Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV. BANTEN (PERGUB NO.24 TAHUN 2012)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV. BANTEN (PERGUB NO.24 TAHUN 2012)"— Transcript presentasi:

1 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV. BANTEN (PERGUB NO.24 TAHUN 2012)

2  UU No. 32 Th TTG PEMERINTAHAN DAERAH.  UU No. 39 Thn 2008 TTG KEMENTERIAN NEGARA.  UU No. 24 Tahun 2009 TTG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN  PP No. 38 Thn 2007 TTG PEMBAGIAN URUSAN ANTARA PEM, PEMDA  PROV. DAN PEMDA KAB/KOTA.  PP No. 41 Thn 2007 TTG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.  PERMENDAGRI NO. 54 TAHUN 2009 TTG TND DILINGK. PEMDA. 2

3  Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. (Pasal 1 angka 10) PENGERTIAN UMUM Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat Komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah. (Pasal 1 angka 9) 3

4  Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.(Pasal 1 angka 17) Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.(Pasal 1 angka 19) 4 Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari Pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya. (Pasal 1 angka 22) Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat. (Pasal 1 angka 23)

5  Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan.  Mendukung kelancaran komunikasi tertulis pada pemerintah pusat dan daerah.  Ketentuan yang ada belum sepenuhnya efektif diimplementasikan  Penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan instansi pemerintah belum terpadu 5

6 1. Memberikan acuan umum sistem pengelolaan tata naskah dinas. 2. Acuan dlm pembuatan juknis Menciptakan kelancaran komunikasi tertulis sehingga berhasilguna dan berdayaguna 6

7  Memperoleh kesamaan pengertian, bahasa, penafsiran di lingkungan PemerinTAH Provinsi Banten.  Menunjang kelancaran komunikasi tertulis kedinasan serta kemudahan dalam pengendalian.  Meningkatkan dayaguna dan hasilguna secara berkelanjutan dalam penyelenggaran tugas umum pemerintah.  Mengurangi tumpang tindih, salah tafsir dan pemborosan. 7

8  1.PERSURATAN DINAS 2.NASKAH DINAS. 3.PENGGUNAAN a.n, u.b, Plt dan Plh 4.PENULISAN PARAF, NAMA DAN PENANDATANGANAN 5.PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI 6.STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SKPD. 7.KOP NASKAH DINAS. 8.SAMPUL NASKAH DINAS/SURAT. 9.PAPAN NAMA. 10.PERUBAHAN DAN PENCABUTAN. 11.PELAPORAN. 12.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 8 8

9  Asas efisien dan efektif, dilakukan melalui penyederhanaan dlm penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.  Asas pembakuan, dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan.  Asas akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggung jawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.  Asas keterkaitan, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.  Asas kecepatan dan ketepatan, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.  Asas keamanan, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi. 9

10  Prinsip Ketelitian, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.  Prinsip Kejelasan, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.  Prinsip Singkat dan padat, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar.  Prinsip Logis dan meyakinkan, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif. 10

11 ◦ Pengelolaan surat masuk; ◦ Pengelolaan surat keluar; ◦ Tingkat Keamanan; ◦ Kecepatan proses; ◦ Penggunaan kertas surat; ◦ Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan ◦ Warna dan kualitas kertas. 11

12  Surat Sangat Rahasia disingkat SR, mrpakan surat yg materi & sifatnya memiliki tingkat keamanan yg tinggi, erat hubnya dgn rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara.  Surat Rahasia disingkat R, mrpakan surat yg materi & sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yg berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa.  Surat Penting disingkat P, mrpakan surat yg tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat.  Surat Konfidensial disingkat K, mrpkan surat yg materi & sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yg berdampak kpd terhambatnya jalannya pemerintahan & pembangunan.  Surat Biasa disingkat B, mrpakan surat yg materi & sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kpd yg tidak berhak. 12

13  Amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;  Segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;  Penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan  Biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima. 13

14  Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;  Penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;  Penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;  Ukuran kertas yang digunakan untuk surat- menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm);  Ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm); dan  Ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm). 14

15  Penggunaan jenis huruf pica;  Arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan  Spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan. 15

