Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PADA MI DAN MTs Muhammad Andi ADALAH PROGRAM PEMERINTAH UNTUK PENDANAAN BIAYA NON PERSONALIA BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR PELAKSANA WAJIB BELAJAR B O.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PADA MI DAN MTs Muhammad Andi ADALAH PROGRAM PEMERINTAH UNTUK PENDANAAN BIAYA NON PERSONALIA BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR PELAKSANA WAJIB BELAJAR B O."— Transcript presentasi:

1

2 PADA MI DAN MTs Muhammad Andi

3 ADALAH PROGRAM PEMERINTAH UNTUK PENDANAAN BIAYA NON PERSONALIA BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR PELAKSANA WAJIB BELAJAR B O S

4 MI : Rp ,-/siswa/tahun MTs : Rp /siswa/tahun Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah/PPs, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

5 TUJUAN UMUM :  Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Wajar 9 Tahun yang bermutu TUJUAN KHUSUS :  Membebaskan segala jenis biaya pendidikan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar di madrasah negeri atau swasta  Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI dan MTs Negeri  Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madarasah swasta/PPS Deputi PIP Bidang Politik Sosial dan Keamanan4

6 EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BOS  Tepat Waktu  Tepat Jumlah  Tepat sasaran  Tepat Penggunaan 5

7 TEPAT WAKTU Pencairan dana BOS dilakukan secara bertahap PER TRIWULAN Setiap tahap dapat dicairkan: Triwulan 1 paling lambat akhir Januari Triwulan 2 paling lambat 14 hari kerja bulan April Triwulan 3 paling lambat 14 hari kerja bulan Juli Triwulan 4 paling lambat 14 hari kerja bulan Oktober Cepat lambatnya penyaluran dana BOS tergantung pada kinerja Tim Manajemen BOS provinsi--- tergantung tim Manajemen BOS Kab/Kota--- tergantung madrasah dalam mengirimkan data siswa

8 TEPAT JUMLAH MI/PPs ULA:  Rp ,-/tahun/siswa  Rp ,-/triwulan/siswa MTS/PPs WUSTHA:  Rp ,-/tahun/siswa  Rp ,-/triwulan/siswa  Dana BOS yang disalurkan sesuai dengan jumlah siswa yang dimiliki madrasah  Kekurangan dana BOS pada satu triwulan dapat dipenuhi pada triwulan berikutnya  Kelebihan dana BOS pada satu triwulan dpt dikurangkan pada triwulan berikutnya---tidak usah dikembalikan langsung ke Kas Negara, kecuali jika kelebihannya pada triwulan ke-4 harus dikembalikan ke Kas Negara

9 TEPAT SASARAN SASARAN PENERIMA BOS :  MI/MTs negeri dan swasta  Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara Wajar Dikdas---santrinya tidak terdaftar sebagai siswa di sekolah/madrasah  MI penerima BOS menyelenggarakan KBM pagi hari  Lembaga2 tersebut harus sudah memiliki izin operasional yg ditandai dg nomor statistik (NSM) atau Piagam (untuk PPS)

10 TEPAT GUNA MADRASAH  Penggunaan dana BOS di Madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Madrasah/Dewan Guru dan Komite Madrasah,  Harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAKM/RAPBM, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah dan disetujui oleh Kasi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota €€

11 No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Penjelasan 1 Pembelian/ penggandaan buku teks pelajaran  Mengganti yang rusak  Menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku Perhatikan Peraturan Mendiknas No. 2 Tahun 2008 Tentang Buku (BSE) dan SK Dirjen Pendidikan Islam tentang Buku PAI tahun 2008 dan Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru  Biaya pendaftaran  Penggandaan formulir  Administrasi pendaftaran  Pendaftaran ulang  Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan Termasuk untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru

12 3 Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa  PAKEM (MI)  Pembelajaran Kontekstual (MTs)  Pengembangan pendidikan karakter  Pembelajaran remedial  Pembelajaran pengayaan  Pemantapan persiapan ujian  Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Rohis,  Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Termasuk untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan biaya transportasinya, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba 4 Kegiatan Ulangan dan Ujian  Ulangan harian,  Ulangan umum,  Ujian madrasah Termasuk untuk fotocopy, penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa

13 5 Pembelian bahan-bahan habis pakai  Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris  Langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra  Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di madrasah  Pengadaan suku cadang alat kantor 6 Langganan daya dan jasa  Listrik, air, dan telepon, internet ( fixed/mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar  Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru  Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di madrasah yang tidak ada jaringan listrik Penggunaan Internet dengan mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp per bulan

14 7 Perawatan Madrasah  Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela  Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi madrasah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas madrasah lainnya Kamar mandi dan WC siswa harus dijamin berfungsi dengan baik. Jika dalam keadaan mendesak dan tidak ada sumber dana lainnya, dana BOS dapat digunakan untuk pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat 8 Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.  Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM)  Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk MI)  Pegawai perpustakaan  Penjaga Madrasah  Satpam  Pegawai kebersihan Madrasah negeri boleh menggunakan tidak lebih dari 20% dana BOS yang diterima untuk komponen pembiayaan ini.

