Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 11 MARET 2010 YUNUS HUSEIN KEPALA PPATK.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 11 MARET 2010 YUNUS HUSEIN KEPALA PPATK."— Transcript presentasi:

1

2 1 REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 11 MARET 2010 YUNUS HUSEIN KEPALA PPATK

3 2  Saat ini pula menjadi Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan Ketua Bidang Publik Komite Nasional Good Governance (KNKG), serta Ketua Tim Pembentukan RUU Perampasan Aset.  Merupakan pejabat karir di Bank Indonesia sejak Pada tahun 2002 menjadi Deputi Direktur Hukum BI (2002);  Co-Chair Asia Pacific Group (APG) on Money Laundring periode  Dosen tidak tetap mata kuliah Hukum Perbankan pada FHUI untuk program regular dan ekstensi (1990-sekarang), Program S2 (eksekutif) dan Notariat FHUI (2001-sekarang), Program Pascasarjana Universitas Pancasila (2001-sekarang).  Saat ini sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diangkat dengan KEPPRES No. 201/M, Oktober  Lahir 29 Desember 1956 di Mataram, Lombok, NTB.  Pendidikan SD, SMP dan SMA diselesaikan di Mataram. Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1981), Master of Laws (LL.M) dalam International Legal Studies dari Washington College of Law, The American University, Washington D.C. USA (1986), dan memperoleh Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (2003). DR. YUNUS HUSEIN, S.H., LLM.

4 3 FOKUS PEMBAHASAN MEMAHAMI REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DAN MENGGUNAKANNYA UNTUK MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

5 4 Topik Konsep Dasar dan Mekanisme KerjaKonsep Dasar dan Mekanisme Kerja Aspek Hukum TPPU dan TerobosannyaAspek Hukum TPPU dan Terobosannya Cakupan Kerjasama: Domestik dan InternasionalCakupan Kerjasama: Domestik dan Internasional Statistik PelaporanStatistik Pelaporan

6 5 Kendala pemberantasan korupsi 1. 1.Kendala Non Yuridis a.Kompleksitas perkara sering memerlukan pengetahuan yang komprehensif. b.Korupsi umumnya dilakukan berkelompok. Khawatir menjadi tersangka menyebabkan mereka saling menutupi sehingga menyulitkan penyidikan. c.Korupsi sering baru terungkap setelah dalam tenggang waktu yang lama. Hal ini menyulitkan pengumpulan bukti-bukti yang kemungkinan sudah hilang atau sudah dimusnahkan. d.Pelaku telah mempergunakan atau mengalihkan hasil yang diperoleh dari korupsi dalam bentuk lain dengan nama orang lain yang sulit terjangkau oleh hukum.

7 6 Kendala pemberantasan korupsi 2. 2.Kendala Yuridis a.Pembuktian: -dalam persidangan saksi menarik keterangannya yang ada di BAP. -sulit menghitung kerugian negara secara pasti. -pelaku intelektual korupsi seringkali tidak terlibat langsung di dalam perbuatan formil sehingga sulit membuktikan kesalahannya. -dan lain-lain. b.Perlindungan hak asasi manusia yang lebih tinggi terhadap tersangka c.Tenggang waktu proses penegakan hukum tidak dibatasi oleh undang-undang.

8 7 Conference of the States Parties to the UN Convention against Corruption, Amman, December 2006 Resolution 1/4: Establishment of an intergovernmental working group on asset recovery: Stressing the importance for the States parties, whose national authorities are called upon to cooperate more closely in the implementation of the convention, of exchanging information on the experiences they have gained and solutions they have adopted at the national level with a view to tracing financial flows linked to corruption, seizing assets derived from corruption and returning such assets. Decides to establish an interim open-ended intergovernmental working group to advice and assist the Conference in the implementation of its mandate on the return of proceeds of corruption.

9 8 Open-ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery ( Wina, Agustus 2007) Dalam Laporan dibahas tentang perlunya mempelajari tipologi pencucian uang dalam kaitannya dengan kasus korupsi. Negara-negara juga menyadari pentingnya peranan penyedia jasa keuangan dalam mendeteksi aliran asset hasil korupsi yang disembunyikan atau disamarkan dengan skema pencucian uang.

