Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Hotel Harris Jakarta, 11 Agustus 2014 1. PENDAHULUAN 2.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Hotel Harris Jakarta, 11 Agustus 2014 1. PENDAHULUAN 2."— Transcript presentasi:

1 Hotel Harris Jakarta, 11 Agustus

2 PENDAHULUAN 2

3 Visi Pembangunan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR RPJMN DALAM KERANGKA RPJPN (UU 17 TAHUN 2007) Slide - 3

4 TUJUAN PERTEMUAN Mendapatkan input atau masukan sebagai penyempurnaan draft Teknokratik RPJMN Bidang Perlindungan Anak Mendapatkan masukan dalam penyusunan matriks lintas bidang Perlindungan Anak sesuai dengan Tupoksi masing-masing K/L yang terlibat 4

5 SUSUNAN ACARA 5 WaktuAgendaNarasumber/Fasilitator –  Pembukaan dan arahan  Paparan Tentang Draft Teknokratik RPJMN Bidang Perlindungan Anak Plt. Dir. Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak - Bappenas – 10.30Paparan Pembahasan Draft Teknokratik RPJMN Bidang Perlindungan Anak - Prof. Irwanto - Hamid Patilima – 11.30Diskusi Isu Strategis 1: Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal\ Seluruh Peserta Moderator: Kasubdit PA – 13.00Diskusi Isu Strategis 2: Peningkatan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya Seluruh Peserta Moderator: Kasubdit PA – 14.00IsomaPanitia – 15.30Diskusi Isu Strategis 3: Peningkatan Efektivitas Kelembagaan perlindungan Anak Seluruh Peserta Moderator: Kasubdit PA – 16.30Diskusi MatriksPanitia Kesimpulan dan PenutupSeluruh Peserta Moderator: Kasubdit PA

6 RANCANGAN TEKNOKRATIK – RPJMN

7 Pengantar Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan; Data Susenas tahun 2013, terdapat 87,041 juta jiwa anak; Pemenuhan hak dan perlindungan anak Indonesia secara holistik  diwujudkan  koordinasi dan sinergi yang baik antar kementerian/lembaga terkait, antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara pemerintah dan masyarakat/keluarga. Pembangunan perlindungan anak  kebijakan lintas bidang. 7

8 Pengertian Perlindungan Anak menurut UU No. 23/2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 8

9 Perlindungan Khusus “perlindungan khusus” bagi: 1.anak dalam situasi darurat, 2.anak yang berhadapan dengan hukum, 3.anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, 4.anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, 5.anak yang diperdagangkan, 6.anak korban penyalahgunaan napza, 7.anak korban penculikan, penjualan, prostitusi?, dan pornografi, 8.anak korban kekerasan baik fisik termasuk sesksual dan/atau mental, 9.Anak dengan disabilitas, dan 10.anak korban perlakuan salah dan penelantaran 11.Anak dengan penyakit kronis/ terminal 9

10 Isu Strategis 1.Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal; 2.Peningkatan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya; 3.Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Perlindungan Anak; 4.KERANGKA PENDANAAN; 5.KERANGKA REGULASI; dan 6.KERANGKA KELEMBAGAAN 10

11 1. Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal masih terdapat sekitar 36,6 persen bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif (Susenas 2012). sekitar 40,8 persen bayi belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap, dan sekitar 10,2 persen bayi terlahir dengan BBLR, sekitar 19,6 persen anak usia 0-4 tahun mengalami kurang gizi, 37,2 persen stunting, dan 11,9 persen gizi lebih (Riskesdas 2013). Data Kemenkes menyebutkan pada tahun 2013 terdapat 759 anak mengidap HIV dan 154 mengidap AIDS. Riskesdas 2007 terdapat 150 dari 1 juta anak penderita kanker dan diperkirakan setiap tahun akan terjadi kasus baru pada anak di seluruh Indonesia. Akses anak dengan kondisi rentan (anak berkebutuhan khusus/ABK, anak dengan disabilitas/ADD, anak di Lapas, anak di panti, anak korban kekerasan, anak dengan penyakit kronis, anak dari keluarga miskin, anak di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan/galcitas, dll) terhadap layanan kesehatan belum optimal karena masih terbatas dan belum meratanya ketersediaan layanan yang dibutuhkan. Permasalahan - Kesehatan 11

