Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jakarta, Oktober 2013 PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jakarta, Oktober 2013 PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jakarta, Oktober 2013 PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

2 DASAR PERATURAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

3 UU NO 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA Pasal 4 1)Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 2)Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c.urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Pasal 5 1)……. 2)……. 3)Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

4 PERPRES NO 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA Pasal 3 Kecuali Kementerian Koordinator, setiap Kementerian membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan yang terdiri atas : a.urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c.urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Pasal 47 1)Kementerian yang menangani Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Penajaman, Koordinasi, dan Sinkronisasi Program Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas: 1.Kementerian Sekretariat Negara; 2.Kementerian Riset dan Teknologi; 3.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 4.Kementerian Lingkungan Hidup; 5.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 7.Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; 8.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; 9.Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 10.Kementerian Perumahan Rakyat; dan 11.Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

5 PERPRES NO 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA Pasal 672 1)Kementerian Perumahan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 2)Kementerian Perumahan Rakyat dipimpin oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat Pasal 673 Kementerian Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perumahan rakyat dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

6 PERPRES NO 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA Pasal 674 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, Kementerian Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi: a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perumahan rakyat; b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat; c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan Rakyat; d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; dan e.penyelenggaraan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan sebagai bagian dari permukiman termasuk penyediaan rumah susun dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungannya sesuai dengan undang-undang di bidang perumahan dan permukiman, dan rumah susun.

7 PERPRES NO 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA Pasal 674 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, Kementerian Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi: a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perumahan rakyat; b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat; c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan Rakyat; d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; dan e.penyelenggaraan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan sebagai bagian dari permukiman termasuk penyediaan rumah susun dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungannya sesuai dengan undang-undang di bidang perumahan dan permukiman, dan rumah susun.

8 KONDISI EKSISTING TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

9 VISI 1.Meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman. 2.Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai. 3.Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan. 4.Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya perumahan dan permukiman secara optimal. 5.Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman. MISI Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni STRATEGI 1.Pengembangan regulasi dan kebijakan 2.Peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni 3.Pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman 4.Peningkatan pendayagunaan sumberdaya pembangunan PKP 5.Peningkatan sinergi pusat-daerah dan pemberdayaan pemangku kepentingan

10 TUGAS DAN FUNGSI Kementerian Perumahan Rakyat Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang Perumahan Rakyat dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi: a.Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perumahan rakyat; b.Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat; c.Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan Rakyat; d.Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; dan e.Penyelenggaraan fungsi operasional kebijakan penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan sebagai bagian dari permukiman termasuk penyediaan rumah susun dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungannya sesuai dengan undang- undang di bidang perumahan dan permukiman, dan rumah susun. PERMENPERA NO. 21 Tahun 2010 dan No. 31 Tahun 2011

11 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT KEMENTERIAN

12 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon I) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) SEKRETARIAT KEMENTERIAN Sekretariat Kementerian mempunyai tugas : melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi: a.Koordinasi kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat; b.Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Perumahan Rakyat; c.Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Perumahan Rakyat; d.Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; e.Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang - undangan dan bantuan hukum; f.Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat.

13 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TUGAS DAN FUNGSI BIRO-BIRO

14 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Biro Perencanaan dan Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Formal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pengolahan data, dan kerja sama kelembagaan di bidang Perumahan Rakyat. Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi : a.Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan kerja sama di bidang perumahan rakyat; b.Penyusunan anggaran dan evaluasi anggaran; dan c.Pengelolaan data dan informasi di bidang perumahan rakyat

15 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Biro Hukum dan Kepegawaian Biro Perencanaan dan Anggaran Formal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan, bantuan hukum dan perjanjian, serta kepegawaian organisasi dan tata laksana. Dalam melaksanakan tugas, Biro Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a.Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan; b.Pelaksanaan bantuan hukum dan perjanjian; dan c.Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

16 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Biro Umum Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, administrasi dan hubungan masyarakat dan protokol Dalam melaksanakan tugas, Biro Umum menyelenggarakan fungsi : a.Pelaksanaan urusan keuangan; b.Pelaksanaan urusan perlengkapan; c.Pelaksanaan urusan administrasi; dan d.Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan protokol

17 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TUGAS DAN FUNGSI PUSAT-PUSAT