16  Peraturan Daerah.  Peraturan Gubernur,  Peraturan Bersama Gub, Keputusan Gubernur,  Keputusan Gubernur,  Instruksi Gubernur,  Kesepakatan Bersama, dan Perjanjian Kerjasana 16

17 Surat edaran; Surat biasa; Surat keterangan; Surat perintah; Surat ijin; Surat perintah tugas; Surat perintah perjalanan dinas; Surat kuasa; Surat undangan; Surat keterangan melaksanakan tugas; Surat panggilan; Nota dinas; Lembar disposisi; Telaahan staf; Pengumuman; Laporan; Rekomendasi; Surat pengantar; Telegram; Lembaran daerah; Berita daerah; Berita acara; Notulen; Memo; Daftar hadir; Piagam; Sertifikat; dan STTPP. Jenis dan susunan naskah dinas (Pasal 14)

18 Paragraf Pembuka Paragraf Isi Paragraf Penutup 18

19 1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 061/3129/SJ, tanggal 16 November 2011, kami beritahukan hal-hal sebagai berikut……. 2. Melalui surat ini kami beritahukan bahwa …… 3. Surat Saudara Nomor 061/3129/SJ, tanggal 16 November 2011, sudah kami terima dengan baik. Sehubungan dengan itu, kami beritahukan bahwa ……… 19

20 Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya. 20

21 Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan produk hukum Kesepakatan Bersama/ Perjanjian Kerjasama atau dengan sebutan lain, dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa atau pendelegasian kewenangan Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan produk hukum keputusan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

22  Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang/mandat dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya.  Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang/mandat dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya.  Tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang/mandat dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang. 21

23  Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.  Plt diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan Gubernur/Bupati/Walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.  Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.  Plh diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan Gubernur/Bupati/Walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan. KEWENANGAN Plt. DAN Plh. (Pasal 17 dan Pasal 18) 22

24 Paraf Hirarki:  Naskah dinas sebelum ditandatangani harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani.  Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.  Paraf untuk SPPD, dibubuhkan pada lembar pertama. 23

25  Untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman. a.n. GUBERNUR BANTEN β SEKRETARIS DAERAH, β …………………………. Pembina Utama Muda NIP β

26 25 Paraf Koordinasi/Hierarkhis Biro dst

27 Paraf Koordinasi:  Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan bagian hukum pada setiap lembar naskah. Paraf Koordinasi Kabag dst Paraf Koordinasi Kadin Kaban Kakan dst 26

28 Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Daerah; Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah di lakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD; Unit yang membidangi urusan ketatausahaan bertanggungjawab atas penggunaan stempel; Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD

29 STEMPEL JABATAN  BALAI PERBENIHAN TANAMAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN    STEMPEL SKPD 27

30 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH     S E T D A

31 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan naskah dinas dilingkungan SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan naskah dinas kabupaten/kota dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri

32 GUBERNUR BANTEN CONTOH KOP SURAT Jalan…………………………… Telepon (000) Fax

33 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SEKRETARIAT DAERAH Jalan ………………………..Telp. (000) 0000 Fax Lambang Daerah 29

34 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SEKRETARIAT DAERAH Jalan ………..Telp. (000) 0000 Fax PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SEKRETARIAT DAERAH Jalan ………..Telp. (000) 0000 Fax CONTOH SAMPUL SURAT Kepada : Yth. Menteri Dalam Negeri Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 JAKARTA Kepada : Yth. Menteri Dalam Negeri Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 JAKARTA Nomor : S E T D A  30 Lambang Daerah

35 CONTOH PAPAN NAMA ISTANSI 31

36 KLASIFIKASI KEARSIPAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH (PERMENDAGRI NO. 39 TAHUN 2005) 000UMUM 100 PEMERINTAHAN 200 POLITIK 300KEAMANAN DAN KETERTIBAN 400KESEJAHTERAAN 500PEREKONOMIAN 600PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN 700PENGAWASAN 800KEPEGAWAIAN 900KEUANGAN 32

37 HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGARAAN NASKAH DINAS DAPAT MENGHUBUNGI KAMI MELALUI BIRO ORGANISASI


Download ppt "DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV. BANTEN (PERGUB NO.24 TAHUN 2012)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google