10 99 Konsep Dasar & Mekanisme Kerja Rezim Anti Pencucian Uang

11 10 DEFINISI PENCUCIAN UANG Upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. “Placing, Receiving or Controlling Dirty Money is Money Laundering” Pengertian lengkap, Pasal 1 angka 1 UU TPPU

12 11 T P P U KEJAHATAN SUMBER UANG TIDAK SAH (PASAL 2 UU TPPU) Pasar Modal Asuransi Narkotika Psikotropika Perdg. Manusia Perdg. Senjata Glp Penculikan Terorisme Pencurian Penggelapan Penipuan Pemalsuan Uang Perjudian Prostitusi Perpajakan Kehutanan Lingk. Hidup Kelautan Lainnya Perbankan Penyelundupan Brg Korupsi Penyelundupan Imigran Penyelundupan TK Penyuapan PIDANA ASALPIDANA ASAL AKTIF  Setiap Orang yang dengan sengaja: Menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, metitipkan, membawa ke luar negeri, metukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan tersebut (Pasal 3 UU TPPU) PASIF  Setiap Orang yang menerima/menguasai: penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, Sumbangan, penitipan, atau penukaran (Pasal 6 UU TPPU)

13 12 Tujuan Pencucian Uang Menyembunyikan uang/kekayaan yang diperoleh dari kejahatan.Menyembunyikan uang/kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum.Menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. Menghindari Pajak. Uang legal berusaha disembunyikan untuk menghindari pajak.Menghindari Pajak. Uang legal berusaha disembunyikan untuk menghindari pajak. Meningkatkan keuntungan. Uang ilegal diikutsertakan dalam bisnis legal.Meningkatkan keuntungan. Uang ilegal diikutsertakan dalam bisnis legal.

14 13 Dampak Persfektif Bisnis: rusaknya reputasi, terlibat masalah hukum, mengganggu operasional dan likuiditas bisnis.Persfektif Bisnis: rusaknya reputasi, terlibat masalah hukum, mengganggu operasional dan likuiditas bisnis. Persfektif Ekonomi: Meningkatkan instabilitas sistem kuangan, distorsi ekonomi, menyulitkan otoritas moneter mengendalikan jumlah uang beredar.Persfektif Ekonomi: Meningkatkan instabilitas sistem kuangan, distorsi ekonomi, menyulitkan otoritas moneter mengendalikan jumlah uang beredar. Persfektif Sosial: Menciptakan/memperparah ketidakadilan sosial.Persfektif Sosial: Menciptakan/memperparah ketidakadilan sosial. Persfektif Internasional: TPPU merupakan persoalan dan perhatian dunia.Persfektif Internasional: TPPU merupakan persoalan dan perhatian dunia.

15 14 Kerugian Negara Jumlah kerugian negara akibat money laundering sangat besar, akan kurang lebih sebanding dengan suatu proceeds of crimes. –FATF: perkiraan jumlah uang yang dicuci setiap tahun di seluruh dunia dari perdagangan gelap narkoba berkisar antara US$ 300 miliar hingga US$ 500 miliar; –IMF: perkiraan volume cross border money laundering adalah antara 2-5% dari Gross Domestic Product (GDP) dunia.

16 15  Hasil kejahatan as “Blood of the Crime”. Harta kekayaan adalah titik terlemah dari rantai kejahatan;  Menghilangkan motivasi pelaku kejahatan;  Kesulitan membuktikan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban aktor intelektual kejahatan diatasi dengan menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan (“follow the money”);  Lebih adil dan lebih jauh jangkauannya. Follow the Money PARADIGMA BARU Follow the Money

17 16 PROSES PENCUCIAN UANG Placement Penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan Layering Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana Integration Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman

18 17 PRESIDEN 17 REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DPRMASYARAKAT KOMITE KOORDINASI NASIONAL PPATK Kerjasama Internasional PENGAWAS PJK BI DEPKEU PASAR MODAL ASURANSI, DLL Bank, PVA SEKTOR KEUANGAN PENYIDIKPENUNTUTHAKIM PROSES HUKUM BEA CUKAI LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM & PERADILAN Kerjasama Dalam Negeri KEJAHATAN ASAL HASIL KEJAHATAN LAW ENFORCEMENT APPROACH

19 18 LAW ENFORCEMENT APPROACH ANTI MONEY LAUNDERING APPROACH + PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KRIMINALITAS MENURUN INTERGRITAS & STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENINGKAT TUJUAN AKHIR

