PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Presentasi berjudul: "PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH"— Transcript presentasi:

1 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
KETENTUAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BIRO PENGELOLAAN ASET SETDA PROVINSI BALI

2 A. DASAR HUKUM UU NO 1 TAHUN tentang Perbendaharaan Keuangan Negara; PP NO 6 TH 2006 Tentang pengelolaan BMN/BMD; Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan BMD; Perda Prov Bali No 10 Tahun 2007, tentang Pengelolaan BMD, Jo No 7 Tahun 2009. Pergub No 29 Tahun 2012, tentang SISDUR Penatausahaan Barang Persediaan Pergub No 30 Tahun 2012, tentang SISDUR Pengelolaan BMD

3 B. Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah
Fungsional sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepastian hukum berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Transparansi thdp hak masyarakat dlm memperoleh informasi Efisiensi sesuai standar kebutuhan utk menyelenggarakan tupoksi secara optimal Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Kepastian Nilai diperoleh jumlah dan nilai yang pasti (Neraca) B. Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah

4 C. PENGERTIAN BARANG MILIK DAERAH
Brg yg dibeli atau diperoleh atas beban APBD. Brg yg berasal dari perolehan lainnya yg sah : * Brg dr hibah/sumbangan atau sejenis. * Brg yg diperoleh sbg pelak. dr perjanjian/Kontrak * Brg yg diperoleh berdasarkan ketentuan UU atau * Brg yg diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dilengkapi dgn dokumen pengadaan, BAST (disertai bukti kepemilikan yang sah

5 PENGELOMPOKAN BMD DALAM NERACA KEUANGAN
2. BARANG PAKAI HABIS/PERSEDIAAN 1. Persediaan ATK 2. Persediaan Alat Listrik 3. Persediaan Material/bahan 4. Persediaan benda Pos 5. Persediaan BBM 6. Persediaan Lain-Lain 7. Persediaan barang yg akan dihibahkan 1. BARANG INVENTARIS (KIB A S/D KIB F) 1.1. ASET TETAP 1.2. ASET LAINNYA Mempunyai masa manfaaT lebih dari dua belas bulan; Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Memerlukan biaya pemeliharaan Barang yang tidak masuk kreteria aset tetap seperti : barang tidak berwujud ( seperti sofware , hsl kajian dll) barang dalam penguasaan pihak lain Barang kondisi rusak berat Kimitraan dg pihak ke 3

6 Pembukuan, inventarisasi dan Pelaporan
D. SIKLUS PENGELOLAAN BARANG PENGGUNAAN PENYIMPANAN &PENYL PEMANFAATAN PENGADAAN PINJAM PAKAI, PENYEWAAN, PENGGUNA USAHAAN,SKLL PENGANGGARAN PENATAUSAHAAN Pembukuan, inventarisasi dan Pelaporan PENGAMANAN PERENC KEBUT PENILAIAN BINWAS. PEMINDAH TANGANAN PENGHAPUSAN TGR PENJUALAN, TUKAR/ MENUKAR, HIBAH SANGSI

7 POKOK-POKOK PENGATURAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Kewajiban penetapan status penggunaan BMD SESUAI BATAS KEWENANGAN DPRD Penetapan status penggunaan BMD Penyerahan BMD tanah/bangunan yang idle/ tidak digunakan sesuai TUPOKSI BMD SELAIN TANAH / BANGUNAN DENGAN PERSETUJUAN PENGELOLA BARANG BMD SELAIN TANAH/BANGUNAN Pemindahan status penggunaan BMD GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA SESUAI KEWENANGAN PENERBITAN PERSETUJUAN PEMANFAATAN DAN PEMINDAH TANGANAN PEMBAHASAN RENCANA KEBUTUHAN BMD PENGGUNA BARANG PELAKSANAAN PEMANFAATAN DAN PEMINDAHTANGANAN PEMELIHARAAN BMD PENGELOLA BARANG PENILAIAN BMD PENGHAPUSAN BMD PENGAWASAN/PENGENDALIAN BMD BERUPA TANAH/BANGUNAN TERTENTU PENGGUNAAN BMD PENATAUSAHAAN BMD TANAH DAN BANGUNAN TERTENTU DENGAN PERSETUJUAN PENGELOLA BARANG PELAPORAN PEMBUKUAN INVENTARISASI PEMANFAATAN DAN PEMINDAHTANGANAN BMD BERUPA TANAH /ATAU BANGUNAN DAFTAR BMD PEMANFAATAN SEWA PINJAM PAKAI KSP BSG-BGS PEMINDAHTANGANAN PENJUALAN TUKAR MENUKAR PMD HIBAH PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATKER PERANGKAT DAERAH INPUT NERACA PEMERINTAH DAERAH SESUAI BATAS KEWENANGAN DPRD

8 E. PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI BALI GUBERNUR Pemegang Kekuasaan SEKDA selaku Pengelola Barang dibantu : Karo Aset selaku Pembantu pengelola barangali Kepala SKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Penguna barang dibantu : - Penyimpan BMD - Pengurus BMD Dibantu

