MEDIA INFORMASI & KOMUNIKASI PERMUKIMAN JAKARTA

Presentasi berjudul: "MEDIA INFORMASI & KOMUNIKASI PERMUKIMAN JAKARTA"— Transcript presentasi:

1 MEDIA INFORMASI & KOMUNIKASI PERMUKIMAN JAKARTA
hal FEBRUARI 2011 | NO. 04 | TAHUN II PERGERAKAN PEMBANGUNAN FEBRUARI 2011 | NO. 04 | TAHUN II | 12 HALAMAN hal.01 Sambungan dari hal. 08 Rusun Swadaya : Upaya Pensinergian… Ditargetkan pembangunan ke-10 tower ini akan rampung pada akhir tahun ini. Untuk program per-baikan kampung terpadu dilakukan melalui proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT), di mana pada 2007 – 2008 dilakukan di 20 kelurahan dan 111 RW, termasuk dua di antaranya adalah dua kelu-rahan di Kabupaten Kepulauan Seribu. Ditambah-kan Fadjar, pada 2011 dan 2012 mendatang, akan ada program intensif penuntasan RW kumuh. “Sejauh ini pembahasan tentang RW kumuh sudah dilakukan,” tandasnya. (beritajakarta.com) Yang Sebenarnya Berlangsung 1. Banyak rusunawa maupun rusunami yang tidak kena sasaran, terjadi gentrifikasi atau rusun tidak dihuni. 2. Perencanaan tataruang yang tidak partisipatif, aspirasi warga (yang terarah) dari RW Kumuh tidak masuk hitungan. 3. Peremajaan Kampung/RW Kumuh yang tidak memikirkan proses yang bisa mengamankan/men-jamin penduduk lokal bisa tetap menempati lokasi peremajaan. 4. Penataan RW Kumuh dengan konteks upaya pemberdayaan masyarakat yang bersifat ‘project oriented’ dan ‘philantrophy’ justru samasekali TI-DAK MEMBERDAYAKAN, tidak ada proses pen-cerdasan dan perubahan perilaku yang berkesinam-bungan. Yang Diperlukan : Proses Pemberdayaan Masyarakat (Bottom-up) dan Proses Sosial-isasi Program (Top-Down) Ada musrenbang yang dianggap sebagai upaya dari bawah ke atas (bottom-up), namun poin-poin usulannya lahir dari keinginan masyarakat yang hanya berpikir jangka pendek, bukan dari visi dan konteks pembangunan berkelanjutan, sifatnya ha-nya sini-kini. Perlu pendamping yang mencerdas-kan, yang bisa membantu masyarakat lokal untuk juga bisa berpikir global dan punya visi jauh ke de- pan demi keadilan bagi generasi selanjutnya, un- tuk bisa hidup lebih layak di lingkungan yang sehat dan aman. Di sisi lain, Perencanaan di level atas banyak yang tidak bisa diterapkan di lapangan secara baik dan benar, karena para perencana lebih didominasi oleh pemikiran global atau makro dan tidak memahami kondisi lokal yang sebenarnya. Makin buruk, ka- rena kebijakan, dan perencanaan yang diterbitkan oleh pemerintah itu tidak/minim disosialisasikan ke masyarakat. Pensinergian Bottom-Up dan Top-Down Beberapa relawan (dari Forkimja) dibantu suatu tim kecil dari Perguruan Tinggi mencoba melakukan upaya pembangunan yang realistis, signifikan, dan berkelanjutan dengan pensinergian proses peren- canaan yang Top-Down dan pengidentifikasian ma- salah serta kelayakan pembangunannya bersama komunitas sasaran (Bottom-Up). Tidak mudah me- mang, namun terus diusahakan. Sumber: Pencarian Info dengan Google, plus Reportase Independen dan Opini Sintesis ♦ ASA – JURNAL PERKIM MEDIA INFORMASI & KOMUNIKASI PERMUKIMAN JAKARTA Menyadari posisi kampung dan tantangan perubahan yang mau tak mau harus dihadapi dalam meng-kotanya dunia, para pemerhati per-mukiman mencoba mempersiap-kan mental dan membuka wawasan masyarakat, agar ikut berperan da-lam perubahan ini, atau hanya men-jadi pelengkap penderita. Oj Jika MBR bisa beraspirasi… Terbayang di benak mereka, suatu pembangunan rusun sebagaimana di lokasi-lokasi lain yang akhirnya menyingkir- kan sebagian besar penduduk lokal. Ketidakpahaman akan isu-isu global, serta ketidakjelasan akan masadepan mereka membuat para MBR dan miskin kota bersikap resisten terhadap suatu upaya peremajaan lingkungan permukiman. Perlu waktu, materi dan energi untuk mensinergikan ke- bijakan dari atas dan perencanaan dan pelaksanaannya yang partisipatif serta fasilitasi aspirasi masyarakat di lapis terbawah (kasus: Kampung Tomangpulo Kel. Jatipulo) ♦ ♦ ASA