12 ... lanjutan masih terdapat sekitar 36,99 persen anak usia 3-6 tahun yang tidak mengikuti pendidikan anak usia dini, serta sekitar 12,22 persen anak usia tahun dan 38,96 persen anak usia tahun tidak bersekolah. ADD dan ABK yang dapat mengakses sekolah inklusif atau sekolah luar biasa (SLB) masih rendah karena terbatasnya jumlah dan kurang meratanya ketersediaan sekolah inklusif dan SLB. Data Kemendikbud tahun 2011 menunjukkan hanya 88,9 ribu dari 1,6 juta ADD yang memperoleh layanan pendidikan melalui SLB (TK-SMA). Kendala dalam mengakses layanan pendidikan terjadi pada pekerja anak yang ditarik dari pekerjaannya, anak yang berada di Lapas, anak korban kekerasan/eksploitasi, dan lain-lain. Semakin marak anak-anak yang mengalami kekerasan di sekolah baik yang dilakukan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya yang berada di lingkungan sekolah. Permasalahan - Pendidikan 12

13 ...lanjutan Masih terdapat sekitar 9.15 persen anak yang tidak tinggal serumah bersama ibu kandungnya (Susenas 2011) yang perlu diperhatikan pengasuhannya. Pengawasan terhadap informasi layak anak yang belum maksimal mendorong banyaknya kasus kekerasan, pornografi, trafficking dan cyber crime yang melibatkan anak. Forum anak belum melibatkan anak rentan dan belum sepenuhnya efektif dalam menyuarakan pendapat anak. Terjadi kesenjangan yang signifikan antara anak-anak dari dari keluarga miskin terhadap akses layanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan. Tahun 2013, terdapat anak usia 0-15 tahun sebagai korban kecelakaan lalu lintas dan usia anak tahun sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas (Korlantas Polri). Permasalahan - Lain tantangan kedepan adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, dan sosial, termasuk akses anak rentan terhadap layanan yang dibutuhkan 13

14 2 Peningkatan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya (1)Hasil survei prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA) tahun 2013 menunjukkan prevalensi kekerasan pada anak laki-laki adalah 47,74 persen, sedangkan pada anak perempuan adalah 17,98 persen. Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dialami anak, diikuti dengan kekerasan emosional dan kekerasan seksual. Pelaku kekerasan terhadap anak umumnya adalah orang-orang yang dekat dengan anak, seperti ibu/ayah kandung, ibu/ayah tiri, anggota keluarga lainnya, guru, tetangga. Data Sakernas Agustus 2012 menunjukkan sekitar 2,7 juta anak usia tahun yang masuk dalam kelompok pekerja. Selanjutnya data bulanan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per 7 Juli 2014 melaporkan sebanyak anak berstatus sebagai tahanan dan anak berstatus sebagai narapidana. Bareskrim Polri mencatat sebanyak perkara anak pada tahun 2013; (2)Sampai dengan akhir 2011, terdapat sekitar 500 ribu anak berada dalam pengasuhan/pengawasan panti asuhan dan 4,3 juta anak terlantar (Kemensos); (3)munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan yang berakibat pada kekerasan dan eskploitasi seksual serta trafficking; Permasalahan 14

15 ... lanjutan (4) kebijakan dan layanan yang ada masih bersifat reaktif dan lebih menekankan pada penanganan forensik dan memfokuskan kepada korban, sehingga kurang mempertimbangkan layanan berbasis keluarga dan masyarakat; (5) Ketidakjelasan mandat dan akuntabilitas lembaga-lembaga terkait perlindungan anak dalam pelaksanaan layanan secara komprehensif dan berkesinambungan; (6) Pernikahan usia dini yaitu pada usia tahun masih banyak ditemui. Berdasarkan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2014), rasio pernikahan dini di perkotaan pada 2012 adalah 26 dari perkawinan dan meningkat menjadi 32 dari pernikahan pada tahun Pada tahun yang sama terjadi penurunan rasio pernikahan dini di perdesaan rasio dari 72 menjadi 67 per Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, setiap tahun sekitar 125 ribu penduduk usia tahun dan 1,1 jt penduduk usia tahun yang menikah; serta (7) masih adanya sikap permisif masyarakat dan praktek budaya yang menoleransi terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak. Tantangan yang akan dihadapi adalah meningkatkan perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya 15

16 3. Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Perlindungan Anak untuk meningkatkan kualitas kelembagaan yang meliputi aspek: – norma, – struktur, dan – proses Upaya yang dicapai  peraturan perundang-undangan, kapasitas SDM, koordinasi antar instansi terkait, serta ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi. dalam pelayanan perlindungan anak 16

