Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi."— Transcript presentasi:

1 PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2 OUTLINE 1. KONDISI EKSISTING 2. REFORMASI BIROKRASI 3. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS 4. EVALUASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS 5. PENUTUP

3 KONDISI EKSISTING

4 TOP NEWS SEPTEMBER 2013 PERINGKAT INDONESIA MENINGKAT DARI #55 (TAHUN ) MENJADI #38 (TAHUN )

5 DARI ke KORUPSI MEMBURUK - KINERJA BIROKRASI MEMBAIK

6 KINERJA PNS bengkuluekspress.com PNS Tertidur Saat Rapat berita.plasa.msn.com Pelayanan Publik Tidak Optimal kemendagri.go.id

7 REFORMASI BIROKRASI

8 PROSES DAN TUJUAN TRANSFORMASI BIROKRASI RULE BASED BUREAUCRACY PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY DYNAMIC GOVERNANCE BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI

9 MANAJEMEN SDM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN POTENSI ARAH TRANSFORMASI KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN SDM APARATUR (2013) (2018) (2025)

10 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) Penataan Struktur Birokrasi Penataan Jumlah dan Distribusi PNS Penataan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka Peningkatan Profesionalisme PNS Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Aparatur Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 2. TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT, 3. MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI AREA PERUBAHAN SASARAN

11 4. PENINGKATAN PROFESIONALISASI PNS KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI 1.Penetapan Standar Kompetensi Jabatan 2.Peningkatan Kompetensi PNS 3.PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU 4.Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri 5.Pengembangan dan Penguatan Jabatan Fungsional HASIL 1.Perubahan Kurikulum diklat PIM dan Diklat Prajabatan oleh LAN 2.Berdasarkan evaluasi, anggaran Diklat K/L sangat kurang 3.PERSIAPAN PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU (PP 46/2011) 4.Penjatuhan sanksi bagi PNS yang melanggar disiplin 5.Penambahan dan Penguatan Jabatan Fungsional

12 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (DP3- PP 10/1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS ) a. Kesetiaan b. Prestasi Kerja c. Tanggung Jawab d.Ketaatan e. Kejujuran f.Kerjasama g.Prakarsa h. Kepemimpinan 3.Prestasi kerja tidak terukur 1.Sangat abstrak 2.Orientasi pada penilaian perilaku 4.Terlalu bersifat administratif &formalitas UNSUR Catatan: DP3 masih berlaku untuk keperluan usul Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pengangkatan dalam jabatan pada periode Kenaikan Pangkat April/Oktober 2014 dan atau tahun Bersifat rahasia 6.Tidak didasarkan pada target kinerja KEKURANGAN

13 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP- PP 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS ) Sebagai Penyempurnaan DP-3 PNS Menggabungkan antara penilaian SASARAN KERJA PNS dengan penilaian PERILAKU KERJA. Merupakan alat kendali agar pelaksanaan tugas pokok setiap PNS, selaras dengan Renstra dan Renja Organisasi

14 MANFAAT PENILAIAN PRESTASI KERJA DI BEBERAPA NEGARA Amerika:  Kenaikan Gaji (81%)  Keputusan Promosi (77%)  Pelatihan dan Pengembangan (68%)  Pembinaan (60%) Inggris:  Keputusan Promosi (88%)  Pelatihan dan Pengembangan (75%)  Pembinaan (67%) Korea:  Keputusan Promosi (75%)  Pelatihan (57%)  Perencanaan Sumber Daya Manusia (50%)  Penentuan Kenaikan Gaji (36%) Amerika:  Kenaikan Gaji (81%)  Keputusan Promosi (77%)  Pelatihan dan Pengembangan (68%)  Pembinaan (60%) Inggris:  Keputusan Promosi (88%)  Pelatihan dan Pengembangan (75%)  Pembinaan (67%) Korea:  Keputusan Promosi (75%)  Pelatihan (57%)  Perencanaan Sumber Daya Manusia (50%)  Penentuan Kenaikan Gaji (36%)

15 Tidak adanya standar Standar yang tidak relevan dan bersifat subyektif Standar yang tidak realistis Ukuran prestasi yang tidak tepat Kesalahan Penilai Pemberian umpan balik secara buruk Komunikasi yang negatif Tidak adanya standar Standar yang tidak relevan dan bersifat subyektif Standar yang tidak realistis Ukuran prestasi yang tidak tepat Kesalahan Penilai Pemberian umpan balik secara buruk Komunikasi yang negatif KEGAGALAN DALAM PENERAPAN PENILAIAN PRESTASI KERJA Sumber: Oliver, 1985