15 9 Pengembangan profesi guru  KKG/MGMP dan KKKM/MKKM. Khusus untuk madrasah yang memperoleh hibah/ block grant untuk pengembangan KKG/ MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/ block grant tersebut. 10 Membantu siswa miskin  Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke madrasah  Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris madrasah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll)  Membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) sebanyak penerima BSM, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di madrasah tersebut;

16 11 Pembiayaan pengelolaan BOS  Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk )  Penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos 12 Pembelian perangkat komputer  Desktop/work station  Printer atau printer plus scanner Masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran. Peralatan komputer tersebut harus ada di madrasah/PPs. 13 Pembiayaan asrama dan pembelian peralatan ibadah  Langganan listrik dan air  Mukena, sajadah, dan sarung untuk disimpan di mesjid atau mushola pesantren Khusus untuk Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara wajar dikdas

17 14 Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 13 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS  Alat peraga/media pembelajaran  Mesin ketik  Peralatan UKS Bagi madrasah yang mendapatkan DAK tidak boleh menggunakan dana BOS untuk membeli alat peraga/media pembelajaran IPS, IPA dan Lab. Bahasa.

18 NO.KOMPONENPERBEDAAN 1.Pembelian/penggandaan bukuTidak ada buku baru yang dibeli 2.Kegiatan PPDBPembuatan spanduk sekolah gratis 3.Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler Model pembelajaran PAKEM, pembelajaran kontekstual, peng. pendidikan karakter 4.Kegiatan ulangan dan ujianTidak ada honor untuk pengawas 5.Langganan daya dan jasaPenggunaan pulsa internet maksimal /bulan 6.Perawatan madrasah/ruang belajar PPS Pembelian kursi dan meja boleh dilakukan, apabila sudah rusak berat dan tidak ada dana lain 7.Pembayaran honorerPembatasan 20% pada madrasah negeri hanya untuk honor bulanan. Honorer boleh direkrut apabila guru PNS sudah memenuhi batas jam mengajar menurut SPM PERBANDINGAN PENGGUNAAN BOS

19 NO.KOMPONENPERBEDAAN 8.Membantu siswa miskinBoleh untuk beli seragam, sepatu, alat tulis kepada siswa miskin penerima BSM 9. Pembiayaan pengelolaan BOS Kamad dan penjab PPS tidak berhak lagi mendapat insentif 10. Pembelian perangkat komputer Boleh membeli Scanner

20 Larangan Penggunaan Dana BOS 1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan; 2. Dipinjamkan kepada pihak lain; 3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya; 4. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; 5. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima BSM; 6. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; 7. Membangun gedung/ruangan baru;

21 8. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; 9. Menanamkan saham; 10. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar; 11. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan; 12. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.

22 Bagi madrasah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama Biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah  Pembelian barang/jasa per belanja tidak melebihi Rp. 10 juta;  Bunga bank/jasa giro akibat adanya dana direkening madrasah menjadi milik madrasah ---kecuali pada madrasah negeri CATATAN DALAM PENGGUNAAN DANA BOS:

23 PELAPORAN Tiap pengelola program di tiap tingkatan wajib melaporkan hasil kegiatannya

24 PEMBUKUAN SEMUA TRANSAKSI (PENERIMAAN/ PENGELUARAN) DICATAT DI BUKU KAS UMUM SESUAI URUTAN TANGGALNYA SEMUA TRANSAKSI HARUS DIDUKUNG BUKTI YANG SAH SETIAP AKHIR BULAN BUKU KAS UMUM DITUTUP DAN DICOCOKKAN SALDONYA BUKTI PEMBAYARAN HARUS DISETUJUI KEPALA MADRASAH, LUNAS DIBAYAR OLEH BENDAHARA DAN DISTEMPEL SERTA DITANDA TANGANI OLEH PENERIMA/PIHAK KETIGA.