2 hal. 02 FEBRUARI 2011 | NO. 04 | TAHUN II OPINI WARGA
OPINI WARGA JANUARI 2011 | NO. 04 | TAHUN II hal.11 Dalam JURNAL PERKIM Volume 04/II (Feb-ruarai 2011) ini, sesuai dengan rencana, men-jadikan sorotan ke Pemda Kota Adm Jakarta Selatan dan Rencana Tata Ruang Wilayahnya sebagai Jurnal Utama. Mengangkat penggunaan APBD dan APBN bagi alokasi pembangunan perumahan dan permukiman, JP mengemukakan berbagai ke-lemahan proyek pembangunan yang masih dalam frame Business as Usual. Bahwa peru-mahan bukan sekadar jumlah produk perumah-an yang given dari pemerintah, namun bagai-mana supaya rumah, perumahan dan permu-kiman merupakan juga produk keberdayaan masyarakat dan pada gilirannya kembali men-jadi sarana untuk mengembangkan keber-dayaan masyarakatnya. Di volume ini juga, diangkat suatu reportasi menarik dari Setu Babakan, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, pem-bangunan dengan tipologi konservasi permu-kiman di perkampungan yang mempertahan-kan tradisi budaya Betawi. Perkampungan ini juga direvitalisasi sebagai obyek wisata budaya yang mana membantu meningkatkan keber-dayaan ekonomi komunitas kampung, serta meningkatkan kualitas lingkungan sebagai salah satu daerah resapan air hujan. Namun, belum terlihat pemberdayaan aspek sosialnya. Diharapkan, ke depannya, komunitas setem-pat bisa kompak dalam OMS, demi pemeliha-raan lingkungan yang berkesinambungan ♦ WAJAH JAKARTA 2030… ?? Awal Februari lalu DPRD Provinsi DKI Jakarta mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan segelintir elemen masyarakat yang dianggap mewakili, dengan maksud mendapat masukan untuk penyempurnakan Raperda RTRW DKI Ja-karta yang sedang digarap oleh Bap-peda Prov. DKI Jakarta. Sebagai salah seorang dari se-gelintir warga Jakarta yang kebetulan hadir pada acara tersebut, ada “sedikit oleh – oleh” yang akan saya sampaikan, yaitu “banyak keprihatinan yang tak mampu terungkap, ba-nyak kegundahan menghadapi masa depan dan Wajah Jakarta yang belum terbayangkan.” Dalam kesempatan tersebut Bappeda Prov. DKI Jakarta memaparkan tentang Raperda RTRW DKI Jakarta didepan anggota dewan DPRD DKI Jakarta, dalam rangka menerima masukan dari berbagai pihak melalui RDP/Rapat Dengar penda-pat bersama Badan legislative Daerah / Balegda DPRD Prov. DKI Jakarta, dalam paparan tersebut disampaikan, hal – hal sbb : PRINSIP2 PENYUSUNAN RTRW DKI JAKARTA : Pengelolaan Pertumbuhan (Growth Manage-ment), Bukan Pembangunan Biasa. Basis perencanaan Fungsional adalah Mega-lopolitan Jabodetabekpunjur. Pergeseran Dari Stakeholders Ke Share-holders. Pergeseran Paradigma dari Permit/Discre-tionary System menjadi Regulatory System. Keharusan Memisahkan Struktur Ruang dan Pola Ruang. RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota Menjadi Satu Kesatuan. ISU STRATEGIS Kemacetan lalu lintas dan permasalahan sistem transportasi; Pengendalian banjir; Keterbasan ruang terbuka hijau; Ketersediaan energi, air baku, utilitas, dan penge-lolaan limbah; Permasalahan perumahan dan permukiman Pengembangan Pantura; Bencana dan perubahan iklim; Bersambung ke hal. 11 Bersambung dari hal. 02 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN Jakarta sebagai Ibukota NKRI yang nyaman, berkelanjutan dan dihuni oleh masyarakat yang se-jahtera; membangun prasarana dan sarana kota yang