9 WEWENANG GUB/BUP/WALIKOTA PEMEGANG KEKUASAAN PENGEL. BRG DRH
SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGEL. BRG DRH A. MENETAPKAN KEBIJAKAN PENGEL. BRG MLK DRH MENETAPKAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN ATAU PEMINDAHTANGANAN TANAH DAN BANGUNAN C. MENETAPKAN KEBIJAKAN PENGAMANAN BMD MENGAJUKAN USUL PEMINDAHTANGANAN BMD YG MEMERLUKAN PERTJ. DPRD MENYETUJUI USUL PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BRG MLK DRH SESUAI BATAS KEWENANGANNYA MENYETUJUI USUL PEMANFAATAN BRG MLK DRH SELAIN TANAH DAN BANGUNAN

10 SEKDA SELAKU PENGELOLA
WEWENANG SEKDA SELAKU PENGELOLA PENGELOLA BRG MLK DRH BERWENANG DAN BERTANGGUNG JAWAB : MENETAPKAN PEJABAT YG MENGURUS DAN MENYIMPAN BMD B. MENELITI DAN MENYETUJUI RENCANA KEBUTUHAN BRG MLK DRH. C. MENELITI DAN MENYETUJUI RENCANA KEBUT PEMEL./PERAWT BMD D. MENGATUR PELAKSANAAN PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANAGANAN BRG MLK DRH YG TELAH DISETUJUI OLEH GUB/BUP/WALIKOTA. E. MELAKUKAN KOORDINASI DLM PELAK. INVENTARISASI BMD F. MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ATAS PENGEL. BRG MLK DRH.

11 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SKPD SELAKU PENGGUNA
A. MENGAJUKAN RKBD RKPBMD BAGI SKPD YG DIPIMPINNYA. B. MENGAJUKAN PERMOHONAN PENETAPAN STATUS UTK PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN BMD YG DIPEROLEH DR APBD DAN PEROLEHAN LAIN YG SAH C. MELAKUKAN PENCATATAN DAN INVENTARISASI BMD YG BERADA DLM PENGUASAANNYA D. MENGGUNAKAN BMD YG BERADA DLM PENGUASAANNYA UTK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN TUPOKSI SKPD YG DIPIMPINNYA E. MENGAMANKAN DAN MEMELIHARA BMD YG BERADA DLM PENGUASAANNYA F. MENGAJUKAN USUL PEMINDAHTANGANAN BMD BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YG TDK MEMERLUKAN PERSET DPRD DAN BRG SELAIN TNH DAN BANGUNAN G. MENYERAHKAN TANAH DAN BANGUNAN YG TDK DIMANFAATKAN UTK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN TUPOKSI SKPD YG DIPIMPINNYA KPD GUG/BUP/WLKT MELALUI PENGELOLA BRG. H. MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ATAS PENGGUNAAN BMD i. MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN BRG PENGGUNA SEMESTERAN (LBPS) ii. DAN LAP BRG PENGGUNA TAHUNAN (LBPT) KPD PENGELOLA BRG.

12 TUGAS PENYIMPAN BRG MENERIMA, MENYIMPAN DAN MENYALURKAN BRG MILIK DAERAH MENELITI DAN MENGHIMPUN DOKUMEN PENGADAAN BRG YG DITERIMA MENELITI JUMLAH DAN KUALITAS BRG YG DITERIMA SESUAI DOKUMEN MENCATAT BRG YG DITERIMA KE DLM KARTU BARANG DAN KARTU PERSEDIAAN BRG MENGAMANKAN BRG PERSEDIAAN MEMBUAT LAP PENERIMAAN, PENYALURAN DAN STOK BRG KPD KEPALA SKPD, untuk dislaporkan ke pengelola setiap triwulan, semesteran dan tahunan

13 DAFTAR HASIL PENGADAAN BARANG (DHPB) :
Catatan seluruh brg yg diadakan oleh semua unit Dlm masa ½ dan 1 th angg berasal dari APBD KDH Pemegang Kekuasaan Realisasi APBD SEKDA sebagai Pengelola (Pembantu Pengelola) Himpun SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD

14 TUGAS PENGURUS BRG MENGURUS BMD DLM PEMAKAIAN PADA MASING-MASING PENGGUNA/KUASA PENGGUNA MELIPUTI : MENCATAT SELURUH BRG YG BERASAL DR APBD MAUPUN PEROLEHAN LAIN YG SAH DAN MENGUSULKAN KPD KDH UTK DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANYA. MENCATAT BMD TSB KE DLM BI DAN KIB (A,B,C,D,E dan F), KIR MELAKUKAN PENCATATAN BRG YG DIPERBAIKI KE DLM KARTU PEMELIHARAAN MENYIAPKAN LAPORAN BRG PENGUNA SEMESTERAN, TAHUNAN, DAN LIMA TAHUNAN MENYIAPKAN USULAN PENGHAPUSAN BRG YG SUDAH RUSAK

15 PENGURUS BRG Unit Pemakai Berasal APBD Pengurus Brg SK KDH Penyimpan Brg KIB A KIB B KIB C KIB D KIB E KIB F KIR Perolehan lain yg sah Sumbangan/Hibah Tukar-menukar Penyerahan Pem BI REKAP LMB DMB BAHAN NERACA