20 19  Financial Intelligence Unit (Badan Intelijen Keuangan).  Dasar Pembentukan UU No.15/2002.  Tanggung jawab langsung kepada Presiden.  PPATK tidak berada di bawah suatu Departemen, Kementerian atau Lembaga Negara.  Laporan hasil analisis kepada Presiden, DPR dan Bank Indonesia, Bapepam dan Depkeu setiap 6 bulan.  Personil berasal dari beberapa instansi terkait. PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

21 20  Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh  Memantau catatan dalam buku daftar  pengecualian  Membuat pedoman tatacara pelaporan STR  Memberikan nasihat dan bantuan  Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada PJK ttg kewajibannya  Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya pencegahan  Melaporkan hasil analisis kepada penyidik  Membuat dan memberikan laporan berkala kepada Presiden, DPR, dll. TUGAS PPATK (Pasal 26)

22 21  Meminta dan menerima laporan dari PJK  Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan/penuntutan  Melakukan audit terhadap PJK  Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan WEWENANG PPATK (Pasal 27 UU TPPU)

23 22 Sumber Informasi PPATK 1.Laporan Penyedia Jasa Keuangan: – Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Pasal 13); – Laporan Transaksi Keuangan Tunai (Pasal 13); 3. Mekanisme Audit Kepatuhan PJK (Pasal 27 angka 1 huruf c); 4.Akses informasi transaksi keuangan (Pasal 27 angka (1) huruf a): PPATK mempunyai wewenang meminta informasi; 5.Kerjasama pertukaran informasi dan penanganan kasus-kasus pencucian uang yang berisfat multidisiplin dan transnasional; 6.Informasi dari media dan masyarakat. 2. Laporan Pembawaan Uang Tunai Dirjen Bea dan Cukai (Pasal 16);

24 23 (Suspicious Transaction Report–STR) Transaksi Tidak Wajar (unusual): (Pasal 1 angka 7 UU TPPU) 1.menyimpang dari profil, karakteristik atau pola kebiasaan transaksi nasabah; 2.bertujuan untuk menghindari pelaporan transaksi; 3.dilakukan/batal dilakukan diduga dengan menggunakan harta kekaayaan berasal dari tindak pidana. Penyampaian STR dilakukan paling lambat 3 hari kerja setelah diketahui oleh PJK Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

25 24 (Cash Transaction Report – CTR) Dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500 juta rupiah atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari Transaksi tersebut antara lain berupa transaksi penerimaan, penarikan, penyetoran, penitipan, baik yang dilakukan dengan uang tunai maupun instrumen pembayaran yang lain, misalnya traveller cheque, cek dan bilyet giro Penyampaian paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan Pengecualian kewajiban pelaporan CTR Laporan Transaksi Keuangan Tunai

26 25 Laporan Pembawaan Uang Tunai  Setiap orang yang membawa uang tunai Rupiah ke dalam atau ke luar wilayah negara RI sejumlah Rp 100 juta atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara, harus melaporkan ke Ditjen Bea dan Cukai  Ditjen Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya tersebut kepada PPATK selama jangka waktu 5 hari kerja  Ditjen Bea dan Cukai wajib memberitahukan kepada PPATK paling lambat 5 hari kerja setelah mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan pembawaan uang tersebut

27 26 PENYEDIA JASA KEUANGAN Setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada; bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksadana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos. [PASAL 1 ANGKA 5 UUTPPU]

28 27 Penyedia Jasa Keuangan (Pasal 1 angka 5) PJK yang dikenai kewajiban lapor:PJK yang dikenai kewajiban lapor: –Setiap orang yang menyedia jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan; –Termasuk tapi tidak terbatas pada: Bank;Bank; Lembaga pembiayaan;Lembaga pembiayaan; Perusahaan Efek;Perusahaan Efek; Pengelola Reksa dana;Pengelola Reksa dana; Kustodian;Kustodian; Wali Amanat;Wali Amanat; Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian;Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian; Pedagang Valuta Asing;Pedagang Valuta Asing; Dana Pensiun;Dana Pensiun; Perusahaan Asuransi;Perusahaan Asuransi; Kantor PosKantor Pos

29 28 KEWAJIBAN PJK 1.Menyampaikan LTKM dan LTKT kepada PPATK; 2.Mewajibkan setiap orang yang berhubungan dengan PJK untuk memberikan identitas secara lengkap dengan mengisi form yang disediakan (KYC); 3.Membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan; 4.Memastikan pengguna jasa keuangan, bertindak untuk diri sendiri atau orang lain; 5.Menyimpan catatan dan dokumen Identitas Pengguna Jasa Keuangan; 6.Merahasiakan laporan STR/CTR yang telah disampaikan kepada PPATK; 7.Melakukan pemblokiran harta kekayaan sesaat setelah surat Perintah Pemblokiran diterima dan Menyerahkan Berita Acara Pemblokiran.

