMBERDAYA yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan; 3.Misal: Jenis Kegiatan Cost Driver Penyuluhan 1.Jumlah orang yang disuluh; 2.Jumlah lokasi; 3.Lama Waktu penyuluhan Fasilitasi 1.Jumlah orang yang difasilitasi; 2.Jumlah lokasi; 3.Lama Waktu Pembangunan/Pemeliharaan Jalan 1.Panjang Jalan Monev 1.Jumlah Tim Monev 2.Jumlah Lokasi 3.Lama Waktu K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 4 / 4 ]

43 K. L. A. R. I. F. I. K. A. S. I. 1.Melakukan klarifikasi langsung kepada SKPD selaku pelaksana kegiatan apakah jenis ASB sudah sesuai dengan desain kegiatan. 2.Mencermati kembali apakah dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa Sub Kegiatan. 3.Kalau terdapat sub kegiatan yang signifikan dan memiliki rumpun jenis ASB tersendiri, maka perlu dipisahkan. 43 4

44 F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 1 / 5 ] Melakukan perhitungan metode REGRESI 2.Menelaah hasil perhitungan, jika negatif perlu dianalisis ulang mungkin ada yang yang tidak tepat terkait variabel, jenis ASB, atau anomali alokasi belanja pada obyek belanja tertentu.

45 45 FORMULASI ASB : PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Y = a + b(Jumlah Kasus, SK, Berkas) + Perjalanan Dinas Y = (∑Kasus/Berkas/SK/Orang) BIAYA TETAP BIAYA VARIABEL Hasil Regresi: F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 2 / 5 ]

46 Simulasi Penghitungan Kewajaran Biaya FORMULASI ASB : PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Y = a + b(Jumlah Kasus, SK, Berkas) + Perjalanan Dinas Y = (∑Kasus/Berkas/SK/Orang) BIAYA TETAP BIAYA VARIABEL Jumlah Kasus/Berkas /SK/Orang Biaya Perjalanan Dinas Kewajaran Biaya ,272, ,000,000 48,527, ,000, ,017, ,900, F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 3 / 5 ]

47 Data Yg Bisa Diolah Setelah Diproses Dan Dianalisis: SCATTER PLOT F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 4 / 5 ]

48 Output Dokumen  Formula ASB 1.Y = a + bx 1 + bx 2 + dst...  digunakan untuk menentukan pagu proporsional sebelum KUA-PPAS (biasanya oleh Bappeda sbg leading sector KUA-PPAS) 2.Alokasi Belanja  digunakan untuk menjabarkan pagu proporsional kedalam RKA (biasanya oleh DPPKAD / Tim Asistensi RKA) Contoh: JENIS BELANJAMINIMAL RATA- RATA MAKSIMAL HONOR PNS52.76%75.38%86.68% HONOR NON PNS0.00%3.04%3.50% BAHAN HABIS PAKAI7.37%8.67%9.97% JASA KANTOR0.00%4.61%5.30% CETAK DAN PENGGANDAAN4.11%4.83%5.56% MAKAN MINUM RAPAT0.00%3.47%3.98% PERJALANAN DINASSESUAI KEBUTUHAN F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 5 / 5 ]

49 49 a.Definisi Pelatihan/Bimbingan teknis pada masyarakat adalah menyelenggarakan dan memberikan pelatihan secara teknis pada masyarakat dalam rangka memberikan keahlian bidang tertentu dan dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sesuai TUPOKSI. b. Pengendali Belanja Jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan pelatihan c. Rumusan ASB: PELATIHAN TEKNIS / BIMBINGAN TEKNIS BAGI MASYARAKAT Dimana : Y : Total Belanja a : Belanja Tetap = Rp ,- b : Belanja Variabel = Rp ,- X : Jumlah peserta dan jumlah hari pelatihan (OH) Y = 39,818, ,046 (Jumlah Peserta, OH) + Uang Lembur + Sewa + Bahan Material + Biaya Transportasi dan Akomodasi ASB PELATIHAN TEKNIS / BIMBINGAN TEKNIS BAGI MASYARAKAT

50 50 KEWAJARAN ALOKASI BELANJA JENIS BELANJAMINIMAL RATA- RATA MAKSIMAL HONOR PNS52.76%75.38%86.68% HONOR NON PNS0.00%3.04%3.50% BAHAN HABIS PAKAI7.37%8.67%9.97% JASA KANTOR0.00%4.61%5.30% CETAK DAN PENGGANDAAN4.11%4.83%5.56% MAKAN MINUM RAPAT0.00%3.47%3.98% PERJALANAN DINASSESUAI KEBUTUHAN

51 1 KEGIATAN BEBERAPA SUB KEGIATAN = 1 SUB KEGIATAN1 FORMULA ASB = BIAYA UTAMA BIAYA PENDUKUNG =

52 1.Output tidak terumuskan dengan jelas dan spesifik; 2.Output tidak sesuai dengan nama kegiatan; 3.Output tidak terukur; 4.Penempatan item belanja yang tidak sesuai dengan kegiatan; 5.Belanja titipan

53 26-27 Agt 2014?

54 54 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

55 55 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Pelayanan Adm Perkantoran (nantinya akan dibedakan untuk SKPD Dinas/Badan, Kantor, UPT) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Pengadaan Barang/Jasa (nantinya akan dibedakan sesuai kompleksitasnya, konstruksi/non konstruksi  Perpres 70/2012)  Pemeliharaan gedung  Pemeliharaan kendaraan  Pemeliharaan peralatan 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  Pengujian/ penilaian/ akreditasi/ sertiikasi 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Sosialisasi/ pembinaan aparatur  Diklat/ Bimtek/ Pelatihan teknis aparatur (nantinya akan dibedakan terkait batasan peserta dan lama waktu) 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan  Penyusunan dokumen internal SKPD (perencanaan, anggaran, dan monev)

56 K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. Klarifikasi kegiatan sesuai dengan DPA SKPD TA Cek apakah Jenis ASB yg ada sudah tepat atau belum Kalau sudah tepat, berapa jumlah variabelnya? 56 Nama KegiatanPagu Rp.OutputJenis ASBCost DriverVariabelJumlah Peningkatan Jalan A ….. Pembinaan Kelompok Tani ….….. Pengadaan Alsintan …..

57 DATA yang Diperlukan 1.DPA SKPD TA Data jumlah pegawai tiap SKPD 3.Data Sarpras: – Jumlah kendaraan Roda 4 dan 2 – Luas bangunan – dll 57

58 Terima Kasih


Download ppt "Analisis Standar Belanja (ASB) (sebuah pendekatan dalam proses penentuan pagu berdasar prinsip anggaran berbasis kinerja)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google