Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nala Sea Side Hotel 18 Juni 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nala Sea Side Hotel 18 Juni 2014."— Transcript presentasi:

1 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nala Sea Side Hotel 18 Juni 2014

2 Curriculum Vitae Nama: Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Tgl Lahir: Bandung, 5 Nopember 1963 Pangkat/Gol: Pembina Tk 1 / IV/b Pendididikan : 1.S.1: IAIN Bandung tahun S.2 : Universitas Bengkulu Tahun 2007 Riwayat Pekerjaan : 1.Kepala MA Al-Hidayah – IPUH tahun Kepala MAN IPUH Kepala MAN Arga Makmur Kepala MAN 2 Padang Kemiling Kepala Seksi Penyuluhan Haji dan Umroh pada Bidang Hazawa Kanwil Kemenag tahun Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lebong ( ) 7.Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu (2013-Sekarang)

3 Visi Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

4 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama Meningkatkan Kualitas Raudhatul Athfal Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji,. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Bersih dan berwibawa Lima Misi Kementerian Agama

5 Berdasarkan pinsip profesionalisme Sesuai dgn kompetensi prestasi kerja, dan jenjang pangkat syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan 5 PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu Jabatan Struktural (eselon I, II, III, IV, V) Jabatan Fungsional Fungsional Umum (non Angka kredit) Fungsional Umum (non Angka kredit) Fungsional Tertentu (113 JF) Fungsional Tertentu (113 JF) Terampil - P.Pemula - Pelaksana - P.Lanjutan - Penyelia Ahli - Pertama - Muda - Madya - Utama

6 JABATAN FUNGSIONAL : keahlian dan/atau keterampilan spesialistik dan mandiri serta mempunyai kode etik JABATAN STRUKTURAL : kepemimpinan dan manajerial serta mempunyai kode etik KOMPETENSI INTI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

7 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK- POKOK KEPEGAWAIAN Pasal 17 ayat (1) PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu seseorang duduk dalam jabatan tertentu seseorang didayagunakan untuk tugas jabatan yang didudukinya seseorang ditetapkan untuk memperoleh hasil kerja tertentu Pasal 17 ayat (2) Pengangkatan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi dasar pembentukan PNS profesional Dengan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan kompetensi

8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANg JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 – 2025 Dasar Hukum Jabatan Fungsional

9 YOUR SITE HERE Lanjutan... PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKASI MENUJU BIROKRASI YANG BERSIH DAN PROFESIONAL HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN K/L: 1.Penetapan Standar Kompetensi Jabatan 2.Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi 3.Sistem Nasional Diklat Berbasis Kompetensi 4.Penegakan Etika dan Disiplin PNS 5.Sertifikasi Kompetensi PNS 6.Mutasi dan Rotasi Sesuai Kompetensi secara Periodik 7.Pengukuran Kinerja Individu 8.Penguatan Jabatan Fungsional: a)Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional b)Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional c)Peningkatan Kemampuan Jabatan Fungsional d)Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN K/L: 1.Penetapan Standar Kompetensi Jabatan 2.Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi 3.Sistem Nasional Diklat Berbasis Kompetensi 4.Penegakan Etika dan Disiplin PNS 5.Sertifikasi Kompetensi PNS 6.Mutasi dan Rotasi Sesuai Kompetensi secara Periodik 7.Pengukuran Kinerja Individu 8.Penguatan Jabatan Fungsional: a)Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional b)Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional c)Peningkatan Kemampuan Jabatan Fungsional d)Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional

10 Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

11 1.Meningkatkan produktifitas kerja PNS secara personal ; 2.Meningkatkan produktifitas unit kerja; 3.Peningkatan dan pengembangan karier PNS; 4.Peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan membentuk sikap professionalisme PNS.

12 1.Kenaikan Pangkat bisa dua tahun sekali; 2.Pangkat/golongan dapat melebihi pangkat/golongan maksimum; 3.Besar tunjangan jabatan dapat melebihi tunjangan jabatan struktural dan tunjangan funsional umum; 4.Profesionalitas kerja semakin teruji; 5.Mudah memperoleh angka kredit minimum.

13 JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

14 -Pranata Komputer -Arsiparis - Analis Kepegawaian - Pranata Humas -Pranata Laboratorium Pendidikan -Pustakawan -Dan lain-lain Yang Termasuk Dalam Jabatan Fungsional Tertentu??

15 15 KEUNGGULAN JABFUNG TERTENTU  Pangkat boleh lebih tinggi dari atasan/pej struktural  Dikecualikan dari ujian dinas untuk kenaikan golongan penggajian  Standar pengukuran kinerja individual lebih obyektif  Menerima tunjangan jabatan bukan tunjangan fungsional umum per golongan

16 16 PROSEDUR PENGANGKATAN PIMPINAN UNIT KERJA SESJEN U.P. KAROPEG BERKAS USUL 1.SRT PERNYATAAN TELAH MELAKS KEG. 2. DUPAK +BUKTI FISIK 3. SK KP & JABATAN TERAKHIR 4. IJAZAH 5. STTPL DIKLAT ARSIPARIS 6. DP3, 1 TH TERAKHIR SYARAT TIM PENILAI *) MENILAI & PERTIMBANGAN OK? PAK & SK JABATAN SRT PENGEMBALIAN PEJ YG DIBERI KUASA Y T A A Y T A *): MADYA-UTAMA TPP: ANRI A.PELAKSANA S.D. MUDA

17 17 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KETUA merangkap ANGGOTA WAKIL KETUA merangkap ANGGOTA SEKRETARIS merangkap ANGGOTA sekurang-kurangnya 4 orang ANGGOTA SETIAP JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DIBENTUK TIM PENILAI. TIM PENILAI DARI: Unsur Kepegawaian Unsur unit teknis Pejabat fungsional TIM PENILAI ANGKA KREDIT JAFUNG

18 1.PRINSIP-PRINSIP DAN ETIKA PENILAIAN JAFUNG a.Adil Setiap usulan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama. b.Obyektif Penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas c.Akuntabel Hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan pertimbangan dan alasannya d.Transparan dan Bersifat Mendidik Proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik.

19

20 Prinsip/Etika Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 1. Objektif 2. Terukur 3. Akuntabel 4. Partisipasi 5. Transparan Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai Dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Seluruh hasil penilaian kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang Seluruh proses penilaian prestasi kerja dengan melibatkan secara aktif antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai Seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia

21 Pengembangan jabatan fungsional pada hakekatnya diarahkan agar setiap Pegawai Negeri Sipil memiliki kedudukan, peran, tugas, tanggung jawab, bahkan hak dan kewajiban yang jelas dalam setiap satuan organisasi pemerintahan, karena dalam jabatan fungsional akan dapat dilihat dan diukur setiap prestasi yang dicapai yang tercermin melalui perolehan angka kredit. Kesimpulan

22 Pengembangan jabatan fungsional pada hakekatnya diarahkan agar setiap Pegawai Negeri Sipil memiliki kedudukan, peran, tugas, tanggung jawab, bahkan hak dan kewajiban yang jelas dalam setiap satuan organisasi pemerintahan, karena dalam jabatan fungsional akan dapat dilihat dan diukur setiap prestasi yang dicapai yang tercermin melalui perolehan angka kredit. Kesimpulan Lanjutan..

23 Jalan jalan sama kekasih.. teringatnya di waktu shubuh.... cukup sekian dan terima kasih... wassalamualaikum warohmarullohi wabarokatuh


Download ppt "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nala Sea Side Hotel 18 Juni 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google