Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PILIHAN STRATEGIS MODEL-MODEL PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMERINTAHAN DAERAH Irfan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PILIHAN STRATEGIS MODEL-MODEL PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMERINTAHAN DAERAH Irfan."— Transcript presentasi:

1 PILIHAN STRATEGIS MODEL-MODEL PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMERINTAHAN DAERAH Irfan

2 BIDANG PELAYANAN UMUM YANG DIPROTES DI KABUPATEN/KOTA 1.HUKUM & HAM 2.PAD 3.INDAG 4.KADES & BPD 5.KELAUTAN & PERIKANAN 6.PENATAAN RUANG 7.BANJIR 8.KAMTIB 9.TELKOM 10.PUM 11.PASAR 12.PEMBERDAYAAN MASY 13.KOPERASI & UKM 14.KESRA TASKIN 1 % N = 278

3 TUNTUTAN PENINGKATAN PELAYANAN UMUM DI DAERAH N=263

4 APA ITU OTONOMI LUAS ? FILOSOFI PELAYANAN RAKYAT OUTPUT ISI OTONOMI 1. PUBLIC GOODS 2. PUBLIC REGULATIONS 1.PEMDA ADA KARENA ADA RAKYAT 2. RAKYAT MEMBERIKAN POLITICAL LEGITIMASI PADA WAKIL RAKYAT 1.PELAYANAN KEBUTUHAN POKOK 2.PELAYANAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN

5 Lanjujtan Bagaimana Pilihan Strategis pemerintahan daerah di tingkat Lokal?

6 Steve Leach, John Stewart dan Kieron Walsh (1994) Ketiga pakar mengusulkan perubahan dan manajemen organisasi pemerintahan daerah dalam dua level analisis: makro (menyangkut secara utuh lembaga pemda), mikro (menyangkut unit-unit tim building dan perilaku manajerial). Kedua level analisis menyangkut aspek struktur, kultur, proses dan sistem, dan manajemen sdm yang bermuara dalam sebuah STRATEGI PILIHAN yang didasari oleh MISI DAN PERAN PEMERINTAH (AN) DAERAH

7 Lanjutan “In the texts on organization and management most emphasis is typically placed on the formal organizational structures and management processes within the type of organization concerned, and on management system utilized. In a textbook on local authorities it is in our view important to include an explicit discussion of the role and purpose of the strategy or strategies which such organization typically deploy, as precursor to discussion of structures, processes and management issues.”

8 Lanjutan STEEVE LEACH MENGGUNAKAN TIGA DASAR PIJAKAN DALAM MEMBANGUN PARADIGMA PILIHAN STRATEGIS PEMERINTAHAN DAERAH, YAKNI: ECONOMICS, (Public sector or Market) FORM OF DEMOCRACY (Participatory or Representative; DAN GOVERNMENTAL (Weak or Strong)

9 economics It is possible to argue that a key dimension of the current debate is the choice between market emphasis in the production and distribution of local goods and services and emphasis on public sector agencies in the production and distribution of local goods and services.

10 Government dimension This dimension distinguishes between a weak role for local government (in the sense of a narrow range of functional responsibilities, a reactive mode of operation, a low level of autonomy/ discretion within those function, and a high degree of external control), and a strong role (implying a wider range of functions, a positive mode of operation, high levels of autonomy/ discretion and limited levels of external control).

11 The form of democracy dimension The dimension distinguished between two different bases on which local authorities reach decisions. At one extreme there is an emphasis on representative democracy, a system in which community preferences are expressed through the local electoral system.

12 Lanjutan At the other extreme, there is an emphasis on participatory democracy, in which the participation of local communities, and democratic forums is seen as an essential ingredient in local decision making, within a framework of policies legitimized through electoral success.

13 Lanjutan YANG MENGHASILKAN EMPAT PARADIGMA BESAR PILIHAN STRATEGIS: 1. TRADITIONAL BUREAUCRATIC AUTHORITY 2. RESIDUAL ENABLING AUTHORITY 3. MARKET ORIENTED ENABLING AUTHORITY 4. COMMUNITY ORIENTED ENABLING AUTHORITY

14 Gambar Pilihan Strategis Pemerintahan Daerah Form of democracy Governance mechanism Economics Dimension A Traditional bureaucratic Authority C Market Oriented Enabler D Community oriented enabler B. Residual Authority Keterangan: 1. Strong Governance 2. Representative Democracy 3. Dominant Public Sector 4. Weak Governance 5. Participative democracy 6. Dominant Market Leach et.al (1997)

15 Traditional bureaucratic authority “Combines a relatively strong public sector emphasis with a relatively strong local governance role and an emphasis on representative democracy.”

