Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ROADMAP MENUJU JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, 2012.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ROADMAP MENUJU JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, 2012."— Transcript presentasi:

1 ROADMAP MENUJU JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, 2012

2 Tujuan Roadmap ini disusun untuk memberikan arah dan langkah-langkah yang perlu dilakukan secara sistematis, konsisten, terpadu dan terukur oleh semua pemangku kepentingan sampai tercapai cakupan semesta: 1.Mempersiapkan beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari Tercapainya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia (universal coverage) 3.Terselenggaranya jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No 24/2011 tentang BPJS berikut peraturan pelaksananya;

3 KERANGKA BERPIKIR UC-Kesejahteraan KESEJAH- TERAAN UMUM TERCAPAI POKOK-POKOK PERSOALAN: 1.Belum semua penduduk tercakup jadi peserta dan kurang sinkron dan terintegrasinya kepesertaan 2.Pengelolaan JK Belum Optimal 3.Belum semua Jamkes memenuhi kebutuhan medis 4.Belum konsisten visi-misi dan struktur kelembagaan 5.Lemahnya koordinasi dan monitoring POKOK-POKOK PERSOALAN: 1.Belum semua penduduk tercakup jadi peserta dan kurang sinkron dan terintegrasinya kepesertaan 2.Pengelolaan JK Belum Optimal 3.Belum semua Jamkes memenuhi kebutuhan medis 4.Belum konsisten visi-misi dan struktur kelembagaan 5.Lemahnya koordinasi dan monitoring SJSN BIDANG KESEHATAN BERJALAN OPTIMAL UUD 1945 PERATURAN PERUNDANGAN UUD 1945 PERATURAN PERUNDANGAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS RPJMN DEKLARASI WHO TTG UC JK NO WHA58 MEI 2005 DEKLARASI WHO TTG UC JK NO WHA58 MEI 2005 PELUANG DAN KENDALA KONDISI JAMINAN KESEHATAN SAAT INI KONDISI JAMINAN KESEHATAN SAAT INI JAMINAN KESEHATAN YANG DIHARAPKAN Strategi & Upaya

4 Kerangka Peta Jalan Jaminan Kesehatan Paket Manfaat Iuran Pentahapan Brain- storming KONSEN SUS UHC GCG BPJS SOSIALISASI, EDUKASI, ADVOKASI Implementasi Seluruh Kegiatan yang Disepakati di ROADMAP BPJS Kesehatan bertransformasi dan menyelenggarakan JK secara profesional KOORDINASI, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI Kemenkes, Pemda, Provider Swasta, Asosiasi Provoder, Farmasi mempersiapkan diri dengan harga keekonomian layanan dan ketersediaan layanan Langkah dan Kegiatan Persiapan Transformasi BPJS PERPRES PP dan Peraturan Lainnya Komunikasi dg Stakeholders: Pekerja dan Majikan ROADMAP

5 Current pooled funds Penduduk: siapa yang dicakup? Memperluas peserta yang dicakup Mengurangi cost sharing Paket Manfaat: pelayanan mana yang dicakup? Mencakup pelayanan yang diperlukan Biaya langsung: proporsi biaya yang dicover Bagan 2.1: Dimensi Universal Coverage Sumber: WHO, The World Health Report. Health System Financing; the Path to Universal Coverage, WHO, 2010, p.12

6 KK Studi: tujuan pembiayaan kesehatan Carrin & James, WHO Resources Generation (Sufficient & Sustainable) Optimal Resources Use Fin Accesibility of health services for all 1.Population Coverage 2.Method of finance 3.Level of fragmentation 4.Composition of risk pool 5. Benefit package 6. Provider payment 7. Administrative Efisiency Revenue Collection Risk Pooling Purchasing drafted by mundiharno d:\djsn\report\final 01\02\11

7 Where do we go from here? BPJS Kesehatan mulai beroperasi Mengelola setidaknya 121,6 Juta peserta (sekitar 50,1 juta masih dikelola Badan lain) Regulasi turunan UU SJSN dan UU BPJD terkait Jaminan Kesehatan selesai Tingkat kepuasan peserta total masih <75% Dikelola secara efisien dan akuntabel 2014 BPJS Kesehatan beroperasi dengan baik Seluruh penduduk (sekitar 257,5 juta jiwa) Terjamin Paket manfaat komprehensif sesuai kebutuhan medis dan tidak ada perbedaan manfaat antar kel peserta Tingkat kepuasan peserta mencapai minimal 85% Dikelola secara efisien dan akuntabel 2019 Paket manfaat komprehensif sesuai kebutuhan medis. Masih ada beda kelas perawatan Regulasi teknis terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan selesai disusun Rencana Aksi Pengembangan Yankes tersusun dan mulai dilaksanakan Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Yankes selesai dilaksanakan sesuai kebutuhan UC

