Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

HOTEL INNA GARUDA, SELASA, 15 MEI 2012 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY DPPKA Provinsi DIY OLEH Drs BAMBANG WISNU HANDOYO.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "HOTEL INNA GARUDA, SELASA, 15 MEI 2012 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY DPPKA Provinsi DIY OLEH Drs BAMBANG WISNU HANDOYO."— Transcript presentasi:

1 HOTEL INNA GARUDA, SELASA, 15 MEI 2012 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY DPPKA Provinsi DIY OLEH Drs BAMBANG WISNU HANDOYO

2 Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD Oktober-November) Penetapan Perda APBD (Desember) Penetapan RKPD (Mei) Musrenbang Kab/Kota (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan (Februari) Musrenbang Desa (Januari) SKEDUL PERENCANAAN & PENGANGGARAN Penyusunan DPA SKPD (Desember) Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)

3 Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan/ Pengendalian Input Proses Output/Input Proses Output/InputProses Output Kebijakan Umum APBD Kegiatan Anggaran APBD Penatausahan & Akuntansi Laporan Pelaksanaan APBD Evaluasi Kinerja Hasil Evaluasi RPJMD/RKPD Penjaringan Aspirasi Kinerja Masa Lalu Asumsi Dasar Kebijakan Pemerintah (RPJM/RKP/ Prioritas Pembangunan) Prestasi Kerja Perda APBD Formulir/Dokumen Catatan/Register Semesteran Tahunan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara

4 SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004) RPJMD Renstra SKPD Renja SKPD RKPD KUAPPAS PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD RAPERDA APBD TAPD RKA-SKPD Dibahas bersama DPRD 5 tahun 1 tahun RKP RPJM NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH 1 tahun 5 tahun 1 tahun

5

6 Deskripsi Penyusunan anggaran kas pemerintah daerah dilakukan guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran, sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD. (Permendagri 13/2006 pasal 125 dan 126) Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Anggaran kas mempunyai peran penting sebagai alat kontrol dan pengendalian.

7 Kepala SKPD Berdasarkan Rancangan DPA-SKPD menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPD. Rancangan Anggaran Kas SKPD disampaikan Kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan Rancangan DPA-SKPD Pembahasan Rancangan Anggaran Kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan Pembahasan DPA-SKPD Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah

8 PENYUSUNAN ANGGARAN KAS RKA -SKPD RAPERDA APBD RAPER KDH TTG PENJABARAN APBD DPA- SKPD ANGGARAN KAS

9

10  Menentukan batas atas (plafon) anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk SKPD bersangkutan. Plafon ini merupakan batas maksimal kas yang bisa dikeluarkan atau dibayarkan oleh SKPD. Dalam proses penyusunan anggaran menurut Permendagri 13/2006, setelah APBD disahkan SKPD diminta menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dilampiri dengan anggaran kas. Artinya, rencana kegiatan dan anggaran (RKA) yang sudah disetujui harus direncanakan lagi kapan pelaksanaan dan pencairan dananya.  Menyusun jadwal pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan adanya jadwal pelaksanaan kegiatan dapat ditentukan kapan pencairan akan dilakukan. Pelaksanaan kegiatan sangat tergantung pada kemampuan sumberdaya yang dimiliki SKPD berupa personil, peralatan, dokumen, dan masukan lainnya. Jika jumlah personil di SKPD tidak banyak, maka pelaksanaan beberapa kegiatan dalam waktu bersamaan mungkin sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.  Menentukan jumlah pencairan setiap bulan. Jumlah pencairan setiap bulan ditentukan oleh banyaknya kegiatan atau kontrak yang harus dipenuhi. Adakalanya dalam satu bulan dilaksanakan beberapa kegiatan sekaligus. Saat pencairan atau pembayaran mungkin berbeda untuk kegiatan yang sifatnya sikontrakkan kepada pihak ketiga dengan yang dilaksanakan sendiri, atau untuk kegiatan yang bersifat pengadaan (melalui pembelian atau membuat/membangun sendiri) dengan non pengadaan (seperti pelatihan, penelitian, penyuluhan, pemberian bantuan, dan studi banding).  Membuat tabel anggaran kas. Tabel anggaran kas dibuat untuk memberikan gambaran tentang jumlah dan waktu pencairan dana. Secara umum anggaran kas memuat sumber penerimaan kas atau aliran masuk kas dan penggunaan kas atau aliran keluar kas setiap bulan. Apabila penerimaan kas dari BUD dilakukan setiap tiga bulan (per triwulan), maka harus disesuaikan penggunaannya per bulan. Untuk bagian pengeluaran kas perlu dipisahkan antara pembayaran untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai) dan belanja langsung (kegiatan).

