Auditorium Gedung Baru, Kemenko Kesra - 7 Januari 2014

Presentasi berjudul: "Auditorium Gedung Baru, Kemenko Kesra - 7 Januari 2014"— Transcript presentasi:

1 Auditorium Gedung Baru, Kemenko Kesra - 7 Januari 2014
POKOK-POKOK ARAHAN MENKO KESRA AWAL TAHUN 2014, dan “PERESMIAN GEDUNG KANTOR KEMENKO KESRA” Auditorium Gedung Baru, Kemenko Kesra - 7 Januari 2014

2 A. B. C. DAFTAR ISI PENDAHULUAN TRISULA “3 RESOLUSI EKSRA 2014”
JUARA “7 ARAHAN MENKO KESRA”

3 PENDAHULUAN Tahun 2014, tahun terakhir pelaksanaan RPJMN , sekaligus akhir masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Tahun 2014, tahun politik. Pelaksanaan PEMILU Legislatif (9 April) & PEMILU Presiden-Wapres (Juli 2014) Di tengah tugas-tugas yang menanti, Keluarga Besar Kemenko Kesra mendapat “2 HADIAH TAHUN BARU” yaitu : Peresmian Pembangunan Gedung Baru Kemenko Kesra untuk optimalisasi pemanfaatan dan kenyamanan perlu pembenahan yang “guyub” untuk kenyamanan bersama ; Kembali seluruh pegawai BERKUMPULNYA menempati SATU GEDUNG setelah sekitar 3 tahunan “HIDUP” terpisah; MOMENTUM Tahun Baru, Gedung Baru, Suasana Baru, dll hendaknya benar- benar dimanfaatkan menjadi pemicu wujudkan SEMANGAT KERJA BARU yang bertujuan untuk MENUNTASKAN TUGAS.

4 PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA 2004-2013
Pada bulan Sept 2013, jumlah penduduk miskin mencapai 28,55 juta (11,47 %), bertambah sebanyak 0,48 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebanyak 28,07 juta (11,37%).

5 B. “TRISULA” (3 RESOLUSI KESRA) 2O14
MENCAPAI TARGET PENURUNAN KEMISKINAN RPJMN | TRISULA (1) INDIKATOR TARGET 2012 REALISASI 2012 2013 TARGET 2014 PERTUMBUHAN EKONOMI (%) 6,4-6,9 6,23 6,7-7,4 7,0-7,7 PENGANGGURAN (%) 6,7-7,0 6,14 6,0-6,6 5 - 6 KEMISKINAN (%) 10,5-11,5 11,66 9,5-10,5 8-10 Pada bulan Sept 2013, jumlah penduduk miskin mencapai 28,55 juta (11,47 %), bertambah sebanyak 0,48 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebanyak 28,07 juta (11,37%).

6 B. “TRISULA” (3 RESOLUSI KESRA) 2O14
PENYELESAIAN PENDING MATTERS 2013 I PROGRAM P4S | TRISULA (II) SUSTAINABLE PROGRAM (a.l. Sail Raja Ampat 2014, Gerbang Kampung, Bhaksyacaraka) II III IMPLEMENTASI BPJS TAHUN 2014 PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN NTT IV V PENCAPAIAN TARGET SASARAN PRIORITAS BANGNAS DI BAWAH KOORDINASI KEMENKO KESRA (6 PRIORITAS NASIONAL)

7 PROGRAM P4S PROGAM ANGGARAN (RP TRILIUN) TOTAL P4S 12,5 BSM 7,5 PKH
0,7 RASKIN 4,3 TOTAL PROGAM KHUSUS 16,9 BLSM 9,7 INFRASTRUKTUR DASAR 7,25 KESELURUHAN ANGGARAN 29,4 | PROGRAM P 4S