8 Aspek Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kelembagaan – dan Organisasi Revenue Collection Risk Pooling Purchasing Aspek Manfaat dan Iuran Aspek Manfaat dan Iuran Aspek Kepesertaan Aspek Kepesertaan Aspek Keuangan Aspek Yankes Aspek Regulasi

9 ASPEK PERATURAN PERUNDANGAN Belum ada peraturan pelaksana yang disahkan Sebagian besar Peraturan Pelaksana disahkan Seluruh Peraturan Pelaksana disahkan Sebagian besar Peraturan Teknis sudah dibuat Seluruh Peraturan Pelaksana disahkan Sebagian besar Peraturan Teknis sudah dibuat Peraturan Pelaksana dan Peraturan Teknis disempurnakan Penyesuaian Per Pres Jaminan Kesehatan 1Ijin Prakarsa dari Presiden 2Bentuk Panitia Antar Kementrian/Lembaga 3Harmonisasi di Kemenhukham 4Hasil harmonisasi ke Kementrian/Lembaga teknis 5Hasil harmonisasi ke Mensesneg/Sekab 6Pengajuan ke Presiden KEGIATAN-KEGIATAN: PP PBI PER PRES JAMINAN KESEHATANN PP Modal Awal dan Pengelolaan Dana PP Pelaksanaan UU BPJS Perpres Tata Cara Pemilihan Dewas & Direksi BPJS Kepres Pengangkatan Pertama Kali Dewas & Direksi BPJS Penyesuaian Per Pres Jaminan Kesehatan Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri

10 KEPESERTAAN Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, PJKMU ke BPJS Kesehatan Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro Penyusunan Sisdur Kepesertaan dan Pengumpulan Iuran Pemetaan Perusahaan dan sosialisasi Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa 121,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan 50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan Lain 257,5 juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Keesehatan Tingkat Kepuasan Peserta 85% KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan 20%50%75%100% 20%50%75%100% 10%30%50%70%100% BSKBSK ` USAHA BESAR20%50%75%100% USAHA SEDANG20%50%75%100% USAHA KECIL10%30%50%70%100% USAHA MIKRO10%25%40%60%80%100% 73,8 juta belum jadi peserta 90,4juta belum jadi peserta Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri 96 juta PBI

11 PAKET MANFAAT DAN IURAN Konsensus paket manfaat Penyesuaian Perpres Jamkes Manfaat bervariasi belum komprehensif sesuai kebutuhan medis - Manfaat standar -Komprehensif sesuai keb medis -- Berbeda non medis - Manfaat standar -Komprehensif sesuai keb medis -- Berbeda non medis Iuran : Masih berbeda PBI dan Non PBI Iuran : Masih berbeda PBI dan Non PBI Manfaat sama untuk semua penduduk Nilai Iuran sama untuk semua penduduk KEGIATAN-KEGIATAN Iuran bervariasi Penetapan paket manfaat dlm Perpes JK, termasuk koordinasi manfaat Kajian berkala tahunan tentang upah, iuran, efektifitas manfaat, dan pembayaran antar wilayah Telaah utilisasi kontinyu untuk menjamin efisiensi, menurunkan moral hazard, dan kepuasan peserta dan tenaga/fasilitas kesehatan Penyesuaian Perpres Jamkes Iuran PBI Disepakati: Rp Non PBI: 3% - 2% 1% tambahan

12 ASPEK PELAYANAN KESEHATAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN FASKES, NAKES, SISTEM RUJUKAN DAN INFRASTRUKTUR Kajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian Implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan telaah utilisasi Distribusi belum merata Kualitas bervariasi Sistem rujukan belum optimal Sistem Pembayaran belum optimal Distribusi belum merata Kualitas bervariasi Sistem rujukan belum optimal Sistem Pembayaran belum optimal -Perluasan dan Pengembangan faskes dan nakes secara komprehensif -Evaluasi dan penetapan pembayaran -Perluasan dan Pengembangan faskes dan nakes secara komprehensif -Evaluasi dan penetapan pembayaran Jumlah mencukupi Distribusi merata Sistem rujukan berfungsi optimal Pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk Jumlah mencukupi Distribusi merata Sistem rujukan berfungsi optimal Pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk KEGIATAN-KEGIATAN: Implementasi roadmap: pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan dan infrastruktur lainnya. Penyusunan Standar, prosedur dan pembayaran faskes Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian

13 ASPEK KEUANGAN Kebijakan Pengelolaan Dana Amanat Belum ada standar akuntansi untuk jaminan sosial nir laba Belum ada PP pegelolaan dana jaminan sosial Belum ada standar akuntansi untuk jaminan sosial nir laba Belum ada PP pegelolaan dana jaminan sosial PP Pengelolaan Dana Amanat diundangkan Standar akuntansi JS diundangkan PP Pengelolaan Dana Amanat diundangkan Standar akuntansi JS diundangkan Dana cadangan akumulatif sehat sekali Pengelolaan Efisien dan Akuntabel Dana cadangan akumulatif sehat sekali Pengelolaan Efisien dan Akuntabel KEGIATAN-KEGIATAN EFISIEN DAN AKUNTABEL Penyusunan ketentuan cadangan tehnis dan valuasi aktuaria Penyusunan dan publikasi akuntabilitas dan kecukupan dana tiap semester sebagai indikator efisiensi dan akuntabilitas publik Laporan Keuangan Penutup dan Pembuka Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Keuangan Analisis Estimasi Dampak Fiskal dan Produktifitas Penyusunan Kebijakan akuntansi keuangan khusus BPJS

14 ASPEK KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI BPJS Kesehatan beroperasi dengan baik Pengelolaan bervariasi oleh banyak Badan BPJS Kesehatan mengelola seluruh penduduk dengan indikator efisien dan memuaskan KEGIATAN-KEGIATAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA Penyiapan Beroperasinya BPJS Kesehatan Pemantapan organisasi dan manajmen Perubahan AD/ART dan Atribut PT Askes Menyusun berbagai Sisdur Koordinasi pengalihan kepesertaan Pembentukan dan beroperasinya PMO Pengembangan jumlah kantor perwakilan dan cabang Pengembangan kompetensi dan kinerja SDM BPJS dan Faskes Susun Pedoman Good Governance (GCG) Implementasi tata keclola (good governance) yang baik dan pelaporan publik Blue Print IT Penyusunan dan Standarisasi Bisnis Proses Pengembangan Aplikasi Pengembangan kebijakan berbasis data, information warehouse, Jaringan dan Infrastruktur sistem informasi

15 SOSIALISASI, PENGAWASAN DAN MONITORING Manfaat bervariasi belum komprehensif sesuai kebutuhan medis BPJS Kesehatan beroperasi dengan baik BPJS Kesehatan mengelola JKN secara efisien, akuntabel, dan memuaskan KEGIATAN-KEGIATAN Penyusunan strategi sosialisasi Sosialisasi dan publikasi ilmiah menuju universal coverage Penyusunan Pedoman Monitoring dan Pengawasan Operasional BPJS Kesehatan Susun bahan- bahan sosialisasi Monitoring semesteran dampak sosialisasi (perkembangan kespesertaan dan kepuasan peserta) Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggar aan Jaminan Kesehatan Monitoring dan Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan oleh DJSN Koordinasi dan Monitoring menjelang BPJS Kesehatan Sosialisasi menjelang BPJS Kesehatan Penyusunan Indikator Kinerja Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggar aan Jaminan Kesehatan Penyusunan Pedoman Pengawasan Keuangan BPJS Kesehatan Pelaksanaan Pengawasan Keuangan oleh BPK/akuntan publik/ OJK Peralihan Verifikator Inddependen

16 KERANGKA KERJA DJSN, POKJA BPJS KESEHATAN DAN PT ASKES (Persero) RENCANA AKSI PELAYANAN KESEHATAN REGULASI PERPRES JAMINAN KESEHATAN PERATURAN LAINNYA PEMBIAYAAN FASKES, RUJUKAN SDM KESEHATAN FARMASI & ALKES SOSIALIASI & ADVOKASI DJSN KEMENKES ROAD -MAP POKJA BPJS KESEHATAN STRATEGI SOSIALISASI & ADVOKASI KEGIATAN SOSIALISI & ADVOKASI IMPLEMENTASI -Paket Manfaat -- Iuran -- Urun Biaya -- Payment - Kriteria faskes primer, rujukan, sanksi bagi PPK  PP PBI  Perpres Operasional TNI/Polri  PP Pelaksanaan UU BPJS  - PP Modal Awal dan Pengelolaan Dana  Perpres Tata Cara Pemilihan & Penetapan Dewas & Direksi BPJS SUB POKJA PT ASKES PMO Blue Print IT -Standar Akuntansi, Statutory Acc Points, -CoFR -Standar Akuntansi, Statutory Acc Points, -CoFR PT JAMSOSTEK

17  Road Map Rinci dapat dibaca dalam Dokumen lengkap. Konsensus dan Konsensistensi pelaksanaan road map oleh semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan negeri dalam pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional


Download ppt "ROADMAP MENUJU JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, 2012."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google