11 Langkah-Langkah Teknis  Penyusunan Rancangan Anggaran Kas oleh Kepala SKPD SKPD menyusun Rancangan Anggaran Kas dan diserahkan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.  Verifikasi RAK SKPD BUD melakukan kompilasi menjadi Rancangan Anggaran Kas Pemda. TAPD membahas RAK SKPD berkoordinasi dengan BUD untuk mencapai keseuaian dengan DPA SKPD.  Pengesahan RAK SKPD PPKD melakukan pengesahan atas Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk kemudian digunakan dalam proses pembuatan SPD.

12 Kode RekUraianAnggaran Tahun ini Triwulan ITriwulam IITriwulan IIITriwulan IV JanFebMrtAprMeiJunJulAgsSepOktNopDes Saldo Awal Kas Pend Asli Daerah Pajak daerah Retribusi Pembiayaan Pnr Jumlah pendapatan & pembiayaan Pnr Jlh Alokasi Kas yg tersedia utk Pengl Alokasi BTL dan Pembiayaa Penge Belanja Tdk Lang Belanja Pegawai Biaya Bunga Pemby Pengelran Pem Pkok Utang Jlh Alokasi BTL & Pemb Penge perbln Jlh Alokasi BT & Pemb Peng Triwulan Sisa Kas setelah dikurangi BTL Pembiayaa Pengeluaran Per Triwulan Format Anggaran Kas Pemerintah daerah

13 Kode RekUraianAnggaran Tahun ini Triwulan ITriwulam IITriwulan IIITriwulan IV JanFebMrtAp r MeiJunJulAgsSepOktNopDes Belanja Langsung Kegiatan ……. Jumlah Alokasi BL Per Bulan Jumlah Alokasi BL Per Triwulan Sisa Kas Setelah dikurangi BL per triwulan Jumlah Alokasi BTL & BL serta pembiayan Pengeluaran Sisa Kas setelah dikurangi BTL & BL serta pembiayan Pengeluaran Lanjutan Format Anggaran Kas Pemerintah daerah

14 Dari tabel di atas diharapkan: Pelaksanaan kegiatan diasumsikan dapat dilakukan pada bulan Januari. Dalam satu bulan dapat dilaksanakan satu atau lebih kegiatan, tergantung pada kemampuan personil dan lama waktu pelaksanaan kegiatan. Jumlah kas setiap bulan yang diterima SKPD tergantung pada kebutuhan untuk pembayaran pada bulan bersangkutan. Pencairan dana tidak mengalami hambatan. Bagi BUD sendiri diasumsikan pengiriman dana perimbangan dari pemerintah pusat tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya.

15 Penyusunan anggaran kas pada dasarnya dilakukan untuk memberikan informasi yang jelas dan terencana serta mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Penyusunan anggaran kas pada dasarnya dilakukan untuk memberikan informasi yang jelas dan terencana serta mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. 1.Menyediakan dana bagi kebutuhan transaksi secara harian. 2.Memanfaatkan kesempatan, terutama memperoleh pendapatan dari bunga, dari kelebihan kas yang dimiliki. 3.Meningkatkan kontrol melalui bank dan mengurangi biaya transaksi dengan melakukan sentralisasi. 4.Mengurangi mitigasi bank. 5.Meningkatkan kualitas kontrol terhadap sumber informasi kas. 6.Menjaga likuiditas organisasi, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban jangka pendek.