16 F. PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN BMD
Komitmen dan perhatian dari pengguna barang/kuasa pengguna barang dlm pengelolaan BMD masih kurang; Kesalahan dalam perencanaan/penganggaran (barang yang tidak masuk kreteria aset tetap dianggarkan dlm belanja modal dll) Pengadaan : Tidak memperhatikan ketentuan pengadaan Barang dan Jasa (Mark-up harga/kemahalan, tidak sesuai spesifikasi, wanprestasi (salah satu ;pihak tdk melaksanakan kewajiban sesuai dg perjanjian) Penggunaan BMD : BMD yang digunakan untuk TUPOKSI SKPD belum ditetapkan status penggunaan Pemeliharaan belum tertib (BMN dipelihara melalui dana APBD tdk didukung dokumen pinjam pakai, ada SKPD blm menyampaikan Laporan pemeliharaan BMD triwulanan, semesteran dan tahunan secara rutin) Pemanfaatan BMD belum tertib terdapat aset dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak/belum ada dokumen perjanjian pemanfaatan); Penatausahaan BMD : Pelaporan belum tertib ( Data aset dengan neraca keuangan tdk sesuai, Laporan aset dg fisik tidak sesuai, doubel catat, kurang catat dll) Penghapusan : Barang kondisi RB belum diusulkan penghapusan (masih tercatat sbg aset tetap); Pengamanan aset (ASET tanah blm bersertifikat/tidak dapat menunjukkan lokasi/batas-batas/diklaim pihak ketiga, kendaraan tidak ada BPKB/STNK, terdapat barang yg tidak ada fisik , barang yg dipinjam oleh Pegawai/pejabat di SKPD tdk dibuatkan Berita Acara Pinjam Pakai dll); KIR, belum di up-date (tidak sesuai dengan jumlah/jenis barang); Penatausahaan Barang persediaan belum ditatausahakan dengan baik (menjadi pengecualian opini BPK pada Audit TA 2011).

17 G. LANGKAH YANG PERLU DIPERHATIKAN DLM PELAPORAN PERSEDIAAN
Pastikan saldo persediaan pada neraca dengan buku penerimaan dan pengeluaran Barang dan hasil stock opname tidak berbeda. Pastikan penerimaan dan pengeluaran barang didukung dengan Dokumen (BAST/Surat Perintah Pengeluraan Barang) Lakukan pengecekan jumlah penjumlahan kebawah (footing) dan ke samping (cros footing) daftar rincian persediaan yang dilaporkan sudah benar. Pastikan penyajian saldo persediaan di neraca sudah benar dengan cara : a. Teliti kebenaran pencatatan Saldo awal persediaan, bandingkan dengan saldo akhir tahun sebelumnya. b. Teliti keakuratan mutasi persediaan dalam buku besar. 5. Teliti apakah ada persediaan yang sudah usang, kedaluarsa, rusak dan/atau hilang tetapi masih dilaporkan dlm neraca

18 G.1 ALUR PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN
PENGADAN BARANG PERSEDIAAN TELAH DIPERIKSA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGUNA /KUASA PENGGUNA BARANG PENYIMPAN BARANG BAST PPTK BA PENERIMAAN DAN SPPB BA. PENERIMAAN BARANG SPPB KARTU BARANG PERSEDIAAN BUKU PENERIMAAN BUKU PENGELUARAN LAPORAN MUTASI BARANG PERSEDIAAN (disampikan ke Pengelola per Triwulan/semesteran/tahunan)) STOCK-OPNAME (FISIK) N E R AC A

19 BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG PERSEDIAAN
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur ……………… Tgl … Bulan … Tahun …, telah menerima barang yang diserahkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku penanggungjawab kegiatan dan bertindak atas nama Pengguna Barang/Anggaran sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal …… Bulan Tahun ...., sebagaimana daftar terlampir. Daftar barang yang diterima sebagai berikut : ……………………. ( memuat Jenis, Jumlah, Merk barang) …………………….. Dst. Daftar Barang diatas, berasal dari Kegiatan (diisi sesuai judul kegiatan pada DPA SKPD) Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dalam rangkap ( ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG PERSEDIAAN NOMOR : …………………………….. Pada hari ini ………………. Tgl …. Bulan …………. Tahun ….., kami yang bertandatangan di bawah ini : Nama : ……………………………. Jabatan …………………………….. Mengetahui : Aasan Langsung Pengurus/Penyimpan Barang (…………………………..) NIP :……………………... Denpasar………………. Yang Menyerahkan Pejabat Pelaksana Teknis Dinas (………………………………) NIP : ……………………….. Yang menerima, Penyimpan Barang (……………………………..) NIP :…………………………..

20 BUKU PENERIMAAN BARANG
PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS/BADAN/KANTOR……………………………….. No Tanggal Dari Dokumen/SPK Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total Harga B.A Penerimaan KET Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Denpasar………………. Mengetahui ATASAN LANGSUNG PENGURUS/PENYIMPAN BARANG (………………………………) NIP : ……………………….. Yang menerima, Penyimpan Barang (……………………………..) NIP :…………………………..