17 Permasalahan 1.masih terdapat disharmonisasi antar perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dan dengan standar internasional. 2.masih kurangnya kapasitas lembaga perlindungan anak dalam pelaksanaan berbagai perundangan-undangan dan kebijakan yang ada, yang tercermin dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia pelaksana layanan dan sarana prasarana yang tersedia; 3.belum optimalnya koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan pusat- daerah dalam pelaksanaan perlindungan anak; 4.kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi, 5.belum optimalnya pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program perlindungan anak baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Tantangan  harmonisasi dan implementasi kebijakan perlindungan anak serta sinergi dan koordinasi antarpemangku kepentingan baik pemerintah maupun non-pemerintah pada tingkat pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi 17

18 SASARAN 1.meningkatnya cakupan anak balita/anak yang memiliki akta kelahiran; 2.menurunnya AKB, AKBA, dan BBLR; 3.menurunnya persentase balita yang kekurangan gizi, stunting dan gizi lebih; 4.meningkatnya cakupan imunisasi dasar dan balita yang mendapat ASI eksklusif dan ASI; 5.meningkatnya APK PAUD, APS 7-12 tahun, APS tahun, dan APS tahun; 6.meningkatnya cakupan layanan pendidikan inklusif/khusus; 7.meningkatnya partisipasi anak dalam pembangunan; 8.meningkatnya kapasitas keluarga dalam memberikan pengasuhan yang berkualitas bagi anak; 9.menurunnya kasus tawuran, bullying, dan kehamilan pada remaja; 10.meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi dan menguatnya mental positif anak; dan 11.meningkatnya penyediaan lingkungan ramah anak seperti taman bermain dan rekreasi, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, serta ruang kreativitas Meningkatnya akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak 18

19 ...lanjutan (1)menurunnya prevalensi/kasus kekerasan terhadap anak baik fisik, seksual, dan emosional; (2)menurunnya jumlah pekerja anak dan anak yang bekerja di dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk; (3)menurunnya ABH yang berada di lapas dan/atau di penjara bersama dengan orang dewasa; (4)meningkatnya penanganan kasus ABH berbasis restorative justice dan diversi; (5)menurunnya perkawinan di usia anak; (6)meningkatnya cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan yang terpadu dan berkelanjutan; (7)menurunnya jumlah anak yang diasuh di institusi pengasuhan/panti asuhan; (8)meningkatnya cakupan perlindungan sosial bagi anak yang rentan/beresiko; (9)meningkatnya kualitas pengasuhan anak dalam keluarga dan pengasuhan alternatif/pengganti, termasuk di dalam proses peradilan, serta (10) menurunkan jumlah anak miskin Menguatnya sistem perlindungan anak 19

20 ...lanjutan (1)meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan data/informasi perlindungan anak; (2)meningkatnya sinergi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak; (3)meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pelaksana perlindungan anak yang memadai; (4)meningkatnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga/SKPD, antar pusat dan daerah, serta dengan elemen masyarakat; (5)meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak; (6)meningkatnya pemahaman dan adanya komitmen para pengambil keputusan, masyarakat, dan keluarga tentang hak anak, pentingnya perlindungan anak, dan pengasuhan yang baik; (7)tersusunnya perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif anak; serta (8)meningkatnya kapasitas penyedia layanan dasar yang mampu memberikan pelayanan berkualitas yang ramah anak dan mampu mengidentifikasi kasus terhadap kekerasan anak Meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak 20

21 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (1)peningkatan pemerataan dan ketersediaan layanan dasar termasuk penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif/khusus untuk anak rentan (seperti ABK, ABH, ADD, anak berpenyakit kronis, anak miskin dan lain sebagainya); (2)Peningkatan layanan PAUD-HI bagi seluruh anak; (3)Percepatan kepemilikan akta kelahiran; (4)Peningkatan dan penguatan kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasah kreativitas dan bakat anak; (5)Peningkatan informasi layak anak melalui pengawasan materi dan akses; (6)peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak; (7)peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyedia layanan; (8)peningkatan kerjasama antar instansi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan layanan, (9)Advokasi dan sosialisasi terhadap pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan lingkungan ramah anak; dan (10)Peningkatan upaya perwujudan kota yang ramah anak Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup 21

22 ...lanjutan 1.Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya melalui penguatan sistem perlindungan anak, mulai dari pencegahan, pelayanan, dan rehabilitasi; 2.peningkatan upaya untuk mencegah perkawinan di usia anak; 3.peningkatan kualitas pengasuhan anak dalam keluarga dan pengasuhan alternatif; 4.Peningkatan cakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan; 5.peningkatan keterpaduan sistem peradilan anak dan sistem kesejahteraan sosial anak, dan 6.advokasi dan sosialisasi terhadap pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya Penguatan dan implementasi sistem perlindungan anak 22