30 29 HAK PENYEDIA JASA KEUANGAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAPORAN OLEH PJK YANG BERBENTUK BANK, DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN RAHASIA BANK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIMAKSUD DALAM UU YANG MENGATUR MENGENAI RAHASIA BANK (PASAL 14) PENYEDIA JASA KEUANGAN, PEJABAT SERTA PEGAWAINYA TIDAK DAPAT DITUNTUT BAIK SECARA PERDATA MAUPUN PIDANA ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAPORAN SESUAI KETENTUAN UUTPPU (PASAL 15 UU TPPU) MENDAPAT PERLINDUNGAN SEBAGAI PELAPOR/SAKSI PELAPOR (PASAL UU TPPU)

31 30 Aspek Hukum & Terobosannya

32 31 HUKUM ACARA PENANGANAN PERKARA TPPU PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG INI, DILAKUKAN BERDASARKAN KETENTUAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA, KECUALI DITENTUKAN LAIN DALAM UNDANG- UNDANG INI (PASAL 30 UUTPPU).

33 32 Alternatif bentuk Surat Dakwaan Penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang dapat memilih beberapa alternatif bentuk surat dakwaan yang akan disusun, yaitu: – –Predicate crime dan pencucian uang dibuat secara alternatif; – –Predicate crime dan pencucian uang dibuat dalam bentuk kumulatif; – –Predicate crime dan pencucian uang dakwaan dilakukan secara terpisah atau dibuat dakwaan tunggal. Bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan in casu perkara yang sedang dihadapi. Penting untuk dipahami, bahwa secara umum tindak pidana pencucian uang itu harus dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (independent crime) yang dapat dibedakan dari predicate crime walaupun sangat berkaitan erat.

34 33 UU Pengadilan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: 1. 1.Tindak Pidana Korupsi; 2. 2.tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; 3. 3.tindak pidana yang secara tegas dalam undang- undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. RUU Pengadilan Tipikor telah disahkan DPR 29 September, kini menunggu penomoran.

35 34 TINDAK PIDANA LAIN BERKAITAN DENGAN TPPU PASAL 8 : PJK YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN KEPADA PPATK DIPIDANA DENDA RP 250 JT – RP 1 MILYAR PSL 9 : TIDAK MELAPORKAN PEMBAWAAN UANG TUNAI RP 100 JUTA ATAU LEBIH ATAU MATA UANG ASING YANG SETARA KELUAR MASUK RI, DIPIDANA DENDA RP 100 JUTA S.D 300 JUTA PASAL 10 A : PEMBOCORAN DOKUMEN, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA 5 TAHUN S.D 15 TAHUN PASAL 17 A : ANTI TIPPING-OFF, DIANCAM PIDANA 3 TAHUN S.D 5 TAHUN, DAN DENDA RP 100 JUTA S.D RP 1 MILYAR PASAL 10 : PPATK, SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT, HAKIM, ATAU ORANG YANG TERKAIT DENGAN PERKARA TPPU YANG SEDANG DIPERIKSA MELANGGAR KETENTUAN PASAL 39 (1) DAN PASAL 41 (1), DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA 1 TAHUN S.D 3 TAHUN

36 35 TEROBOSAN RAHASIA BANK DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN, PPATK DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN RAHASIA BANK DAN KERAHASIAAN TRANSAKSI LAINNYA MENURUT UUTPPU (PASAL 27) UNTUK KEPENTINGAN PEMERIKSAAN DALAM PERKARA TPPU, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM ATAU HAKIM DAPAT MEMINTA KETERANGAN, DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN RAHASIA BANK DAN KERAHASIAAN TRANSAKSI LAINNYA MENURUT UUTPPU (PASAL 33)

37 36 PERLUASAN CAKUPAN PEMBLOKIRAN HARTA KEKAYAAN SETIAP ORANG YANG TELAH DILAPORKAN OLEH PPATK KEPADA PENYIDIK, TERSANGKA, ATAU TERDAKWA YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA. PEMBLOKIRAN DILAKUKAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN, BUKAN REKENING (PSL 32 UU TPPU) PERINTAH PEMBLOKIRAN ADALAH WEWENANG PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, DAN HAKIM.