ma-nusiawi; mengoptimasikan produktivitas kota; mengembangkan budaya perkotaan; mengarusutamakan pembangunan berbasis miti-gasi bencana; menciptakan kehidupan kota yang sejahtera dan dinamis; menyerasikan kehidupan perkotaan dengan ling-kungan hidup . Kurang lebih demikianlah hal – hal penting yang disampaikan dalam paparan yang singkat tersebut, berikutnya dilakukan sessi tanya jawab dan menye-rap aspirasi, namun karena keterbatasan waktu yang kuarang lebih berlangsung dari jam – ), & keterbatasan ‘segelintir orang yang hadir’ untuk member masukan, maka maksud dari acara tersebut kurang begitu optimal. Terkait dengan hal ini diumumkan bahwa peserta masih bisa menyam-paikan masukan melalui , dan ada website bagi masyarakat umum untuk mengakses & mem-beri kritik, saran & masukan. Namun demikian se-berapa efektif dan apa hasil yang didapat dari mekanisme tersebut, kita tidak tahu ! Akhirnya hanya ungkapan keprihatinan dan seke-lumit harapan yang dapat disampaikan : Semoga warga Jakarta tidak menderita dan harus membayar mahal dalam hal mendapatkan air bersih bagi kehidupan vital sehari-hari. Terkait dengan hal ini penyusunan RTRW Jakarta 2030 agar lebih me-ngedepankan atau memperhatikan amanat Undang - Undang - RI. No. 7 Tahun tentang Sumber Daya Air, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah.  Semoga warga Jakarta tidak terancam dengan air kotor dari limpasan saluran drainase kota yg mam-pet di waktu bujan, ataupun kiriman dari Pun-cak,Bogor dan sekitarnya yang melimpah bak air bah, sehingga menimbulkan bencana tiba-tiba bagi warga Jakarta, baik di tengah malam buta ataupun di kala panas terik mentari Jakarta yang tak mem- aba-aba. Sangat diperlukan sistem pengelolaan hulu – hilir dan mekanisme yang mengatur ke-beradaan 13 sungai yang bermuara di Teluk Ja-karta. Terkait dengan hal ini penyusunan RTRW Jakarta 2030 agar berpedoman pada Permen PU No. 26/Prt/M/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Wilayah Sungai dan Per.Men.PU. No. 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Provinsi, Kabupa-ten/Kota dan Wilayah Sungai (WS) Semoga warga Jakarta khususnya yang bermukim di sepanjang Pantai Jakarta sepanjang 32 km dapat tetap eksis beraktifitas, terutama di tengah ancaman perubahan iklim global/ climate change. Permukaan air laut yang semakin meninggi akibat perubahan iklim global, yang selama ini sangat mengganggu kehidupan masyarakat dan distribusi barang dan jasa di sepanjang Pantura, sepanjang 32 km. Terkait dengan hal ini penyusunan RTRW Jakarta 2030 hendaknya agar berpedoman pada konsep Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air / Integrated Water Resources Management (IWRM). Semoga warga Jakarta khususnya yang bermukim di sepanjang Pantai Utara Jakarta sepanjang 32 km dapat tetap bermukim di atas tanah hak miliknya. Mengingat adanya fakta bahwa terjadi pergeseran garis sempadan pantai yang semakin menjorok ke arah darat, terlebih di tengah ancaman perubahan iklim global/ climate change, di mana akibat men-cairnya es kutub menyebabkan permukaan air laut yang semakin meninggi, sehingga menyapu darat-an. Karena itu, sangat penting memperhatikan dan memikirkan konservasi Sumber Daya Air, peman-faatan Sumber Daya Air, pengendalian daya rusak air. Terkait dengan hal ini penyusunan RTRW Ja-karta 2030 hendaknya agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 th Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Namun…..dengan sikap berbaik sangka… dan niat tulus… membangun Jakarta, semoga…. masih ada tersisa sedikit asa dari Rancangan RTRW 2030, yang akan segera disahkan dan diterbitkan dalam bentuk Perda/ Peraturan Daerah, yang tentu saja masih perlu masukan dan detail tata ruang untuk menjawabnya. Dan…itulah…PR kita bersama…!!! \ Oleh: Retno Puspitasari (Konsultan bid. Permukiman) ♦ 28 Feb 2011 E D I T O R I A L JURNAL PERKIM Media Permukiman – Periodik Bulanan Alamat Redaksi : Jl. Siaga IIA no. 49C JakSel Redaktur : Anita & Astaja Mobile : &