16 Residual Enabling Authority “Combines strong market emphasis, weak local governance role and a neutral stance on form of democracy.” “Business Value: commercialism, economy, and efficiency.”

17 Market-oriented Enabler “Strong Market emphasis, strong local governance, representative democracy” “Customer value: responsiveness, accountability, efficiency, effectiveness, and communication with the people”

18 Community-oriented enabler “Strong participatory democracy emphasis, and at least a mid-point position in relation to local governance, and market/public sector emphasis” “Citizenship value: equality, accountability, fairness, and communication with the people.”

19 1. JUSTIFIKASI POLITIK DAN HUKUM 2. JUSTIFIKASI EKONOMI 3. JUSTIFIKASI GEOGRAFIS OUTPUT DARI JUSTIFIKASI TERSEBUT MENGHASILKAN, TIGA ASPEK PEMERINTAHAN DAERAH: a. GOVERNANCE EMPHASIS b. COMMUNITY EMPHASIS c. MARKET EMPHASIS BERSAMA HOWARD DAVIS (1996) MEMAPARKAN BAHWA TERDAPAT TIGA JUSTIFIKASI PEMERINTAH DAERAH:

20 YANG AKHIRNYA TERDAPAT PARADIGMA PILIHAN STRATEGIS PULA: COMMUNITY GOVERNANCE NEIGHBORHOOD APPROACH DIRECT PROVISION APPROACH COMMERCIAL APPROACH

21 Direct Provision (1) Masyarakat secara keseluruhan menjadi sasaran dalam pemerintahan Pemerintah memiliki peran yang tinggi Pasar berperan sedang-sedang cenderung tinggi

22 Neighborhood governance (2) Masyarakat yang menjadi sasaran maupun sebagai subyek pemerintahan berada pada level kelompok (lokalitas); terdapat NGO’s, dan asosiasi masyarakat yang memiliki andil besar dalam pemerintahan Peran swasta sedang cenderung rendah Peran pemerintah sedang cenderung tinggi (mediator dan fasilitator keterlibatan masyarakat tersebut di atas.

23 Community governance (3) Masyarakat berperan dalam pemerintahan pada level individu — kesadaran tinggi dalam pemerintahan. Peran pemerintah sedang cenderung rendah ---banyak dikembangkan delegasi bahkan devolusi kepada masyarakat untuk mengatur sendiri melalui CBO’s, kelompok masyarakat berdasarkan teritori dan betul-betul efektif dengan dukungan individu masyarakat yang tinggi Peran swasta rendah

24 Commercial Approach (4) Sasaran Masyarakat berada dalam level individu ---konsumen Peran Pemerintah rendah --- banyak swastanisasi, sebagai pengatur dan fasilitator swasta Swasta memiliki peran yang besar

25 HIGH LOW HIGH LOW GOVERNANCE EMPHASIS COMMUNITY EMPHASIS WHOLE LOCAL Community LOCALITIES INDOVIDUALS MARKET EMPHASIS

26 Ringland (2002) mencontohkan pula bagaimana pembangunan Kota-kota di Inggris dalam menyikapi permasalahan lingkungan dengan landasan beberapa dimensi yang dibangun melalui data dan informasi dari stakeholder-nya. Dimensi-dimensi tersebut adalah: (1) nilai-nilai sosial (social value) antara individual dan komunitas; (2) sistem ‘governance’ antara saling ketergantungan (interdependence) dan otonomi. Hasilnya empat skenario dengan istilah-istilah berikut: (a) pasar global; jika interdependence dan individual; (b) keberlanjutan global; jika interdependence dan komunitas; (c) urusan lokal (local stewardship); jika komunitas dan otonom; dan (d) national enterprise; jika otonom individual.

27 Interdependence Autonomy CommunityIndividual Conventional Development WORLD MARKET Global Responsibility National Enterprise Local Stewardship Gambar Skenario Pengembangan Kota-kota di Inggris

28 Penutup Kebijakan publik yang mampu merubah pilihan-pilihan tersebut Kebijakan publik lokal dalam proses memilih model tersebut harus disesuaikan dengan kabijakan nasional Sudah seharusnya kebijakan desentralisasi yang dijalankan pemerintah mampu mendorong pemerintah daerah memilih model yang cocok bagi masyarakatnya


Download ppt "PILIHAN STRATEGIS MODEL-MODEL PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMERINTAHAN DAERAH Irfan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google