38 37 HARTA KEKAYAAN SIAPA YANG DIBLOKIR? HARTA KEKAYAAN SETIAP ORANG YANG TELAH DILAPORKAN OLEH PPATK KEPADA PENYIDIK, TERSANGKA, ATAU TERDAKWA YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA. HARTA KEKAYAAN SAKSI YANG TIDAK DILAPORKAN PPATK TIDAK DIBLOKIR

39 38 PROSEDUR PEMBLOKIRAN SECARA TERTULIS ATAU MELALUI SURAT YANG MEMUAT: NAMA DAN JABATAN PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, ATAU HAKIM; IDENTITAS SETIAP ORANG YANG TELAH DILAPORKAN OLEH PPATK KEPADA PENYIDIK, TERSANGKA, ATAU TERDAKWA; ALASAN PEMBLOKIRAN; TINDAK PIDANA YANG DISANGKAKAN ATAU DIDAKWAKAN; DAN TEMPAT HARTA KEKAYAAN BERADA.

40 39 PEMBUKTIAN TERBALIK PADA DASARNYA BEBAN PEMBUKTIAN DI DALAM PERKARA TPPU, TETAP BERADA DI PIHAK PENUNTUT UMUM. ARTINYA JPU TIDAK DAPAT MENGAJUKAN DAKWAAN TANPA DISERTAI DENGAN PENGAJUAN BUKTI-BUKTI, NAMUN DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TERDAKWA WAJIB MEMBUKTIKAN SEBALIKNYA, BAHWA HARTA KEKAYAANNYA BUKAN MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA. PEMBUKTIAN TERBALIK HANYA DIGUNAKAN PADA PEMERIKSAAN DI MUKA PERSIDANGAN. HANYA UNSUR “HARTA KEKAYAAN” YANG WAJIB DIBUKTIKAN.

41 40 PERLUASAN ALAT BUKTI (PASAL 38 UU TPPU) ALAT BUKTI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM HUKUM ACARA PIDANA (PASAL 184 KUHAP); ALAT BUKTI LAIN BERUPA INFORMASI YANG DIUCAPKAN, DIKIRIMKAN, DITERIMA, ATAU DISIMPAN SECARA ELEKTRONIK DENGAN ALAT OPTIK ATAU YANG SERUPA DENGAN ITU; DAN DOKUMEN (PASAL 1 ANGKA 9) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 ANGKA 7.

42 41 PERMINTAAN KETERANGAN DARI PJK (PASAL 33 UUTPPU) PENYIDIK, PENUNTUT UMUM DAN HAKIM BERWENANG MEMINTA KETERANGAN DARI PJK MENGENAI HARTA KEKAYAAN ORANG TELAH DILAPORKAN PPATK, TERSANGKA ATAU TERDAKWA; PENEROBOSAN TERHADAP KETENTUAN KERAHASIAAN TRANSAKSI (RAHASIA BANK, DSB)

43 42 PROSEDUR PERMINTAAN KETERANGAN DARI PJK SECARA TERTULIS DENGAN MENYEBUTKAN SECARA JELAS MENGENAI: 1. 1.NAMA DAN JABATAN PENYIDIK, 2. 2.PENUNTUT UMUM, ATAU HAKIM; 3. 3.IDENTITAS SETIAP ORANG YANG TELAH DILAPORKAN OLEH PPATK, TERSANGKA, ATAU TERDAKWA; 4. 4.TINDAK PIDANA YANG DISANGKAKAN ATAU DIDAKWAKAN; DAN 5. 5.TEMPAT HARTA KEKAYAAN BERADA.

44 43 PROSEDUR PERMINTAAN KETERANGAN DARI PJK (LANJUTAN…) SURAT PERMINTAAN UNTUK MEMPEROLEH KETERANGAN HARUS DITANDATANGANI OLEH: 1. 1.KAPOLRI ATAU KEPALA KEPOLISIAN DAERAH DALAM HAL PERMINTAAN DIAJUKAN OLEH PENYIDIK; 2. 2.JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ATAU 3. 3.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DALAM HAL 4. 4.PERMINTAAN DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM; 5. 5.HAKIM KETUA MAJELIS YANG MEMERIKSA PERKARA YANG BERSANGKUTAN

45 44 PENYITAAN HARTA KEKAYAAN DALAM HAL DIPEROLEH BUKTI YANG CUKUP SEBAGAI HASIL PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN TERHADAP TERDAKWA, HAKIM MEMERINTAHKAN PENYITAAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA HASIL TINDAK PIDANA YANG BELUM DISITA OLEH PENYIDIK ATAU PENUNTUT UMUM (PASAL 34).

