Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SAMBUTAN DAN ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN PADA ACARA PEMBUKAAN EVALUASI DAN PERENCANAAN DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SAMBUTAN DAN ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN PADA ACARA PEMBUKAAN EVALUASI DAN PERENCANAAN DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN."— Transcript presentasi:

1 SAMBUTAN DAN ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN PADA ACARA PEMBUKAAN EVALUASI DAN PERENCANAAN DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2014

2 DASAR HUKUM: DEKONSENTRASI 1.PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2.Permenkes No. 1144/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 3.SK Menkes No. 168/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional 4.SK Menkes No. 32/2013 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Rencana Aksi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

3 PROFIL DEKONSENTRASI Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan *s/d Mei 2014 Pada periode , alokasi dekonsentrasi cenderung meningkat, realisasi dekonsentrasi cenderung menurun Dengan kinerja seperti tahun lalu (2013), diprediksi realisasi dekonsentrasi dapat mencapai di atas 90%.

4 PELAKSANAAN DEKONSENTRASI TA Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Sumber: e-monev DJA, 12 Juni 2014 Menu dekonsentrasi dengan realisasi tertinggi: Peningkatan Pelayanan Kefarmasian (92,68%) Menu dekonsentrasi dengan realisasi terendah: Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekkes (86,85%)

5 PELAKSANAAN DEKONSENTRASI TA Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menu dekonsentrasi relevan dengan indikator kegiatan, sehingga mendorong capaian indikator NO2013Dekonsentrasi Yanfar IndikatorTargetCapaianMenuAlokasiRealisasi% Realisasi 1Persentase Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar Percepatan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas perawatan & RS 8,770,347,0008,128,996, Persentase Puskesmas perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah Advokasi implementasi pedoman dan standar untuk peningkatan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan

6 PELAKSANAAN DEKONSENTRASI TA Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ada jenis belanja yang seharusnya tidak dapat dimuat dalam dekonsentrasi JENIS BELANJAPAGU RKAKL-DIPAREALISASI-DIPA% REALISASI Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk diserahkan kepada pemerintah daerah , Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan , Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya , Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya , Honor Operasional Satuan Kerja , Honor Output Kegiatan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh , Belanja pengiriman surat dinas pos pusat , Belanja Jasa Profesi , Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin , Belanja Keperluan Perkantoran , Belanja Jasa Pos dan Giro , Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota , Belanja Bahan , Belanja perjalanan biasa , Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota , Belanja Jasa Lainnya , Belanja Sewa , Belanja Langganan Listrik , Belanja Barang Operasional Lainnya , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota , Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya , Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya , Belanja Langganan Telepon ,4 Realisasi tertinggi: ; realisasi terendah:

7 NO.KATEGORIJUMLAH%PROVINSI 1Baik721,2 Maluku Utara, KalTim, DKI, JaBar, JaTeng, SumBar, Riau 2Hati-hati39,1 SulUt, NAD, SumUt 3Buruk1442,4 NTT, Banten, Gorontalo, Sulbar, Lampung, KalBar, KalSel, SulTeng, SulSel, SulTra, Bali, DIY, JaTim, Jambi 4Belum melapor927,3 NTB, Papua, Bengkulu, Babel, KepRi, Papua Barat, KalTeng, Maluku, SumSel JUMLAH33100,0 PEMANTAUAN DEKONSENTRASI TA Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Sumber: e-monev Bappenas, 12 Juni 2014 Provinsi yg belum ada realisasi s/d Mei 2014: DKI, DIY, Jatim, Papua, Kepri 15 Provinsi belum pernah mengisi pelaporan e-monev DJA TA. 2014: NAD, SumUt, Jambi, SumSel, Babel, DKI, JaBar, Bali, NTB, SulUt, SulTra, SulBar, Maluku, Papua, Papua Barat

8 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 (Perpres No. 43 Tahun 2014) a.Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja maupun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2015 bagi Kementerian dan Lembaga, b.Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, dan c.Pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2015

9 RKP 2015 : Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 1.Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia, 2.Meningkatkan akses terhadap pelayanan gizi masyarakat, 3.Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, 4.Meningkatkan ketersediaan obat yang bermutu serta terjaminnya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar dan persyaratan bagi pelayanan kesehatan di setiap tahap kehidupan, 5.Meningkatkan pengawasan obat dan makanan berbasis resiko, 6.Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam membudayakan perilaku hidup sehat,

10 RKP 2015 : Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 7.Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional, 8.Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan, 9.Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas, 10.Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas, 11.Menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, dan system informasi, 12.Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.

11 Arah kebijakan 4. Meningkatkan ketersediaan obat yang bermutu serta terjaminnya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar dan persyaratan bagi pelayanan kesehatan di setiap tahap kehidupan a.Peningkatan tersedianya obat, vaksin dan bahan medis habis pakai yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah, terutama obat yang tercantum dalam formularium nasional, b.Peningkatan jaminan mutu pelayanan kefarmasian, c.Terlaksananya penggunaan obat rasional dalam pelayanan kesehatan di setiap tahap kehidupan (continuum of care) d.Penguatan kapasitas institusi dalam manajemen logistik obat,

12 Arah kebijakan 4. Meningkatkan ketersediaan obat yang bermutu serta terjaminnya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar dan persyaratan bagi pelayanan kesehatan di setiap tahap kehidupan e.Penguatan kapasitas institusi dalam teknologi penapisan di bidang obat dan alat kesehatan, f.Pengembangan kemandirian penyediaan vaksin, g.Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi harga obat, h.Peningkatan pembinaan kualitas pre dan post-market alat kesehatan, i.Peningkatan pembinaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan.

13 Beberapa peran Pemerintah Pusat dialihkan kepada Pemerintah Daerah sebagai urusan wajib dan tugas pembantuan Pentingnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk menjamin ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar, meningkatkan pelayanan kefarmasian, pengendalian alat kesehatan, dan pembinaan produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan.

14 ALOKASI DEKON PROVINSI NoPropinsi Provinsi NAD Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Barat Provinsi Riau Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Jambi Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Bangka Belitung Provinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten Provinsi Jawa Tengah Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Jawa Timur

15 ALOKASI DEKON PROVINSI (LANJUTAN….) NoPropinsi Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Gorontalo Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Bali Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Maluku Provinsi Maluku Utara Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Provinsi Kalimantan Utara TOTAL


Download ppt "SAMBUTAN DAN ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN PADA ACARA PEMBUKAAN EVALUASI DAN PERENCANAAN DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google