16 1.Berfungsi sebagai MANAJEMEN KAS dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporan tentang aliran kas. Salah satu alat pengendali bagi BUD agar pembayaran kepada SKPD dapat berjalan dengan baik. 2.Sebagai Pengukur Kinerja Keuangan

17 1.Mengontrol belanja secara keseluruhan; Pemahaman atas pengontrolan belanja dalam hal ini dimaksudkan untuk menghindari pembayaran belanja yang tidak tepat waktu sehingga pemanfaatan kas dapat lebih optimal. Dengan demikian, penyusunan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan sangat berkaitan dengan penyediaan dana. Dalam konteks lebih luas, pengontrolan belanja yang baik melalui manajemen kas akan berdampak pada pencapaian kinerja ( outcome ) atas pelaksanaan anggaran yang lebih baik pula. 2.Mengimplementasikan anggaran secara efisien; Hal ini bermakna bahwa uang yang dikeluarkan haruslah memberikan hasil seoptimal mungkin sehingga memberi manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. 3.Meminimalkan biaya pinjaman pemerintah; dan Yang dimaksud dengan biaya pinjaman daerah adalah beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah ketika melakukan pinjaman atau berhutang kepada pihak ketiga sebagai akibat adanya kekurangan kas. 4.Memaksimalkan opportunity cost sumber daya. Biaya peluang ( opportunity cost ) berkaitan dengan adanya beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu. Kas merupakan sumberdaya yang sumber dan peruntukkannya sudah ditentukan dalam anggaran daerah (APBD). Akan tetapi, ketika anggaran utama tidak merinci lebih jauh jadwal pelaksanaan atau pembayaran kegiatan-kegiatan yang direncanakan, maka akan terjadi persaingan dalam pencairan dana untuk kegiatan- kegiatan tersebut.

18  Metode untuk menilai penyerapan anggaran yang telah dicapai dibandingkan dengan Anggaran yang telah ditetapkan - Tahunan. - Triwulanan.  Alat komunikasi  Alat manajemen untuk perbaikan kinerja organisasi  Alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas  Alat menilai pencapaian tujuan dan sasaran

19  MetodeTahunan : Penyerapan anggaran SKPD dalam setahun dibandingkan anggarannya dalam satu tahun. Dengan memperbandingkan penyerapan anggaran dengan anggrannya dan capaian fisik dari masing-masing kegiatan, program yang ada.  Metode Triwulanan : Penyerapan Anggaran SKPD dalam setiap triwulan dibandingkan dengan target anggaran kas yang disusun SKPD untuk masing-masing triwulan. - Dengan toleransi 10% pencapaian sesuai target anggaran kas yang dapat dicapai untuk masing masing Triwulan dapat dikatakan bagus kinerja keuangannya. - Dengan tidak berulang melakukan perubahan anggaran kasnya. PENGERTIAN -lanjutan

20 Perencanaan anggaran kas Laporan Keuangan triwulan Laporan Kinerja Keuangan tahunan Umpan Balik Kinerja Kelayakan Anggaran Tahunan Capaian Kinerja Keuangan Perencanaan Kinerja Keuangan Tahunan Penetapan Kinerja keuangan tahunan & triwulan Permintaan Anggaran Tahunan Rincian Anggaran Tahunan & Triwulan

21 1.Mengukur kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran 2.Meningkatkan akuntabilitas 3.Identifikasi peluang perbaikan 4.Meningkatkan Tanggungjawab SKPD dalam Menyusun anggaran dan penyusunan alokasi anggaran kas masing- masing kegiatan. 5.Sebagai salah satu unsur penentuan (TPP)