18 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Pusat Pembiayaan Perumahan Pusat Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi kebijakan pembiayaan perumahan. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi : a.Pelaksanaan administrasi pusat. b.Pelaksanaan pengelolaan keuangan; c.Pelaksanaan fasilitasi layanan pemasaran dan kerja sama; dan d.Pelaksanaan fasilitasi layanan pembiayaan perumahan;

19 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Pusat Pengembangan Perumahan Pusat Pengembangan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan rumah susun sewa, pemanfaatan dan penghunian rumah susun sewa dan rumah khusus, pengelolaan dan serah terima aset. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pengembangan Perumahan menyelenggarakan fungsi : a.Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan rumah susun sewa dan rumah khusus; b.Pelaksanaan pemanfaatan dan penghunian rumah susun sewa dan rumah khusus; c.Pelaksanaan urusan pengelolaan dan serah terima aset; dan d.Pelaksanaan administrasi pusat.

20 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

21 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Inspektorat Kementerian Inspektorat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementarian Perumahan Rakyat. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Kementerian menyelenggarakan fungsi : a.Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern; b.Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c.Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d.Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan e.Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kementerian.

22 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

23 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon I) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN Deputi Bidang Pembiayaan mempunyai tugas: Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan. Deputi Bidang Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: a.Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan; b.Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan; c.Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pembiayaan; dan d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat.

24 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Perencanaan Pembiayaan Perumahan (ASDEP I) Asisten Deputi Perencanaan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perencanaan pembiayaan perumahan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Perencanaan Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi: a.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang strategi pembiayaan perumahan; b.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang program dan anggaran; c.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pendataan dan sosialisasi kebijakan pembiayaan perumahan; dan d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

25 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Fasilitasi dan Inovasi Pembiayaan (ASDEP II) Asisten Deputi Fasilitasi dan Inovasi Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi dan inovasi pembiayaan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Fasilitasi dan Inovasi Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: a.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi skim pembiayaan; b.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang inovasi pembiayaan konvensional; c.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang inovasi pembiayaan syariah; dan d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

26 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Kerja Sama Pembiayaan dan Investasi (ASDEP III) Asisten Deputi Kerja Sama Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kerja sama pembiayaan dan investasi. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Kerja Sama Pembiayaan dan Investasi menyelenggarakan fungsi: a.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pengembangan dan fasilitasi investasi; b.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang kerja sama pembiayaan perumahan; c.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang peningkatan kapasitas; dan d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

27 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Pendayagunaan Sumber Pembiayaan (ASDEP IV) Asisten Deputi Pendayagunaan Sumber Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Pendayagunaan Sumber Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: a.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan pasar primer perumahan; b.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan pasar sekunder perumahan; c.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan tabungan perumahan; dan d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

28 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Evaluasi Pembiayaan (ASDEP V) Asisten Deputi Evaluasi Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang evaluasi pembiayaan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Evaluasi Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: a.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi pembiayaan; b.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pengkajian pembiayaan; c.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang analisis dan pelaporan pembiayaan perumahan; dan d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangny a.

29 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN

30 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon I) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN Deputi Bidang Pengembangan Kawasan mempunyai tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan menyelenggarakan fungsi: a.Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan; b.Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan; c.Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan kawasan; dan d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat.

31 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011 ) Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan (ASDEP I) Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang perencanaan pengembangan kawasan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan menyelenggarakan fungsí: a.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan, di bidang strategi pengembangan kawasan; b.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang program dan anggaran pengembangan kawasan; c.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pendataan dan sosialisasi pengembangan kawasan; d.Pelaksanaan penyusunan perencanaan; dan e.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

32 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Kerja Sama Antar Lembaga (ASDEP II) Asisten Deputi Kerja Sama Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kerja sama antar lembaga untuk pengembangan kawasan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Kerja Sama Antar Lembaga, menyelenggarakan fungsí: a.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kerja sama pemerintah dan swasta dalam pengembangan kawasan; b.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kerja sama pemerintah pusat- daerah dan antar daerah dalam pengembangan kawasan; c.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kerja sama swasta dan masyarakat; dan d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

33 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasan (ASDEP III) Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan meliputi : prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang penyediaan prasarana kawasan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasan menyelenggarakan fungsí: a.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan meliputi : prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pendataan lahan dan prasarana kawasan; b.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penyediaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan meliputi : prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang bina penataan prasarana; c.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi penyiapan dan pendayagunaan lahan untuk pengembangan kawasan; d.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penyediaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan meliputi : prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang fasilitasi penyediaan prasarana kawasan; dan e.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

