Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SAMBUTAN DAN ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN PADA ACARA PEMBUKAAN EVALUASI DAN PERENCANAAN DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SAMBUTAN DAN ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN PADA ACARA PEMBUKAAN EVALUASI DAN PERENCANAAN DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN."— Transcript presentasi:

1 SAMBUTAN DAN ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN PADA ACARA PEMBUKAAN EVALUASI DAN PERENCANAAN DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2014

2 DASAR HUKUM: DEKONSENTRASI 1.PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2.Permenkes No. 1144/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 3.SK Menkes No. 168/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional 4.SK Menkes No. 32/2013 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 5.Rencana Aksi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 2010- 2014

3 PROFIL DEKONSENTRASI 2011-2014 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan *s/d Mei 2014 Pada periode 2011-2013, alokasi dekonsentrasi cenderung meningkat, realisasi dekonsentrasi cenderung menurun Dengan kinerja seperti tahun lalu (2013), diprediksi realisasi dekonsentrasi dapat mencapai di atas 90%.

4 PELAKSANAAN DEKONSENTRASI TA. 2013 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Sumber: e-monev DJA, 12 Juni 2014 Menu dekonsentrasi dengan realisasi tertinggi: Peningkatan Pelayanan Kefarmasian (92,68%) Menu dekonsentrasi dengan realisasi terendah: Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekkes (86,85%)

5 PELAKSANAAN DEKONSENTRASI TA. 2013 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menu dekonsentrasi relevan dengan indikator kegiatan, sehingga mendorong capaian indikator NO2013Dekonsentrasi Yanfar IndikatorTargetCapaianMenuAlokasiRealisasi% Realisasi 1Persentase Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar 4041.72 Percepatan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas perawatan & RS 8,770,347,0008,128,996,90892.69 2Persentase Puskesmas perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 1235.15 3Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah 5561.90 Advokasi implementasi pedoman dan standar untuk peningkatan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan

6 PELAKSANAAN DEKONSENTRASI TA. 2013 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ada jenis belanja yang seharusnya tidak dapat dimuat dalam dekonsentrasi JENIS BELANJAPAGU RKAKL-DIPAREALISASI-DIPA% REALISASI 526211 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk diserahkan kepada pemerintah daerah871.876.000937.459.500107,5 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan12.000.000 100,0 523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya1.500.000 100,0 523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya30.300.00030.110.00099,4 521115 Honor Operasional Satuan Kerja1.932.450.0001.846.320.00095,5 521213 Honor Output Kegiatan1.672.990.0001.593.410.00095,2 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya9.290.521.0008.809.872.72994,8 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh811.040.000766.509.20094,5 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat18.390.00017.255.95093,8 522151 Belanja Jasa Profesi4.337.500.0004.067.660.00093,8 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin229.578.000212.574.50092,6 521111 Belanja Keperluan Perkantoran221.560.000202.050.91591,2 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro226.160.000200.500.00088,7 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota17.191.531.00015.221.775.93488,5 521211 Belanja Bahan9.148.945.0008.006.267.70887,5 524111 Belanja perjalanan biasa687.375.000597.595.59286,9 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota8.654.219.0007.429.446.95085,8 522191 Belanja Jasa Lainnya2.617.228.0002.176.146.80383,1 522141 Belanja Sewa913.760.000758.525.00083,0 522111 Belanja Langganan Listrik70.200.00056.306.41880,2 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya2.385.679.0001.853.539.68377,7 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota149.212.000114.391.70076,7 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya30.000.00022.623.00075,4 523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya234.600.000163.400.00069,7 522112 Belanja Langganan Telepon24.400.00015.702.62764,4 Realisasi tertinggi: 526211; realisasi terendah: 522112

7 NO.KATEGORIJUMLAH%PROVINSI 1Baik721,2 Maluku Utara, KalTim, DKI, JaBar, JaTeng, SumBar, Riau 2Hati-hati39,1 SulUt, NAD, SumUt 3Buruk1442,4 NTT, Banten, Gorontalo, Sulbar, Lampung, KalBar, KalSel, SulTeng, SulSel, SulTra, Bali, DIY, JaTim, Jambi 4Belum melapor927,3 NTB, Papua, Bengkulu, Babel, KepRi, Papua Barat, KalTeng, Maluku, SumSel JUMLAH33100,0 PEMANTAUAN DEKONSENTRASI TA. 2014 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Sumber: e-monev Bappenas, 12 Juni 2014 Provinsi yg belum ada realisasi s/d Mei 2014: DKI, DIY, Jatim, Papua, Kepri 15 Provinsi belum pernah mengisi pelaporan e-monev DJA TA. 2014: NAD, SumUt, Jambi, SumSel, Babel, DKI, JaBar, Bali, NTB, SulUt, SulTra, SulBar, Maluku, Papua, Papua Barat

8 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 (Perpres No. 43 Tahun 2014) a.Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja maupun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2015 bagi Kementerian dan Lembaga, b.Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, dan c.Pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2015

9 RKP 2015 : Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 1.Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia, 2.Meningkatkan akses terhadap pelayanan gizi masyarakat, 3.Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, 4.Meningkatkan ketersediaan obat yang bermutu serta terjaminnya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar dan persyaratan bagi pelayanan kesehatan di setiap tahap kehidupan, 5.Meningkatkan pengawasan obat dan makanan berbasis resiko, 6.Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam membudayakan perilaku hidup sehat,

10 RKP 2015 : Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 7.Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional, 8.Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan, 9.Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas, 10.Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas, 11.Menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, dan system informasi, 12.Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.