3 Asal-usul Komunitas Betawi & Kampung Setu Babakan
hal FEBRUARI | 2011 | NO. 04| TAHUN II KOMUNITAS SOSIAL BUDAYA FEBRUARI 2011 | NO. 04 | TAHUN II hal. 03 Komunitas Betawi Kampung Babakan dan wilayah kampungnya dipertahankan sebagai area konservasi budaya. Sebenarnya, apa yang disebut dengan orang atau Suku Betawi sebenarnya terhitung pen- datang juga di Jakarta. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis lain yang sudah lebih dulu hidup di Jakarta, seperti orang Sunda, Jawa, Arab, Bali, Sumbawa, Ambon, dan Melayu. Antropolog Univeristas Indonesia, Dr Yasmine Zaki Shahab MA menaksir, etnis Betawi baru terbentuk sekitar seabad lalu, antara tahun Perkiraan ini didasarkan atas studi sejarah demografi penduduk Jakarta yang dirintis sejarawan Australia, Lance Casle. Di zaman kolonial Belanda, pemerintah selalu melakukan sensus, di mana dikategorisasikan berdasar- kan bangsa atau golongan etnisnya. Dalam data sensus penduduk Jakarta tahun 1615 dan 1815, terdapat penduduk dari berbagai go- longan etnis, tetapi tidak ada catatan mengenai golongan etnis Betawi. Antropolog Universitas Indonesia lainnya, Prof Dr Parsudi Suparlan menyatakan, kesadaran sebagai orang Betawi pada awal pembentukan kelompok etnis itu juga belum mengakar. Dalam pergaulan sehari-hari, mereka lebih sering menyebut diri berdasarkan lokalitas tem- pat tinggal mereka, seperti orang Kemayoran, orang Senen, atau orang Rawabelong. Pengakuan terhadap adanya orang Betawi se- bagai kelompok etnis dan satuan sosial dan politik dalam lingkup yang lebih luas, yakni Hindia Belanda, baru muncul pada tahun 1923, saat Moh. Husni Thamrin, tokoh masyarakat Betawi mendirikan Perkoempoelan Kaoem Be- tawi. Baru pada waktu itu pula segenap orang Betawi sadar mereka merupakan sebuah golongan, yakni golongan orang Betawi. Sejak akhir abad yang lalu dan khususnya setelah kemerdekaan (1945), Jakarta dibanjiri imigran dari seluruh Indonesia, sehingga orang Betawi -- dalam arti apapun juga -- tinggal se-bagai minoritas. Pada tahun 1961, ’suku’ Be-tawi mencakup kurang lebih 22,9 persen dari antara 2,9 juta penduduk Jakarta pada waktu itu. Mereka semakin terdesak ke pinggiran, bahkan ramai-ramai digusur dan tergusur ke luar Jakarta. Walaupun sebetulnya, ’suku’ Betawi tidaklah pernah tergusur datau digusur dari Jakarta, karena proses asimilasi dari berbagai suku yang ada di Indonesia hingga kini terus berlangsung dan melalui proses panjang itu pulalah ’suku’ Betawi hadir di bumi Nusantara. Betawi Jagakarsa – Setu Babakan terletak sekitar 300 m dari Jalan Moh.Kahfi, dengan luas areal lebih kurang 35 Ha. Untuk menuju ke Setu Babakan akan melewati pemukiman dan Kebun Rakyat. Sampai saat ini Setu Babakan baru berfungsi sebagai badan air irigasi, pe- mancingan, berenang dan tempat berperahu. Pada waktu mendatang Situ Babakan di- rencanakan akan dikembangkan dan dikelola sebagai obyek wisata. Sumber : Pencarian dengan Google ♦ ASA – 18 Feb 2011 Kampung Babakan, Kelurahan Srengseng Sa- wah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Adm. Jakar- ta Selatan adalah perkampungan dengan tra- disi Betawi yang dikonservasikan, jadi merupa- kan cagar budaya. Dengan adanya Danau Setu Babakan dan penataan rumah-rumah tradisi- onal Betawi menghadap