46 45 IN ABSENTIA DAN PENETAPAN UNTUK PERAMPASAN Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 36). Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti- bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa Harta Kekayaan terdakwa yang telah disita, dirampas untuk negara (Pasal 37).

47 46 PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI SAKSI DAN PIHAK PELAPOR SUATU BENTUK PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN OLEH NEGARA UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN RASA AMAN TERHADAP PELAPOR ATAU SAKSI DARI KEMUNGKINAN YANG MEMBAHAYAKAN DIRI, JIWA, DAN/ATAU HARTANYA TERMASUK KELUARGANYA DASAR HUKUM: BAB VII, PASAL 39 S.D 43 UUTPPU, PERATURAN PEMERINTAH NO. 57 TAHUN 2003 TANGGAL 11 NOVEMBER 2003, PERATURAN KAPOLRI NO. 17 TAHUN 2005 TANGGAL 31 DESEMBER 2005 MASIH ADA COMPLAIN DARI PJK YANG MELAPORKAN LTKM BAHWA IDENTITASNYA DI-DISCLOSE KEPADA PIHAK LAIN PPATK SECARA RESPONSIF AKAN MENDATANGI POLDA/KEJAKSAAN DAN PJK UNTUK MENDISKUSIKAN BERSAMA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KHUSUS

48 47 PERLINDUNGAN PELAPOR & SAKSI (Ps.39-43) PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan berbagai ancaman Di sidang pengadilan, pihak-pihak yang terkait dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan berbagai ancaman Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan

49 48 PIHAK-PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KHUSUS PEMBERI PERLINDUNGAN KHUSUS ADALAH APARAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. PEMOHON/PENERIMA PERLINDUNGAN KHUSUS : PELAPOR, SAKSI, PPATK, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM DAN HAKIM

50 49 Lanjutan…. (Pihak-Pihak Dalam Pelaksanaan Perlindungan Khusus) Pelapor adalah : (a) Reporting Parties/Pihak Pelapor/PJK dan (b) setiap orang yang melaporkan dugaan terjadinya TPPU Saksi adalah orang yg memberi keterangan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara TPPU yg didengar, dilihat dan atau dialami sendiri Keluarga adalah keluarga inti (suami/istri dan anak dari pelapor dan saksi)

51 50 Cakupan Perlindungan Khusus Bagi Pelapor, Saksi dan Keluarganya Keamanan pribadi dari ancaman fisik atau mental Harta benda Perahasiaan dan penyamaran identitas Pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa dilakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan

52 51 Anti Tipping-Off   Direksi, pejabat atau pegawai PJK, Pejabat atau pegawai PPATK, serta penyelidik/ penyidik   Dilarang memberitahukan LTKM kepada pengguna jasa keuangan.   Ancaman pidana 3-5 tahun penjara dan Rp 100 juta – Rp 1 milyar. (Pasal 17A UU TPPU)

53 52 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1032/PID.B/2005/ PN.JKT.PST a/n Suardi, Direktur PT. Yan Shama Linque dan Suhandi, Manager PT. Yan Shama Linque. Sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf a UUTPPU, kedua terdakwa dipidana denda masing- masing Rp 500 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan. SANKSI PJK

54 53 DAKWAAN KUMULATIF TPPU DAN KORUPSI Putusan Pengadilan a.n Dolfy Christian Bahwa DOLFY CHRISTIAN EFRAIM PALAR alias DOLFY telah terbukti: – –menguntungkan diri sendiri melalui penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; – –melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003

55 54 Memenuhi Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU TPPU DOLFY selaku Bendahara gereja mengajukan permohonan pembukaan rekening, tapa sepengetahuan pengurus gereja. Rekening tersebut dipergunakan DOLFY untuk menempatkan dana Hasil Penyalahgunaan wewenang akan kegiatan Rekonsiliasi Rekening Antar Kantor yang dimilikinya sebesar Rp. 600 juta. (Memenuhi unsur Pasal 3 ayat (1) huruf a UU TPPU) DOLFY telah melakukan beberapa transaksi dengan menggunakan rekening gereja tersebut melalui penarikan tunai dan ATM sebesar Rp Dana tunai tersebut kemudian dipergunakan untuk membeli sebidang tanah sebesar Rp , servis kendraan pribadi Rp , dan selebihnya untuk membiayai kebutuhan seharip hari. (memenuhi unsur Pasal 3 ayat (1) huruf c UU TPPU)