34 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan (ASDEP IV) Asisten Deputi Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang prasarana, sarana dan utilitas kawasan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan, menyelenggarakan fungsí: a.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan rumah susun dan rumah tapak; b.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina pembangunan dan peningkatan kapasitas prasarana, sarana, dan utilitas kawasan; c.Pelaksanaan penataan kawasan kumuh; d.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina pemasaran dan pelayanan konsumen; dan e.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

35 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011 ) Asisten Deputi Evaluasi Kawasan (ASDEP V) Asisten Deputi Evaluasi Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang evaluasi kawasan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Evaluasi Kawasan, menyelenggarakan fungsí: a.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi dalam pengembangan kawasan; b.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengkajian kawasan; c.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang analisa dan pelaporan kinerja pengembangan kawasan; dan d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

36 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA

37 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon I) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA Deputi Bidang Perumahan Swadaya mempunyai tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan swadaya. Deputi Bidang Perumahan Swadaya menyelenggarakan fungsi: a.Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perumahan swadaya; b.Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan swadaya; c.Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perumahan swadaya; dan d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat.

38 TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya (ASDEP I) Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang perencanaan perumahan swadaya. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya menyelenggarakan fungsi: a.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang strategi perumahan swadaya; b.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang program dan anggaran perumahan swadaya; c.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pendataan dan sosialisasi perumahan swadaya; dan d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

39 TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Kemitraan dan Keswadayaan Perumahan (ASDEP II) Asisten Deputi Kemitraan dan Keswadayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kemitraan dan keswadayaan perumahan swadaya. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Kemitraan dan Keswadayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi: a.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kemitraan pemerintah, lembaga perumahan swadaya, lembaga swadaya daerah dan adat; b.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kemitraan usaha perumahan swadaya; c.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang inisiatif keswadayaan perumahan; dan d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

40 TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya (Asdep III) Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang sumber daya swadaya. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya menyelenggarakan fungsi: a.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pertanahan; b.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaksanaan stimulan, serta penyusunan laporan di bidang penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan swadaya; c.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang sumber daya ekonomi, sosial dan budaya; dan d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

41 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya (ASDEP IV) Asisten Deputi Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi dan pemberdayaan komunitas swadaya. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya menyelenggarakan fungsi: a.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi stimulan pembangunan perumahan swadaya; b.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi stimulan peningkatan kualitas perumahan swadaya; c.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pendampingan dan pemberdayaan komunitas perumahan swadaya; dan d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

42 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya (ASDEP V) Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang evaluasi perumahan swadaya. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya menyelenggarakan fungsi: a.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi perumahan swadaya; b.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengkajian perumahan swadaya; c.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang analisa dan pelaporan perumahan swadaya; dan d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

43 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL

44 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon I) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL Deputi Bidang Perumahan Formal mempunyai tugas: Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan formal. Deputi Perumahan Formal menyelenggarakan fungsi: a.Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perumahan formal; b.Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan formal; c.Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan bidang perumahan formal; dan d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat.

45 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Formal (ASDEP I) Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Formal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang perencanaan perumahan formal. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Formal menyelenggarakan fungsi : a.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang strategi perumahan formal; b.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang program dan anggaran perumahan formal; c.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pendataan dan sosialisasi kebijakan perumahan formal; dan d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

46 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan (ASDEP II) Asisten Deputi Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengembangan kerja sama dan kemitraan di bidang penyelenggaraan perumahan formal. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi : a.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kerja sama pemerintah di bidang perumahan formal; b.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kemitraan badan usaha di bidang perumahan formal; c.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kemitraan badan nirlaba di bidang perumahan formal; dan d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

47 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011 ) Asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak (ASDEP III) Asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penyediaan rumah susun dan rumah tapak. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak menyelenggarakan fungsi: a.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyediaan rumah susun sewa, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang perumahan susun; b.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang perumahan tapak; c.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas rumah susun sewa, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang prasarana dan sarana rumah susun dan rumah tapak; dan d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