ke danau, Perkam- pungan ini menjadi Kawasan Wisata Budaya, Yaitu Kawasan Wisata Setu Babakan. Perumahan di kampung ini, sebagian besar mendapatkan bantuan Pemkot dalam rehab untuk mempertahankan bentuk tradisi Betawi. Di perkampungan ini juga ada beberapa ge- dung yang peruntukkan sebagai galeri, tempat pertunjukan seni-budaya, dan kantor mana- jemen. Suasana perkampungan ini sejuk oleh oleh pepohonan, dan angin semilir dari danau. Penduduk membuka usaha kecil di rumahnya, yang juga menjadi daya tarik obyek wisata budaya ini, yaitu berbagai makanan tradisional, seperti Toge Goreng, Kerak Telor, dsb. yang jika dikemas lebih menarik bisa juga jadi Wisa-ta kuliner tradisional. Menurut kabar dari warga setempat, di bulan-bulan April hingga Agustus biasanya banyak event2 budaya, seperti pertunjukan lenong, bazaar, dsb. dalam rangka ulang tahun Jakarta dan Kemerdekaan RI. Bersambung ke hal. 04 Asal-usul Komunitas Betawi & Kampung Setu Babakan Kampung Betawi Setu Babakan – Jakarta Selatan

4 hal. 04 FEBRUARI 2011 | NO. 04 | TAHUN II SOSIAL BUDAYA
INFO KEBIJAKAN PUBLIK FEBRUARI 2011 | NO. 04 | TAHUN II hal. 09 Sambungan dari hal. 03, Rumah dengan beranda depan yang luas mencerminkan sifat sosial penghuni rumah ini / budaya umum masyarakat Betawi. Di sepanjang tepi Danau Setu Babakan, ter-tata rumah-rumah penduduk menghadap ke danau. Rumah-rumah ini berdiri di lahan bersertifikat hak milik warga, pembangunannya dapat bantuan dari Pemda untuk rehab mem-pertahankan arsitektur tradisional Betawi. Ja-lannya dari paving-block, ada trotoar, dengan pepohonan, pot bunga (sayangnya ada yang agak ke tengah, jadi penghalang jalan) dan tong sampah di beberapa titik (sayangnya belum dikelola dgn baik), serta pagar rendah di batas danau. Beberapa rumah warga menyewakan juga sepetak ruang di sebelahnya untuk warga pendatang yang ingin menjalankan usaha kecil, seperti pedagang bakso, toge goreng, dll. Pemiliknya sendiri juga buka toko/warung yang jual roti, berbagai minuman ringan, kopi, siap memenuhi keperluan wisatawan yang mampir di teras rumahnya yang berfungsi sebagai ru-ang makan terbuka. Pemberdayaan ekonomi dengan penataan spasial. Waroeng Solo Asli Betawi… ? Sumber : Reportase Independen ♦ ASA – Feb 2011 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Adm. Jakar-ta Selatan termuat pada Gambar 21 dalam Lam-piran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagi-an tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Rencana pengembangan kawasan permukiman , dengan arahan: a. mempertahankan pelestarian kawasan permukiman Kebayoran Baru; b. mem-pertahankan fungsi perumahan di kawasan mantap; c. mengembangkan kawasan permukiman secara vertikal; d. mengembangkan perbaikan lingkungan di kawasan permukiman kumuh, sedang, dan ringan; e. mengembangkan kawasan permukiman dan permukiman dengan KDB rendah di selatan jalan lingkar luar; f. melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman; g. mempertahankan kawas-an permukiman dengan KDB rendah di utara lingkar terutama di Cilandak, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, dan Pesanggrahan; h. peremajaan kawasan dan pengembangan perumahan vertikal dengan intensitas tinggi dan dilengkapi RTH di Setiabudi, Tebet, Pancoran, Mampang Prapatan, dan Pesang-grahan; i. pembangunan rumah susun sederhana di kawasan permukiman padat terutama di Kecamatan Tebet, Pancoran, Kebayoran Lama, dan Mampang Prapatan; j. perbaikan lingkungan di kawasan permukiman padat dan rawan banjir di Kecamatan Pancoran, Tebet, dan Mampang Prapatan; k. pe-ngendalian pembangunan perumahan terutama di Kecamatan