16 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

17 DASAR HUKUM PP 53/2010 Disiplin PNS UU 43/1999 Pokok-Pokok Kepegawaian PP 46/2011 Penilaian Prestasi Kerja PNS Perka BKN 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 46/2011 SISTEM DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA (Pasal 12 dan Pasal 20) Pegawai Negeri Sipil Wajib mencapai Sasaran Kerja Pegawai yang ditetapkan Setiap PNS Wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana Kerja Tahunan

18 Menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS setkab.go.id

19 PRINSIP PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS 1.OBJEKTIF Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai. 2.TERUKUR Dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. 3.AKUNTABEL Seluruh hasil penilaian prestasi kerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang. 4.PARTISIPATIF Seluruh proses penilaian prestasi kerja dengan melibatkan secara aktif antara pejabat penilai dan PNS yang dinilai. 5.TRANSPARAN Seluruh proses dan hasil penilaian pretasi kerja bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.

20 PERILAKU KINERJA PEGAWAI (PKP) BOBOT NILAI 40% ASPEK: a. orientasi pelayanan; b. integritas; c. komitmen; d. disiplin; e. kerja sama; dan f. kepemimpinan. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) BOBOT NILAI 60% ASPEK: a. kuantitas; b. kualitas; c. waktu; dan d. biaya. UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

21 UNSUR2 & PENILAIAN PRESTASI KERJA JABATAN STRUKTURAL Eselon I Renstra dan RKT Eselon II SKP eselon I Eselon III SKP eselon II Eselon IV SKP eselopn III Eselon V SKP eselon IV Fungsional Umum SKP eselon IV dan V Jabatan Acuan BERDASARKAN PERHITUNGAN ANGKA KREDIT (PERKA BKN 1/2013 TTG PELAKSANAAN PP 46) PENILAIAN PRESTASI KERJA JABATAN FUNGSIONAL TTT 12

22 SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) −SKP disusun oleh tiap PNS setiap tahun pada bulan Januari berdasarkan Rencana Kerja Tahunan, disetujui & ditetapkan oleh pejabat penilai (atasan langsungnya) −SKP memuat kegiatan tugas pokok jabatan serta target yang bersifat nyata dan dapat diukur −Nilai bobot kegiatan didasarkan pada tingkat kesulitan dan prioritas −Tugas tambahan yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP −Kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi, hasilnya dinilai sebagai capaian SKP

23 dongengplanologi.blogspot.com TERHITUNG MULAI JANUARI 2014 SETIAP PNS WAJIB MENYUSUN SKP SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

24 SKP DIKECUALIKAN BAGI: PNS yang diangkat sebagai pejabat negara (pimpinan maupun anggota lembaga non struktural) yang diberhentikan dari jabatan organik PNS yang sedang diberhentikan sementara dari jabatan PNS PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara Pasal 30 ayat (1) PNS yang melakukan tugas belajar dan diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan-badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah Pasal 32 ayat (2)

25 dongengplanologi.blogspot.com  Penilaian SKP: membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan dengan bobot kegiatan  Bila realisasi kerja melebihi dari target maka capaian SKP dapat lebih dari 100 (seratus)  Bila SKP tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor di luar kemampuan individu PNS, maka penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

26 NONILAI PRESTASI KERJA KUALIFIKASI 191 – ke atasSangat baik 276 – 90Baik 361 – 75Cukup 451 – 60Kurang 550 – ke bawahBuruk Bobot SKP Bobot PKP NILAI PRESTASI KERJA PNS

27 DALAM MELAKUKAN PENILAIAN, PEJABAT PENILAI MENGGUNAKAN FORMULA : ASPEK KUANTITAS : PENGHITUNGANNYA MENGGUNAKAN Rumus : Realisasi Output (RO) X 100 Target Output (TO) ASPEK KUALITAS : PENGHITUNGANNYA MENGGUNAKAN Rumus : Realisasi Kualitas (RK) X 100 Target Kualitas (TK) ASPEK WAKTU : PENGHITUNGANNYA MENGGUNAKAN Rumus : 1,76 X Target Waktu(TW) - Realisasi Waktu (RW) X 100 Target Waktu (TW) ASPEK BIAYA : PENGHITUNGANNYA MENGGUNAKAN Rumus : 1,76 X Target Biaya(TB) - Realisasi Biaya (RB) X 100 Target Biaya (TB) 27

28 PNS yang pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% s.d. 50% dari sasaran yang ditetapkan, diberikan: Berupa:  penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun  penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun  penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun SANKSI (Sesuai PP 53/2010 ttg Disiplin PNS) HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