25 BUKTI PENGELUARAN Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti pengeluaran yang sah; Bukti pengeluaran s/d Rp (tanpa menggunakan materai); Rp s/d Rp  Materai Rp Di atas Rp  Materai Rp Kwitansi harus jelas dan terinci sesuai peruntukannya; Uraian barang/jasa yg dibayar bisa dipisah dalam faktur tersendiri (sbg lampiran kwitansi); Bukti pengeluaran diberikan nomor sesuai dengan urutan kejadiannya dan nomor ini ditulis dalam BKU sehingga memudahkan dalam pengecekan;

26 VERIFIKASI BUKTI PENGELUARAN  KETERSEDIAAN DANA  KETEPATAN TUJUAN PENGELUARAN  KEBENARAN PEMBEBANAN ANGGARAN  KEBENARAN TAGIHAN  KELENGKAPAN BUKTI PENGELUARAN KEBENARAN FORMAL DAN MATERIAL

27 PADA MI DAN MTs

28 LAMPIRAN PENDATAAN BOS 1. SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (Formulir BOS-01) 2. PERNYATAAN TENTANG JUMLAH SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH/PPS ULA (Formulir BOS 02A) 3. PERNYATAAN TENTANG JUMLAH SISWA MADRASAH TSANAWIYAH/PPS WUSTHA (Formulir BOS-2B) 4. FORMAT DAFTAR SISWA 5. FORMAT REKAP DATA MADRASAH

29 PADA MI DAN MTs

30 LAPORAN BOS Laporan BOS dibuat Rangkap 3 1. Asli (bermaterai) 2. Asli/Foto Copy tanpa materai (Stampel Asli) 3. Asli/Foto Copy tanpa materai (Stampel Asli) Dikirim Ke Mapenda Rangkap 2 (point 2 dan 3) maksimal 15 hari setelah akhir triwulan pada setiap triwulan, kecuali triwulan 4, terakhir tanggal 20 Desember pada tahun berjalan.

31 LAMPIRAN KEUANGAN 1. Surat Pengantar, Perihal : Laporan Pertanggung Jawaban dana BOS (tidak di bendel) 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (tidak di bendel) A. LAMPIRAN KEUANGAN (tidak dibendel)

32 B. LAMPIRAN KEUANGAN (dibendel) 1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) 2. Buku Kas Umum 3. Buku Pembantu Kas 4. Buku Pembantu Bank 5. Buku Pembantu Pajak 6. Bukti Pengeluaran a. Daftar penerimaan honorarium b. Rekening Listrik, telephon, internet, pdam c, Kwitansi –kwitansi d, Setoran Pajak e, dll 7. Foto Copy Buku Rekening

33

34

35 34

36

37

38

39 …………………, ……………………2012 Lunas di bayar, Bendahara Binti Sholihah Setuju di bayar Kepala Madrasah Abu Ali Hasan CONTOH FORM PEMBAYARAN HONOR/TRANSPORT NO NAMANIP GO L JABATAN DALAM DINAS JABATAN TIM BOSVOLUME HONOR 1 BULAN HONOR 6 BULAN PAJAK JUMLAH DITERIMA TANDA TANGAN 1 Drs. M. Jakfar M. Nur IV/a Kakankemenag Kab. PidiePengarah9 bulan Rp 550,000 Rp 4,950,000 Rp 742,500 Rp 4,207,500420,7503,786,750 2 Hasanuddin, S.Ag III/d Ka.Subbag TU Kemenag PidiePembina9 bulan Rp 500,000 Rp 4,500,000 Rp 225,000 Rp 4,275,000427,5003,847,500 3 Drs. Imran IV/a Kasi MapendaPenanggung Jawab9 bulan Rp 500,000 Rp 4,500,000 Rp 675,000 Rp 3,825,000382,5003,442,500 4 Muhammad Andi, S.PdI III/a Staf Seksi MapendaSeksi Data Madrasah9 bulan Rp 450,000 Rp 4,050,000 Rp 202,500 Rp 3,847,500384,7503,462,750 5 Irawati, S.Sos III/b Staf Seksi MapendaSeksi Monev9 bulan Rp 450,000 Rp 4,050,000 Rp 202,500 Rp 3,847,500384,7503,462,750 JUMLAH Rp 2,450,000 Rp 22,050,000 Rp 2,047,500 Rp 20,002,500