21 BUKU PENGELUARAN BARANG
PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS/BADAN/KANTOR……………………………….. No Tanggal No Urut Nama Barang Jumlah (unit) Harga Satuan Rp Total Harga Unit Kerja Pemohon Tanggal diserahk an KET 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 Denpasar………………. Mengetahui ATASAN LANGSUNG PENGURUS/PENYIMPAN BARANG (………………………………) NIP : ……………………….. Penyimpan Barang (……………………………..) NIP :…………………………..

22 KARTU BARANG PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS/BADAN/KANTOR JENIS /NAMA BARANG : No Tanggal Masuk/Unit Keluar/Unit Sisa/Unit KET 1 2 3 4 5 6 Denpasar………………. Mengetahui ATASAN LANGSUNG PENGURUS/PENYIMPAN BARANG (………………………………) NIP : ……………………….. Penyimpan Barang (……………………………..) NIP :…………………………..

23 SURAT PERINTAH PENGELUARAN BARANG (SPPB)
SKPD : Nomor SPPPB Unit Kerja Pemohon Tanggal SPPPB Tanggal Permohonan NO TANGGAL JENIS BARANG MEREK JUMLAH HARGA KETERANGAN Penerima Barang Yang Dikeluarkan (………………………………) NIP : ……………………….. Mengetahui Kepala Unit Kerja Pemohon Penyimpan Barang (……………………………..) NIP :…………………………..

24 LAPORAN MUTASI BARANG PERSEDIAAN
F-7- Lampiran 1 LAPORAN MUTASI BARANG PERSEDIAAN UNTUK PERIODE ( S/D ) TAHUN ANGGARAN SKPD/UPB ; KODE UPB : No urut KODE URAIAN (NAMA BARANG) Satuan (buah/lusin/ set/unit) Keadaan Per 31 Desember 2011 Mutasi/Perubahan Keadaan Per Ket s/d Jml Barang Jml Harga BERTAMBAH BERKURANG (Rp) Jml Harga (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Persediaan ATK 0001 0002 dst - Persediaan Alat Listrik Persediaan Material/Bahan Persediaan Benda Pos Premium Solar Persediaan Bahan Bakar Persediaan Lain Lain Dst Persediaan Barang Akan dihibahkan JUMLAH TOTAL #REF! Denpasar, Kepala Penyimpan Barang Pengguna Barang/kuasa Pengguna Barang ( ) ( ) NIP., NIP

25 H. ASPEK YANG PATUT DIPERHATIKAN DALAM PENYAJIAN PELAPORAN AKTIVA TETAP
Telusuri dan bandingkan saldo aset tetap pada neraca dengan buku inventaris atau Kartu Inventaris KIB A, B, C, D, E dan F per periode pelaporan (Rekonsiliasi internal) Lakukan pengecekan penjumlahan ke bawah (footing) dan ke samping (cross footing) daftar rincian aset tetap yg dilaporkan. Teliti dokumen-dokumen terkait perolehan, penghapusan (dasar penguasaan BMD dan pelepasan atas aset/BMD). Laporan mutasi BMD agar didukung dengan dokumen yang outentik (SP2D/SPM, BAST,/BA HIBAH/SK HAPUS/SK TUKAR MENUKAR/BA REKLAS DLL) Dilarang pengurangan aset tanpa proses penghapusan dan adanya pengalihan hak yang tidak jelas. Dokumen kepemilikan aset tetap bebas dari kepemilikan orang/pihak lain. Pastikan pemeliharaan aset tetap telah dikapitalisasi apabila memenuhi syarat. Pastikan barang yang tercatat dalam Buku Inventaris sesuai dengan fisik (fisik ada) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) di Update sesuai dengan jenis/fisik barang; Penggunaan barang inventaris oleh pejabat/pegawai agar dibuatkan berita Acara Pinjam Pakai.

26 Ttg Status penggunaannya
H. 1. PROSEDUR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMD Pengelola Teliti dan mengajukan Usul penggunaan Pengguna BMD Lapor KDH TIM Pertimbangan: - Jumlah pegawai - Standar sarana/prasarana - Beban tugas SKPD APBD Perolehan Yg sah SK GUB/BUP/Wlkt Ttg Status penggunaannya

27 H.2.PENATAUSAHAAN BMD NERACA ASET DPA LRA (BELANJA MODAL)
Mutasi (+/-) : APBD (SPM/SP2D) 2. Perolehan lainnya Yg Sah 3. Penghapusan NERACA ASET DPA LRA (BELANJA MODAL) Saldo awal (auditied) Dokumen Bertambah Dokumen Berkurang BA REKONSILIASI URUSAN AKUTANSI/ KEUANGAN SKPD Pengurus barang SKPD LAPORAN MUTASI BARANG SEMESTERAN DAN TAHUNAN DISAMPAIKAN KE PENGELOLA Input data dlm Aplikasi SIMDA-BMD (KIB -A S/D F, BI, KIR) DIKOMPILASI/REKAP MENJADI LAPORAN BMD PEMPROV BALI (LAPORAN MUTASI, BII , DATA ASET DLM NERACA