23 ...lanjutan 1.harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dan melengkapi aturan pelaksanaannya; 2.peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah di pusat dan daerah serta organisasi masyarakat melalui jejaring kelembagaan; 3.penguatan sistem manajemen dan pemanfaaatan data dan informasi; 4.peningkatan kapasitas instansi pemerintah pusat dan daerah yang memberikan layanan pada anak; 5.peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan dan penganggaraan yang rensponsif anak, dan 6.peningkatan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan perlindungan anak secara berkelanjutan Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak 23

24 KERANGKA PENDANAAN a.peningkatan dukungan pembiayaan pusat dan daerah dalam pelayanan perlindungan anak, dan b.peningkatan dukungan pembiayaan pelayanan perlindungan anak melalui kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan kemitraan internasional 24

25 KERANGKA REGULASI a.Revisi peraturan per-UU-an, seperti: UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, revisi UU No.12/1995 tentang Pemasyarakatan sebagai tindak lanjut UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan UU No.35/2009 tentang Narkotika (menjadi berperspektif dekriminalisasi); b.Penyusunan RUU Tentang Pengasuhan, dan pekerja sosial; c.Revisi NSPK tentang perlindungan anak; d.Penyusunan regulasi yang mengatur tentang koordinasi antarlembaga di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam perlindungan anak, serta antar pusat dan daerah terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak; e.Penyusunan regulasi yang mengatur tentang kerjasama antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan mitra pembangunan dalam memberikan layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, termasuk bagi anak dengan kondisi khusus; f.Penyusunan Peraturan presiden terkait Percepatan Kota Layak Anak dan 2 Perpres sebagai mandat UU No. 11/2012 tentang SPPA; g.Penyusunan RAN tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; dan h.Ratifikasi protokol opsional KHA tentang prosedur komunikasi dan partisipasi anak 25

26 KERANGKA KELEMBAGAAN a.Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai koordinator perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah; b.Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah; c.Penguatan lembaga pelayanan perlindungan anak, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; d.Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga/SDM di lembaga pelayanan perlindungan anak; e.Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak di provinsi/kabupaten/kota, termasuk sinkronisasi nomenklatur lembaga perlindungan anak; f.Peningkatan percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA); g.Peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif anak di berbagai sektor; dan h.Penguatan lembaga pengelola sistem data dan informasi perlindungan anak. 26

27 TARGET TUJUAN PEMBANGUNAN PERLINDUNGAN ANAK Terpenuhinya Hak Anak dan terlindunginya anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya meningkatkan akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara fisik, mental dan sosial, termasuk akses anak dengan kondisi khusus terhadap layanan yang dibutuhkan. Meningkatkan perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. harmonisasi dan implementasi kebijakan perlindungan anak di segala tingkatan, serta sinergi dan koordinasi antarpemangku kepentingan baik pemerintah maupun non-pemerintah Kualitas dan akses layanan untuk anak dengan kondisi khusus belum optimal Pelayanan kesehatan dan pendidikan belum optimal dan menyeluruh bagi semua anak Meningkatknya akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak, termasuk anak yang memiliki kondisi rentan layanan yang dibutuhkkan Menguatnya sistem perlindungan anak yang mengedepankan layanan mulai dari pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Meningkatnya kapasitas dan efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah SASARAN P eningkatan Kualitas Hidup Dan Tumbuh Kembang Anak yang Optimal Peningkatan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Dan Perlakuan Salah Lainnya Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Perlindungan Anak ISU STRATEGIS KEPPRES No 36/1990 RATIFIKASI KHA, UU No 23/2002 PERLINDUNGAN ANAK, UU No 11 /2012 SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TANTANGAN PERMASALAHAN Meningkatnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak baik fisik, mental, maupun seksual Ketidakjelasan mandat dan akuntabilitas lembaga terkait perlindungan anak Kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan data dan infomrasi RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN PERLINDUNGAN ANAK Belum harmonisnya peraturan terkait perlindungan anak baik vertikal maupun horizontal Belum optimalnya koordinasi antar institusi di level pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi 27