Pasar Minggu, Cilandak, dan Keca-matan Jagakarsa;dan l. mengembangkan kawasan permukiman baru terutama di Kecamatan Pesang-grahan, Kebayoran Lama, dan Cilandak. Rencana pengembangan kawasan campuran, de-ngan arahan: a. mengembangkan kawasan cam-puran untuk membantu peningkatan daya tampung penduduk yang dikembangkan secara vertikal ter-utama di beberapa lokasi di sekitar jalan lingkar selatan; b. mengembangkan industri rumahan yang tidak berpolusi dan berwawasan lingkungan hidup; c. mengendalikan perkembangan kawasan cam-puran terutama di selatan dari jalan lingkar luar; d. mengembangkan kawasan campuran bangunan umum dengan perumahan vertikal terutama di Se-tiabudi, Tebet, Pesanggrahan, dan Kebayoran La-ma; e. mengembangkan industri kecil/rumah tangga yang tidak berpolusi dan berwawasan lingkungan hidup terutama di Kebayoran Lama; dan f. me-ngembangkan dan mengendalikan kawasan cam-puran, perdagangan, jasa, dan permukiman yang berfungsi hijau yang dilengkapi fasilitas pejalan kaki dan parkir terutama di Kawasan Kemang ♦ Sumber Draft Raperda RTRW DKI ♦ Feb 2011 RTRW Kota Administrasi Jakarta Selatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Draft Revisi Februari 2011)

5 Pensinergian Pembangunan Rusun dan Perbaikan Kampung
hal FEBRUARI 2011| NO. 04 | TAHUN II PERGERAKAN PEMBANGUNAN PROFIL TOKOH FEBRUARI 2011| NO. 03 | TAHUN II hal. 05 Upaya dari Atas Berbagai upaya terus dilakukan Pemprov DKI Ja-karta untuk mensejahterakan warganya. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da-erah (RAPBD) Tahun Anggaran 2011, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana sebesar Rp 10,76 triliun atau 38,49 persen dari proyeksi RAPBD DKI Jakarta 2011 yang jumlahnya mencapai Rp 27,95 triliun. Dana itu ditujukan untuk peningkatan ke-butuhan dasar masyarakat, yang antara lain akan digunakan untuk pembangunan rumah susun dan penataan terhadap rukun warga (RW) kumuh. Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengung-kapkan, selain mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 8,06 triliun (28,9 persen), kesehatan Rp 2,38 triliun (8,5 persen) serta Rp 4,57 triliun (16,4 persen) untuk perumahan dan fasilitas umum, Pemprov DKI Jakarta juga be-rencana menambah unit rumah susun (rusun) yang diperuntukkan bagi warga Jakarta serta melakukan penataan RW kumuh. Dengan total anggaran program peningkatan ke-butuhan dasar masyarakat sebesar Rp 10,76 triliun, dijelaskan Fauzi Bowo, sebagian besar akan di-alokasikan untuk membangun unit rusun. Pembangunan rusun mengarah pada rusun seder-hana sewa (rusunawa) yang diperuntukkan bagi warga DKI Jakarta yang terkena penertiban di bantaran kali yang juga akan dilaksanakan tahun 2011 mendatang. “Kebutuhan rusunawa bagi warga Jakarta sangat mendesak. Tidak hanya itu, ke-butuhan rumah yang layak juga sangat dibutuhkan. Karena itu, kami menganggarkan penambahan ri-buan unit rusun bagi warga,” ujar Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, Minggu (7/11). Tidak hanya itu, untuk meningkatkan taraf hidup warganya, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan penataan RW kumuh di tahun 2011 mendatang melalui program Moham-mad Husni Thamrin (MHT) Plus. Nantinya, program perbaikan kualitas kampung ini akan diintegrasikan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. “Program tersebut akan dikoordi- nasikan langsung oleh masing-masing walikota atau bupati. MHT Plus dan PPMK Bina Fisik sepenuh-nya dibiayai APBD DKI sedangkan PNPM Mandiri dibiayai dari APBD dan APBN,” kata Bang Fauzi, sapaan akrabnya. Upaya (seolah-olah) dari Bawah Dengan terintegrasinya program tersebut, diharapkan Fauzi Bowo, hingga akhir tahun 2011, Pemprov DKI Jakarta dapat menata kawasan RW kumuh sebanyak 173 RW kumuh dari jumlah 416 RW kumuh. Adapun proyeksi anggaran untuk penataan kawasan kumuh melalui integrasi tiga program PNPM sebesar Rp 26,5 miliar berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp 16,5 miliar dan Pemprov DKI sebesar Rp 10 miliar. Sedangkan untuk program MHT plus dialokasikan sebesar Rp 82 miliar. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan mengatakan, untuk pembangunan rusunawa telah berjalan sejak 2007, meliputi Rusunawa Marunda, Pinus Elok I, Cakungbarat I dan Pulogebang. Kemudian pada 2008, telah dibangun 18 blok terdiri dari unit dan 2009 dibangun 14 blok dengan unit. Bahkan, pada tahun ini, Pemprov DKI Jakarta juga membangun rusunawa di tiga titik sebanyak 10 tower dengan jumlah rumah unit. Masing-masing adalah, empat tower di kawasan eks lokalisasi Boker, Ciracas, Jakarta Timur serta kawasan Pegadungan, Jakarta Barat. Setiap tower memiliki 100 unit rumah. Rencananya rumah-rumah itu diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penang-gulangan Bencana (Damkar dan PB) serta Dinas Kebersihan DKI Jakarta.Sedangkan enam tower lainnya dibangun di kawasan Waduk Pluit. Setiap tower di wilayah itu juga memiliki 100 unit rumah. Bersambung ke hal. 12 Belanda ( Rusun Swadaya : Pensinergian Pembangunan Rusun dan Perbaikan Kampung Suharsih Jumadi Ibu dari seorang pemuda lajang (anak gadis dan suami meninggal dalam kecelakaan belasan tahun lalu) yang senatiasa berusaha menambah pengetahuan dan memperluas wawasannya, Ibu dan sahabat anak-anak kosannya, pegiat lingkungan yang tak bosan-bosannya menyuluhkan peri-laku hidup bersih dan sehat, pengurus wilayah RT.07 RW.06 dengan jiwa pelayanan yang tulus, pribadi yang tenang dengan senyum di wajahnya yang damai. Sosok srikandi yang tidak banyak dikenal, namun mengenal banyak orang di masyarakatnya. Beliaulah Bu Jum, penggerak berbagai program di wilayah RW. 06 Kel. Jatipulo ♦ ASA

6 Pemerintah Kota Adminstrasi Jakarta Selatan dan Pembangunan Permukiman
hal FEBRUARI 2011 | NO. 04 | TAHUN I I JURNAL UTAMA JURNAL UTAMA FEBRUARI | NO. 04| TAHUN II hal. 07 Sebagai Walikota di wilayah Jakarta Selatan, hari-hari  Syahrul Effendi SH MM dilan-da  berbagai kesibukan. Meski demikian, lang-kah ringan selalu diayunkan dan  senyum rajin ditebarkan olehnya. Pria berkumis tipis mampu memimpin secara efektif dan efisien, membuat sebagian besar staf maupun jajarannya mulai dari lurah, camat, Kabag, Kasudin dan Kepala kantor tentunya segan berhadapan dengannya (?) Bertutur tentang perjalanannya sebagai pe-gawai negeri sipil diungkapkannya, terjadi saat di lingkungan Pemda DKI tahun Dua tahun kemudian dia menjadi Kasie Humas Sport Centre Ragunan, Dinas Olah Raga DKI tahun 1980 – Setelah itu menjadi Kepala Bagian Pengamanan PPD I Pemilu tahun 1987. Berbekal menjadi kepala bagian pengamanan Pemilu tahun 1987 itu, Syahrul Effendi terus bergelut di sosial kemasyarakatan, dimana ter-akhir menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi DKI Jakarta tahun 2003 hingga 2005. Memasuki akhir bulan Nopember 2005, Syah-rul Effendi dilantik menjadi orang nomor satu di Jaksel.  Dalam waktu empat tahun menjabat sebagai walikota ke 11 di wilayah selatan ibu-kota ini, dia akrab dengan kawasan resapan air dengan warganya yang agamis yang masih memelukan pembinaan. Hari-harinya kini disibukkan oleh kegiatan menata wilayah, menertibkan daerah kumuh, semrawut yang perlu ditangani dengan cepat, serius dan hati-hati, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Berbagai aktivitas mulai dari dokter masuk RW, bersepeda santai untuk seluruh lurah dalam meninjau lapangan hingga wilayahnya dapat mempertahankan Piala Bangun Praja selama enam kali berturut-turut. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Secara administratif, wilayah ini terbagi men-jadi 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan dengan luas keseluruhan mencapai, 145,73 Km2. Ba-gian dari wilayah Jakarta Selatan ini pada masa awal kemerdekaan direncanakan se- bagai Kota Satelit (Kebayoran Baru), konsep dengan alusi oriental yang ditandai dengan empat jalan utama yang menyebar dari satu pusat persis ke empat penjuru dan meng- integrasikan rumah-rumah besar dengan ru- mah-rumah kecil di dalam setiap blok: yang besar di luar, di tepi jalan besar, yang lebih kecil di dalam, mengelilingi taman lingkungan itu kini mulai penuh sesak. Selain itu, bagian wilayah ini juga menjadi penyangga air tanah ibukota yang nasibnya kini mengenaskan karena banyaknya bangunan dan mulai me- nyurutnya ruang-ruang terbuka hijau. Selain itu, kawasan selatan ini juga mulai tumbuh sebagai pusat perbelanjaan, di samping perumahan yang banyak diminati warga kota. Dengan luas wilayah km2, populasi yang terdaftar 1,730,680 penduduk , dan total populasi 2,100,930 penduduk (2007), dengan kepadatan 14,872 penduduk/km2 . Visi : Mewujudkan Jakarta sebagai Ibukota Ne- gara Republik Indonesia yang sejajar dengan kota-kota besar negara maju dunia, dihuni oleh masyarakat yang sejahtera danberbudaya da- lam lingkungan kehidupan yang berkembang. Misi : Mempertahankan wilayah bagian selatan Jakarta Selatan sebagai daerah resapan air serta memujudkan wilayah bagian utara Jakarta Selatan sebagai pusat niaga terpadu. Dari MHT sampai Gakin (Opini Warga) Sebagian warga Jakarta Selatan menilai pe- nanganan lingkungan padat penduduk dan kumuh selama lima tahun belakangan jalan ditempat. Bahkan, program perbaikan kam- pung terpadu tak sepenuhnya berhasil. “Pe- nanganan masalah perkampungan kumuh tak tuntas ditangani walaupun mendapatkan Piala Adipura untuk tujuh kali,” kata Ny. Rosmanah, warga Kel. Manggarai Selatan - Tebet. Me- nurutnya, tak masalah mengejar prestasi ke-bersihan, tapi yang perlu diperhatikan adalah me-ngurangi kemiskinan dan kekumuhan di ka-wasan padat penduduk. “Kekumuhan di satu lokasi tentunya membawa dampak yang ba-nyak bagi lingkungan sekitar,” ujarnya. Rusdi, warga Tegal Parang, menilai penataan kawasan kumuh tak berhasil. Buktinya, di wi-layahnya masih ada tiga RW yang masuk kategori RW kumuh. Bapak dua anak ini, men-ilai kinerja serta program Walikota Jaksel me-nuntaskan kemiskinan serta kekumuhan sela-ma lima tahun belakangan tak berhasil. “Terke-san pejabat di Pemkot Jaksel tak banyak turun ke lapangan untuk meninjau lokasi yang kumuh dan padat penduduk,” imbuhnya. Kasudin Tata Bangunan dan Perumahan Jak-sel A Sapran, didampingi Kasie Perencanaan setempat Ny. Suharyanti, mengakui bahwa jumlah lingkungan kumuh di Jaksel bertambah. Data yang ada, ujarnya sekitar 32 RW di 19 kelurahan dari delapan kecamatan dinilai kon-disinya masih kumuh dan perlu penataan serta pembangunan. Pihaknya, memang terus berupaya melakukan perbaikan kampung terpadu seperti tahun 2006 yang berjumlah enam kelurahan. “Usulan anggaran tahun 2011 untuk perbaikan kampung terpadu dengan program MHT plus akan dilakukan di Kel. Menteng Atas, Manggarai Selatan dan Gandaria Selatan,” ujarnya. Perbaikan dilakukan secara gabungan dengan instansi terkait lainnya. Sumber : Pencarian dengan Google ♦ ASA – 18 Feb 2011 Pemerintah Kota Adminstrasi Jakarta Selatan dan Pembangunan Permukiman