28 LAPORAN MUTASI BARANG x)
LAMPIRAN 5.10 LAPORAN MUTASI BARANG x) PROVINSI BALI XX) TAHUN ANGGARAN …. SKPD : KODE LOKASI .....XXX) PROVINSI : BALI NOMOR SPESIFIKASI BARANG Asal/Cara Perolehan Barang Tahun Beli/ Ukuran Barang/ Konstruksi (P,SP,D) Satuan Kondisi (B,RR RB) Jumlah (Awal) xxxx) MUTASI/PERUBAHAN JUMLAH Ket No. Urut Kode Barang Register Nama/ jenis Merk Type No.Sertifikat No.Pabrik No.Chasis/ Mesin Bahan Berkurang Bertambah (Akhir) xxxxx) Harga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Mengetahui …………, …………………. KEPALA SKPD PENGURUS BARANG (Nama Terang.) ( Nama Terang) NIP…………………… NIP…… Keterangan : x) Sesuaikan penggunaannya

29 DAFTAR MUTASI BARANG x)
LAMPIRAN 5.11 PROVINSI BALI xx) TAHUN ANGGARAN …. SKPD : KODE LOKASI …………xxx) PROVINSI : BALI NOMOR SPESIFIKASI BARANG Asal/Cara Perolehan Barang Tahun Beli/ Ukuran Barang/ Konstruksi (P,SP,D) Satuan Kondisi (B,RR RB) Jumlah (Awal) xxxx) MUTASI/PERUBAHAN JUMLAH Ket No. Urut Kode Barang Register Nama/ jenis Merk Type No.Sertifikat No.Pabrik No.Chasis/ Mesin Bahan Berkurang Bertambah (Akhir) xxxxx) Harga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Mengetahui ………, ……………. KEPALA SKPD PENGURUS BARANG (Nama Terang) (Nama Terang) Nip…………………. NIP…… Keterangan : x) Sesuaikan penggunaannya DMB adalah LMB per thn dari Saker/Unit kepada Biro/Bg. Perlengkapan DMB harus dibuatkan Rekapnya. xx) Komponen pemilik brg (Prop/Kab/Kota, Pemerintah Pusat) xxx) Tidak termasuk Thn pembelian/perolehan xxxx) Datanya dari B.I. Atau dari LMB Thn terakhir xxxxx) Data kolom 19 = 20 =

30 REKAPITULASI DAFTAR MUTASI BARANG x) MILIK PROVINSI BALI xx)
SKPD : ………… PROVINSI : BALI REKAPITULASI DAFTAR MUTASI BARANG x) MILIK PROVINSI BALI xx) TAHUN …………… No Gol. Kode Keadaan per 1 Jan 20.. Mutasi/Perubahan selama Keadaan Per Urt Bidang Nama Bidang Barang Jumlah 1 Jan 20.. S/d 31 Des 20.. 31 Des 20 .. Ket. Barang Harga Berkurang Bertambah (Dl Rbn) jumlah harga barang 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 01 TANAH 2 02 PERALATAN DAN MESIN a. Alat-alat Besar 03 b. Alat-alat Angkutan 04 c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 05 d. Alat-alat Pertanian/Peternakan 06 e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 07 f. Alat-alat Studio dan Komunikasi 08 g. Alat-alat Kedokteran 09 h. Alat-alat Laboratorium i. Alat-alat Keamanan GEDUNG DAN BANGUNAN a. Bangunan Gedung b. Bangunan Monumen JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN a. Jalan dan Jembatan 14 b. Bangunan Air/Irigasi 15 c. Instalasi 16 d. Jaringan ASET TETAP LAINNYA 17 a. Buku Perpustakaan 18 b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 19 c. Hewan Ternak dan Tumbuhan KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN JUMLAH Mengetahui ……………….. KEPALA SKPD PENGURUS BARANG (Nama Terang) NIP……………………. NIP…………………… Keterangan x) Rekapitulasi tersebut disesuaikan menurut penggunaannya - Untuk semester (6 bln) disebut Rekapitulasi LMB per 1 Januari s/d 30 Juni 20.. - Untuk setiap thn disebut Rekapitulasi DMB (1 Jan s/d 31 Des 20.. Thn berikutnya xx) Komponen pemilik Brg (Prov, Kab/Kota, Pemerintah Pusat)

31 FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA
REKON INTERNAL SKPD

32 Lampiran 1. Rekonsiliasi Saldo Awal Data BMD
I HASIL KONFIRMASI SALDO AWAL BMD PER SKPD No Akun Neraca Saldo Awal sebelum koreksi (Rp) No /Tgl laporan Hasil Audit Laporan BMD HASIL KOREKSI /AUDIT Saldo Awal setelah koreksi 3 +- (4+5)-(6+7) Bertambah Berkurang 1 2 3 4 5 6 I AKTIVA TETAP A GOLONGAN TANAH Tanah B GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN Alat - alat Besar Alat - alat Angkutan Alat - alat Bengkel & Alat Ukur Alat - alat Pertanian Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga 7 Alat - alat Studio dan Komunikasi 8 Alat - alat Kedokteran 9 Alat - alat Laboratorium 10 Alat - alat Keamanan C GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN 11 Bangunan Gedung 12 Monumen D GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 13 Jalan dan Jembatan 14 Bangunan Air 15 Instalasi 16 Jaringan E GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA 17 Buku / Perpustakaan 18 Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 19 Hewan/Ternak dan Tumbuh-tumbuhan F KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 20 Kontruksi dalam pengerjaan JUMLAH I II ASET LAIN-LAIN Gedung dan bangunan Peralatan dan mesin Jalan, irigasi dan jaringan Aset tetap lainnya BARANG KONDISI RB ASET YG DIKERJASMAKAN/KEMITRAAN DG PIHAK KETIGA (BOT) JUMLAH Total I + II +III