22 KODE REK PROGRAM / KEGIATAN JUMLAHTRIWULAN I SP2D REALISASI KEUANGANPHISIKNILAI ANGGARANJanuariPebruariMaretJUMLAHSPJ%% =9/311=9/81213 SEKRETARIAT BELANJA LANGSUNG 2,901,028,620 96,322, ,149, ,850, ,322, Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 1,341,547,320 72,492, ,302,740 84,113, ,909, Penyediaan jasa surat menyurat 12,050, ,500 1,100,500 1,004,500 3,009, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 300,766,000 25,050,000 75,150, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional 16,658,500 1,057, ,023,500 3,081, Penyediaan jasa administrasi keuangan 71,100, Penyediaan jasa kebersihan kantor 171,500,000 12,141,000 18,593,000 12,141,000 42,875, Penyediaan alat tulis kantor 130,000,000 9,559,600 29,625,300 9,198,900 48,383, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 191,190,000 15,442,700 15,446,300 16,937,700 47,826, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor 18,490, ,270, Penyediaan peralatan rumah tangga 2,310, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 24,504, ,000 2,817,000 4,451, Penyediaan makanan dan minuman 72,000,000 3,150,000 6,300,000 15,750, Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 274,960, Penyediaan jasa keamanan kantor 56,018,320 4,370,640 13,111, Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,289,940,300 23,829,800 58,846,750 99,966, ,642, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 173,690, ,745, Pengadaan peralatan gedung kantor 235,000, ,256, Pengadaan mebeleur 65,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 91,500, ,800, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 447,978,800 23,829,800 29,619,750 36,265,750 89,715, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 88,077, ,727, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 48,698, ,500, Pemeliharaan Arsip Keuangan 139,996, ,899, Pemeliharaan Jaringan sistem Informasi 38,265, Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan 114,986, ,870,000 Keuangan 016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 25,282, , Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 62,496, ,420, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 27,208, Program Optimalisasi Pemanfataan Teknologi Informasi 154,555, , Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 45,000, Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi 109,555, ,000 DPPKA Provinsi DIY

23 KODE REK PROGRAM / KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN PER TRIWULAN (RP) / WAKTU PELAKSANAAN ANGGARAN I II III IV Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember REKAP BIDANG - BIDANG DPPKA INDUK BELANJA LANGSUNG 14,940,400, ,744,690 1,331,727,440 1,157,725,015 1,036,012,710 2,179,485,165 1,042,720,655 1,406,072, ,161,965 1,679,460,390 1,177,976,040 1,301,054,165 1,191,259,265 SEKRETARIAT 3,234,293, ,722, ,949, ,850, ,357, ,405, ,730, ,050, ,919, ,579, ,885, ,411, ,431,840 BIDANG ASET 1,586,762,750 21,460,700 32,050, ,939,100 46,432, ,084, ,870,150 61,227,000 58,431, ,789,000 60,064,000 47,125, ,290,000 BIDANG KASDA 860,548,225 24,727,000 17,209, ,018,700 56,707,700 36,717, ,556,900 38,141,875 41,801, ,017,400 52,456,300 29,010,200 99,183,500 BIDANG AKUNTANSI 1,698,800,395 39,190, ,099, ,235, ,966, ,713, ,824, ,707,800 92,920,000 39,319,000 50,615, ,490,200 33,719,000 BIDANG ANGGARAN BELANJA 2,862,601, ,350, ,524,850 93,531,000 45,200,000 14,600,000 53,857, ,616, ,209, ,755, ,556, ,885,400 35,516,000 BIDANG BAKD 1,527,065,400 4,422,250 97,684,300 67,904, ,874, ,631, ,741, ,464,950 44,442, ,110, ,857, ,956, ,976,000 BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN 3,170,328,225 84,872, ,209, ,246, ,475,160 1,012,334, ,139, ,864,450 88,437, ,889, ,541, ,176, ,142,925 JUMLAH DPPKA Provinsi DIY

24 Jenis BelanjaTargetRealisasi Persentase Pencapaian target Keterangan Jumlah Instansi :……………… Pengukuran Kinerja Keuangan Tahun …….

25 No.KegiatanTarget triwulan I*Realisasi SPJ** Persentase Pencapaian Target triwulan I Ket Jumlah Instansi :……………… Pengukuran Kinerja Keuangan Triwulan I s/d IV tahun.?. * Target triwulan I berasal dari anggaran kas dalam triwulan I ** Realisasi SPJ triwulan I berdasarkan realisasi SPJ fungsional triwulan I

26 Persentase Pencapaian realisasi Anggaran = Realisasi anggaran SKPD dalam 1 tahun Anggaran SKPD dalam1 tahun x 100% DPPKA Provinsi DIY

27 Persentase Pencapaian realisasi Anggaran triwulan I = Realisasi anggaran SKPD dalam triwulan I Anggaran kas SKPD dalam triwulan I x 100% DPPKA Provinsi DIY