11 Arah kebijakan 4. Meningkatkan ketersediaan obat yang bermutu serta terjaminnya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar dan persyaratan bagi pelayanan kesehatan di setiap tahap kehidupan a.Peningkatan tersedianya obat, vaksin dan bahan medis habis pakai yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah, terutama obat yang tercantum dalam formularium nasional, b.Peningkatan jaminan mutu pelayanan kefarmasian, c.Terlaksananya penggunaan obat rasional dalam pelayanan kesehatan di setiap tahap kehidupan (continuum of care) d.Penguatan kapasitas institusi dalam manajemen logistik obat,

12 Arah kebijakan 4. Meningkatkan ketersediaan obat yang bermutu serta terjaminnya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar dan persyaratan bagi pelayanan kesehatan di setiap tahap kehidupan e.Penguatan kapasitas institusi dalam teknologi penapisan di bidang obat dan alat kesehatan, f.Pengembangan kemandirian penyediaan vaksin, g.Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi harga obat, h.Peningkatan pembinaan kualitas pre dan post-market alat kesehatan, i.Peningkatan pembinaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan.

13 Beberapa peran Pemerintah Pusat dialihkan kepada Pemerintah Daerah sebagai urusan wajib dan tugas pembantuan Pentingnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk menjamin ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar, meningkatkan pelayanan kefarmasian, pengendalian alat kesehatan, dan pembinaan produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan.

14 ALOKASI DEKON PROVINSI NoPropinsi201320142015 1Provinsi NAD2.393.670.0001.933.219.000 1.974.096.000 2Provinsi Sumatera Utara2.419.790.0002.441.943.000 2.338.608.000 3Provinsi Sumatera Barat1.980.613.0001.771.926.000 1.830.797.000 4Provinsi Riau1.794.842.0001.459.047.000 1.567.366.000 5Provinsi Kepulauan Riau1.487.480.0001.264.740.000 1.297.332.000 6Provinsi Jambi1.796.969.0001.412.917.000 1.510.038.000 7Provinsi Sumatera Selatan1.561.927.0001.591.579.000 1.623.506.000 8Provinsi Bangka Belitung1.598.676.0001.242.259.000 1.353.430.000 9Provinsi Bengkulu1.482.660.0001.349.012.000 1.461.973.000 10Provinsi Lampung1.511.667.0001.515.615.000 1.609.008.000 11Provinsi DKI Jakarta1.591.476.0001.534.617.000 1.838.131.000 12Provinsi Jawa Barat2.609.966.0002.567.499.000 2.631.152.000 13Provinsi Banten1.425.278.0001.323.345.000 1.495.467.000 14Provinsi Jawa Tengah2.602.485.0002.610.508.000 2.581.274.000 15Provinsi DI Yogyakarta1.295.806.0001.192.674.000 1.336.277.000 16Provinsi Jawa Timur2.816.957.0002.750.426.000 2.772.754.000

15 ALOKASI DEKON PROVINSI (LANJUTAN….) NoPropinsi201320142015 17Provinsi Kalimantan Barat1.978.272.0001.514.486.000 1.604.470.000 18Provinsi Kalimantan Tengah1.599.300.0001.530.258.000 1.598.240.000 19Provinsi Kalimantan Selatan2.043.647.0001.575.524.000 1.679.709.000 20Provinsi Kalimantan Timur2.016.952.0001.574.904.000 1.488.356.000 21Provinsi Sulawesi Utara1.725.176.0001.563.635.000 1.666.089.000 22Provinsi Gorontalo1.622.999.0001.207.444.000 1.338.851.000 23Provinsi Sulawesi Tengah1.660.594.0001.429.278.000 1.533.662.000 24Provinsi Sulawesi Selatan1.905.213.0001.983.113.000 2.026.448.000 25Provinsi Sulawesi Barat1.597.574.0001.162.372.000 1.268.214.000 26Provinsi Sulawesi Tenggara1.847.712.0001.454.659.000 1.559.342.000 27Provinsi Bali1.429.671.0001.362.496.000 1.495.607.000 28Provinsi Nusa Tenggara Barat1.682.339.0001.368.063.000 1.450.910.000 29Provinsi Nusa Tenggara Timur2.460.378.0001.830.175.000 1.850.741.000 30Provinsi Maluku1.877.498.0001.447.977.000 1.534.299.000 31Provinsi Maluku Utara1.587.648.0001.352.984.000 1.454.150.000 32Provinsi Papua2.399.367.0002.728.493.000 2.245.104.000 33Provinsi Papua Barat1.958.412.0001.439.702.000 1.801.589.000 34 Provinsi Kalimantan Utara 0 0 1.080.010.000 TOTAL61.763.014.00054.486.889.000 57.897.000.000


Download ppt "SAMBUTAN DAN ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN PADA ACARA PEMBUKAAN EVALUASI DAN PERENCANAAN DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google