33 PENJELASAN MUTASI BERTAMBAH
Lampiran 2. : Berita Acara Rekonsiliasi Laporan BMD Periode 2 PENJELASAN MUTASI BERTAMBAH 2.1 DAFTAR PENAMBAHAN BMD (ASET TETAP) PENGADAAN MELALUI BELANJA MODAL SKPD : No Jenis Barang /Belanja Nomor SP2D,/SPM Tanggal SP2D/SPM Nilai Aktiva (Rp) Cara Pengadaan Rencana Penggunaan 1 3 4 5 6 7  A Tanah  dst  B Peralatan dan mesin      dst  C Gedung dan Bangunan      dst  D Jalan, jaringan dan jembatan    Dst  E Aset Tetap lainnya    dst  F  Kontruksi dalam pengerjaan   dst  JUMLAH TOTAL 2.1

34 Hibah/Tukar menukar/Sumbangan
2.2. PENJELASAN MUTASI BERTAMBAH DARI HIBAH/TUKAR MENUKAR/SUMBANGAN PIHAK KE 3 (TIGA) No Jenis Barang /Belanja Uraian DOKUMEN Hibah/Tukar menukar/Sumbangan Nilai (Rp) Keterangan Tanggal 1 2 3 4 5 6 7  A Tanah  dst  B Peralatan dan mesin    dst  C Gedung dan Bangunan    dst  D Jalan, jaringan dan jembatan    Dst  E Aset Tetap lainnya    dst  F  Kontruksi dalam pengerjaan   dst  JUMLAH TOTAL 2.2

35 DOKUMEN BA. Serah Terima/BA. Reklas
2.3. PENJELASAN MUTASI BERTAMBAH DARI PINDAH ANTAR SKPD/PINDAH BIDANG (REKLAS) No Jenis Barang /Belanja Uraian DOKUMEN BA. Serah Terima/BA. Reklas Nilai (Rp) Keterangan Tanggal 1 2 3 4 5 6 7  A Tanah  dst  B Peralatan dan mesin    dst  C Gedung dan Bangunan    dst  D Jalan, jaringan dan jembatan    Dst  E Aset Tetap lainnya    dst  F  Kontruksi dalam pengerjaan   dst  JUMLAH TOTAL 2.3

36 Diserahkan ke SKPD Lain
3 PENJELASAN MUTASI BERKURANG ASET TETAP 3.1 DAFTAR MUTASI BERKURANG BMD (ASET TETAP) PENGADAAN MELALUI BELANJA MODAL SKPD : No Jenis Barang /Belanja Diserahkan ke SKPD Lain Kesalahan Peruntukan/ Diserahkan kepada Pihak Lain/reklas Total nila (Rp) No BAST Nilai (Rp) No BA 1 2 4 5 6 7  A Tanah  dst  B Peralatan dan mesin      dst  C Gedung dan Bangunan      dst  D Jalan, jaringan dan jembatan    Dst  E Aset Tetap lainnya    dst  F  Kontruksi dalam pengerjaan   dst  JUMLAH TOTAL I

37 3.2 DAFTAR MUTASI BERKURANG BMD (ASET TETAP) PENGHAPUSAN /PEMINDAHTANGANAN PINDAH ANTAR SKPD, REKLAS No Jenis Barang /Belanja Penghapusan/ Pemindahtanganan Pindah Antar SKPD/Relkas Total nila (Rp) No BAST Nilai (Rp) No BA 1 2 3 4 5 6 7  A Tanah  dst  B Peralatan dan mesin    dst  C Gedung dan Bangunan    dst  D Jalan, jaringan dan jembatan    Dst  E Aset Tetap lainnya    dst  F  Kontruksi dalam pengerjaan   dst  JUMLAH TOTAL I

38 Jenis Barang (per bidang)
Lampiran 4. : Berita Acara Rekonsiliasi Laporan BMD Periode 4 PENJELASAN MUTASI BMD (ASET LAINNYA) 4.1 DAFTAR PENAMBAHAN BMD ASET LAIN-LAIN SKPD : No Jenis Barang (per bidang) Nilai Aktiva (Rp) Penjelasan Penambahan Dokumen penambahan Keterangan No SK/BA/ dll) Tgl 1 2 3 4 5 6 7  1 Tanah  a dst  2 Peralatan dan mesin  a dst  3  Gedung dan Bangunan a  4  Jalan, irigasi dan jaringan  a Aset tetap lainnya a  6 Barang kondisi rusak berat (sudah diusulkan penghapusan) dst Kemitraan dengan Pihak ke 3 (tiga)/BOT dst JUMLAH B