28 HAL – HAL yg MENJADI PERHATIAN DALAM PENYUSUNAN ANGKAS : UMUM Sumber penerimaan. Aliran kas masuk mencakup pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan, dan penerimaan dalam pembiayaan (SILPA tahun lalu, pinjaman, penerimaan piutang/pinjaman yang pernah diberikan, hasil penjualan aset yang dipisahkan). Untuk BTL ataupun BL yang sifatnya relatif sama sepanjang tahun misalnya gaji, dan operasional kantor Untuk BTL ataupun BL yang tidak sama/belum tentu sama setiap tahun membutuhkan pertimbangan antara lain : (1) kedaruratan atau urgensi, merupakan kondisi di mana suatu kegiatan harus diprioritaskan atau didahulukan pelaksanaannya dibanding kegiatan lain. (2) kemampuan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi kapasitas maupun kuantitas, harus diperhitungkan oleh SKPD ketika merencanakan teknis pelaksanaan kegiatan. Seorang pegawai tentunya tidak mungkin melaksanakan dua kegiatan di tempat berbeda secara secara bersamaan. (3) waktu, tidak mungkin semua kegiatan yang direncanakan dilaksanakan sekaligus dalam waktu bersamaan oleh SKPD. Untuk kegiatan tertentu bisa saja berhubungan dengan kondisi alam atau musim tertentu. (4) kesesuaian dengan kegiatan atau program lain yang dilaksanakan bersamaan. Kesesuaian dengan kegiatan atau program lain menjadi pertimbangan penting ketika SKPD melaksanakan dua atau beberapa kegiatan berkelanjuran (berseri) dalam satu periode anggaran atau sebuah program dilaksanakan oleh beberapa SKPD. Penyesuaian jadwal pelaksanaan perlu dilakukan agar hasil yang ditargetkan dapat tercapai.

29 HAL – HAL yg MENJADI PERHATIAN DALAM PENYUSUNAN ANGKAS : KHUSUS Perhitungan yang cermat terhadap kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang tepat, misalnya : Penanaman dilakukan pada saat musim penghujan sehingga proses pengadaan bisa dimulai Trwl II sehingga bisa ditanam tepat waktu tidak membutuhkan lagi proses pemeliharaan dan ditanam tahun berikutnya yang dapat merubah konsep perencanaan dan pemborosan anggaran. Pelaksanaan pameran/promosi sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan, baik sendiri maupun mengikuti program dari penyelenggara lainnya Mendahulukan pada triwulan awal kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan masyarakat baik melalui bantuan sosial maupun pelatihan-pelatihan.

30 HAL – HAL yg MENJADI PERHATIAN (LANJUTAN) : Mendahulukan pada triwulan awal kegiatan yang prioritas dan relatif sulit daripada yang mudah pelaksanaannya. Mendahulukan pada triwulan awal kegiatan-kegiatan proses pengadaan agar dapat segera menggerakan roda perekonomian daerah. Pengalokasian kegiatan fisik konstruksi yang melibatkan pihak ketiga pada triwulan II dan III agar mempermudah evaluasi penganggaran kegiatan di tahun berjalan. Meletakkan hasil efisiensi pembahasan DPA pada Trwl IV, agar tidak mengganggu proses Penyediaan Dana dan dapat dipergunakan saat perubahan APBD Tahun 2012.

31 1.Tidak ada atau sangat kecil jumlah kas yang menganggur atau dipegang oleh bendahara pengeluaran, 2.Kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal karena beban kerja tidak terlalu padat atau menumpuk pada periode-periode tertentu, 3.Pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik, 4.Memperkecil kemungkinan penumpukan kas di BUD/kas daerah. 5.Memperoleh kemungkinan pendapatan. 6.Reward bagi SKPD semakin besar (apabila salah satu penentuan TPP didasarkan angkas).

32

33 33 TERIMA KASIH DPPKA Provinsi DIY


Download ppt "HOTEL INNA GARUDA, SELASA, 15 MEI 2012 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY DPPKA Provinsi DIY OLEH Drs BAMBANG WISNU HANDOYO."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google