40

41 Jenis Pajak yang Relevan dengan Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah Jenis PajakDikenakan terhadap? PPh 21: pajak atas penghasilan yang diberikan kepada karyawan/pegawai tidak tetap /tenaga ahli, honorer dll. Gaji, tunjangan dan Honor PNS Honor guru non PNS Honor tenaga lepas/pribadi dalam kegiatan pemeliharaan sekolah PPh 22: pajak atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pemerintah Pembelian > 2 juta PPh 23: pajak atas Pembayaran Jasa oleh Bendahara Nilai Jasa yang diberikan PPN: pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean 10% dari nilai pembelian > 1 juta Barang Kena Pajak

42 Mengapa Madrasah Perlu Memahami Pajak? Bendahara sekolah negeri adalah bendahara pemerintah sehingga wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPh 22 dan PPN (UU 42/2009 tentang PPN Barang & Jasa dan UU 36/2008). Bendahara sekolah negeri dan swasta penerima BOS wajib melakukan pemotongan PPh 21 atas pembayaran honor (UU 36/2008).

43 PPh 21 – Pegawai Tetap Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK.03/2010 : Honor PNS Golongan I dan II dikenakan PPh Ps. 21 dengan tarif 0%. Honor PNS Golongan III dikenakan PPh Ps. 21 dengan tarif 5%. Honor PNS Golongan IV dikenakan PPh Ps. 21 dengan tarif 15%.

44 PPh 21 – Pegawai Tidak Tetap Honorer bulanan: 1. Jumlah < Rp ,- dalam 1 bulan takwim tidak dikenakan PPh Jumlah > Rp ,- per 1 bulan takwim penghitungan PPh 21 harus disetahunkan dan berlaku norma perhitungan PPh 21 dengan tarif.

45 PPh 22 Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Tarif : 1,5 % dari harga / nilai pembelian barang. Pengecualian : Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama; Pembayaran yang jumlah paling banyak Rp 2 Juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Pembayaran untuk pembelian BBM, Listrik, Gas, pelumas, PDAM dan Benda-benda Pos. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS. Bagi rekanan/penjual yang tidak memiliki NPWP maka tarif 100% lebih tinggi (3%).

46 Tarif dan Dasar Pemotongan PPh 23 Tarif 15% Terhadap penghasilan bruto Hadiah dan Penghargaan, Deviden, Bunga dan Royalti Tarif 2% Terhadap penghasilan bruto Sewa dan Jasa Lainnya

47 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN dikenakan atas: Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Dikecualikan dari pemungutan PPN: ( UU RI NOMOR 42 TAHUN 2009) × Pembayaran ≤ Rp 1 Juta termasuk PPN dan tidak dipecah × Pembayaran untuk pembebasan Tanah × barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; × makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering × Penyerahan BBM / Non BBM oleh Pertamina × Pembayaran Rekening Telepon × Jasa Angkutan Udara oleh Perusahaan Penerbangan × Pembayaran lain yang tidak dikenakan PPN.

48 NoKewajiban PPh 21PPh 23PPh 22PPN NSNSNSNS 1 Memotong / memungut dan menyetorkan √√√ 2Melaporkan √√√√ √ = Setiap bulan = Jika terjadi transaksi S = Swasta N = Negeri Kewajiban Bendahara Madrasah dalam Perpajakan

49 Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan DENDA Ps. 7 UU KUP BUNGA Ps.8(2), 13(2), 14(3), 19(2)&(3) UU KUP KENAIKAN Ps. 13(3), 15(2) UU KUP Rp Rp SPT Masa PPh Ps.21/22/23/26 terlambat/ tidak disampaikan SPT Tahunan PPh Badan terlambat/ tidak disampaikan 2%/Bulan Maks 24 Bulan Pembetulan sendiri SPT Hasil penelitian SPT akibat salah tulis dan/ atau salah hitung Hasil pemeriksaan (SKPKB) Izin penundaan penyampaian SPT Izin mengangsur atau menunda pembayaran 50% SPT Tidak disampaikan setelah ditegur tertulis 100% Tidak memenuhi ketentuan Psl 28 & 29 UU KUP 100% Karena diterbitkan SKPKBT Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar DARI Rp SPT Masa PPN terlambat/tidak disampaikan

50

51 TATA CARA PENGISIAN PPH Pasal 22 (Pembelian Barang) PPH Pasal 21 (Pembayaran Honor, dll) PPN

52 Wasalam alhamdulillah


Download ppt "PADA MI DAN MTs Muhammad Andi ADALAH PROGRAM PEMERINTAH UNTUK PENDANAAN BIAYA NON PERSONALIA BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR PELAKSANA WAJIB BELAJAR B O."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google