39 Jenis Barang (per bidang)
DAFTAR MUTASI PENGURANGAN BMD (ASET LAIN-LAIN) No Jenis Barang (per bidang) Nilai Aktiva (Rp) Penjelasan Pengurangan Bukti pengurangan Keterangan No SK/BA/ dll) Tgl 1 2 3 4 5 6 7  1 Tanah  a dst  2 Peralatan dan mesin  a dst  3  Gedung dan Bangunan a  4  Jalan, irigasi dan jaringan  a Aset tetap lainnya a  6 Barang kondisi rusak berat (sudah diusulkan penghapusan) dst Kemitraan dengan Pihak ke 3 (tiga)/BOT dst JUMLAH B

40 FORMAT LAPORAN PEMELIHARAAN
BARANG INVENTARIS

41 KARTU PEMELIHARAAN BARANG
SKPD : LAMPIRAN 7.1 PROVINSI : BALI KARTU PEMELIHARAAN BARANG Kode Lokasi : ……………… TAHUN ANGGARAN ……… No Spesifikasi Barang Nama Barang Yang Dipelihara Jenis Pemeliharaan Yang Memelihara Tanggal Biaya (Rp)  Bukti Ket. No. Kode Barang No. Register Tahun Perolehan No Polisi/dll 1 2 3 4 5   6 7  8  9  10 JUMLAH MENGETAHUI PENGURUS BARANG KEPALA SKPD (Nama Terang)

42 Jumlah Biaya pemeliharaan Bulan/Triwulan lalu (Rp)
LAPORAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI BALI PERIODE : (BULANAN/TRIWULAN DAN TAHUNAN) TA..... SKPD/UPB :  Kode Lokasi No Spesifikasi Barang Nama Barang Yang Dipelihara Jenis Pemeliharaan Jumlah Biaya pemeliharaan Bulan/Triwulan lalu (Rp) Jumlah Biaya pemeliharaan Bulan/Triwulan ini (Rp) Jumlah Biaya Pemeliharaan s/d bulan/triwulan ini (Rp) (8+9) Ket No. Kode Barang No. Register Tahun Perolehan No Polisi/dll 1 2 3 4 5 6 7   8 9 10  11 JUMLAH TOTAL , PENGURUS BARANG/PEMBANTU PENGURUS BARANG MENGETAHUI KEPALA SKPD

43 PROSES PENGHAPUSAN/PEMINDAHTANGANAN BMD SELAIN TANAH DAN BANGUNAN
PERSTJN DPRD Nilai diatas Rp. 5 M PEMBENTUKAN PAN.PENGHPS DGN SK.KDH PENGELOLA UNIT SATKER KDH (Pengelola) PERSTJN KDH PERMOHONAN PERSTJ KDH LELANG UMUM. LELANG TERBATAS, SK KDH TTG PAN LELANG TERBATAS DISUMBANGKAN / DIHIBAHKAN TELITI BRG BAIK DARI SEGI KEPMLK, ADM, PENGGUNAAN, PEMBIAYAAN, PEMELIHARAAN, DLL SETOR KAS DAERAH B.A HSL PENELITIAN DGN LAMPIRAN : DATA KERUSAKAN, LAPORAN HILANG KEPOLS, SRT. KET SEBAB KEMATIAN, HSL PENGUJIAN DARI INSTANSI.TEKNIS, DLL SK KDH TTG PENGAHPUSAN

44 PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
BARANG YG MEMPUNYAI NILAI EKONOMIS - PENJUALAN  MELALUI PELELANGAN LELANG UMUM  LANGSUNG KLN LELANG TERBATAS  SK KDH–> PAN LLG TBTS DISUMBANGKAN/DIHIBAHKAN  SK KDH BARANG YG TDK MEMPUNYAI NILAI EKONOMIS DIMUSNAHKAN PELAKSANAAN PENGHAPUSAN B.A PEMUSNAHAN SYARAT : - BUKAN RAHASIA NEGARA / DRH; BUKAN VITAL BAGI DAERAH; BUKAN BRG YG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORG BANYAK; TDK BERMANFAAT & TDK DIBU TUHKAN LAGI OLEH PEMDA; TDK MENGANGGU KELANCARN TUGAS YAN UMUM PEMERINTH DISUMBANGKAN / HIBAH UTK KEPENTINGAN SOSIAL, AGAMA, KEMANUSIAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

45 KENDARAAN DINAS DISEDIAKAN & DIPERGUNAKAN UNTUK PEJABAT NEGARA
KENDARAAN PERORANGAN DINAS (5 Tahun/lebih) STANDAR MAX JUMLAH DAN KAPASITAS CC SERTA JENIS DIPERUNTUKAN BAGI PEMANGKU JABATAN KDH DAN WAKIL KDH