8 BID. KOORDINASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KERAWANAN SOSIAL
Program Status Keterangan Penanganan Residu Konflik Khususnya Penanganan Eks Warga Timor Timur Di Luar NTT Saat ini yang sedang ditangani Pemerintah dengan koordinasi Kemenko Kesra adalah WNI Eks Timor Timur yang berdomisli di Prov. NTT. Hasil pendataan yang dilakukan Pemerintah terdapat keluarga WNI Eks Timor Timur di Prov. NTT. Saat ini sedang dilakukan validasi data pengungsi. Menurut Kokpit per 25/9/2013 masih ada KK WNI Eks Timtim diluar NTT blm tertangani, dgn tuntutan uang kompensasi sebesar Rp. 50jt/KK blm termasuk penggantian asset Kemenko Kesra terus mengadakan Rakor dgn K/L utk menangani masalah ini Penanganan Eks Pengungsi Konflik Maluku Dan Maluku Utara Gugatan class action perwakilan eks pengungsi konflik Maluku telah diputus menang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Konsekuensinya Pemerintah diwajibkan membayar kompensasi sebesar Rp. 18, 5 juta per KK untuk KK. Menindaklanjuti hal ini, Pemerintah masih melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Pemerintah sedang menyusun memori banding oleh pengacara Pemerintah yang diwakili oleh Kejaksaan Agung Pemerintah masih melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi terkait dgn putusan PN Jakpus yang mewajibkan Pemerintah membayar kompensasi sebesar Rp. 18,5 jt/KK utk KK . Saat ini dalam penyusunan memori banding oleh pengacara Pemerintah yang diwakili oleh Kejagung. | EKS WARGA NTT DAN EKS PENGUNGSI

9 BID. KOORDINASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN
PERUMAHAN RAKYAT Program Status Keterangan BPJS 2014 (BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan efektif 1 Januari BPJS kesehatan bertugas menyelenggarakan jaminan kesehatan, sedangkan jaminan ketenagakerjaan berfungsi mengcover hari tua, pensiun sampai kematian) Saat ini dari 14 RPP yang diamanatkan sesuaikan UU SJSN dan UU BPJS, telah diselesaikan 10 PP: PP No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. PP tentang Sanksi Administrasi bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS. PP tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi bagi Pemberi Kerja. PP tentang Aset dan Liabilitas BPJS Kesehatan. PP tentang Aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan. PP tentang Modal Awal untuk BPJS Kesehatan. | BPJS 2014

10 BID. KOORDINASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KERAWANAN SOSIAL
Program Status Keterangan Jaminan kesehatan secara universal diharapkan bisa dimulai secara bertahap pada 2014 dan pada 2019, diharapkan seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut.  Ketentuan iuran PNS dan TNI/Polri sebesar 5 persen dari gaji per keluarga per bulan. Untuk pekerja formal swasta, 4,5 persen dari dua kali penghasilan tidak kena pajak. Iuran sektor nonformal Rp per orang per bulan untuk rawat inap kelas 1, Rp di kelas 2, dan Rp di kelas 3. Iuran penduduk miskin ditanggung pemerintah Rp per orang per bulan untuk 86,4 juta warga miskin. PP tentang Modal Awal untuk BPJS Ketenagakerjaan. PP tentang Pencabutan PP No. 69 Tahun tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya. PP tentang Pencabutan PP No. 28 Tahun tentang Subsidi dan iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun. PP tentang Perubahan PP No. 14 Tahun tentang Penyelenggaaran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 4 RPP Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang belum diselesaikan mencakup; RPP JKK, JHT, JP, JKm direncanakkan RPP akan dibahas kembali pada awal 2014 setelah selesainya Road Map Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang saat ini sudah tahap finalisasi. | BPJS 2014

11 BID. KOORDINASI KESEHATAN DAN
KEPENDUDUKAN Program Status Keterangan FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL (FCTC) Prevalensi perokok dewasa: 67,4% (laki-laki) dan 4,5% (perempuan) atau 61,4 juta perokok di Indonesia 92 juta warga Indonesia (non-smoker) terpapar asap rokok orang lain (secondhand smoke) 43 juta anak-anak terpapar asap rokok (secondhand smoke), diantaranya 11,4 juta anak usia 0-4 tahun Total kerugian Makroekonomi pada tahun 2010: Trilyun Rupiah Indonesia menjadi tujuan pemasaran produsen rokok dengan resiko merusak kesehatan generasi bangsa; Dengan tidak menjadi Negara pihak FCTC, Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti Conference of Party dalam memperjuangkan kepentingannya dan terlibat dalam negosiasi penerapan panduan dan protokol FCTC. Terdapat dua langkah yang harus ditempuh: 1. TINGKAT INTERNASIONAL Menyerahkan instrumen aksesi FCTC dari Menlu RI kepada Depository, yaitu Sekretaris Jenderal PBB (Pasal 53 dan 37 FCTC). 2. TINGKAT NASIONAL Mengesahkan FCTC dapat melalui Undang-Undang atau Keputusan Presiden (Pasal 9 ayat 2 UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional). Tata cara mempersiapkan RUU atau Rancangan Peraturan Presiden berdasarkan pada PerPres No. 68 tahun 2005. | FCTC