56 55 Pembuktian Terbalik Kasus a.n Yudi Hernawan Februari 2009 Tiga auditor dari Direktorat Pajak Departemen Keuangan (Yudi Hermawan (37), Agi Sugiono (42) dan Raden Handaru Ismoyojati (40)) divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat terbukti telah melanggar UU No 15/2002 yang diubah menjadi UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil kejahatan berupa penyuapan. Majelis hakim berhasil membuktikan ketiganya menerima uang gratifikasi dari Broadband Multimedia Tbk sebesar US$ yang jika dikonversikan saat itu Rp 4,590 miliar. Kasus ini berawal dari kecurigaan terhadap salah seorang terdakwa, Yudi yang merupakan Golongan II D pada institusi itu, memiliki sejumlah uang pada rekeningnya yang tidak sesuai dengan profil. Setelah ditelusuri, kemudian ditemukan keterkaitan antara kepemilikan rekening jumbo itu dengan tugas yang dijalaninya saat itu. Yang paling menarik adalah, bahwa hakim dalam salah satu pertimbangannya menggunakan beban pembuktian terbalik, yakni menyatakan bahwa para terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa uang yang mereka miliki dari hasil utang. Masing-masing terdakwa divonis penjara 5,6 dan 8 tahun.

57 56 Cakupan Kerjasama: Domestik - Internasional

58 57 KERJASAMA ANTAR LEMBAGA Bentuk kerjasama: Pertukaran informasi. Pertukaran informasi. Pertukaran staf. Pertukaran staf. Sosialisasi dan pelatihan bersama. Sosialisasi dan pelatihan bersama. Kerjasama dituangkan dengan atau tanpa Nota Kesepahaman. Kerjasama dituangkan dengan atau tanpa Nota Kesepahaman.

59 58 PERTUKARAN INFORMASI 1.Pemberian Informasi (outgoing exchange): Atas dasar permintaan pihak lain (request) Atas dasar inisiatif PPATK (spontaneous) 2.Penerimaan Informasi (incoming exchange): Atas dasar permintaan PPATK (request) Atas dasar inisiatif pihak lain (spontaneous)

60 59 KERJASAMA DOMESTIK PPATK telah melakukan MoU dengan: 1.Bank Indonesia 2.Bapepam - LK 3.Direktorat Jenderal Pajak 4.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 5.Kepolisian RI 6.Kejaksaan RI 7.KPK 8.Departemen Kehutanan 9.CIFOR 10.BPK 11.Itjen Departemen Keuangan 12.Komisi Yudisial 13.Ditjen AHU Depkumham 14.Ditjen Imigrasi Depkumham 15.BPKP 16.Badan Narkotika Nasional (BNN) 17.Pemda NAD 18.Universitas Surabaya 19.STIE Perbanas 20.Universitas Gadjah Mada 21.Bawaslu 22.Bappebti 23.Universitas Soedirman 24.Badan Pertanahan Nasional 25.Universitas Andalas 26.Ditjen Pos dan Telekomunikasi 27.Universitas Hasanuddin 28.Institut Teknologi Bandung 29.Universitas Diponegoro 30.Lembaga Penjamin Simpanan 31.Universitas Muhammadiah Surakarta 32.Lembaga Penjamin Simpanan 33.Setjen Depkeu 34.Universitas Indonesia* 35.Universitas Jember*

61 60 KERJASAMA INTERNASIONAL PPATK telah melakukan MoU dengan: 1.FIU Thailand (AMLO) 2.FIU Malaysia (UPW-BNM) 3.FIU Korea Selatan (KoFIU) 4.FIU Australia (AUSTRAC) 5.FIU Filipina (AMLC) 6.FIU Rumania (NOPCML) 7.FIU Italia (UIC) 8.FIU Belgia (CTIF-CFI) 9.FIU Spanyol (SEPBLAC) 10.FIU Polandia (GIFI) 11.FIU Peru (UIF) 12.FIU RR China (CAMLMAC) 13.FIU Meksiko (FIUMFPCUMS) 14.FIU Canada (FINTRAC) 15.FIU Myanmar 16.FIU Afrika Selatan 17.FIU Cayman Island (FRA) 18.FIU Jepang (JAFIO) 19.FIU Bermuda (BPSFIU) 20.FIU Mauritius (FIU) 21.FIU Selandia Baru 22.FIU Turki 23.FIU Finlandia (NBIMLCH) 24.FIU Georgia 25.FIU Kroatia 26.FIU Moldova 27.FIU Amerika Serikat 28.FIU Brunei Darussalam 29.FIU Bangladesh 30.FIU Senegal 31.FIU Sri Langka 32.FIU Fiji 33.FIU Macao