46 KENDARAAN DINAS (lanjutan …)
DISEDIAKAN & DIPERGUNAKAN UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL PERKANTORAN KENDARAAN DINAS OPS / DINAS JABATAN (5 Tahun/lebih) DIPERUNTUKAN BAGI PIMPINAN DPRD DAPAT DIPERUNTUKAN BAGI PEJABAT ESELON I, II, III, IV, V STANDAR MAX JUMLAH DAN KAPASITAS CC SERTA JENIS

47 KENDARAAN DINAS (lanjutan …)
DISEDIAKAN & DIPERGUNAKAN UNTUK PELAYANAN OPS KHUSUS/LAP DAN PELAYANAN UMUM KENDARAAN DINAS OPS KHUSUS / LAP (10 Tahun/lebih) UNTUK MENUNJANG TUGAS KHUSUS/LAPANGAN STANDAR SESUAI KEBUTH & KEMAMPUAN KEUDA

48 PENJUALAN KENDARAAN DINAS KEND. DINAS YG DPT DIJUAL
KEND. PERORANGAN DINAS GUB/BUP/WLKT DAN WAKIL JENIS SEDAN, JEEP DAN STATION WAGON MELALUI PENJUALAN KEND. DINAS YG DPT DIJUAL JENIS SEDAN, JEEP DAN STATION WAGON KEND.RODA DUA (MTR/SKUTER) MINI BUS & PICK UP, KECUALI KEND. LAP SPT : MBL PENGANGKUT JENAZAH MBL PEMADAM BUS, TRUK, DAN ALAT BESAR PESAWAT KEND. DINAS OPERASIONAL MELALUI PENGHAPUSAN Tdk mengganggu kelancaran tugas Sudah ada kendaraan pengganti

49 PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS GUB/BUP/WALIKOTA & WAKIL
PP NO. 46 THN 1971, KEPPRES NO.5 THN 1983 GUB/BUP/WALIKOTA & WAKIL HARGA JUAL : * UMUR KEND 5-7 Th  40 % * UMUR KEND 8 Th KE ATAS  20 %

50 KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
HAPUS DARI DAFTAR INVENTARIS PENJUALANNYA DILAKUKAN DGN CARA PELELANGAN (LELANG UMUM/TERBATAS) SEKDA, KARO, KA.UNIT, KABAG, DSB NILAI JUAL TERGANTUNG UMUR DAN FISIK KEND. Masa kerja 10 thn Tenggang waktu 10 tahun DPRD 5 tahun

51 RUMAH MILIK DAERAH YG DISEDIAKAN UTK DITEMPATI OLEH PEG NEGERI
RUMAH DRH GOL. I RMH MILIK DAERAH YG DISEDIAKAN UTK DITEMPATI OLEH PEMEGANG JAB TTT YH BERHUB DGN SIFAT DINAS DAN JABATANNYA (RUMAH JABATAN) RUMAH DAERAH RUMAH DRH GOL. II RMH MILIK DAERAH YG TDK BOLEH DIPINDAHTANGANKAN DARI SATU DINAS KE DINAS LAIN & HANYA DISEDIAKAN UTK DITEMPATI OLEH PEG DINAS YBS RUMAH DRH GOL. III RUMAH MILIK DAERAH YG DISEDIAKAN UTK DITEMPATI OLEH PEG NEGERI

52 RUMAH DINAS YANG DAPAT DIJUALBELIKAN
RUMAH DAERAH GOL. II YG TELAH DIRUBAH KE GOL III; RUMAH DAERAH GOL. III YG SUDAH BERUMUR 10 THN ATAU LEBIH; PERSYARATAN PEMBELI PENGHUNI PEMEGANG SIP MASA KERJA PEGAWAI 10 THN LEBIH.

53 KARTU PEMELIHARAAN BARANG
SKPD : LAMPIRAN 7.1 PROVINSI : BALI KARTU PEMELIHARAAN BARANG Kode Lokasi : ……………… TAHUN ANGGARAN ……… No Spesifikasi Barang Nama Barang Yang Dipelihara Jenis Pemeliharaan Yang Memelihara Tanggal Biaya (Rp)  Bukti Ket. No. Kode Barang No. Register Tahun Perolehan No Polisi/dll 1 2 3 4 5   6 7  8  9  10 JUMLAH MENGETAHUI PENGURUS BARANG KEPALA SKPD (Nama Terang)

54 Jumlah Biaya pemeliharaan Bulan/Triwulan lalu (Rp)
LAPORAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI BALI PERIODE : (BULANAN/TRIWULAN DAN TAHUNAN) TA..... SKPD/UPB :  Kode Lokasi No Spesifikasi Barang Nama Barang Yang Dipelihara Jenis Pemeliharaan Jumlah Biaya pemeliharaan Bulan/Triwulan lalu (Rp) Jumlah Biaya pemeliharaan Bulan/Triwulan ini (Rp) Jumlah Biaya Pemeliharaan s/d bulan/triwulan ini (Rp) (8+9) Ket No. Kode Barang No. Register Tahun Perolehan No Polisi/dll 1 2 3 4 5 6 7   8 9 10  11 JUMLAH TOTAL , PENGURUS BARANG/PEMBANTU PENGURUS BARANG MENGETAHUI KEPALA SKPD

55 SEKIAN & TERIMA KASIH