Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENYAMAAN PERSEPSI ANTARA AUDITOR DAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN KETERANGAN AHLI OLEH: ALEXANDER RUBI SATYOADI DIREKTUR INVESTIGASI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENYAMAAN PERSEPSI ANTARA AUDITOR DAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN KETERANGAN AHLI OLEH: ALEXANDER RUBI SATYOADI DIREKTUR INVESTIGASI."— Transcript presentasi:

1 PENYAMAAN PERSEPSI ANTARA AUDITOR DAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN KETERANGAN AHLI OLEH: ALEXANDER RUBI SATYOADI DIREKTUR INVESTIGASI BUMN DAN BUMD DEPUTI INVESTIGASI BPKP JAKARTA, 13 MEI 2014

2 TUSI BPKP (Keppres 103/2001 Pasal 52, 53 dan 54) melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. TUGAS pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP; pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan; penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. FUNGSI

3 PP 60/2008 TENTANG SPIP Pasal 49 (2)

4 ORGANISASI BPKP

5 PENUGASAN BIDANG INVESTIGASI ASSURANCE CONSULTING BLENDED ENGAGEMENTS Audit Investigatif Audit PKKN Audit Penyesuaian Harga Audit Klaim EHKP FCP Kajian Peraturan Narasumber Second Opinion Pemberian Keterangan Ahli PERKA BPKP tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi PPBI 2012 Pedoman Umum Pedoman Pelaksanaan Pedoman Pelaporan Pedoman Pemantauan TL PPBI 2012 Pedoman Umum Pedoman Pelaksanaan Pedoman Pelaporan Pedoman Pemantauan TL PENUGASAN BIDANG INVESTIGASI Untuk pekerjaan assurance, tidak ada pilihan lain selain kualitas !!

6 STRATEGI TIGA PILLAR..

7 STRATEGI PEMBERANTASAN TPK YANG TERINTEGRASI Repressive for preventive

8 KERUGIAN PERSEROAN, KERUGIAN NEGARA, KERUGIAN KEUANGAN NEGARA UU 40/2007, Psl 97 (3) UU 40/2007, Psl 97 (5) UU 19/2003, Psl 71 Hukum Privat UU 15/2006, Psl 10 Hukum Administrasi UU 31/1999 jo UU 20/2001, Psl 2 Hukum Pidana Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai Doktrin Business Judgement Rule: Kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, Itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan persero Tidak mempunyai benturan kepentingan Telah mengambil tindakan untuk mencegah Acquit Et De Charge BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara karena PMH sengaja maupun lalai Pengelola BUMN€ PMH = onrechtmatige daad Kesalahan, kelalaian Setiap orang yg secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Secara melawan hukum = wederrechtelijke Actus reus (perbuatan yg dilarang) Mens rea (sikap batin jahat/tercela) Dikotomi Terminologi Keuangan Negara dalam Persepektif Tindak Pidana Korupsi, D Andhi Nirwanto, 2013 (Diolah Kembali) Diperlukan Sisdur yang tepat dan AI “Search of The Truth” karena pada setiap tahapan kegiatan terdapat Asymmetric Information dan Risiko/Potensi terjadinya Fraud

9 MOU KEJAKSAAN-POLRI-BPKP “Dalam rangka pemberantasan korupsi, BPKP, Polri, dan Kejaksaan RI memiliki peran yang strategis, Masing-masing memiliki peran sebagai lembaga pengawas dan penyidik serta penuntut umum” Arahan Wapres Jusuf Kalla: ketiganya berkoordinasi dalam satu forum dan satu mekanisme kerja yang sistematis dan testruktur untuk menangani informasi/kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi secara profesional dan tetap bepegang pada asas praduga tak bersalah, dengan tujuan: (1) menghilangkan keraguan para penyelenggara dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan; (2) menyamakan persepsi dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus berindikasi tindak pidana korupsi; (3) melaksanakan penegakan hukum yang efisien dan efektif.”

