Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERAN SERTA UPAYA LEMBAGA PEMERINTAHAN DALAM MENCIPTAKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN MENSOSIALISASIKAN SKB 3 MENTERI TENTANG AHMADIYAH Oleh: Drs. H.Ismail.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERAN SERTA UPAYA LEMBAGA PEMERINTAHAN DALAM MENCIPTAKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN MENSOSIALISASIKAN SKB 3 MENTERI TENTANG AHMADIYAH Oleh: Drs. H.Ismail."— Transcript presentasi:

1 PERAN SERTA UPAYA LEMBAGA PEMERINTAHAN DALAM MENCIPTAKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN MENSOSIALISASIKAN SKB 3 MENTERI TENTANG AHMADIYAH Oleh: Drs. H.Ismail Usman Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Disampaikan pada : Seminar Sehari Pemanfaatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama dan Sosialisasi SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah di Sumatera Barat Padang. 18 Juli 2012

2 VISI DAN MISI Kanwil Kemenag Prov. Sumbar VISI “Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera Lahir Batin”.

3 MISI Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Bragama Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Bragama Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Kegamaan Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Kegamaan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji,. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji,. Penciptaan Tata Kelola Kepemerintahan yang Bersih dan berwibawa Penciptaan Tata Kelola Kepemerintahan yang Bersih dan berwibawa

4 Tanggungjawab dalam pembinaan kehidupan beragama tidak dapat semata- mata dipikulkan kepada pemerintah. Umat beragama sendirilah yang pertama-tama dan terutama harus memikul tanggungjawab itu. Pemerintah lebih banyak berperan sebagai kekuatan penunjang, dan memberikan kesempatan agar pelaksanaan ibadah dan amal agama itu dapat berjalan dengan tenang dan tenteram. Tanggungjawab dalam pembinaan kehidupan beragama tidak dapat semata- mata dipikulkan kepada pemerintah. Umat beragama sendirilah yang pertama-tama dan terutama harus memikul tanggungjawab itu. Pemerintah lebih banyak berperan sebagai kekuatan penunjang, dan memberikan kesempatan agar pelaksanaan ibadah dan amal agama itu dapat berjalan dengan tenang dan tenteram.

5 Usaha Konkrit Pemerintah terhadap KUB Silaturrahmi Hari Raya/Besar Lintas Agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu) Silaturrahmi Hari Raya/Besar Lintas Agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu) 2. Dialog Pemuda Lintas Agama 3. Peningkatan Wawasan Multikultural Bagi Guru Agama 4. Peningkatan Wawasan Multikultural Bagi Penyuluh Agama 5. Pembentukan Forum Kerukunan Umat Agama 6. Bantuan Dana Operasional Terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumbar secara bertahap 6. Bantuan Dana Operasional Terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumbar secara bertahap

6 D. Pluralisme Penduduk Sumatera Barat Penduduk Sumatera Barat terdiri atas berbagai agama seperti : Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu, sehingga daerah kita merupakan masyarakat majemuk, mereka hidup tersebar di 19 Kabupaten/kota di wilayah Sumatera Barat, di perkotaan sampai ke pedesaan yang terpencil.

7 JUMLAH PENDUDUK SUMBAR DASARKAN PEMELUK AGAMA ( Data Kanwil Depag/Sensus 2005 ) JUMLAH JUMLAH PROSENTASE PENDUDUK AGAMA Jumlah NO.KAB/KOTATOTALTotal PENDUDUK IslamKristenKatolik HinduBuda Ag.lain % 1Padang Kt. Solok Sawahlunto Pd. Panjang Bukittinggi Payakumbuh Pariaman * * * * * * * 8Kep.Mentawai Pes.Selatan Kab.Solok Kab. Sijunjung Tanah Datar Pd.Pariaman Kab. Agam Kab. 50 Kota Kab. Pasaman Kab. Solok Sel * ** ** ** 18Kab. Dhamasraya * ****** 19Kab. Pasbar * ****** Jumlah