12 BID. KOORDINASI KESEHATAN DAN
KEPENDUDUKAN Program Status Keterangan PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA Hasil proyeksi penduduk menunjukan bahwa penduduk Indonesia mencapai 305,6 juta pada tahun 2035 atau meningkat 67,1 juta sejak tahun 2010. Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan menurun dari 1,4 % per tahun ( ) menjadi 0,6 % per tahun ( ). Angka harapan hidup makin meningkat menjadi 72,2 tahun (kurun waktu ) dan proporsi penduduk tua (60+) makin meningkat menjadi 15,77 % tahun 2035. Data hasil proyeksi penduduk Indonesia sangat penting untuk perencanaan pembangunan baik secara nasional maupun daerah. Presiden berkenan untuk me-Launching Proyeksi Penduduk Indonesia di Istana Negara pada bulan Januari 2014. | PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA

13 BID. KOORDINASI BUDAYA, PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA Program Status Keterangan Penyelenggaraan Sail Raja Ampat 2014, sebaga model percepatan pembangunan sinergi lintas sektor di wilayah kepulauan dan pesisir, | SAIL RAJA AMPAT 2014

14 BID. KOORDINASI BIDANG PENDIDIKAN DAN
KEAGAMAAN Program Status Solusi |

15 BID. KOORDINASI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK
Program Status Keterangan PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 5 (lima) direktif Presiden untuk Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekononi MBR diarahkan untuk: Penyediaan Perumahan Pengadaan Tanah Untuk Perumahan Dan Lahan Usaha Pembuatan Sertifikat Tanah Pembangunan Infrastruktur Pemberdayaan Ekonomi MBR Dana telah dialokasikan pada BA (999) Bendahara Umum Negara tahun 2013 sebesar Rp. 931,8 M untuk 15 K/L termasuk Kemenko Kesra | PERCEPATAN PEMBANGUNAN NTT

16 B. “TRISULA” (3 RESOLUSI KESRA) 2O14
ADANYA GEDUNG BARU HARUS LEBIH MENINGKATKAN KINERJA KOORDINASI & KONSOLIDASI SEBAGAI PERWUJUDAN KARAKTER DAN PERAN KEMENKO KESRA. Gedung Baru berarti mencerminkan Karakter yang lebih baru, yakni Disiplin kerja meningkat, serta Citra Pegawai yang profesional dan dinamis. DIRENCANAKAN PERLUNYA SERAGAM UNTUK MENCERMINKAN KARAKTER BARU TERSEBUT. Gedung Baru memfasilitasi koordinasi yang lebih padu, baik internal kedeputian, antar satker, maupun lintas K/L teknis. Peningkatan kinerja koordinasi perlu diawali dengan pembenahan secara ‘gotong royong’ ruang kerja dan fasilitasnya sehingga menumbuhkan rasa memiliki atas gedung baru yang ditempati. MID-JANUARI 2014, SEMUA UNIT ESELON-1 SUDAH BEROPERASI PENUH DI KANTOR GEDUNG BARU. | TRISULA (3)

17 C. “JUARA” (7 ARAHAN MENKO KESRA)
PERKUAT SOLIDITAS ANTAR PEGAWAI/UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENKO KESRA; KEMBANGKAN KAPASITAS DIRI & LEMBAGA; TINGKATKAN KOMITMEN & SEMANGAT KERJA; JADWAL & LAKSANAKAN KERJA SESUAI PERENCANAAN, HINDARI PENUNDAAN! CIPTAKAN TEROBOSAN, KREASI, INOVASI DALAM BEKERJA, TIDAK BUSINESS AS USUAL. NAMUN TETAP TAAT ASAS & ATURAN; FOKUS!, TAK TERPENGARUH DENGAN TARIK ULUR KEPENTINGAN POLITIK; TINGKATKAN JEJARING KERJA, KOORDINASI & KOMUNIKASI DENGAN K/L DI BAWAH KOORDINASI KEMENKO KESRA. | JUARA (7 ARAHAN MENKO KESRA)

18 TERIMA KASIH