Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh: Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. Pembantu Rektor II Universitas Sebelas Maret 1 www.jamalwiwoho.com.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh: Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. Pembantu Rektor II Universitas Sebelas Maret 1 www.jamalwiwoho.com."— Transcript presentasi:

1 Oleh: Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. Pembantu Rektor II Universitas Sebelas Maret 1

2 2 Dasar Hukum PP No. 46 tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja PNS Perka BKN No. 1 tahun 2013 Juknis PP No. 46 tahun 2011 Perka BKN No. 3 tahun 2013 Kamus Jab. Funsional PNS

3 Latar Belakang Dengan diterbitkannya PP No. 46 tahun 2011 sebagai pengganti DP3 yang diberlakukan TMT 01 Januari 2014, maka perlu diadakan Sosialisasi tentang Peraturan tersebut dan Bimbingan Teknis Penyusunan SKP bagi seluruf Satpam PNS di lingkungan Universitas Sebelas Maret Dengan diterbitkannya PP No. 46 tahun 2011 sebagai pengganti DP3 yang diberlakukan TMT 01 Januari 2014, maka perlu diadakan Sosialisasi tentang Peraturan tersebut dan Bimbingan Teknis Penyusunan SKP bagi seluruf Satpam PNS di lingkungan Universitas Sebelas Maret

4 Peserta Sosialisasi Kabag TU, RT, HTL Kasubbag Rumah Tangga Kasubbag Umkap Fakultas Kepala Satpam Satpam PNS (194 orang)

5 Pengembangan dan Pembinaan SDM UNS (termasuk Satpam) dilaksanakan agar mendapatkan pegawai yang berkualitas (berdaya guna dan berhasil guna), memiliki pengetahuan, keahlian, dan/atau sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau yang akan datang, yaitu melalui : Pengembangan & Pembinaan SDM UNS Pegawai yang Berprestasi bagi Pemberian Reward Pegawai yang melanggar ketentuan bagi Pemberian Punishmen

6 Pemberian Reward melalui : 1.Penyediaan jalur karir yang jelas. Bagi pejabat fungsional umum dapat dipromosikan sebagai pejabat struktural melalui ujian seleksi calon pejabat struktural sesuai SK Rektor No. 99/UN27/KP/2012, bagi petugas Satpam dapat dipromosikan sebagai Pimpinan Satpam (Kepala/Wakil/Sekretaris), dan bagi pejabat fungsional tertentu dapat naik jabatan s/d Guru Besar bagi Dosen dan s/d tingkat Ahli Madya bagi fungsional non Dosen 2.Memberi kesempatan untuk mengikuti diklat/ kursus/ bimtek dll. Bagi para Satpam diberi kesempatan mengikuti Diklat Garda Pratama 3.Pemberian uang peningkatan kinerja SDM bagi yang masuk kerja sesuai ketentuan jam kerja 4.Dan lain-lain

7 Pemberian sanksi/punishment : 1.Memberikan teguran/peringatan 2.Penjatuhan hukuman disiplin sesuai PP 53 tahun Penundaan hak-hak pegawai apabila ybs sedang dalam proses pembinaan/menjalani hukuman disiplin 4.Pemotongan uang peningkatan kinerja SDM bagi pegawai yang terlambat datang atau pulang mendahului ketentuan jam kerja 5.Dan lain-lain

8 Permasalahan/Kendala Dalam melakukan pengembangan dan pembinaan SDM termasuk Satpam di UNS masih menghadapi kendala, terutama masalah pembagian tugas yang belum merata yang disebabkan karena keterbatasan kompetensi PNS (masih ada beberapa PNS yang sulit untuk dikembangkan, yaitu pegawai yang masuk dalam kuadran TIDAK MAMPU & TIDAK MAU), sehingga bagi PNS yang rajin pasti mempunyai tugas lebih banyak bahkan overload, tetapi PNS yang malas justru tugasnya sedikit, karena kalau diberi tugas tambahan kawatir tidak selesai

9 Kuadran SDM

10 Penyebab permasalahan Masih adanya PNS yang masuk kuadran TIDAK MAMPU & TIDAK MAU mungkin disebabkan beberapa hal antara lain sbb : 1.Masih tingginya rasa “ewuh-pekewuh” 2.Penilaian kinerja PNS (DP3) yang masih subyektif dan tidak berdasarkan target kerja 3.Sistem penggajian belum berdasarkan beban kerja (yang malas dan yang rajin gajinya sama sepanjang golongan/masa kerjanya sama)

11 Tindak lanjut Dengan diberlakukannya PP No. 46 tahun 2011, maka setiap PNS (termasuk Satpam) harus mempunyai rincian tugas dan dapat dilihat rencana dan target pencapaian kerjanya. Bagi PNS yang tidak menyusun SKP atau sasaran kerja < 50% dijatuhi hukuman disiplin sesuai PP 53 tahun 2010 Dengan diberlakukannya PP No. 46 tahun 2011, maka setiap PNS (termasuk Satpam) harus mempunyai rincian tugas dan dapat dilihat rencana dan target pencapaian kerjanya. Bagi PNS yang tidak menyusun SKP atau sasaran kerja < 50% dijatuhi hukuman disiplin sesuai PP 53 tahun 2010

12 Adanya perubahan mindset PNS sehingga memiliki etos kerja yang tinggi dan mencerminkan budaya kerja UNS ACTIVE Distribusi tugas yang adil/merata sesuai kompetensi Perencanaan peningkatan kompetensi pegawai yang lebih terarah dan tepat sasaran Pemberian reward dan punishment yang lebih tegas sebagai feedback hasil penilaian kinerja Hasil yang diharapkan dari implementasi PP No. 46 th 2011

13


Download ppt "Oleh: Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. Pembantu Rektor II Universitas Sebelas Maret 1 www.jamalwiwoho.com."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google