48 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Fasilitasi Standardisasi Perumahan Formal (ASDEP IV) Asisten Deputi Fasilitasi Standardisasi Perumahan Formal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi pengembangan rancang bangun, teknik dan teknologi, industri bahan bangunan strategis dan standardisasi perumahan formal. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Fasilitasi Standardisasi Perumahan Formal menyelenggarakan fungsi : a.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengembangan rancang bangun, teknik dan teknologi, industri bahan bangunan strategis serta standardisasi rumah susun; b.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyediaan rumah khusus, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengembangan rancang bangun, teknik dan teknologi, industri bahan bangunan strategis serta standardisasi rumah tapak; c.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas rumah khusus, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengembangan rancang bangun, teknik dan teknologi, industri bahan bangunan strategis serta standardisasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas; dan d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangny a

49 TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Formal (ASDEP V) Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Formal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang evaluasi perumahan formal. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Formal menyelenggarakan fungsi : a.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan formal; b.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengkajian perumahan formal; c.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang Analisa dan Pelaporan perumahan formal; dan d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

50 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA STRUKTUR ORGANISASI EKSISTING KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

51 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA STRUKTUR ORGANISASI EKSISTING KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

52 52 MENTERI PERUMAHAN RAKYAT STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT ASDEP PERENCANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN ASDEP FASILITASI DAN INOVASI PEMBIAYAAN ASDEP PENDAYAGUNAAN SUMBER PEMBIAYAAN ASDEP EVALUASI PEMBIAYAAN STAF AHLI ASDEP KERJASAMA PEMBIAYAAN DAN INVESTASI ASDEP PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN ASDEP EVALUASI KAWASAN ASDEP PENYEDIAAN PRASARANA KAWASAN ASDEP PERENCANAAN PERUMAHAN SWADAYA ASDEP KEMITRAAN DAN KESWADAYAAN PERUMAHAN ASDEP FASILITASI DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS SWADAYA ASDEP EVALUASI PERUMAHAN SWADAYA ASDEP SUMBER DAYA SWADAYA ASDEP PERENCANAAN PERUMAHAN FORMAL ASDEP PENYEDIAAN RUMAH SUSUN DAN RUMAH TAPAK ASDEP FASILITASI STANDARISASI PERUMAHAN FORMAL ASDEP EVALUASI PERUMAHAN FORMAL ASDEP PENGEMBANGAN KERJA SAMA DAN KEMITRAAN ASDEP BINA PENGELOLAAN PRASARANA KAWASAN INSPEKTORAT KEMENTERIAN BIRO UMUM BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN BIRO PERENCANAAN & ANGGARAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN PUSAT PENGEMBANGAN PERUMAHAN PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL ASDEP BINA PENGELOLAAN PRASARANA KAWASAN

53 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LINGKUNGAN STRATEGIS ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

54 LINGKUNGAN STRATEGIS Millennium Development Goals (MDG’S) Pembangunan perumahan dan permukiman memiliki keterkaitan kuat dengan sasaran MDGs terutama yang berkaitan dengan kemiskinan atau masyarakat berpendapatan rendah (MBR) serta mengurangi penduduk yang tinggal di daerah kumuh.

55 LINGKUNGAN STRATEGIS Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 25 Perumahan adalah hak asasi manusia yang sangat penting. Hak atas perumahan sebagai bagian dari hak atas standar hidup yang layak yang menyatakan bahwa : Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan.

56 LINGKUNGAN STRATEGIS United Nations Human Settlements Programme (UN–HABITAT) UN-HABITAT membantu mendorong terwujudnya pembangunan perumahan dan permukiman berkelanjutan di Indonesia. Karena itu Kementerian Perumahan Rakyat termasuk menjadi salah satu mitra utama UN Habitat. Indonesia menjadi salah satu fokus area program UN- HABITAT yang penting. Karena itu sinergi dalam mengatasi tantangan pembangunan perumahan dan permukiman menjadi sangat penting. Bahkan Kementerian Perumahan Rakyat dapat memiliki visi selangkah lebih maju.

57 LINGKUNGAN STRATEGIS Konferensi tingkat Menteri tentang Perumahan dan Pengembangan Perkotaan se-Asia Pasifik (APMCHUD) APMCHUD terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perumahan dan pembangunan perkotaan dengan semakin pesatnya urbanisasi dan peningkatan jumlah penduduk di perkotaan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi area kumuh (Slum Area ) sehingga dapat diwujudkan tata kelola perkotaan yang baik.