29 PNS yang pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25% sasaran yang ditetapkan, diberikan: SANKSI (Sesuai PP 53/2010 ttg Disiplin PNS) HUKUMAN DISIPLIN BERAT Berupa:  Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun  Pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah  Pembebasan dari jabatan  Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS  Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

30 EVALUASI PRESTASI KERJA PNS

31 REKAPITULASI PENERAPAN PP 46/2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA TOTAL YG MELAPORKAN: 30 K/L −1 K/L MEMULAI THN 2010 −2 K/L MEMULAI THN 2011 −3 K/L MENERAPKAN TAHUN 2012 −6 K/L MENERAPKAN TAHUN 2013 −SISANYA AKAN MENERAPKAN TAHUN 2014

32 −JUMLAH PNS orang −PP 46/2011 dilaksanakan sejak Juni 2012 melalui implementasi Sasaran Kinerja Individu (SKI) −KESULITAN: Perubahan mindset pegawai yang pada awalnya tidak terbiasa dengan perencanaan SKP/SKI sehingga sosialisasi dan internalisasi perlu terus dilakukan −PEMANFAATAN: Pertimbangan dalam perhitungan tunjangan kinerja pegawai (nilai SKI tidak boleh <60% untuk mendapat tunjangan) −MONITORING/EVALUASI: Dilakukan setiap bulan terhadap pelaksanaan, penyusunan, penetapan, dan penilaian SKI −Dibentuk Satgas SKI untuk mengawasi pelaksanaan SKI

33 −Sebagai salah satu komitmen dalam mencapai REFORMASI BIROKRASI −Tujuan: a.Meningkatkan motivasi kerja pegawai b.Meningkatkan pencapaian Target IKU unit kerja dan Instansi. c.Memastikan keterkaitan langsung antara Renstra, Tupoksi dan Kegiatan Individu. d.Meningkatkan optimatimalisasi pengelolaan kapasitas kerja pegawai dan rencana kebutuhan pegawai. −Selama pelaksanaannya sudah dilakukan evaluasi aspek administratif maupun progresnya

34 SASARAN KINERJA INDIVIDU BPPT Berbasis web Sumber: ski.bppt.go.id

35 DOKUMEN PENETAPAN KINERJA KEMENPAN RB TAHUN 2013

36 CONTOH KONTRAK KINERJA PNS

37 CONTOH SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

38 KESULITAN: PENYUSUNAN PENETAPAN SKP MERUPAKAN HAL YG BARU MAKA MASIH PERLU SOSIALISASI, PENYESUAIAN, DAN INTERNALISASI PENYUSUNAN & PENILAIAN SKP PEGAWAI YG TUGAS RUTINNYA TIDAK SESUAI DENGAN JABATAN YANG DIDUDUKINYA 1. TERDAPAT BEBERAPA KEGIATAN TUGAS JABATAN YG AGAK SULIT MENENTUKAN DAN MENGUKUR - OUTPUT (mis: Tugas Pelayanan) - WAKTU PENYELESAIAN (mis: Penyusunan Perundangan) - JUMLAH BIAYANYA 2. 3.

39 PENUTUP

40 1. Penilaian Prestasi Kerja PNS untuk mewujudkan PNS yang profesional dan berkinerja dalam rangka mendukung reformasi birokrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS akan diterapkan mulai tanggal 1 Januari 2014, sehingga setiap K/L dan Pemda dapat mulai melakukan simulasi dan mewajibkan PNS untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Masukan terkait dengan penerapan PP 46/2011 : −Bagaimana penilaian agar tidak linier −Bagaimana dengan penilaian terhadap TNI/Polri yang menduduki jabatan sipil, belum ada ketentuan yang mengatur kewajiban menyusun SKP −Perlu diagnosa apabila pns tidak mencapai SKP, apakah kesalahan PNS yang bersangkutan atau organisasi/pengelola 30 K/L telah melaporkan penerapan PP 46/2011, 40% telah mengujicobakannya dan 60% akan menerapkannya pada Januari

41 PESAN MENTERI PAN-RB: KARYA-KARYA & INOVASI2 BENTUL2 HARUS MENJADI SUMBANGSIH BAGI BANGSA & NEGARA PERLU: DITENTUKAN TITIK BERAT KAJIAN: SWASEMBADA PANGAN, MASALAH DISINTEGRASI, DLL. PENGUATAN NETWORKING: LITBANG & PERGURUAN TINGGI

42 TERIMA KASIH dongengplanologi.blogspot.com


Download ppt "PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google