10 “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus” Pasal 120, ayat (1) “S et ia p or a n g y a n g di m in ta p e n d a p at n y a se b a g ai a hl i k e d o kt er a n, k e h a ki m a n at a u d o kt er at a u a hl i la in n y a w aj ib m e m b er ik a n k et er a n g a n a hl i d e m i k e a di la n ” Pasal 179, ayat (1) Alat bukti yang sah ialah: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa; Pasal 184, ayat (1) INSTANSI YANG BERWENANG INSTANSI YANG BERWENANG (UU 8/1981 KUHAP) KPK mempunyai tugas: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dst… Penjelasan pasal 6 (Dikuatkan melalui Keputusan MK Nomor: 31/PUU-X/2012 Tgl. 23 Oktober 2012 ): Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen. INSTANSI YANG BERWENANG INSTANSI YANG BERWENANG(UU 30/2002 KPK, Pasal 6) Kerugian Keuangan Negara “adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk” Kerugian Keuangan Negara ( Kerugian Keuangan Negara (UU 31/1999 j.o. UU 20/2001, Penjelasan Pasal 32 (1))

11 PUTUSAN SUMBER HUKUM Peraturan Perundangan Peraturan Perundangan Kebiasaan Kebiasaan Doktrin Doktrin Yurisprudensi Yurisprudensi Perjanjian Perjanjian KEYAKINANHAKIMKEBENARANMATERIIL 2 AB + 1 KH BARANG BUKTI ALATBUKTI SURAT DAKWAAN PERISTIWA KONKRIT DI PERSIDANGAN FAKTAHUKUM SUBYEK TEMPUS LOCUS MODUS BUKTI AUDIT BUKTI AKUNTANSI Psl. 143 KUHAP Formil & Materiil

12 Risiko Hukum Pidana? Pidana? Audit Investigatif Gelar Perkara Indikasi TPK Terbukti? Gelar Perkara Indikasi TPK Terbukti? Gelar Kasus Proses Audit/Reviu/ IHKP atau TP/TGR/PERDATA Proses Audit/Reviu/ IHKP atau TP/TGR/PERDATA LIDLIDLHAILHAIDIKDIK LHPKKNLHPKKNTUTTUT TIDAK YA TIDAK MEKANISME PENANGANAN KASUS/PERKARA YA 12

13 POLA PENANGANAN KASUS/PERKARA Bantuan BPKP kepada Instansi Penyidik Permintaan tertulis Instansi Penyidik ke BPKP ke BPKP Gelar Kasus DIK ? Bantuan PKKN Y 1Bantuan Audit Investigatif T Memenuhi Syarat Pemberitahuan Tdk dpt Dipenuhi Y T 13

14 POLA PENANGANAN KASUS/PERKARA Bantuan BPKP kepada Instansi Penyidik 1Proses Audit Investigatif QA Hasil AI Rev Meeting Ekpose Intern QA Hasil AI Gelar Kasus Penyidik Penyidik Kecukupan Alat Bukti T Memenuhi Unsur TPK Y BA/RisalahKesepakatan LHAI LHAI Y T PRO-JUSTICIANON-JUSTICIANON-JUSTICIA 14

15 MEKANISME BANTUAN PEMERIKSAAN KOMPUTER FORENSIK Reporting Melaporkan hasil akuisisi dan analisis Analisis Data Mencari bukti dari file imaging yg terkait dengan kasus Akuisisi Data Imaging/cloning media target dengan alat/software khusus Menerima Media Digital Menerima/membantu penyidik menyita media target Melakukan Ekspose/Identifikasi Identifikasi media, bukti yg diperlukan, & keywords Permintaan Dari instansi penyidik

16 HAMBATAN DALAM AI & PKKN Perbedaan Persepsi antara Penyidik dan Auditor Hambatan Komunikasi Minta Bantuan AI & PKKN tapi TSK sudah ditahan Perlu Bantuan Ahli Teknis Penentuan Harga Pembanding 16

17 TERIMA KASIH


Download ppt "PENYAMAAN PERSEPSI ANTARA AUDITOR DAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN KETERANGAN AHLI OLEH: ALEXANDER RUBI SATYOADI DIREKTUR INVESTIGASI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google