58 LINGKUNGAN STRATEGIS Undang-undang Dasar RI 1945 Pasal 28 H a (1) Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kalimat bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat pada dasarnya adalah identik dengan perumahan dan permukiman yang berarti sebagai Hak asasi manusia.

59 LINGKUNGAN STRATEGIS Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tugas Pemerintah : Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman; Merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman; Merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang penyediaan Kasiba dan Lisiba; Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman; Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan hunian dan kawasan permukiman; (Ini dapat menjadi landasan tugas eksekusi pelaksnaaan pembangunan)

60 LINGKUNGAN STRATEGIS Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tugas Pemerintah : Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR; Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR; Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat nasional. Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; Melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi keahlian kepada orang atau badan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; (perlu dicheck : karena mungkin sama dengan fungsi LPJK) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

61 LINGKUNGAN STRATEGIS Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Wewenang Pembinaan Pemerintah : Menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang layak, sehat dan aman; Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman; Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman; Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional; Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan pelindungan hukum dalam bermukim; Mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;

62 LINGKUNGAN STRATEGIS Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Wewenang Pembinaan Pemerintah : Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman; Mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional; Mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang perumahan dan kawasan permukiman; Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; Menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; Memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan Memfasilitasi kerja sama tingkat nasional dan internasional antara Pemerintah dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

63 LINGKUNGAN STRATEGIS Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Tugas Pemerintah : merumuskan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat nasional; menyusun rencana dan program pembangunan dan pengembangan rumah susun pada tingkat nasional; menyelenggarakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang- undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun pada tingkat nasional; menyelenggarakan fungsi operasionalisasi pelaksanaan kebijakan penyediaan rumah susun dan mengembangkan lingkungan rumah susun sebagai bagian dari permukiman pada tingkat nasional; memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang rumah susun pada tingkat nasional; menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal rumah susun; menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan penyediaan basis data rumah susun pada tingkat nasional;

64 LINGKUNGAN STRATEGIS Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Tugas Pemerintah : mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara; memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat, terutama bagi MBR; memfasilitasi penyediaaan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi rumah susun yang disediakan untuk MBR; menyelenggarakan penyusunan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang rumah susun; dan melakukan pencadangan atau pengadaan tanah untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang sesuai dengan peruntukan lokasi pembangunan rumah susun.

65 LINGKUNGAN STRATEGIS Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Wewenang Pembinaan Pemerintah : menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat nasional; menetapkan peraturan perundang-undangan, termasuk norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rumah susun; mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program di bidang rumah susun pada tingkat nasional; mengawasi pelaksanaan operasionalisasi kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat nasional; memfasilitasi pengelolaan bagian bersama dan benda bersama rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara;

66 LINGKUNGAN STRATEGIS Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Wewenang Pembinaan Pemerintah : memfasilitasi kerja sama pada tingkat nasional antara pemerintah dan badan hukum atau kerja sama internasional antara pemerintah dan badan hukum asing dalam penyelenggaraan rumah susun; menyelenggarakan koordinasi pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan; menyelenggarakan koordinasi pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun; dan memfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada tingkat nasional.

67 LINGKUNGAN STRATEGIS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun Pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman yang proporsional adalah tantangan besar di masa sekarang dan yang akan datang, yaitu terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang market friendly, efisien, dan akuntabel serta terwujud kota tanpa permukiman kumuh (cities without slum) sesuai dengan Millennium Development Goals (MDGs)

68 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ORGANISASI IDEAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

69 KELEMBAGAAN YANG IDEAL SESUAI TUNTUTAN LINGSTRA Berdasarkan tuntutan tersebut Kementerian Perumahan Rakyat termasuk dalam Kluster 3, sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak optimal karena kewenangannya terbatas. Perlu peningkatan kelembagaan (kluster 2), sehingga memiliki peran dan kewenangan lebih besar untuk menjawab tantangan tersebut diatas