28 28 Hak Sipil dan Kebebasan: Akta, identitas, kekeras dan hukuman fisik, informasi layak anak & partisipasi anak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif: Anak dalam panti, persiapan remaja, Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Perlindungan Khusus Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup, Penguatan sistem perlindungan anak Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak peningkatan pemerataan dan ketersediaan layanan dasar termasuk penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif/khusus untuk anak rentan (seperti ABK, ABH, ADD, anak berpenyakit kronis, anak miskin dan lain sebagainya); Peningkatan layanan PAUD-HI bagi seluruh anak Percepatan kepemilikan akta kelahiran Peningkatan dan penguatan kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasah kreativitas dan bakat anak Peningkatan informasi layak anak melalui pengawasan materi dan akses peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak; peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyedia layanan; peningkatan kerjasama antar instansi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan layanan. Advokasi dan sosialisasi terhadap pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan lingkungan ramah anak Peningkatan upaya perwujudan kota yang ramah anak. Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, mulai dari pencegahan, pelayanan, dan rehabilitasi; peningkatan upaya untuk mencegah perkawinan di usia anak,; peningkatan kualitas pengasuhan anak dalam keluarga dan pengasuhan alternatif; Peningkatan cakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan peningkatan keterpaduan sistem peradilan anak dan sistem kesejahteraan sosial anak dalam perlindungan anak; Advokasi dan sosialisi terhadap pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan (termasuk revisi); peningkatan koordinasi antarkementerian/lembaga/SKPD dan antara pusat dengan daerah serta masyarakat; penguatan sistem manajemen dan pemanfaaatan data/informasi; peningkatan kapasitas kementerian/ lembaga/SKPD terkait dengan perlindungan anak; dan peningkatan kapasitas SDM pada instansi terkait dalam perencanaan dan penganggaraan yang rensponsif anak. peningkatan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan perlindungan anak secara berkelanjutan;

29 Input/ Kegiatan Output Outcome Awal Outcome Antara Outcome Akhir /Dampak Perencanaan dan Anggaran untuk anak Harmonisasi peraturan dan kebijakan terkait PA Tersedianya Perencanaan dan Anggaran ramah anak Terjalin kerjasama dan koordinasi antar stakeholder PA Tersedianya peraturan dan kebijakan terkait perlindungan anak yang harmonis dan didukung oleh pendanaannya menguatnya sistem perlindungan anak Meningkatknya akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak, termasuk bagi anak rentan menguatnya sistem perlindungan anak yang mengedepankan layanan mulai dari pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Meningkatnya kapasitas dan efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah Terpenuhinya Hak Anak dan terlindunginya anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya Peraturan dan kebijakan terkait PA 29 Kerangka Logis Kebijakan Perlindungan Anak Advokasi dan sosialisasi kebijakan PA Inisiasi Pembentukan KLA Data dan informasi terkait PA Monitoring dan evaluasi PA Kerjasama dan koordinasi dalam pelayanan PA Tersosialisasinya kebijakan ttg PA Terlaksananya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PA Tersedianya data dan informasi PA Terbentuknya komitmen provinsi menuju KLA pemangku kepentingan dan masyarakat paham mengenai hak dan perlindungan anak Terciptanya lingkungan ramah anak Tersedianya layanan ramah anak Pembentukan Puskesmas dan sekolah ramah anak, layanan untuk anak, Zona aman sekolah Penyediaan dan pelatihan tenaga yang melayani PA Tersedianya tenaga layanan ramah anak (APH,...)

30 MATRIKS LINTAS BIDANG 30 (DALAM FORMAT EXCELL)

31 PENUTUP 31

32 1.Untuk penyusunan matrik lintas bidang diperlukan konfirmasi dari K/L tentang:  nomenklatur program & indikator program  kegiatan beserta sasaran dan indikatornya  mekanisme metode pengumpulan data bagi indikator RPJMN 32 BEBERAPA HAL YANG PERLU DIDISKUSIKAN NoProgram Lintas/Program/ Kegiatan prioritas nasional sasaranindikatorbaselin e TargetTotal Alokasi Anggaran (milyar) Instansi Penanngung Jawab/Pelaks ana Program LintasK/L ProgramK/L Kegiatan PrioritasK/L 1 DST…. Prioritas Lintas BidangNama Prioritas Lintas Bidang Sasaran Prioritas Lintas BidangPernyataan Sasaran IndikatorIndikator sasaran lintas bidang TargetTarget 2019

33 2.Leveling kegiatan atau program yang ada dalam matriks. Contoh: ada K/L yang hanya bisa menuliskan dalam program (Kemendikbud  utk layanan bagi anak berkebutuhan khusus, sedangkan K/L yang bisa sampai kegiatan (Kemenkes -> Dit. Anak) 3.Ada isu terkait anak yang cukup penting tapi tidak terbaca dari matriks 2.3 K/L, seperti pada matrik lintas bidang di RKP 2015 (contoh: Ruang Terbuka Hijau, Ruang Kreativitas Remaja, PAUD-HI, kesehatan mental, dsb 33 BEBERAPA HAL YANG PERLU DIDISKUSIKAN

34 34

35 Masukan dapat dikirim ke Telp:


Download ppt "Hotel Harris Jakarta, 11 Agustus 2014 1. PENDAHULUAN 2."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google