8 URGENSI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA Agama merupakan Hak Asasi Manusia yang paling mendasar, sehingga setiap orang berhak untuk menganut agama yang paling ia yakini. Agama merupakan simpul terkuat bagi Integrasi Nasional, jika agama yang dipermasalahkan maka sangat mudah menyulut api permusuhan dan mengganggu keharmonisan bangsa. rB. Oleh karena itu rambu-rambu hidup antar umat beragama mesti ada. Bila tidak, maka agama yang semestinya mendatangkan kedamaian, malah mendatangkan pertikaian dan pertumpahan darah atas nama pembelaan agama. Indonesia mengukir sejarah pahit, pertikaian antar umat beragama, seperti di Kalimantan, Maluku, dll. Yang berdampak sangat luar biasa, sangat melukai, karena mampu menghancurkan sendi-sendi kehidupan umat manusia. Agama merupakan Hak Asasi Manusia yang paling mendasar, sehingga setiap orang berhak untuk menganut agama yang paling ia yakini. Agama merupakan simpul terkuat bagi Integrasi Nasional, jika agama yang dipermasalahkan maka sangat mudah menyulut api permusuhan dan mengganggu keharmonisan bangsa. rB. Oleh karena itu rambu-rambu hidup antar umat beragama mesti ada. Bila tidak, maka agama yang semestinya mendatangkan kedamaian, malah mendatangkan pertikaian dan pertumpahan darah atas nama pembelaan agama. Indonesia mengukir sejarah pahit, pertikaian antar umat beragama, seperti di Kalimantan, Maluku, dll. Yang berdampak sangat luar biasa, sangat melukai, karena mampu menghancurkan sendi-sendi kehidupan umat manusia.

9 Hasil Penelitian dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Menyatakan Konflik Berdasarkan Tingkat Kerawanan dan Banyak Terjadi Hasil Penelitian dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Menyatakan Pemicu Konflik Berdasarkan Tingkat Kerawanan dan Banyak Terjadi Faktor Agama Menduduki Peringkat Kedua setelah Politik dan Ekonomi

10 Kegiatan Yang Rawan Konflik 1. Pendirian Rumah Ibadah 2. Penyiaran Agama kepada penganut agama lain 3. Perkawinan Berbeda Agama 4. Perayaan Hari Besar Keagamaan 5. Penodaan Agama 6. Kegiatan Aliran Sempalan Berkaitan Dengan Agama, antara lain:

11 Tugas-Tugas Pokok Kementerian Agama dalam Membina Kerukunan Umat Melaksanakan pembinaan, pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama. Melaksanakan pembinaan, pelayanan dan bimbingan pada lembaga agama dan sosial keagamaan. Melaksanakan kerukunan umat beragama. Melaksanakan hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah dan instansi terkait serta lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian agama di daerah.

12 LANGKAH-LANGKAH KEMENTERIAN AGAMA DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI SUMATERA BARAT 1.Menjalin hubungan baik dan minta dukungan Pemerintah Daerah 3. Peningkatan Peran FKUB Provinsi Dan FKUB Kota / Kabupaten 2.Melakukan dan membudayakan silaturahmi pada perayaan hari besar keagamaan setiap agama. perayaan hari besar keagamaan setiap agama. 5. Lakukan Sosialisasi Undang-Undang atau Peraturan Pemeritah berkaitan dengan kerukunan umat beragama

13 6.Melakukan study banding situasi Kerukunan Umat Beragama dengan daerah / provinsi lain. 7.Memberikan bantuan operasional kepada FKUB Provinsi dan Kab./Kota setiap tahun 8.Melaksanakan Dialog Pemuda Lintas Agama 10. Bekerjasama dengan majelis-majelis agama lintas agama untuk beri pendalaman pemahaman ajaran agama pada umatnya masing-masing.

14 E. FKUB Sebagai Wadah Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Keberadaan forum umat beragama di daerah mempunyai peran positif dalam menjaga kerukunan intern umat terlebih lagi membantu pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan. Untuk itu diharapkan semua pihak senantiasa menyadari kedudukan masing-masing sebagai komponen bangsa dalam menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

15 Pembinaan kehidupan beragama sebagai salah satu dasar pembangunan kemajuan daerah, yang paling diharapkan oleh pemerintah adalah pelaksanaan Tiga Prioritas Nasional : 1. Pemantapan ideologi Pancasila, 2. Pemantapan stabilitas 3. Ketahanan nasional dan suksesnya pembangunan nasional di segala bidang.

16 Peran serta pemerintah dalam mensosialisasikan SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah - Menindaklanjuti SKB 3 Menteri Pemda Sumbar telah mengeluarkan Pergub Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pelarangan segala aktifitas Ahmadiyah di Sumatera Barat -Guna mensosialisasikan Pergub tersebut, Pemerintah Daerah telah mengundang seluruh elemen terkait se-Prov. Sumatera Barat agar memiliki persepsi yang sama tentang pelarangan Ahmadiyah.

17 WASSALAM SEKIAN TERIMA KASIH


Download ppt "PERAN SERTA UPAYA LEMBAGA PEMERINTAHAN DALAM MENCIPTAKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN MENSOSIALISASIKAN SKB 3 MENTERI TENTANG AHMADIYAH Oleh: Drs. H.Ismail."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google