62 61 KERJASAMA INTERNASIONAL Anggota Egmont Group 116 negara. PPATK menjadi anggota the Egmont Group pada Juni Sekretariat di Kanada. Indonesia pernah masuk dalam NCCTs’ list FATF pd tahun Anggota APG 36 Negara. Sekretariat di Sidney Australia. Indonesia menjadi anggota Asia Pacific Group on ML pada tahun 2000 Indonesia Menjadi Co-Chair APG

63 62 S tatistik Kepatuhan dan Hasil Analisis Februari 2010

64 63 Jenis Pelapor Jumlah Pelapor Jumlah LTKM Bank Bank Non Bank Non Bank Perusahaan Efek Manajer Investasi 421 Pedagang Valas Dana Pensiun 11 Lembaga Pembiayaan Asuransi Perusahaan Pengiriman Uang 217 JUMLAH 310 perusahaan LTKM LTKM LTKM Per Februari 2010

65 64 LTKM Per - Tahun Tahun Jumlah LTKM Keseluruhan s/d s.d Februari

66 65 Rata-rata LTKM Per Bulan Tiap Hari Rata-rata 41 LTKM Tiap Hari Rata-rata 41 LTKM Tahun Rata-rata LTKM Perbulan ,3 LTKM LTKM LTKM LTKM LTKM LTKM LTKM

67 66 Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK PelaporJumlah PJK Jumlah LTKT Bank Umum BPR PVA Asuransi11158 Perusahaan Efek43737 CTR by disket filed by IT 453,307 TOTAL

68 67 LAPORAN PEMBAWAAN UANG TUNAI Jumlah Pelabuhan yang Melapor Jumlah Pelabuhan yang Melapor8 Jumlah Laporan 4262

69 68 Laporan Hasil Analisis Kepolisian/Kejaksaan1.072 KhususKejaksaan88 JUMLAH1160 Putusan pengadilan yang menggunakan UU TPPU telah mencapai 26 putusan

70 69 Predicate Crimes Tindak PidanaJumlah Kasus Korupsi471 Penggelapan34 Penipuan *)354 Kejahatan Perbankan41 Pemalsuan Dokumen30 Teroris22 Penggelapan Pajak7 Perjudian14 Penyuapan30 Narkotika41 Pornografi Anak4 Pemalsuan Uang/Rupiah5 Pencurian3 Pembalakan Liar6 Penyelundupan9 Tidak Teridentifikasi / dll97 Total1160

71 70 DALAM NEGERI POLRI526 KPK244 JAKSA69 LAIN-LAIN72 TOTAL911 FIU NEGERI LAIN TOTAL340 Pertukaran Informasi

72 71 TREND PENCUCIAN UANG 2009 Trend meningkat Trend tindak pidana korupsi menunjukkan peningkatan secara signifikan dibandingkan tindak pidana lainnya. Disamping meningkat, korupsi dan penipuan merupakan tindak pidana yang paling sering dilaporkan oleh PPATK. Tindak pidana narkotika dan penyuapan juga cenderung meningkat namun tidak sering terjadi apabila dibandingkan dengan korupsi dan penipuan. Trend menurun Belum dapat diidentifikasi trend tindak pidana yang menurun. Trend yang berkelanjutan Berdasar peningkatan jumlah HA yang dilaporkan maka tindak korupsi, penipuan, narkotika dan penyuapan diperkirakan akan masih tetap banyak dilakukan. Pada tindak pidana korupsi modus operandi yang berkelanjutan adalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh PEP dengan melibatkan pihak ketiga dan penyalahgunaan APBN/APBD oleh bendahara/pemegang kas instansi-instansi pemerintah. Trend Baru Muncul Terdapat trend yang baru muncul yaitu cuckoo smurfing. Dengan modus ini, pelaku tindak pidana menggunakan money remmitance untuk sarana pencucian uang hasil tindak pidana psikotropika.

73 72 E-Learning KYC/AML: Website: or Phone: ; Fax: Terimakasih


Download ppt "1 REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 11 MARET 2010 YUNUS HUSEIN KEPALA PPATK."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google