70 LANDASAN FILOSOFIS Peningkatan Akses Kehidupan: mendukung kehidupan yang lebih baik dan pilihan-pilihan yang lebih banyak, diantaranya: 1.Tempat tinggal yang sehat, layak, terjangkau, aman, harmonis dan berkelanjutan. 2.Tempat tinggal yang dapat mengurangi dan pencegahan kumuh baru 3.Tempat tinggal yang memperkuat basis kemandirian komunitas. Peningkatan Akses Penghidupan: yaitu mendukung penghidupan individu, keluarga dan masyarakat untuk mampu mengakses kehidupan ekonominya (purchasing power). 1.Tempat tinggal yang berdampak ekonomis pada transportasi dan interaksi masyarakat. 2.Tempat tinggal yang mendukung penurunan biaya kehidupan masyarakat berpendapatan rendah (MBR). Pendidikan Masyarakat: yaitu menjadi sarana pendidikan peradaban masyarakat, misalnya: Pendidikan masyarakat tentang perilaku kehidupan yang sehat dan harmonis.

71 LANDASAN SUBSTANTIF UU No.1/ 2011 : Pasal 13 Tugas Pemerintah : Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman; Merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman; Merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang penyediaan Kasiba dan Lisiba; Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman; Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan hunian dan kawasan permukiman; (Ini dapat menjadi landasan tugas eksekusi pelaksnaaan pembangunan)

72 LANDASAN SUBSTANTIF Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR; Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR; Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat nasional. Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; Melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi keahlian kepada orang atau badan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; (perlu dicheck : karena mungkin sama dengan fungsi LPJK) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

73 LANDASAN SUBSTANTIF UU No.1/2011 pasal 16, Wewenang Pembinaan Pemerintah : Menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang layak, sehat dan aman; Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman; Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman; Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional; Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang- undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan pelindungan hukum dalam bermukim; Mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;

74 LANDASAN SUBSTANTIF Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman; Mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional; Mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang perumahan dan kawasan permukiman; Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; Menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; Memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan Memfasilitasi kerja sama tingkat nasional dan internasional antara Pemerintah dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

75 LANDASAN FUNGSIONAL Fungsi Koordinasi Berperan sebagai Koordinator yang mengkoordinasikan pembangunan perumahan dan kawasan perumahan nasional. Fungsi Pengaturan (Hukum) Berperan dalam Pengaturan dalam hal standar perumahan dan permukiman, standar teknis, lokasi, kualitas bangunan dan lain sebagainya. Fungsi Kemitraan Organisasi yang memberikan ruang kemitraan yang luas kepada stakeholders untuk mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai peran masing-masing dalam suasana sinergis dan strategis.

76 LANDASAN FUNGSIONAL Fungsi Pembinaan Mendorong pembentukan institusi pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah (berupa SKPD/OPD), dan memberikan dukungan anggaran, sumber daya manusia, NSPM dan lain sebagainya. Fungsi Hubungan Masyarakat Pengelolaan data dan informasi pembangunan perumahan dan kawasanan permukiman berlandaskan UU keterbukaan informasi. Fungsi Manajemen Pertanahan Manajemen pertanahan sebagai leverage pembangunan perumahan dan permukiman, khususnya dalam bentuk pengendalian penggunaan lahan. Bermitra dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Landasan dari fungsi ini adalah pada UU Penataan Ruang.

77 LINGKUP BISNIS KEMENTERIAN PKP PENYELENGGARAAN PERUMAHAN  Penyelenggaraan Rumah  Penyelenggaraan Perumahan PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN  Penyelenggaraan Kawasan Perumahan dan Permukiman  Penyelenggaraan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum PENGELOLAAN LEVERAGE PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  Sistem Pembiayaan (Pengelolaan Sumber Pendanaan, Sistem dan Prosedur Pembiayaan, Sistem Fasilitasi dan Bantuan)  Peranserta Masyarakat PENYELENGGARAAN PERBAIKAN KUMUH  Perumahan Kumuh  Kawasan Permukiman Kumuh PENYELENGGARAAN SISTEM PENUNJANG  Basis Data Perumahan dan Sistem Informasi  Kemitraan (Lintas Sektor, Pemerintah-Daerah, Swasta, Masyarakat)  Sistem Evaluasi  Penelitian dan Pengembangan  Sistem Manajemen Lahan  Perencanaan dan Pengendalian

78 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kedudukan 1.Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden 2.Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tugas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi: 1.perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2.pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah; dan 5.pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

79 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA STRUKTUR ORGANISASI ALTERNATIF KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

80 T E R I M A K A S I H 80


Download ppt "KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jakarta, Oktober 2013 PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google